Pemilu Tanpa Ideologi 24
Senin, 13 Apr '09 22:53, dibaca 642 kali
Pada sebuah sore, beberapa hari setelah Pemilu, saya melihat seorang penjual makanan keliling sedang mendorong gerobaknya. Ia memakai kaos Partai Gerindra. Di gerobaknya, saya melihat sebuah stiker Partai Keadilan Sejahtera.
Seandainya hal itu tak terjadi di Indonesia pada hari ini, kita bisa menyebut sang penjual makanan tadi sebagai seorang yang plin-plan, seorang bunglon, atau semacamnya. Tapi ini Indonesia tahun 2009, dan orang tak akan peduli jika kau memakai kaos Partai Golkar tapi di rumah atau motormu terpasang stiker Partai Demokrat. Kaos, stiker, umbul-umbul, gambar, dan segala atribut partai politik di Indonesia pada hari ini, sama sekali bukan sebuah simbol yang sifatnya ideologis. Semua atribut partai yang kau pakai tak akan serta merta diartikan sebagai tanda afiliasi politikmu.
Sekali lagi, ini Indonesia tahun 2009, dan kau bisa saja ikut kampanye PDIP pada hari ini tapi di lusa kau akan serta saat Hanura atau Demokrat berkampanye. Tentu saja kau tak perlu hirau dengan perbedaan-perbedaan antarpartai-partai yang kau ikuti kampanyenya. Kau tak usah ambil pusing soal ideologi, platform partai, kebijakan, atau bahkan kau tak perlu berpikir bahwa PDIP dan Partai Demokrat sedang saling serang.
Harian Jawa Pos, pada awal masa kampanye lalu, sempat menurunkan sebuah laporan tentang sejumlah tukang ojek yang menjadi langganan kampanye. Hampir tiap hari, para ojek ini menjadi simpatisan dadakan dari sejumlah partai. Jawa Pos bahkan sempat membandingkan jumlah uang yang diberikan masing-masing partai ke tukang-tukang ojek itu.
Di Indonesia, berita Jawa Pos itu tentu saja bukan lagi merupakan kejutan. Kita akrab dengan semua itu sebab kenyataan macam begitu adalah sesuatu yang telah galib kita jumpai. Mobilisasi massa dengan imbalan uang adalah perilaku yang hampir dilakukan oleh semua partai politik. Saya bahkan melihat bagaimana mobilisasi serupa dilakukan oleh partai yang sering dipandang-dan memandang dirinya sendiri sebagai- "partai yang bersih": PKS.
Mobilisasi massa dengan rupa begitu hanya satu contoh kecil saja dari longgarnya ikatan politik dalam masyarakat kita. Seorang individu bisa jadi tak pernah benar-benar terikat pada satu partai politik secara amat ketat. Sejumlah faktor yang sebenarnya bisa dianggap sepele, salah satunya pemberian uang, bisa melonggarkan ikatan politik seseorang ke partai tertentu dan membuatnya beralih pada partai lain. Kelonggaran macam ini tentu saja tak terjadi hanya pada level awam. Di tataran elite politik kita, yang seharusnya jauh lebih melek politik, kelonggaran politis macam itu justru lebih menggema.
Fenomena loncat parpol yang dilakukan para elite dalam perpolitikan kita hampir-hampir telah membuat kita bosan untuk menyimaknya terus-menerus. Seorang politisi, hanya karena tak mendapat jabatan tertentu, bisa mutung lalu pindah partai atau memilih membuat partai politik baru. Pecahnya sejumlah partai, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa, adalah akibat dari longgarnya ikatan politik tersebut. Tentu saja, ada banyak politisi yang memberi alasan-alasan gagah atas kepindahan dia dari satu partai ke yang lain, atau atas keputusan mereka mendirikan partai baru. Tapi semua itu sungguh-sungguh hanya kamuflase. Seandainya ada yang mengatakan pecahnya partai politik di Indonesia hari ini adalah karena "alasan ideologis", hampir semua dari kita akan tersenyum sinis dan membuang muka, sambil ramai-ramai berteriak, "Bohong!".
Jika ada sesuatu yang absen dari praktik berpolitik kita hari ini, maka itu adalah ideologi. Politik kita makin menjelma menjadi sebuah kegiatan praktis dan taktis serta makin menjauh dari apa yang bisa kita sebut sebagai "tindakan ideologis". Partai-partai kita adalah lembaga-lembaga politik yang kebanyakan hidup tanpa ideologi, tanpa sebuah ide besar yang memandu. Oleh karena itu, wajar jika yang kita jumpai adalah oportunisme dan pragmatisme dalam segala laku politik. Sikap politik tak pernah menjadi sesuatu yang kaku. Politik pada akhirnya menjadi laku yang lentur. Selalu ada toleransi, selalu ada kepentingan yang bisa dikompromikan, didagangkan.
Dengan situasi politik tanpa ideologi di kalangan elite, wajar seandainya jika kita bertemu orang-orang awam yang sikap politiknya juga oportunistik dan pragmatis. Kelonggaran afiliasi politik adalah ciri utama sikap politik yang oportunis sekaligus pragmatis. Sikap politik tidak dibentuk oleh kesamaan ideologi atau cara pandang tentang garis besar kebijakan yang harus dilaksanakan, akan tetapi oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang barangkali akan sangat cepat usai.
Kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu lalu adalah misal yang membuktikan pada kita bahwa ideologi adalah sesuatu yang tak pernah benar-benar menjadi penting. Sebagaimana dikemukakan sejumlah pakar politik, kemenangan Partai Demokrat tentu saja berakar pada ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat hanya mengambil keuntungan dari status SBY sebagai pendiri partai tersebut dan sebagai presiden.
Partai itu tak pernah benar-benar punya ide besar yang dijual-sesuatu yang juga terjadi pada partai-partai lainnya. Menjual tokoh, tampaknya, tetap menjadi strategi yang diimani banyak partai politik. Ada yang menyebut bahwa gejala semacam ini menunjukkan masyarakat makin cerdas. Tapi bagi saya, hal itu justru menunjukkan kita tak pernah benar-benar berpolitik secara dewasa. Bagaimanapun, tokoh adalah sesuatu yang selalu rawan sebagai sandaran dalam ihwal politik. Sebuah lembaga dengan ideologi yang baik akan menjadi sandaran yang jauh lebih kokoh. Lembaga memungkinkan adanya regenerasi tokoh, sedangkan tokoh tak selalu bisa diharapkan bersikap bajik dan bijak.
Tapi, mau bagaimana lagi, sejarah panjang depolitisasi yang dilakukan Orde Baru-yang dalam banyak hal juga berarti deideologisasi-telah membuat politik kita hampir-hampir steril dari ideologi. Bahkan PKS yang sebenarnya punya ideologi yang jelas dan tegas pun akhirnya tak pernah benar-benar berani menjual dan mengampanyekan ideologinya. Partai itu justru lebih banyak menjual citra positif dan kinerja para kadernya-sesuatu yang sebenarnya hanya merupakan turunan saja dari ideologi mereka.
Mau bagaimana lagi, kita bukan hidup di tahun 1955 di mana masyarakat masih sangat ideologis. Pada kala itu, mereka yang ikut kampanye tak pernah dibayar. Justru sebaliknya: rakyat yang datang ke kampanye akan mengisi kotak sumbangan sukarela yang ada di lokasi kampanye. Masa-masa itu tentu sudah lewat. Kini, realitanya, Pemilu kita adalah Pemilu tanpa ideologi.
Terkait:
-
Mister Krabs
Senin, 10 Okt '11 00:28 -
Fachri Hamzah : Ideologi PKS bukan Islam. Negara Agama itu Ide Kampungan.
Sabtu, 7 Mei '11 09:21 -
Inilah 7 Partai yang Tak Peduli Rakyat
Jumat, 8 Apr '11 08:18
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
Herman Saksono: Penting
-
Pedy: Bagus
-
Shouen: Penting
-
AndyMSE: Keren
-
gunawanrudy: Bagus
-
Mas Paman: Bagus
-
mira mulia: Menarik
-
samsara: Penting
-
hamatamu: Bagus
-
atriwidada: Bagus
-
opiniherry: Keren
-
Catshade: Penting
-
Moonlight: Menarik
-
Kafi Run: Bagus
-
Harrie: Penting
-
mpokb: Keren
-
laind: Menarik
-
sawung: Bagus
-
flightless bird: Biasa
-
adi: Menarik
-
Davi: Bagus
-
babyloniamaria: Biasa
-
Roy Suryo: Inspiratif
-
klanjabrik: Bagus
-
Lemon S. Sile: Penting
-
Aad Gym: Penting
-
ncus: Keren
-
rampok: Bagus
-
Upik: Biasa
-
Dony Alfan: Keren
-
Striding Cloud: Menarik
-
yudi: Menarik
SalingSilang
Komentar:
tapi penjual makanan keliling itu masih kalah top sama saya, soalnya saya bener2 punya 4 KTA partai berbeda di daerah berbeda, hua ha ha...
Maka sebuah partai sekular, yang punya akar sejarah beraliran abangan tapi bergandeng dengan partai nasrani, akhirnya membuat "sayap islami" untuk membuktikan dirinya "nasionalis yang religius".
Nasionalis dan religius memang tidak harus berseberangan (demikian pula sebaliknya), tetapi kenapa jadi repot dengan diam-diam menjaga ketebalan sekular namun di sisi lain ingin yaitu tadi, religius...
Akibatnya massa pemilih pun rada bingung. Lha apa bedanya toko yanh itu dengan toko sebelah?
Kritik anda sungguh cocok dengan kondisi objektif di tengah-tengah gelap dan badai taufan masa transisi demokrasi ini. DARI ORBA ke KRONI_KRONI ORBA (sama saja!).
Pada paragraf terakhir, dalam kalimat "Mau bagimana lagi..." Saya jadi tertarik untuk membagi sedikit kegelisahan saya..
Baiklah, apa iya rakyat Indonesia bisa kembali memiliki Ideologi untuk memperjuangan hak-hak politiknya?
Contoh: Pemukulan dan Intimidasi kepada PAPERNAS oleh FPI-FBR-FAKI-PP-PREMAN-DLL (seperti yang diungkap oleh Tgk. Alex dalam artikelnya beberapa waktu lalu) oleh pengikut haluan kanan-dan ekstrim kanan ini, dipukul bung!. Dan lebih jauh lagi dituduh memiliki Ideologi Komunis (standar operasi prosedur laskar-laskar binaan Suharto).
Dan kalaupun dugaan itu betul, sah-sah saja bukan di era demokrasi ini utk memiliki Ideologi perjuangan kelas yang jelas. Mari kita telaah dan buka kembali wacana kebangkitan nasional--bukankah Republik Indonesia itu memang dibangun oleh Nilai-nilai Sosialisme! Dari Tan Malaka, Syahrir, Sukarno, dan Hatta semua mempelajari dan mengkutip Marxisme (Ideologi Partai) Komunis. Maka lahirlah proyek sosial yang bernama Indonesia ini. (Hanya contoh saja)
Kalo saya pribadi menilai, masa transisi demokrasi ini harus segera diselesaikan dengan pembangunan Revolusi Sosial setelah gagalnya Reformasi. Ya saya sadar betul, kita memang tidak sedang hidup di era revolusioner tahun 1955.
Tapi, bagaimana kalau mulai dibuka wacana kembali semisal; pencabutan larangan-larangan Ideologi; bahkan, utk berbeda sekalian dengan Pancasila, sah-sah saja bukan dan kita tak usah bereaksi (reaksioner) seperti besok mau kiamat saja. Mari mulai diperkenalkan lagi, macam Ideologi sebagai pendidikan Politik Kerakyatan. Bung, saya dan kaum progresif lainnya bisa mempeloporinya toh, sebagai sebuah gerakan pendidikan politik sejatinya.
