Pemimpin Militer, Pemimpin Terbaik? 17
Sabtu, 4 Apr '09 16:26, dibaca 219 kali
Ada yang memperhatikan nama-nama calon kuat kandidat Presiden kita tahun ini?
Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo Subianto. Sutiyoso. Wiranto. Selain Sutiyoso, mereka adalah pemilik nama yang popularitasnya stabil dan mendapat tempat yang cukup nyaman di puncak persentase dalam setiap polling pemilu saat ini. Selain nama mereka yang semuanya berakhiran huruf O, ada satu lagi fakta menarik : mereka semua mantan pemimpin militer.
Lalu mengapa fakta ini menjadi menarik? Fakta ini menjadi menarik karena 10 tahun lalu, tahun 1999 saat diadakan pemilu untuk menentukan siapa Presiden pertama yang memulai & memimpin era reformasi setelah Habibie bersedia turun akibat lepasnya Timor-Timur melalui Sidang Istimewa MPR, satu slogan muncul dikalangan masyarakat yang trauma pada rezim Soeharto yang pejabatnya dipenuhi orang-orang militer atau ex-militer yaitu "Asal Jangan Tentara". 10 tahun kemudian saat ini, slogan ini menjadi berbalik.
Hal yang wajar, atau perlu untuk dianalisa lebih lanjut? Mengingat tahun ini, calon kuat Presiden dari kalangan sipil hanya satu, yaitu Megawati. Dan jujur saja, Megawati dalam pandangan saya bukan Presiden dengan tingkat intelektualitas atau kemampuan orasi yang tinggi. Kemampuan orasi menjadi penting karena ia adalah satu-satunya pipa penyambung komunikasi tingkat tinggi diantara eksekutif dan legislatif dengan gang-gang kecil & warung kopi dipinggir kota. Tanpanya, maka kampanye hanya jadi pedih-pedih bawang merah semata. Nangis sebentar terus lupa.
Terlebih lagi suara-suara negatif akan pemimpin sipil terus bermunculan di masyarakat. Gak usah jauh-jauh, bahkan di keluarga saya sendiri, ayah saya hampir selalu menyuarakan pendapat yang sama setiap saya membahas hal ini. "Pemimpin non-militer gak akan dihormati militer, jadinya ya kayak Megawati, gak berani membersihkan militer" katanya. Saya biasanya hanya bisa menambahkan bahwa militer yang harus lebih dewasa, karena sebagai panglima tinggi suatu negara, jabatan Presiden harusnya sudah cukup mendapat penghormatan. Buat apa jadi Presiden kalau harus jadi Panglima terlebih dahulu? Kenapa gak Panglima TNI kita jadikan Presiden seumur hidup? Lalu kita ubah negara ini jadi negara Junta, bukan Demokrasi, kalau rakyat memang betul-betul memuja militer. Dan ayah saya pun cuma bisa tersenyum misterius.
Saya bukan anti pemimpin militer. Pemimpin militer tentu memiliki kelebihannya sendiri. Pendidikan militer yang mendasarkan sistemnya pada brain-wash dan indoktrinasi disiplinisme & otokrasi pasti menghasilkan orang-orang yang siap. Orang-orang yang siaga akan kecurangan, pengkhianatan & bau-bau penjilat. Orang-orang ini biasanya berciri sedikit bicara banyak bersikap. Sampai sini pemimpin militer masih bisa kita nilai positif. Tapi satu yang saya ragukan dari mereka : kemampuan menerima Demokrasi sebagai suatu ideologi, bukan praktikalitas atau kendaraan politik. Mereka yang besar di lingkungan keras, dengan orangtua yang senang memukuli satu sama lain biasanya tumbuh menjadi anak yang rusak secara psikologis. Jarang yang bisa mengubah mindset setelah otak kita dipenuhi satu ideologi. Dan ini yang saya lihat dari pemimpin-pemimpin ex-militer di Indonesia.
Yang saya sering perhatikan adalah bahwa mereka gampang teriritasi oleh komentar negatif. Mereka juga senang mengumbar kalimat "demokrasi sudah kebablasan". Controlled Democracy, sepertinya jadi ideologi ideal para pemimpin ini. Yang perlu kita sadari tentu bahwa Controlled Democracy akan jadi "Demokrasi Terpimpin" kalau diterjemahkan. Yang itu sudah kita lewati. Dan gagal.
Bukan berarti pemimpin non-militer berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka pun banyak yang memiliki ideologi yang sama. Tapi ada keyakinan pada diri saya, bahwa mereka, yang sipil, yang tumbuh di lingkungan demokrasi, generasi pemimpin berikutnya akan siap menerima demokrasi sebagai suatu ideologi secara keseluruhan, mengingat generasi pemimpin sipil saat ini tumbuh di era dimana militerisme dan kepemimpinan sipil sering dilebur menjadi satu. Sementara pendidikan Militer tidak akan pernah berubah di era demokrasi ataupun era hibrida dua muka.
Lalu apa berarti tahun ini kita harus memilih pemimpin tanpa latar belakang militer? Apapun jawabnya, pertanyaan baru yang akan muncul. Apa pemimpin sipil bisa memberikan kesejahteraan ekonomi & stabilisme seperti yang ditawarkan pemimpin dengan latar belakang militer? Ini seperti bertanya apa kopi & teh akan manis kalau diberi gula? Tanpa menjelaskan berapa banyak gula yang akan diberikan. Saya kira kita harus memberi kesempatan kepada pemimpin tanpa atau dengan latar belakang militer. Tapi yang saya tidak sependapat adalah memilih pemimpin dengan latar belakang militer karena latar belakangnya, bukan kapabilitasnya. Saya sadar mungkin kapabilitas dan latar belakang militer akan jadi korelasi yang nyata untuk para pemuja pemimpin militer, tapi yang saya maksud kapabilitas adalah kemampuan untuk menyatukan diri dan keinginan untuk memajukan perkembangan demokrasi di Indonesia tanpa interpretasi pribadi dan agenda tersembunyi.
Pilihlah karena satu bekas tinta contrengan anda mungkin satu-satunya yang menghindarkan kita dari 30 tahun lagi rezim Demokrasi dengan embel-embel interpretasi seorang diri.
Tag: Pilpres, presiden, demokrasi, pemimpin, Militer, reformasi
Terkait:
-
Prabowo: Chauvinis Islam yang Anti-Cina?
Kamis, 16 Apr '09 11:17 -
Tahun 2010 adalah Tahun Politik Lokal
Jumat, 26 Mar '10 14:12 -
Demokrasi Belum Membawa Kesejahteraan Rakyat
Jumat, 12 Feb '10 18:38
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
asep1974: Penting
-
hamatamu: Bagus
-
gunawanrudy: Bagus
-
Sri Kirana: Bagus
-
yusro: Bagus
-
Ipam: Biasa
-
Erbe: Inspiratif
-
Riyono: Biasa
-
Lantip: Bagus
-
Catshade: Keren
-
babyloniamaria: Terkini
-
Xaliber von Reginhild: Biasa
-
AndyMSE: Bagus
-
ndableg: Bagus
SalingSilang
Komentar:
Lemahnya sipil tak bikin kaget karena selama 32 tahun Soeharto mengunci potensi orang2 sipil dengan bikin organ2 korporatisme negara melalui pembentukan organ2 tunggal di tiap sektor masyarakat, seperti SPSI, HKTI, MUI, PWI, HNSI, KNPI, dll.
Untuk bangun kepemimpinan sipil, kita harus bangun korporatisme masyarakat dimana di setiap sektor harus ada wadah-wadah organisasi sebagai ajang penggojlokan calon pemimpin sipil.
Pun SBY saat masih menjadi Kepala Staf Teritorial ABRI. Peran dwifungsi ABRI itu nantinya akan dihapus secara bertahap, ujarnya.
Tapi lain halnya ketika sudah menyandang gelar "Purnawirawan".
Memang peranan militer hampir tak bisa dipisahkan dalam tananan hidup bangsa ini mulai dari ekonomi, sosial, dan politik. Nasution sampai sekarang mungkin masih meringis di dalam kuburnya menyesali "penyelewengan" definisi gagasannya, dwifungsi ABRI, saat Orde Baru. Edi Sudradjat pun jungkir-balik menyerukan "kembali ke barak". Tapi kita terlalu sulit untuk melepaskan pengaruh militer di dalam ekonomi, sosial, maupun politik. Seperti yang kang asep1974 bilang, militer terlalu dimanjakan selama berpuluh-puluh tahun. Bayangkan saja, di DPR zaman Orde Baru, ABRI punya 100 jatah gratis di sana tanpa harus ikut pemilu, dengan alasan menjaga kenetralan ABRI dalam pemilu. 100 itu dari total 400 anggota dewan. Begitu juga fenomena yang terjadi di MA, DPA, bahkan eksekutif. Itupun hanya bisa sos-pol saja, belum lagi posisi-posisi petinggi militer dalam perekonomian, seperti di BUMN.
Kalau preferensi pribadi, saya agak kurang percaya dengan militer yang berkarir di politik. Tapi ya mau mau mencalonkan diri ya itu hak mereka.
"NKRI harga mati!" ujar dogma militer. Keutuhan negara adalah nomor satu... karena itu segala bentuk resistensi, mulai dari yang terkecil akan selalu diawasi, bahkan ditindak. Dengan cara apapun.
Memang kader dari militer umumnya saya anggap lebih berpotensi menjadi pemimpin daripada kader dari sipil, tetapi bukan berarti kader dari sipil tidak ada yang mampu menjadi pemimpin yang baik. Saya percaya bahwa masih ada kaum sipil yang mampu memimpin dengan baik, hanya saja belum ditemukan atau sudah terlalu apatis lalu hanya jadi pengamat saja.
Contoh nyata salah satu member Politikana, gunawanrudy
mitos militer orang yang terbaik dibuat selama 32 tahun. didoktrinkan kepada semua rakyat indonesia. militer sebgai warga negara kelas satu. butuh waktu lebih dari satu generasi untuk menghapusnya dari ingatan. untuk mengujinya cukup lihat prilaku dijalan kendaraan militer dan aparat militer apakah masih sok berkuasa atau tidak.
pemimpin itu sudah barang tentu orang yang punya karya. punya disiplin. menghargai waktu.
saya tidak peduli bila si pemimpin, keluarga si pemimpin, tetangga si pemimpin, teman si pemimpin, atau siapapun yang merasa kenal dengan si pemimpin melakukan korupsi. itu urusan mereka kepada tuhannya. itu pun kalo mereka merasa punya tuhan. bukan urusan saya. dan ... rejeki saya bukan berasal dari si pemimpin.
bangsa ini merdeka bukan karena punya banyak bedil dan meriam tak juga karena punya pemimpin yang bergelar sarjana. bangsa ini merdeka karena anugerah.
siapapun manusia yang bakal memimpin bangsa ini, pandailah berterimakasih. hargailah jasa para pahlawan. semoga anugerah itu makin bertambah dengan sendirinya.
Karena itu saya menyatakan ada keyakinan dalam diri saya pemimpin sipil generasi masa depanlah yang baru bisa benar-benar "jadi". Karena 32 tahun terakhir potensinya terkunci.
Saya setuju proses kaderisasi harus diperbaiki, hanya yang saya takuti tanpa sadar kita salah memilih pemimpin bekas militer dengan latar belakang orba yang kuat, yang juga perlahan mengunci kesempatan & ogah2an mendorong kemajuan pemimpin sipil di negeri ini.
gunawanrudy
Wow, insightful bener commentnya.
Sri Kirana
Yang paling sedih klo sipil yg uda lama jd pengamat lalu ingin jadi pemimpin, pasti muncul sinisme di masyarakat dengan anggapan mereka "bisanya omong doang", atau ya sinisme2 "sipil gak bisa apa2".
Mereka juga biasanya sulit dapet kendaraan berupa parpol. Jadi bingung kan gimana caranya sipil bisa jadi pemimpin? Satu2nya cara cuma jalur independen, yang walau dilegalkan sekalipun sulit untuk dimenangkan tanpa dukungan partai. Sekali lagi, terperangkap.
@fisto
Pemimpin yang baik belom tentu yang patut dicontoh atau benar kayaknya....Hitler adalah pemimpin yang baik dalam artian dia berhasil memimpin rakyat German dari bukan apa-apa menjadi salah satu negara terkuat di PD II.....tapi aksinya betul atau gak? Bisa nilai sendiri
sawung
Haha, iya juga SBY peragu. Berarti emang pemimpin militer adalah pemimpin yang lebih baik cuma sisa doktrin era lama yg belum tersapu pasir reformasi ya? (halah bahasanya)
borsalino
Setuju mas, amin.....
