Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 6 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 6
Status page | Arsip x

Legitimasi Pemilu 9

Lucu +2 kang tutur kang tutur

Jumat, 10 Apr '09 01:49

LEGITIMASI PEMILU 2009 DIPERTANYAKAN SAMPAI JUMLAH SUARA YANG TIDAK MEMILIH DIUMUMKAN.


Tag: Pemilu, survey, quick count
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « 5 tahun lagi, pilih siapa? Kesalahan Fatal KPU »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    skyscraper 0 0
    Berarti nunggu hasil resmi dari KPU...
    Kalau ternyata golput yang menang mau class action? : )
    Kalau saya sih setuju class action. golput juga soalnya : p
    enda 0 0
    ga ada aturannya
    kang tutur 0 0
    Mempertanyakan gak perlu aturan, kok!
    CGR 0 0
    +1 Penting, walau sekadar dipertanyakan.
    kang tutur 0 0
    @skyscraper, Class Action itu bukannya untuk Bintang Sinetron? : p

    O, inget itu Class Acting ; ))

    *halah... OOT Mode ON*
    skyscraper 0 0
    yang paling semangat menggugat hasil pemilu tuh PDIP (huh..)

    kangtutur: bagus juga kalau ngajak bintang sinetron, ndompleng popularitas : D
    Herman Saksono 0 0
    Ooooo cuma mau tanya kang? : p
    GaraMata 0 0
    sila mempertanyakan sepuasnya. : p
    Riyono 0 0
    bosan sama pertanyaan kang tutur, gak ada hal lain yang bisa dibahas apa?

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: