Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 14 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 14
Status page | Arsip x

4 Sebab Berkorban untuk Mencontreng 10

Menarik +2 enda enda

Kamis, 9 Apr '09 00:30

 

Betul, itu usul saya, kamu tidak salah baca. :)

Bukan dibayar untuk mencontreng, tapi saya mulai sekarang akan mengajukan proposal agar nantinya, mereka yang menggunakan hak mereka untuk mencontreng atau memilih wakil dan kemudian presiden di negara ini harus dibebani biaya, karena sebab di bawah ini:

  1. Biaya memilihnya dipilih yang tidak besar agar tidak dituduh terlalu elitis seperti bangsawan inggris dimana hanya land owner yang memiliki hak pilih tapi cukuplah misalnya Rp 20,000 sehingga bisa memfilter mereka yang memang tidak peduli
  2. Dengan membayar saat mencontreng, maka kita akan berpikir lebih panjang tentang pilihan kita, pilihan tidak lagi asal ataupun ikut-ikutan. Analoginya ketika kita dapat barang gratis maka kita tidak pikir panjang, tapi ketika harus bayar tentu jadi lebih dipikir.
  3. Terlibat dalam penentuan wakil dan pemimpin kita adalah sebuah priveleged, hak khusus yang harus kita syukuri, harus ada sebuah pengorbanan ketika kita menggunakan hak tersebut, dan mereka yang tidak cukup rela untuk berkorban tidak usah ikut-ikut menentukan nasib negri ini.
  4. Pemasukkan dari biaya memilih ini bisa juga menjadi dana tambahan penyelenggaraan pemilu.

Selama ini kita selalu bersikap taken for granted terhadap hak pilih kita karena hak pilih itu diberikan pada kita tanpa ada pengorbanan yang berarti.

Jadi intinya, biaya memberikan suara membuat pemilih dan suara kita lebih berkualitas.


*Oya alternatif lain dengan efek yang kurang lebih sama tapi butuh biaya lebih besar adalah dengan MEMBAYAR mereka YANG TIDAK MEMILIH. Sebuah pengorbanan juga karena pemilih berkorban tidak menerima uang yang harusnya mereka bisa terima.


Tag: Pemilu, KPU, money politics
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Pengalaman Pemilu RESEP BAIK-BAIK untuk BERPEMILU dengan BAIK »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    kang tutur 0 0
    ujung-ujungnya, para caleg... yang mbayarin gitu bung enda?
    Knalpot Putih 0 0
    Ide bagus. Agar menjamin keadilan ekonomi, besarnya pembayaran disesuaikan dengan income pemilih yaaa...
    enda 0 0
    kang tutur kok ujungnya? memang skrg ga? hehe
    Barry 0 0
    Jadi kesimpulannya adalah berapa banyak yang diterima maka itu yang diberikan : )
    Catshade 0 0
    enda: Bagimana dengan legitimasi hasil pemilunya karena jumlah pemilih yang (asumsinya) jauh lebih sedikit?
    enda 0 0
    Catshade legitimasi itu selama ini salah kaprah. Harusnya bukan persentase dari total populasi, tapi persentase dari total populasi yg peduli dan terlibat secara rasional dalam proses pemilu
    GaraMata 0 0
    Setuju, memaksakan memilih namun asal-asalan malah bisa efeknya lebih buruk daripada tidak memilih.

    Rasanya cara ini patut dicoba untuk meningkatkan kualitas.
    didats 0 0
    20 rebu bayar untuk milih?
    kalo kitakita yg kerja mungkin ga masalah nda.

    tapi gimana nasibnya yang pengangguran? trus anak anak kuliahan?

    bisa bisa duitnya dapet dari partai, dan akan banyak dana yang keluar cuma cuma.
    gaplehExtreme 0 0
    saya ingin ikut melaporkan temuan pernak-pernik PEMILU April 2009.
    Angka-angka dibawah ini masih berupa temuan sementara, kemungkinan masih akan bertambah.

    berikut angka-angka tersebut:
    61.002.354 suara GOLPUT (Politis maupun apolitis)

    2250 CALEGagal menderita STRESS BERAT
    1352 CALEGagal menderita STRESS SEDANG
    3330 CALEGagal menderita STRESS RINGAN
    1320 CALEGagal mengalami KEGILAAN

    hereuy ieu mah.

    -salam-
    Sigit 0 0
    Apa begini cara mengedukasi masyarakat? : (

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: