O, Sultan - Pemilu '09

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 2 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 2

O, Sultan 2

Kamis, 2 Apr '09 18:31

Pesona kekuasaan (tahta) sepertinya memang hanya dapat diimbangi oleh pesona perempuan (wanita) dan pesona kekayaan (harta).

Sultan Jogja, Hamengku Buwono X, terkesan begitu bernafsu untuk maju jadi Presiden RI berikutnya. Ada apa?

Sekadar kilas balik, begitu Indonesia Merdeka, Sultan Hamengku Buwono IX langsung memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Sebuah pilihan yang bijak dan selangkah lebih maju dibanding dengan Raja-raja Nusantara lainnya. Buktinya hingga kini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat lebih mendapat tempat dibanding dengan kerajaan-kerajaan lain itu.

Dimasa Soeharto, Sultan HB IX juga hanya mau menjadi Wkail Presiden 1 X saja. Dan konon, beliau tidak menetapkan penggantinya atawa penerusnya. Namun, akhirnya kita tahu masih ada Sultan HB X.

Dan kini akan "bertempur" pada Pemilihan Presiden mendatang. Sekali lagi ada apa?

Aku menemukan beberapa artikel menarik, satu di WIKIPEDIA dan satu lagi di blog MASAD MASRUR.

Perpecahan dan Perebutan Kekuasaan??? Bener sodara!

Belajar dari sejarah, Jogya adalah pecahan dari Kerajaan Mataram yang kini telah menjadi 4 (empat) yaitu:

Kasunanan Kartasura;Amangkurat (1680 - 1742)
Kasunanan Surakarta; Paku Buwono (1745 - Kini)
Kasunanan Mangkunagaran; Mangku Nagara (1757 - Kini), dan
Kasultanan Yogyakarta; Hamengku Bowono (1755 - Kini)
Kadipaten Paku Alaman; Paku Alam (1813 -Kini)

Mataram, sebuah Kerajaan yang hebat dan tangguh itu akhirnya hancur dari dalam oleh perbutan kekuasaan. Dan, di Surakarta saat ini masih belum jelas siapa pelanjut tahta, karena masih terjadi perebutan antara Pangeran Ngabehi dan Pangeran Tejowulan.

Terus terang, aku ragu bila Sultan jadi Presiden RI malah justeru mengembalikan tradisi "Perbeutan Kekuasaan" itu kembali.

Jadi alangkah baiknya beliau menjadi Negarawan saja.

Dan, mungkin yang terjadi saat ini adalah karena "dosa warisan" dimana Sultan HB X dirasuki arwah leluhurnya dan mungkin juga dapat bisikan dari Laut Kidul, lalu kemudian "bernafsu" untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dari sekadar Yogyakarta.

Seterusnya?

Entahlah...!

Itu saja...!

Tag: Pilpres, Sultan HB X, Ngotot, Maju, Terus
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace

Terkait:

Samakah SBY dan Pak Harto ? (3 Bag. 2)
Kamis, 25 Jun '09 11:02
Jangan Pernah Menyerah tetapi juga jangan pernah serakah dan takabur?.
Kamis, 4 Mar '10 10:07
Mengapa Harus JK bukan MJK (baca: MCK)
Selasa, 2 Mar '10 21:59

Media Terkait:

« Masih Adakah Partai yang Bebas Korupsi? Caleg, Facebook dan Poligami »

Siapa saja yang merating artikel ini:

heriyadi: Biasa
guawijaya: Menarik
babyloniamaria: Bagus
AndyMSE: Menarik
ndableg: Bagus

Komentar:

heriyadi 0 0 Kamis, 2 April 2009 19:19: Buat saya siapa pun yang mampu silahkan mengajukan diri jadi Presiden.

Pertanyaan besarnya apakah Sultan mampu? Saya pernah sekali hadir dalam diskusi ketika beliau menjadi pembicara dan jujur saya saya jauh dari menarik, calon-calon presiden lain jauh lebih menarik dan memiliki kemampuan menurut saya.
guawijaya 0 0 Kamis, 2 April 2009 19:32: paradox boleh kok, demikian juga mencalonkan diri jadi presiden....

Tinggal masalah kredibilitas dan acceptabilitas saja, konstituen jua lah yang JUARA.

Silahkan login untuk memberikan pendapat

Tentang Politikana... ↓

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang �politik� dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 50

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.

KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI

Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Politikana