Politikana

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 4 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 4
Status page | Arsip x

Wakil Rakyat, Nominator Film Terbaik FFI 2009 3

Biasa -1 massto massto

Sabtu, 4 Apr '09 02:56

...kalo seandainya caleg2 itu dikasih tiket gratis, kira2 mereka mo nonton nggak ya???

 

 


Tag: caleg, film
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Kampanye Versi Depkominfo? Teuku Firmansyah: Legalkan Ganja »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Catshade 0 0
    Saya nggak tahu ini film tentang apa karena sedang berada di luar negeri, apa bisa diceritakan lebih jelas lagi apa isi film ini dan mengapa pantas masuk nominasi film terbaik? : )
    Leksa 0 0
    bagus,..
    bisa jadi cermin si caleg kalo nonton : p
    boiga 0 0
    tora lagi.. tora lagi..
    booooooorrrrrriiiiiiiiiiiiiingggggggggg gggggg.......

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: