Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 14 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 14
Status page | Arsip x

Kontrak Politik PDIP: Megawati Siap Bunuh Diri 2

Naif Al'as Naif Al'as

Selasa, 7 Apr '09 14:23

Entah ini benar atau tidak. Tapi sepertinya hanya lucu-lucuan saja.

Tapi itulah judul yang ada pada sebuah topik (lengkapnya adalah "KONTRAK POLITIK PDIP : MEGAWATI SIAP BUNUH DIRI JIKA SAMPAI KALAH LAGI DARI SBY")
di dalam group Say "NO!!!" to Megawati di facebook.

Kalimat dari pembuat topik:

Berikut ini saya sampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan, saya dapat dari orang internal PDIP, bahwasannya, MEGAWATI siap BUNUH DIRI jika sampai kalah lagi dari SBY atau GAGAL jadi PRESIDEN. Dan dia akan melakukan bunuh diri dengan cara :

1. MINUM RACUN
2. GANTUNG DIRI
3. DISRUDUK BANTENG
4. MINTA DIMUTILASI

Demikian berita yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi kenyataan dan amanlah negeri ini dari BENCANA dan ORANG MUNAFIK seperti dia dan orang-orang PDIP.

 

 


Tag: Pemilu, PDIP, megawati, facebook, Lucu-lucan
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Menjadi Ketua KPPS Harus Kreatif [memulai] larang sini larang situ ... oh pemilu ku »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Catshade 0 0
    Orang yang sebegitu keukeuhnya untuk meraih kekuasaan rasanya tidak akan dengan mudah mengakhiri hidupnya : D
    Osteen 0 0
    hmm

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: