Iklan Pendidikan Gratis 42
Rabu, 15 Apr '09 00:49
Belakangan iklan program pendidikan gratis memenuhi slot iklan di televisi. Sebagaimana iklan, serba indah dan sedap dipandang. Menghasut pikiran dan membuai kita ke alam mimpi. Melayang jauh dari realita. Tidaklah sulit menebak target sesungguhnya dari iklan tersebut.
Pemerintah membuat iklan pendidikan gratis hingga SMP. Maka masyarakat berpikir tidak lagi perlu keluar uang untuk biaya sekolah. Ternyata pemahaman itu keliru besar. Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, "Kalau pun ada sekolah/pendidikan dasar gratis, yang digratiskan itu biaya operasional, sedangkan biaya di luar itu tetap jadi beban orangtua."
Lho, lain iklan lain kenyataan...Maklum iklan tersebut dalam rangka tebar pesona jelang pemilihan presiden mendatang. 
Tapi kemudian malah berubah menjadi tebar ranjau...
Pendidikan gratis berarti sekolah tidak boleh memungut iuran dari orang tua murid. Akibatnya adalah kebingungan di pihak sekolah dalam mencari tambahan dana. Belum lagi sekolah juga harus siap jika sewaktu-waktumendapat audit pengguanaan dana BOS/BOP. Maklum (lagi) selama ini pengelolaan dana pendidikan belum transparan dan diduga sarat potensi korupsi.
Program sekolah gratis memang masih banyak bermasalah. Di satu sisi pemerintah melarang sekolah menarik iuran dari orang tua murid. Namun sekolah merasa dana BOS dan BOP yang dikucurkan belum mencukupi. Khususnya untuk dana kesejahteraan guru dan kegiatan ekstra kurikuler.
Sayangnya kemudian sekolah terpaksa memangkas pos pengeluaran yang sebenarnya penting untuk mendongkrak kualitas pendidikan seperti kegiatan ekstra kurikuler. Hal tersebut juga berdampak pada semangat para guru untuk mengembangkan metode pembelajaran dan meningkatkan kualitas anak didik.
Ada juga yang mengkritik kebijakan pendidikan gratis ini sebagai tidak mendidik. Karena membiasakan masyarakat kita gemar yang gratisan. Selain itu tidak membiasakan rakyat untuk berjuang untuk mendapatkan hasil. Taken for granted...Bahkan Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, pernah mengatakan, "Pendidikan gratis itu tidak ada". Beliau lebih setuju dengan pendidikan murah, daripada pendidikan gratis yang selama ini digembar-gemborkan.
Namun demi meningkatkan citra menjelang pilpres, iklan program pendidikan gratis ini tetap jalan terus. Program yang populer dan egaliter ini memang amat gurih dijadikan komoditas politik. Nyaris tidak ada partai yang tidak memasang program ini dalam sebagai jualan selama kampanye. Sepertinya ini juga akan berulang pada pilpres nanti.
Masing-masing pihak akan mengklaim sebagai yang peduli pada pendidikan dan telah berjuang mati-matian untuknya. Saya masih ingat beberapa waktu lalu di Jakarta banyak spanduk dari sebuah partai yang seolah-olah mengklaim program pendidikan gratis sebagai prestasi partai tersebut. Namun akhirnya diturunkan setelah mendapat banyak protes dari parpol lainnya.
Seolah-olah para politikus itu ingin mengatkan bahwa,"pendidikan gratis itu ada karena saya". Padahal itu adalah amanat dari UUD'45 yang bahkan dalam pasal 31 ayat 2 amandemen ke 4 dengan tegas mengatakan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
Tag: SBY, kampanye, iklan, Pendidikan Gratis
Terkait:
-
[Sinergi] Presiden Karbohidrat
Senin, 22 Jun '09 10:52 -
Aku Bangga Indonesia
Sabtu, 7 Nov '09 00:07 -
Katakan Tidak Pada.....?