Tabik,
kawan, negara ini memang dibangun di atas dasar pondasi yang sangat ideologis. semua bapak bangsa kita belajar ideologi2 besar. di masa lampau, pendidikan politik partai sangat ideologis sifatnya. bahkan keputusan2 negara pun sangat ideologis. masalahnya, kultur demikian digempur habis oleh Orde Baru. ada mitos bahwa ideologi selain Pancasila akan meruntuhkan kesatuan dan stabilitas nasional. selain itu, jangan lupa, kondisi global setelah selesainya perang dingin memang menyurutkan pamor ideologi--terutama sekali sosialisme dan komunisme. sedangkan kapitalisme tak pernah benar2 diakui sebagai "ideologi" oleh pengikutnya. barangkali benar kata2 Daniel Bell bahwa "ideologi sudah mati". Bell memaklumatkan kematian ideologi secara positif krn kematian itu akan disusul sikap rasional masyarakat dlm menentukan jalan hidup mereka dg bersandar pada ilmu pengetahuan. tentu saja ini salah karena ilmu, pasar, juga kapitalisme, ternyata tak pernah2 bs rasional. sy sepakat bahwa Pancasila suah saatnya kita desakralisasi. biarkan ideologi itu berkembang dulu. tapi ini bukan jalan mudah. partai2 yang jelas menjual ideologi, seperti PRD tahun 1999, ternyata tak bs apa2. PKS, seperti telah sy sebut, memilih menyembunyikan ideologinya. sementara itu, Hizbut Tahrir Indonesia--ormas yang di masa depan sangat mngkn menjadi parpo--memang sangat ideologis. tapi lihatlah, HTI tak pernah benar2 mendapat dukungan. kejujuran dan keteruterangan HTI dlm memplokamirkan ideologi Islam sbg solusi ternyata tak pernah disambut dg antusias, bahkan oleh umat Islam sendiri. inilah susahnya, kawan, jika partai politik hendak menjual ideologi. masyarakat kita itu masyarakat yg sudah "diideologisasikan". tak mudah utk membuatnya tertarik kembali pada ideologi2. lebih mudah menarik simpati dg ketokohan dan janji program.
pemasaran parpol2 kita itu kebanyakan menyalahi aturan dasar marketing modern yang mementingkan segmenting dan positioning. lihatlah bagaimana janji2 program, platform partai, dsb, hampir sama semua. menggunakan bahasa2 umum spt kesejahteraan rakyat, dll. tidak ada diferensiasi yang cukup memadai. hanya PKS memang yg mencoba membangun diferensiasi dg mengintrodusir citra sebagai partai bersih. tapi tampaknya pula, diferensiasi partai memang tak pernah2 dihiraukan masyarakat. sekali lagi, kemenangan Demokrat menunjukkan itu. partai kader seperti PKS yg berusaha mendiferensiasikan diri ternyata harus keok di tangan partai yg gak jelas bedanya dg Golkar atau PDIP. Itulah Indonesia, Paman...
HTI, ormas yang dimasa depan sangat mungkin menjadi parpol???..yang bener mas??jare mas pedy gak bakal jadi partai jhe, karena partai itu produk kapitalis sekuler liberal! kalok HTI mbikin partai, otomatis HTI melok kapitalis sekuler liberal donk!
Hizbut Tahrir itu, setahu saya, di negara lain berujud partai. dulu sy pernah baca bahwa HTI itu punya beberapa tahapan perjuangan, dimulai dari apa saya lupa. tapi kalo tak salah ingat, setelah perjuangan berbentuk ormas, mereka akan sangat mungkin bertransformasi menjadi partai. Hizbut Tahrir sendiri kan artinya "Partai Pembebasan", jadi jelas bahwa organisasi ini sangat mungkin bertransformasi menjadi partai. ini saya kutipkan dari wikipedia:
"Hizbut Tahrir atau Hizb ut-Tahrir (Arab: حزب التحرير; Inggris: Party of Liberation; Indonesia: Partai Pembebasan) awal bernama Partai Pembebasan Islam (hizb al-tahrir a]-islami) [2] adalah partai politik berideologi Islamisme Sunni perintis paham Pan Islamisme (lihat Pan Arabisme), , [3] didirikan pada tahun 1952 di Jerusalem berdasarkan doktrin Sistim islam. [4] Tagi al-Din al-Nabhani (1905-1978) atau di Indonesia dikenal dengan Syekh Taqiyyuddin An Nabhani seorang Sufi, hakim pengadilan (Qadi) dan mantan aktivis organisasi Ikhawanul Muslimin yang kemudian menentang doktrin politik demokrasi Ikhawanul Muslimin terhadap konsep negara di Mandat Britania atas Palestina"
ini juga sy kutipkan pendirian HT soal parpol:
Keharusan Berdirinya Partai-partai Politik Menurut Syariat
"Berdirinya Hizbut Tahrir, sebagaimana telah disebutkan, adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt., “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat.” Dalam ayat ini, sesungguhnya Allah Swt. telah memerintahkan umat Islam agar di antara mereka ada suatu jamaah (kelompok) yang terorganisasi. Kelompok ini memiliki dua tugas: (1) mengajak pada al-Khayr, yakni mengajak pada al-Islâm; (2) memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat).
Perintah untuk membentuk suatu jamaah yang terorganisasi di sini memang sekadar menunjukkan adanya sebuah tuntutan (thalab) dari Allah. Namun demikian, terdapat qarînah (indikator) lain yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, aktivitas yang telah ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok yang terorganisasi tersebut --yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar-- adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam. Kewajiban ini telah diperkuat oleh banyak ayat lain dan sejumlah hadis Rasulullah saw. Rasulullah saw., misalnya, bersabda, “Demi Zat Yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan): melaksanakan amar makruf nahi mungkar ataukah Allah benar-benar akan menimpakan siksaan dari sisi-Nya. Kemudian, setelah itu kalian berdoa, tetapi doa kalian itu tidak akan dikabulkan.” (H.R. At-Turmudzî, hadis no. 2259). Hadis di atas merupakan salah satu qarînah (indikator) yang menunjukkan bahwa thalab (tuntutan) tersebut bersifat tegas dan perintah yang terkandung di dalamnya hukumnya adalah wajib.
Jamaah terorganisasi yang dimaksud haruslah berbentuk partai politik. Kesimpulan ini dapat dilihat dari segi: (1) ayat di atas telah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jamaah; (2) ayat di atas juga telah membatasi aktivitas jamaah yang dimaksud, yaitu mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahyi munkar.
Sementara itu, aktivitas amar makruf nahi mungkar di dalamnya mencakup upaya menyeru para penguasa agar mereka berbuat kebajikan (melaksanakan syariat Islam) dan mencegah mereka berbuat kemungkaran (melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syariat, misalnya, bersikap zalim, fasik, dan lain-lain, penerj.). Bahkan, inilah bagian terpenting dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar, yaitu mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Aktivitas-aktivitas seperti ini jelas merupakan salah satu aktivitas politik, bahkan termasuk aktivitas politik yang amat penting. Aktivitas politik ini merupakan ciri utama dari partai-partai politik yang ada. Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan pada adanya kewajiban mendirikan partai-partai politik.
Akan tetapi, ayat tersebut di atas memberi batasan bahwa kelompok-kelompok yang terorganisasi tadi mesti berbentuk partai-partai Islam. Sebab, tugas yang telah ditentukan oleh ayat tersebut --yakni mendakwahkan kepada Islam dan mewujudkan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan hukum-hukum Islam-- tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali oleh organisasi-organisasi dan partai-partai Islam. Partai Islam adalah partai yang berasaskan akidah Islam; partai yang mengadopsi dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum, dan solusi-solusi (atas berbagai problematika umat) yang Islami; serta partai yang tharîqah (metode) operasionalnya adalah metode Rasulullah saw.
Oleh karena itu, tidak dibolehkan organisasi-organisasi/partai-partai politik yang ada di tengah-tengah umat Islam berdiri di atas dasar selain Islam, baik dari segi fikrah (ide dasar) maupun tharîqah (metode)-nya. Hal ini, di samping karena Allah Swt. telah memerintahkan demikian, juga karena Islam adalah satu-satunya mabda’ (ideologi) yang benar dan layak di muka bumi ini. Islam adalah mabda’ yang bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat memberikan jalan pemecahan kepada manusia (atas berbagai problematikan mereka, penerj.) secara manusiawi. Oleh karena itu, Islam telah mengarahkan potensi hidup manusia—berupa gharâ’iz (nalurinaluri) dan h ajât ‘udhawiyyah (tuntutan jasmani), mengaturnya, dan mengatur pemecahannya dengan suatu tatanan yang benar; tidak mengekang dan tidak pula melepaskannya sama sekali; tidak ada saling mendominasi antara satu gharîzah (naluri) atas gharîzah (naluri) yang lain. Islam adalah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.
Allah Swt. telah mewajibkan umat Islam agar selalu terikat dengan hukumhukum Islam secara keseluruhan, baik menyangkut hubungannya dengan Pencipta mereka, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akidah dan ibadah; menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akhlak, makanan, pakaian, dan lain-lain; ataupun menyangkut hubungannya dengan sesama manusia, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah muamalat dan perundang-undangan. Allah Swt. juga telah mewajibkan umat Islam agar menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka, menjalankan pemerintahan Islam, serta menjadikan hukum-hukum syariat yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya sebagai konstitusi dan sistem perundang-undangan mereka."
sumber: http://id.wikiped…izbut_Tahrir
kutipan itu menunjukkan bahwa bagi HT, organisasi yang memperjuangkan Islam itu harus berupa parpol karena perintah perjuangan Islam itu sendiri merupakan aktivitas politik. masalahnya, parpol kan biasanya hanya ada dlm sistem demokrasi. tapi jika mengamati pendapat HT soal parpol dan khilafah, maka seharusnya sistem khilafah juga memungkinkan adanya parpol. cuma, parpol yg boleh hidup adalah parpol dg ideologi Islam. pertanyaan selanjutnya adalah: apa fungsi parpol dalam sistem khilafah itu yak? he2. (kok jadi diskusi soal khilafah?hi3).
Kalau tidak salah ingat, dalam suatu edisi Tempo tentang liputan pemilu 2004 disebutkan bahwa HTI mengharamkan demokrasi, mengharamkan pemilu dan voting. Apalagi dengan jargon "vox populi, vox dei"... totally haram menyamakan rakyat dengan Tuhan.
Dengan fakta tersebut mungkin yg disebut parpol adalah dalam artian body atau entitas organisasi semata dan tidak terkait dengan konteks tata cara demokrasi?
Atau jangan2 menggunakan demokrasi untuk meraih kekuasaan dan kemudian menghilangkan demokrasi tersebut? Seperti front islamique du salut di Aljier?
Hmmm, dalam konteks tsb menjadi menarik mengamati PKS sejak dimulai dari Senayan pada 1998 (kelompok yg berseberangan dengan anti-habibie pasca runtuhnya Soeharto), hingga menjadi PKS pada 2004, kemudian "metamorfosa" at least dalam iklan yg "kurang islami" dan bendera merah putih di baju mereka pada pemilu 2009. Juga aktivitas onderbouw mereka terutama KAMMI (yg nggak ngaku sih)...
Gak mungkin, soalnya mereka bisa jadi senjata yang ampuh (selain tentara) untuk menghabisi para ekstrim kiri. alat yang paling ideal untuk dipakai untuk menciptakan konflik horizontal.
Ya namanya juga de javu, sekadar memancing
akhirnya semua partai rame2 ngaku dua2nya, "kami partai nasionalis, religius juga!" teriak mereka, kayak yang ditulis Mas Paman di atas.
sungguh, dikotomi yang aneh
*masih senyum2 geli sambil bayangin kapan partai2 di sini berani pajang label "partai sekuler", "partai agama", "partai liberal", atau "partai konservatif" *
Bicara soal ideologi silahkan baca tulisan mas Pedy What's your ideology,lumayan buat nambah2 referensi.
Kecuali orang itu banal, ya terserah.
Hehehe....
Silahkan login untuk memberikan pendapat