1. Lebih mempunyai medan penugasan yang beragam mulai dari tempur, teritorial, intelijen
disamping itu penugasannya bisa ke seluruh penjuru Tanah Air sehingga wawasannya luas
2. Mempunyai jenjang pendidikan yang teratur dan sistematis mulai dari seskoad, sesko TNI, Lemhanas belum kursus2 di dalam dan luar negeri
3. Terbiasa disiplin dan teratur
4. Regenerasi berjalan secara otomatis dan berkesinambungan
Tentu saja kalau masuk ke sipil perlu adaptasi karena di militer jalurnya adalah komando, atas ke bawah sementara kalau di politik harus banyak mendengar masukan dari bawah dan melakukan kompromi2.
Sementara kalau dari sipil sering masalahnya adalah generasi muda sulit untuk naik ke atas karena elite didominasi golongan tua. Muktamar setiap 5 tahun sekali dan itu terus didominasi golongan tua. Untuk menjadi ketua DPP butuh waktu 10-15 tahun, untuk menjadi anggota DPR juga sulit karena banyaknya kader jenggot yang hanya mengakar ke atas. HMI sudah menciptakan tradisi yang baik yaitu ketua umum cukup 1 periode kecuali Nurcholis Madjid. Kepengurusan PB HMI juga dibatasi periodenya hanya 2 tahun.
Pada era kemerdekaan justru sipil lebih berperan seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Moh Natsir, Sultan HB IX bahkan Menhan itu selalu sipil seperti Hatta dan Sultan HB IX Jadi kemampuan intelektual sipil itu yang harus ditingkatkan sehingga bisa mengimbangi calon dari militer yang terus belajar karena tuntutan profesinya memang seperti itu. Kalau sipil tidak mau belajar ya sudah pasti akan tertinggal terus dibanding calon militer.
aramichi: sepakat, tokoh-tokoh yang disebut memang tepat untuk menjadi contoh sipil yang mampu memimpin.
oke, mungkin tambahan komentar saya cuma ini:
kita ini sudah dicekoki doktrin militerisme tidak hanya melalui sistem kepemimpinan/pemerintahan (dari mabes sampe babinsa, dari presiden sampe camat), tapi juga melalui budaya. salah satu budaya yang sampai sekarang mengakar adalah upacara dan baris-berbaris. dua hal yang sangat militeristik itu (ditambah seragam tentu saja, sebagai icon paling pas untuk menggambarkan milterisme) kita kenal sejak kita pertama mengenal pendidikan. dan di bawah sadar membentuk pola pikir tentang kepemimpinan, kepatuhan, keteraturan, dan sebagainya.
perlawanan yang bisa dilakukan, mungkin dengan gerakan pembangkangan. entah menurut kawan-kawan, tapi saat ini cuma ini yang ada di kepala saya. di samping juga melakukan pendidikan dimulai dari keluarga sendiri.
mengenai pemilu besok? tidak memilih juga pilihan
Lantip pencetus dwifungsi abri itu ah nasution
gunawanrudy; militer memiliki pengalaman buruk ketika legislatif melakukan intervensi (1952), maka untuk mewakili kelompok fungsionalnya, kelompok profesinya, sebagai militer dan menjaga kepentingan militer sendiri, mereka perlu ide "jalan tengah" ini. yang kemudian ide ini melahirkan doktrin Catur Dharma Ekakarma di seminar angkatan darat di Seskoad itu (1966) ( baca: http://tiny.cc/NasutionJalanTengahdanPolitikMi liter )
Lantip; menarik ide tentang gerakan pembangkangan bung. tapi mungkin akan cepat sekali digulung. yang terlintas di kepala saya adalah justru memborbardir masyarakat dengan ide - ide doktrin militer itu sendiri sampai masyarakat menjadi jenuh dan mencari bentuk baru
disini kembali isu gerakan sosial yang mengemuka
aku belum menangkap idemu dengan bombardir doktrin itu. kenyataannya sekarang ini bukannya militerisme ada dimana saja? alam bawah sadar kita malah sudah permisif sekali dengan militerisme: kaos team, upacara (lagi), termasuk penggunaan kata "anda"
eh penggunaan kata "anda" itu termasuk? jelaskan ron.
Silahkan login untuk memberikan pendapat