Sabtu, 7 Nov '09 00:05
Media Terkait:
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
Upik: Bagus
-
hersamin: Menarik
-
Laci: Biasa
-
Mas Paman: Menarik
-
Lantip: Menarik
-
samsara: Menarik
-
Haris Firdaus: Menarik
-
hamatamu: Menarik
-
Yudiantoro: Menarik
-
rampok: Penting
-
guawijaya: Menarik
-
Catshade: Penting
-
gunawanrudy: Menarik
-
Herman Saksono: Menarik
-
Red-White Porridge: Menarik
-
adi: Biasa
-
babyloniamaria: Biasa
-
yusro: Menarik
-
AndyMSE: Menarik
-
arsyad: Menarik
KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Komentar:
Misalnya ya, sekolah gratis secara 'uang' tetapi ada kewajiban misalnya setelah lulus (atau setiap libur) untuk melakukan hal-hal seperti kerja bakti (aduh, istilah jam kapan ya? - menunjukkan usia nih), melakukan kunjungan ke panti asuhan dan melakukan aktivitas pendidikan lainnya'. Jadi para pelajar tersebut terbiasa untuk 'membayar' biaya sekolahnya dengan bentuk yang lebih nyata.
Belajar dari negara-negara 'welfare state' - di mana pendidikan dasar hingga menengah bisa kok gratis, kenapa di Indonesia tidak? Apakah masyarakat di negara 'welfare state' dapat kita katakan sebagai 'dididik untuk tidak berusaha maju?'. Lagipula sudah ditulis kan di atas bahwa di UUD '45 amandemen pun sudah masuk hal ini...
Tapi ini Indonesia...
tetapi permasalahan nya adalah pada arti "kerja sosial" tadi..
di negeri kita, kerja sosial masih diartikan sebagai pekerjaan yg ringan tangan tanpa biaya. Banyak aktivis sosial juga tidak bertahan lama karena paradigma ini bertahan terus, dimana artinya kerja sosial adalah kerja gratisan.
Artinya, apa? post2 dana untuk kegiatan sosial juga tidak di manage dan diperhatikan dengan baik oleh pemerintah/yang mengurusi.
Jika mau disinkronkan dengan mengganti biaya sekolah seorang anak dengan kegiatan sosial, maka jadi ribet urusannya. Negara2 yang sudah mapan, memiliki post dana jelas untuk kegiatan sosial. Sehingga bisa dengan lebih mudah mengatur program begini, post dana saling silang dengan penyelia pekerja sosial. Disini berarti sekolah.
Sekali lagi dinegeri kita begini kondisinya. Bahasan ini pernah sampai di meja teman2 relawan guru Bandung dulu.
berawal dari sebuah sekolah yang hampir tidak ada guru, dan muridnya hilang satu persatu,..
Seandainya saja, ada sebuah lembaga donor, yayasan yang mau membiayai sekolah ini, tapi dalam arti bukan hanya membiayai, tetapi juga ada sebuah program kerja yang sinkron dengan si Yayasan/lembaga donor. Dimana kalau bisa lembaga donor yang memiliki program kerja sosial lainnya (bisa dibilang sudah mapan, mungkin CSR program dari BUMN atau perusahaan) ...
Nah sekolah dibiayai, disubsidi dari dana mereka, namun anak2 juga dilibakan dalam kegiatan sosial lainnya dalam yayasan tersebut.
Hal bgini bisa masuk akal. Tetapi sekali lagi, ini bisa berlangsung dengan memanfaatkan Lembaga Donor yang sudah mapan dalam berkegiatan sosial, entah dana maupun managemennya.
Kita nekat mencoba2,.. seperti dicerita ini :
http://www.kapuci…ng-mengajar/
sayang tidak bisa suistanable, dan berakhir lah sekolah tersebut.
Upik: Saya kok percaya bahwa bangsa Indonesia ini tidak selemah dan seburuk analisa anda ya? Atau saya terlalu optimis? Atau memang begitu kita bicara 'bangsa Indonesia' kita otomatis switch ke posisi 'pesimis' (membaca komentar @npheryyanto). Kalau benar, saya turut berdukacita karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa?
Yakin deh, suatu hari nanti - kegiatan anda itu bisa jalan lagi dan dengan sistem kaderisasi yang jauh lebih baik
Hmm, doakan saja Kang.. sebenarnya kita, eh maksudnya mereka masih aktif di Bandung sana. Saya sih bukan siapa2 sekarang
Saya selalu percaya, selama masih ada teman2 yang peduli dan menyisakan waktunya, proses kreatif mencari jalan keluar atas semua hambatan itu bisa ketemu...
ikutan menunggu postingan Boy Avianto bersama Mas Paman
btw, @upik, saya sepakat bahwa peningkatan taraf hidup itu penting. daya beli tinggi, sepertinya menjanjikan hidup yang lebih nikmat, bukan begitu? namun jebakannya adalah menurut saya, kalau mengejar daya beli semata, pola konsumtiflah anak kandungnya. dan lagi-lagi IMHO konsumerisme tidak membawa perubahan ke arah kebaikan. tapi intinya masing-masing punya nilai positif dan negatifnya.
balik ke topik, pendidikan gratis menurutku layak diperjuangkan. pendidikan dan kesehatan itu kan hak dasar warga negara, pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban negara. apakah nantinya kalau digratiskan lantas masyarakat menjadi malas? wah saya tersesat dengan pola pikir anda.
anda itu sekolah gratis lho (yang mbiayai orang tua), anda jadi malas? atau gini deh, anda sekolah atas beasiswa, gratis juga kan? jadi malas? errr.. ini fallacy bukan ya? hihi
Saya berpendapat sekolah harus gratis. Minimal untuk sekolah negeri. Kalau sekolah swasta, sebagian disubsidi Pemerintah.
Mengapa gratis?
Karena dengan sekolah gratis, kegagalan studi pada siswa hanya ditentukan oleh kemampuan akademisnya bukan oleh kemampuan finansialnya.
Jadi kalau orang sampai jadi bodoh, itu karena dia malas, bukan karena dia miskin.
Suruh siapa malas?
Kan sekolah udah gratis?
Di Eropa, sekolah itu gratis dan kuliah sebagian bayar dan sebagian gratis, tergantung tempat.
- untuk dilanjutkan kemudian-
Di Eropa, tempat adanya sekolah gratis, itu siswa tidak bayar uang sekolah.
Mereka tentu saja mengeluarkan biaya untuk
- beli buku pelajaran
- beli alat tulis
- beli buku tulis
- angkot alias transportasi dari rumah ke sekolah
- uang jajan
- uang administrasi (per semester atau per tahun)
- uang untuk kegiatan semi-insidental: piknik sekolah, kunjungan ke museum, dll.
Jadi yang namanya sekolah gratis bukan berarti tidak keluar biaya sama sekali.
- lanjutannya beres -
Bukankah duduk soal pendidikan Indonesia yang utama adalah kualitas? dan yang kedua ya dana itu tadi, walaupun makin banyak pula orang-orang pergi keluar negeri utk sekolah.
Kalo dengar curhat dari kawan-kawan didesa, yang perlu dikembangkan itu adalah pendidikan alternatif, inovatif juga murah dan kritis serta merakyat.
Kan sudah menjadi rahasia oemoem kualitas pedidikan kita tidak mencerdaskan apalagi membebaskan!
Selain belajar dari Eropa, menurut saya juga perlu belajar dari Kuba, kalo tidak salah (menurut Unesco) disana itu adalah negara pertama di dunia yang bebas dari buta huruf.
Ya wajarlah.
Karena pendidikan murah, bahkan gratis itu, adalah pilar sosialisme menuju masyarakat tanpa kelas (adil dan merata).
Makanya agak "heran" ketika mendiknas malah mau bikin program satu guru satu laptop. Yang di depan didorong tapi yang di belakang makin ketinggalan...
theelian, "kebetulan" saya juga di komite sekolah. Sependek penglaman saya di komite, kuncinya adalah kreatifitas dalam menggali dan mengolah dana selain dari pemerintah dan ortu.
(kemarin justru saya ingin menulis soal ini, tapi momentumnya pemilu sih...)
IMHO Problem di tempat saya justru SDM sekolah yang masih...(gak tega
Maju terus pendidikan Indonesia...!
Masak kalah sama PKL yang gak pernah kenal istilah mundur...halah...
Rakyat membutuhkan fasilitas gratis terutama utk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Ada satu tahapan sebelum melangkah ke sekolah yg benar2 gratis [dgn catatan NEGARA memang ngak punya DUIT]
[Sistem subsidi silang], bagi yang mempunyai penghasilan diatas x, maka dia wajib bayar penuh (atau dikenakan biaya premium) dan yang berpenghasilan dibawah x membayar seperberapanya dan seterusnya sampai pada suatu batasan untuk mendapatkan fasilitas gratis. Dan hal ini berlaku sampai ke semua tingkatan pendidikan. Ide ini adalah upaya melegitimasi sistem sedekah/infaq dalam wujud nyata di dunia pendidikan dan tentu Pemerintah tetap wajib mengucurkan subsidi pendidikan.
"Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar dapat belajar dengan tenteram, karena dikejar-kejar oleh ujian yang sangat keras dalam tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya, sebaliknya mereka belajar untuk dapat nilai-nilai yang tinggi dalam raport sekolah atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini sebaliknyalah kita para pemimpin perguruan bersama-sama dengan Kementerian PP dan K mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit “examen cultus” dan “diploma jacht” (mengkultuskan ijasah dan diploma)." - Ki Hajar Dewantara -
[problem lain yg jadi persoalan dari jaman dolo]
kalo yg bergelut didunia dikdasmen(pendidikan dasar dan menengah) pasti gak asing sama persoalan UAN (ebtanas dan turunannya).
Kalau prosesnya dari nyontek emang lain ceritanya...
Tapi, Menjawab soal ujian bukannya suatu proses belajar mas?
Sudah jadi pengetahuan umum, makin bagus sekolah, makin mahal biayanya. Hukum ekonomi, supply and demand berlaku. Makin banyak yang pengen masuk sekolah ttt, makin tinggi posisi tawar sekolah tersebut menekan orang tua murid membayar lebih.
Sebetulnya program sekolah gratis sudah dicanangkan sejak Orba. Waktu itu biaya sekolah dihapuskan Soeharto. Tapi, kemudian muncul Sumbangan Pembinaan Pendidikan. Bahasanya sih "sumbangan", seolah sukarela. Kenyataannya?
Telusuri dulu, siapa sih yang menentukan besaran SPP? Ada tiga pihak. Pengelola sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua murid. Entah kenapa, setiap tahun ajaran baru ketiga pihak ini cenderung menaikkan uang bangunan, iuran bulanan, dll. Suara dari Komite Sekolah dan perwakilan orang tua murid seolah tak mampu membendung keinginan pengelola sekolah menaikkan biaya pendidikan. Parahnya lagi, tak seperti persaingan bisnis lain, pemerintah tak mematok batas tarif atas. Tarif sekolah dibiarkan bergerak liar.
Alasan sekolah menaikkan tarif, bukan hanya untuk keperluan operasional proses belajar mengajar. Harus dicurigai lebih pada guru-guru dan pengelola sekolah. Karena sebagian (besar?) uang SPP adalah untuk kesejahteraan guru dan pengelola sekolah. Karena itu, pendidikan gratis tantangannya bukan dalam menetapkan peraturan atau mensubsidi penuh biaya per anak bersekolah. Melainkan, melawan sekolah yang berubah menjadi korporasi bisnis. Melawan guru dan pengelola sekolah yang berubah menjadi kapitalis.
Ekses negatifnya banyak. Sekolah berlomba menjadi "yang terbaik". Ukurannya? Ya nilai raport atau tingkat kelulusan. Tiap tahun pengelola sekolah khawatir anak-anak didiknya tidak lulus. Sangat mungkin, karena khawatir bisnis sekolah ke depan, bukan masa depan anak didik. Sudah pasti, makin banyak alumni yang tidak lulus, makin tidak populer sekolah bersangkutan. Akhirnya melemahkan posisi tawar menentukan tarif sekolah.
Yang jadi korban? Tentu saja masyarakat. Anak-anak didorong atau kalau perlu dilecuti untuk meraih nilai tinggi dalam pelajaran. Anak-anak kita dijadikan buruh untuk menaikkan reputasi sekolah. Jangan heran banyak guru di sekolah memberikan contekan saat ujian nasional. Sementara pemerintah menaikkan standar nilai kelulusan, tanpa kompensasi apapun kepada pengelola sekolah.
Akhirnya masyarakat miskin makin tersisihkan. Sudah tak mampu meraih nilai bagus sebagai syarat masuk ke SMP, SMA, PT berkualitas, anak miskin yang pintar pun tak akan mampu membayar biaya pendidikan. Pihak sekolah bisa saja memberikan beasiswa bagi anak pintar yang miskin. Tapi, pendidikan berkualitas bukan cuma hak orang pintar. Bukankah, justru murid yang lemah dalam belajar yang membutuhkan pendidikan yang lebih berkualitas? Masyarakat miskin seolah dikunci di lingkaran kemiskinan karena terpaksa mendapatkan sekolah berkualitas sisa. Karena untuk masuk sekolah favorit mensyaratkan kepintaran dan dana yang besar. Ini adalah kezaliman sistematis pemerintah atas masyarakat miskin. Pemiskinan dilakukan secara struktural.
Mari kampanyekan sekolah gratis!
Salam.
---
Memang itu termasuk suatu proses belajar, tapi tentu tidak cukup sampai di situ saja. Nah, selama ini kan kekuatiran banyak pihak adalah proses belajar terlalu dititikberatkan pada kesuksesan ujian (nasional) saja, padahal harusnya hasil proses belajar itu diharapkan bisa 'dipake' (tidak mentah2, tentu saja) juga oleh si siswa dalam bidang2 lain selama sisa hidupnya.
memang tidak cukup sampai disitu saja...
sebenarnya ini terkait (lagi lagi) dalam persepsi, sebenarnya kan ujian itu hal yang sangat biasa buat seorang yang sedang belajar...
Tinggal bilang "Ayo, ceritakan mengenai proses X". Suruh mereka cerita 5 menit sudah ketahuan kalau mereka mengerti atau menghapal
Kadang saya bingung sama temen temen yang masih minta contekan di soal terakhir itu... kan disuruh kasih pendapat... hehehe...
itu menurut saya boss.....
Maksudnya?
Saya kan bayar pajak kepada negara. Harapan saya, uangnya cukup untuk membiayai sekolah anak-anak saya.
Kira-kira begitulah yang terjadi di Eropa.
Mereka bayar pajak kepada negara.
Negara lalu memberikan pendidikan yang tidak memungut biaya pendidikan.
Negara yang sudah dikasih uang pajak tentu saja harus memberikan jasa yang baik kepada rakyatnya.
Negara harus menyediakan gedung sekolah layak, tentu saja dengan fasilitasnya.
Negara harus menyediakan guru berkualitas dan digaji terhormat. Tentu saja selain kualitas, jumlah guru juga harus mencukupi.
Kalau negara tidak memberikan pendidikan "gratis", berarti dia seperti pedagang yang berlaku tak adil.
Pembeli sudah bayar, tapi penjual memberi barang busuk.
trik jitu menarik simpati... juga tak melanggar kampanye...
Silahkan login untuk memberikan pendapat