Politikana

Mega, Facebook ajang dialog konstruktif, kok 5

Keren +5 Knalpot Putih

Rabu, 8 Apr '09 23:09

Bersuara adalah tindak kriminal?

Maraknya kelompok-kelompok "Say No" di facebook melahirkan angka-angka yang terus bergerak. Pihak PDIP yang merasa paling dirugikan menuduh adanya gerakan "Kampanye Hitam", sementara Mulyana Kusumah mantan KPU mengatakan bahwa gerakan Say No to Megawati melanggar pasal 84 ayat 1 huruf c UU Pemilu. Ancamannya denda maksimal 24 juta dan penjara 24 bulan. Entah kebetulan atau tidak, Facebook SNTM dengan gambar Mega bertanduk hilang malam hari tanggal 6 setelah mencapai sekitar 70.000 suara. Keesokannya SNTM versi 2 dan ternyata ada beberapa lagi, bermunculan di Facebook, dengan format sedikit lebih sopan. Tidak ada lagi Mega bertanduk, dan sumpah-serapah dikurangi. Dalam waktu sehari angka sudah melambung lagi menuju 60.000. Tapi benarkah gerakan di facebook ini kriminal?

Sebisa mungkin rakyat jangan ngomong deh..!

Jika partai punya hak untuk mengumpulkan massa dan berpidato, dimana hak rakyat untuk berkumpul dan mengatakan bahwa program-program partai tidak berjalan? Rakyat dididik untuk berdemokrasi yang "efisien dan efektif", maksudnya kita dihimbau untuk percaya sajalah pada negara dan partai-partai yang mengatur jalannya pemerintahan. Rakyat tinggal bangun pagi, kerja, pulang ke rumah, dan tidur serta jangan lupa besok bangun pagi lagi demikian seterusnya. Dunia politik dan dunia sehari-hari begitu berjarak, sehingga partisipasi politik rakyat terbesar hanya terjadi pada saat pemilu. Kinerja partai, kader, presiden, bukan lagi urusan rakyat sebab sudah ada yang mengatur sampai ketika pemilu tiba. Begitu seterusnya.Sebetulnya rakyat hanya jadi penting sekitar lima tahun sekali kok.

Politik Indonesia adalah dunia khusus para penguasa yang paham, yang punya uang, yang punya bisnis. Dalam demokrasi yang sangat efisien ini dimana rakyat tidak terlalu dilibatkan (serta demonstrasi tidak didengar sebagai penyampaian aspirasi politik), rakyat akan menumpuk kekesalan-kekesalan kecil tiap hari yang semakin menggunung sementara kesabaran berbatas. Dalam himpitan ekonomi luar biasa, rakyat memilih imajinasi yang sangat dekat dengan kenyataan yaitu bahwa semua politisi adalah orang berduit. Hanya orang berduit yang berhak menentukan arah politik bangsa. Mana ada politikus yang tampil miskin? Mana ada politikus yang digaji sama seperti rakyat yang biasa hidup pas-pasan? Seorang politisi berduit yang peduli rakyat sangat jarang. Apalagi politikus miskin yang berjuang untuk rakyat. Ruang-ruang berpolitik secara fisik hanya dikuasai oleh lembaga formal yang sebetulnya belum ideal karena sedikit yang benar-benar menjadi wakil (me)rakyat. Apabila para wakil rakyat menyuarakan kepentingan kantong sendiri, baru kemudian kepentingan partai, baru kemudian kepentingan rakyat, maka tidak heran rakyat membutuhkan ruang-ruang baru atau malahan saluran katarsis.

Dengan Facebook rakyat bicara

Saluran katarsis ini kemudian dibantu oleh ruang virtual facebook. Seperti air yang selalu mencari titik terendah, rakyat mencari sasaran tembak yaitu calon-calon presiden yang dianggap mengkhawatirkan dan menyengsarakan. Megawati adalah sasaran tembak yang empuk. Pada akhir masa Orba, Megawati adalah figur ideal: anak Sukarno yang dikudeta Soeharto, dibungkam Orde Baru, dizhalimi Peristiwa 27 Juli. Pada masa Reformasi dengan naiknya karier Megawati, mungkin si Ibu sedang menggali kubur sendiri: tidak mempermudah pengadilan terhadap kejahatan Orde Baru, berkawan dengan kapitalis-kapitalis, tidak menganggap serius Peristiwa 27 Juli. Jadi Megawati yang diharapkan sebagai simbol perubahan, ternyata adalah fotokopi tradisional kekuasaan sebelumnya. Rakyat menjadi paham bahwa seorang anak biologis Sukarno belum tentu mewarisi ideologi si Bapak. Rakyat juga jadi paham bahwa walaupun PDIP adalah platform partai multikultural yang ideal untuk Indonesia yang Bhinneka (44 juta suara tahun 2004),  Megawati tidak pernah membuatnya menjadi dialogis dan reformis. Bahkan untuk kasus ini, PDIP sendiri melalui sang Sekjen, menganggap suara rakyat adalah "lawan politiknya". Sementara mantan KPU yang tadinya saya pikir paham realitas sosiologis masyarakat, juga melihat keresahan rakyat melalui media internet sebagai tindak pelanggaran hukum. Konon kabarnya, setiap gebukan dan luka justru akan membuat perlawanan jadi kuat. Untuk itulah Say No to Megawati bisa meraup angka 60.000 dalam sebuah ruang raksasa yang bisa terus membesar, menduplikasi diri, dan selalu tumbuh. Saya lihat ini fenomena yang sehat yang menawarkan dialog. Setidaknya partai tidak perlu repot-repot melakukan Safari yang mahal ke pelosok untuk membaca keinginan rakyat. Buka saja Facebook!

 

 

 

Tag: say no to megawati, black, campaign
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace