Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Dinding & Demokrasi 19

Menarik +4 hamatamu hamatamu

Sabtu, 4 Apr '09 06:53

Beberapa waktu yang lalu, dalam posting @asep1974 tentang Demokrasi Kita: Pakaian yang Kedodoran, muncul pembicaraan tentang strategi atau gerakan kebudayaan yang ter-organisir. Dan saya kemudian menimpali, bahwa jika sebuah gerakan kebudayaan di ranah publik yang dipilih, tentu akan sangat ideal membayangkan gerakan tersebut tanpa campurtangan partai politik apa pun. Partai politik, apa pun, akan tidak segan, turuntangan, apalagi menyadari strategis sebuah gerakan kebudayaan, termasuk gerakan literasi.

Kenapa harus dilakukan, apa alasannya? Sebagai upaya menawarkan perspektif dan cara berpikir yang berbeda dengan wacana yang dipromosikan partai, pemerintah atau pemilik modal.

Dinding publik saat ini adalah sasaran empuk iklan, poster, pamflet dengan warna, simbol dan logo yang mewakili partai politik atau segala kepentingan terkait dengan pemilu 2009. Tetapi sebaliknya nyaris tidak pernah ada kesempatan bagi masyarakat kebanyakan untuk menunjukkan kepentingannya masing - masing, dengan cara estetis tapi mampu mengangkat isu - isu kontemporer.

Beruntungnya hari ini saya menemukan contoh yang bagus dimana hal - hal tersebut diwujudkan di sudut - sudut kota Yogyakarta. Targetnya jelas; kesadaran & sikap kritis.

Saya teringat saat pertama kali menginjakkan kaki di Yogyakarta dan melihat poster cukil kayu dengan media kertas coklat murahan tertempel tak jauh dari Mall. Poster yang dibuat dengan cara - cara manual dan sederhana. Sepuluh tahun lebih kelompok seni rupa kerakyatan bernama "Taring Padi" ini mewarnai sudut - sudut Yogyakarta, dan tak pernah alpa menafaskan kritik sosial.

Dinding, sebuah pilihan ruang yang egaliter juga demokratis. Bagaimana dengan kota anda?


Tag: pendidikan, politik, demokrasi, budaya, Publik, gerakan budaya, seni, gerakan, kota
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Teuku Firmansyah: Legalkan Ganja Anggota DPR harus kuliah lagi »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    gunawanrudy 0 0
    Asal nasibnya tak sama dengan lagu "Coretan Dinding", brotha. : D
    hamatamu 0 0
    gunawanrudy; tidak mengapa, memang sejatinya itu adalah poster pinggir jalan, bukan galeri. toh gerakan kebudayaan itu bukan seremonial seperti kampanye bung.

    btw sebenarnya ada foto - foto yang lain lagi, tapi uploadnya bijimana? : D
    gunawanrudy 0 0
    Pakai slideshow galeri itu saja.

    Hahaa, twentu saja. Dan faktor utamanya jelas adalah masyarakat sekitar. Kita di Jogja bisa memahami, bahkan mendukung. Mau tempel di sekitar perumahan elit atau gedung bertingkat tinggi? Mariiiiii....
    hamatamu 0 0
    gunawanrudy; bijimana makenya itu?
    hamatamu 0 0
    gunawanrudy, ketemu, tapi masalah nih web dengan IE7
    Sri Kirana 0 0
    hamatamu : makanya, pakai firefox... : p

    Gerakan seperti ini kebanyakan dilakukan oleh NGO dan menurut saya seharusnya pemerintah dapat mengapresiasi hal ini, khususnya Pemda. Toh ini pendidikan politik alternatif, pandangan alternatif selain yang ditawarkan golongan mainstream (baca : parpol dan pemerintah), seharusnya tidak ditekan.
    Saya salut sama Jogja, kebebasan berpendapat diterapkan sebaik-baiknya. Coba di Jakarta, ada mural yang bagus malah dicat putih... haduh..
    kang tutur 0 0
    Keren, Inspiratif +1
    ...
    Repot juga bila "dinding" pun digarap pemilik modal

    *(seneng) nemu kosa kata baru: BijiMana?
    Lantip 0 0
    Yak! mari kita manfaatkan ruang publik!
    Untuk mengimbangi hegemoni melalui ruang privat kita yang dikuasai oleh TV. Ini salah satu bentuk outreach yang mungkin perlu digagas serius. Ada yang setuju? : )
    gunawanrudy 0 0
    hamatamu: mbuh e. aku nganggo Opera. *jamaah sandaliyah*
    Erbe 0 0
    Mas Lantip, bukannya ruang publik juga sudah ada yang menguasai?
    *lirik ke jalanan, liat baliho sama poster dimana-mana*
    Lantip 0 0
    Erbe: betul sekali! tapi masih ada celah-celah ruang publik yang alhamdulillahnya masih belum tersentuh tangan-tangan itu : D dan itu manfaatable. misalnya saja, pasang stiker di rambu-rambu *dilempar helm sama pak polisi* : )
    andyanto 0 0
    BASI... udah lama tuh!
    gunawanrudy 0 0
    andyanto: gerakan ini nggak kayak makanan lho, mas. Dilahap sekali langsung habis. ; )

    Lantip 0 0
    andyanto pemilu juga sudah sejak 1955 mas. makanya kayak saya yuk, gak usah ikutan. *du du du du du*
    hamatamu 0 0
    andyanto; ini memang bukan berita kok bung-juga bukan flash-news detik.com, warga juga tahu mereka sudah 10 tahun lebih nempelin kaya gituan di dinding : D

    permasalahannya; bagaimana meng-kali-lipat-kan provokasi (gerakan kebudayaan ala poster tembok) seperti itu di tembok - tembok lain, di komunitas - komunitas lain, di desa - desa lain, di kota - kota lain? benar kata Lantip, mungkin perlu digagas serius.

    saya kira bolehlah SEMANGAT mereka "Taring Padi" dicontek, ditiru, dijiplak, demi ker-maslahat-an bersama

    Indonesia, tak hanya jogja bung, pun tak hanya jawa! : )
    Osama Umar 0 0
    bangsa ini memang butuh pencerdasan yang jujur dan seimbang
    lat 0 0
    tidak ada yg basi dalam estetika...seni..…krasi...asal didasari semangat amatir (latin : amara...yang berarti mencintai)... gitu ya mbak...
    hamatamu 0 0
    lat; mungkin : )
    conscientizacao 0 0
    democracy wall, China : http://tinyurl.com/l8gybe

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: