Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Mampukah Politikana? 17

Inspiratif +9 Eko Eko

Senin, 30 Mar '09 04:40

Hari ini kebetulan membaca sebuah berita menarik (bisa di baca di sini) tentang Mendagri inggris yang menggunakan uang negara untuk membayar tagihan TV dan internetnya. Beritanya jadi bertambah seru karena di dalam tagihan tersebut ada biaya untuk pembayaran dua buah film porno yang ditonton oleh suaminya (mungkin karena sang mendagri, sang istri, terlalu sibuk maka sang suami "terpaksa" menonton film porno).

 

Hal yang menarik perhatian saya bukanlah kelakuan sang suami yang menonton film porno (dari satu sisi ini lebih baik dari selingkuh), melainkan tentang akses media (masyarakat) terhadap kinerja dan perilaku seorang pejabat publik.

 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ada sebuah hasil riset menarik mengenai efek dari liputan media di dunia poltik (artikel ilmiahnya bisa di lihat di sini). Riset tersebut menyimpulkan bahwa jika suatu daerah/distrik pemilihan memiliki  media khusus  yang membahas politik (dan sepak terjang politisi  distrik tersebut) secara detail, mereka umumnya memiliki perwakilan (anggota parlemen) yang mau bekerja keras demi kepentingan masyarakat  daerah tersebut.  Hasil riset itu juga menyimpulkan bahwa semakin luas cakupan sebuah media, maka efek tekanan  yang dihasilkan akan semakin berkurang. Kesimpulan lainya adalah bahwa liputan TV tidak memberikan efek yang cukup berarti atas kinerja seorang anggota parlemen dan berbagai liputan di internet memberikan efek yang beragam.

 

Ketika sebuah media memiliki akses yang memadai dan mampu memberikan sebuah liputan/bahasan yang intensif tentang performa seorang pejabat publik/wakil rakyat(dan dapat dipertanggung jawabkan) hasilnya adalah sebuah dorongan (tekanan) besar agar individu tersebut bisa bekerja lebih baik.

Penulis bukanlah praktisi media dan tidak tahu bagaimana kondisi aktual akses informasi saat ini, tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada, mungkin hal tersebut bukanlah sebuah hambatan besar. Yang perlu ditekankan mungkin adalah konsentrasi pembahasan dari media yang ada. Jika suatu hari ada sebuah media yang mampu mengakomodasi penilaian publik terhadap wakil-wakilnya atau para pelayannya (pejabat publik) secara efektif, bukan tidak mungkin kita akan memiliki wakil-wakil rakyat yang tetap terjaga walau sidang telah berlangsung cukup lama.

 

Pertanyaannya sekarang: mampukah Poltikana?

 

-EN-


Tag: politikana, wakil rakyat, media, Pejabat Publik
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Kemasan Informasi ala Birokrat: Pokoknya Dipasang "Milih Apa pak?", kata anak SDku »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Mas Paman 0 0
    Mampu tidaknya bergantung pada semua politikanawan/wati. : )

    Sebetulnya bukan itu sih. Media hanya terbjti dayanya jika bisa menggerakkan partisipasi khalayak. Jika cuma berisi kritik (dan pujian), maka abdi negara cuma cuek, "Emang gue pikirin? Sebodo amat kalian ngomong apa, yang penting dapur gue ngepul."

    Kapankah saat itu (partisipasi berupa gerakan) meluas? Butuh waktu. Kita menanam pohon untuk anak, keponakan, bahkan cucu. : )

    Duh lama banget. : (
    AndyMSE 0 0
    bersama kita bisa : D hihihi
    Roby Muhamad 0 0
    dibikin mampu : D
    guawijaya 0 0
    Membangun budaya mendengar dan mebaca butuh waktu. Permasalahannya adalah pada tingkat persistensi dalam memperjuangkan POLITIKANA guna mendapatkan eksistensi-nya. Sehingga kesan hangat-hangat tai ayam bisa menjadi sirna, dan kelak menjadi suatu rujukan atau minimal sebagai bahan instropeksi diri.
    : )
    Upik 0 0
    Semua harus dimulai dari diri sendiri.. kita pasti bisa..
    gunawanrudy 0 0
    *ngecek dompet*

    Mampu tho ya.... : D

    *kemaki*
    yusro 0 0
    Warga politikana sedikit banyak telah memulainya. Jadi tinggal melanjutkan dengan akurasi informasi yang terus diperbaiki
    vlisa 0 0
    Harus bisa dong...politikana tentunya hadir untuk mencapai tujuan itu...
    Ahmadmaulana 0 0
    semuanya tergantung teman2 di politikana
    : D
    mari menjadi kotrol sosial via internet
    bebas tapi sopan lah : D
    GaraMata 0 0
    Semoga saja mampu.
    rampok 0 0
    pasti bisa! : )
    dragz 0 0
    yang dimaksud tulisan diatas media2 politk lokal kan ? yang bisa membawa warga untuk aktif ikut berpikir tentang politik.
    Bung Ajo 0 0
    Politikana, kamu bisa!
    a.di.wena 0 0
    Lanjutkan !! : D
    bonardomaulana 0 0
    pohon tumbuh tidak dengan tergesa-gesa
    hersamin 0 0
    tegantung warga politikana/ni untuk memberdayakan media ini.
    asep1974 0 0
    Salut untuk Kang Enda atas gagasannya bikin politikana.com. Demokrasi tidak bergantung pada pemilu dan institusi-institusi politik itu, tapi bergantung pada KITA (dengan huruf besar)

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: