Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 14 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 14
Status page | Arsip x

Sudah Saatnya Plaza Indonesia Berembuk dengan Bloggers 16

Penting +10 Mas Paman Mas Paman

Minggu, 5 Apr '09 22:05

Sudah beberapa pekan, bloggers Bunderan Hotel Indonesia (BHI), dihalau satpamwan Plaza Indonesia (PI) dari tempat mereka nongkrong setiap Jumat malam. Tempat itu adalah "buk" (dinding beton setinggi kursi) berlapis marmer, yang menjadi batas antara trotoar dan PI, Jakarta Pusat.

Ada kabar dari mulut ke mulut, pengusiran oleh satpamwan mulai menggejala setelah ada kafe baru di dekat pintu masuk. Para penongkrong, kata kabar, tak diinginkan oleh juragan kafe.

Pihak Plaza Indonesia akhirnya menanggapi. Kepada Primaironline, Marketing Executive Promotion PI Surya Sinaro menyatakan, ""Kita tidak akan sampai mengusir, walaupun konsumen itu melakukan kerusuhan." Yang dimaksud "kita" itu tentulah "kami". :D

Tapi nanti dulu. Betulkah hanya bloggers yang disasar? Sejauh saya dengar,siapa pun yang nongkrong di sana akan dihalau. Bahkan dulu satpol PP pun menggebah orang-orang yang nongkrong di sana pada suatu malam. Kebetulan dalam kasus ini salah satu kaum penongkrong adalah bloggers, dan bloggers bisa bersuara. Kebetulan pula sebelum ada pengusiran, tersedia hotspot dari Telkom.

Persoalan kita bersama adalah siapa yang mesti belajar lagi arti kata "plaza" sebagai tempat terbuka? Jangan-jangan satpol PP dan satpam mengartikan plaza sebagai gadung. Atau arti kata itu mungkin tak penting, karena pengembang pun boleh tak peduli, sehingga sebagai orang suruhan maka kaum penjaga itu hanya punya pilihan patuh kepada majikan -- untuk itulah mereka digaji.

Warga kota butuh ruang publik. Dipakai bersama, dan dirawat bersama. Hanya dengan ikut merasa memiliki maka orang bisa dianggap bertanggung jawab. Teman-teman BHI, misalnya, selesai nongkrong pada dini hari biasanya mengumpulkan sampah ke dalam kantong plastik.

Manajemen PI sudah menjawab. Seterusnya adalah berembuk bareng dengan khalayak, antara lain bloggers, dalam hal ini BHI (dan mungkin juga komunitas lain).

© Foto: BHI


Tag: ruang publik, Plaza Indonesia, BHI, bloggers, kopdar
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Kampanye Dalam Blek! Menunggu janji Sang Pahlawan Atau Sang Penipu »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    kalangwan 0 0
    Paman, bisa dijelaskan sejak kapan "plaza" identik dengan mall?

    Dony Alfan 0 0
    Dari tulisan si Zen, saya baru tahu, ternyata plaza itu semacam alun-alun ya
    Mas Paman 0 0
    @ Kalangwan (alias Romo Zenmulder)
    Mmmm... saya kenal kata "mall" dari dua brand pada tahun 70-an: rokok impor cap Pall Mall (waktu itu belum merokok) dan Surabaya Mall (waktu itu belum pernah ke Surabaya).

    Adapun plaza saya dengar juga dari tahun 70-an: Kartika Plaza di Jakarta. Saat itu saya kadung memahami plaza sebagai pelataran yang berundak. Seperti di TMP Kalibata dan "Taman Proklamasi" (ada yang tahu nama yang benar?).

    Plaza berarti pusat perbelanjaan mungkin mulai mengemuka saat di Jakarta ada Aldiron Plaza, Ratu Plaza, dan Gajah Mada Plaza akhir 70-an/awal 80-an.

    Kenapa Jakarta? Yah pusat media kan di Jakarta.
    Hedi 0 0
    Untuk sementara posisi "kita" menang angin, paman. Perjuangan anak2 lewat media (surat pembaca/blog/facebook) dan Arya dgn kartu nama detikcom hari Jumat kemaren, kayaknya dah nyampe ke manajemen PI.

    Tapi perjuangan belum berhenti.
    kang tutur 0 0
    akuuuuurrr!!!
    Lantip 0 0
    perjuangan merebut kembali ruang publik seperti ini harus didukung. sukses buat teman-teman, mari kita desa-kan jakarta : ) *saya suka moto-nya*
    sawung 0 0
    rePublik tanpa ruang publik?
    bubarin aja rePublik-nya.
    Riyono 0 0
    CahAndong tidak diusir dari kawasan nol kilometer, kan?
    mpokb 0 0
    Bikin gedung juga harus sediakan ruang terbuka hijau. Jgn nempel bgt dgn trotoar. Trotoar kan bukan milik pribadi.. Kalo gak mau liat orang nongkrong, pasangi partisi saja, hehe. Serius, kalo mau ditilik satu per satu, bnyk gedung di jakarta yg nyalahi aturan...
    tikabanget 0 0
    kalo zen gak nulis tentang arti kata plaza, saya masih berasumsi bahwa plaza itu adalah tempat/gedung yang mencerminkan kelas mewah.
    mpokb 0 0
    kok di berita primaironline itu ada istilah "window dressing"? maksudnya "window shopping"? duh, pakai bahasa Indonesia saja lah..
    Mas Paman 0 0
    window dressing? terbiasa main di bursa saham : D
    dragz 0 0
    coba nongkrongnya pake jas semua deh. diusir gak ya..
    apa nongkrong pake topi bareskrim aja : ))
    Catshade 0 0
    dragz: Atau pake stiker 'Keluarga Besar Kopassus' : D (lha, ditempelnya di mana?)
    Leksa 0 0
    ruang publik jaman sekarang yo harus mbayar,..
    mall itu ruang publik, makanya mbayar ..
    BHI ndak membayar tho?

    ya wajar di gusur...
    *dikemplangi Zen..
    roelus 0 0
    Plaza adalah ruang publik. Sudah saatnya para bloggers mengusir satpam Plaza Indonesia yg mengganggu mereka saat nongkrong di ruang publik.

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: