OPM di Y!M 89
Sabtu, 18 Apr '09 12:14, dibaca 118 kali
Ada yang pernah lihat logo ini? Yup, ini lambang Organisasi Papua Merdeka alias OPM, atau lebih tepatnya, lambang negara Papua Barat. Beberapa hari terakhir ini lambang tersebut saya jadikan avatar di Y!M saya, & menghasilkan percakapan (chatting) sebagai berikut dengan seorang kawan cewek blogger (sebut saja rempu) di pulau seberang yang jauh:
PS: emoticon Yahoo ditaruh dalam kurung.
rempu: cieh
rempu: logo apa tuh?saya: logo OPM
saya: Organisasi Papua Merdekarempu: jeh
rempu: mau makar?saya: (Whistling)
saya: makar itu kan istilah orang jakartarempu: mau memberontak?
saya: ahem... Pembukaan UUD mengatakan bahwa: "Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa..."
saya: konsisten dengan itu lah...rempu: tapi sayangnya papua ga boleh lepas dari indo
saya: kata siapa?
rempu: kata saya
saya: fufufu... (Laughing)
rempu: yee
saya: kamu gak rugi kalo Papua gak lagi diduduki Indonesia kok (Smug)
rempu: kalo ke akunya langsung sih nggak
rempu: tapi tetep ga bolehsaya: kolonialis banget ya? (Tongue)
rempu: iya doms
rempu: coz mempertahankan irian itu mengambil banyak nyawasaya: iya, banyak nyawa penduduk lokal sini (Laughing)
rempu: jadi mo lebih banyak lagi nyawa yang jatuh?
saya: biasa itu, harga perjuangan melawan penjajah. Dulu Indonesia juga ngalami
(berlanjut ke topik lain)
Fufufu...
Oke, saya cuma iseng saja dengan logo OPM itu, saya tak pengen bicara tentang OPM, militerisme atau pelanggaran HAM, tidak juga soal referendum dan separatisme, tidak juga soal ketidakadilan dan ketidaksejahteraan, hal-hal itu rumit dan panjang lebar. Tambahan lagi yang tak kalah pentingnya, orang Papua itu heterogen, tidak bisa menulis satu hal yang pasti mewakili semua unsur sama adilnya. Belasan demonstrasi menuntut pembebasan aktivis pro referendum Buchtar Tabuni yang bisa saya tonton tiap minggunya di Jayapura, misalnya, AFAIK didominasi oleh suku-suku tertentu saja, sementara orang Papua lainnya melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menghiraukan demo tersebut.
Hal yang menarik perhatian saya pada chatting tersebut hanyalah kalimat yang saya tebalkan. Ini menarik karena:
1] teman yang mengatakannya bukan etnis Papua, tidak menetap di Papua, tidak pernah ke Papua, dan tidak punya urusan dengan Papua.
2] IMO pendapat ini bisa saja mewakili sebagian (besar?) opini rakyat Indonesia tentang separatisme (di Papua), sejauh wawasan saya sendiri.
Menurut saya, orang Papua sendirilah yang punya hak -di tempat pertama- menentukan identitas, jalan hidup dan masa depan mereka, bukan warga pendatang seperti saya, apalagi suku-suku Indonesia yang lain. Jadi kalo mereka mau pisah ya monggo. Rasanya aneh mendengar orang non etnis Papua menentang separatisme Papua. Itu sebabnya saya mendebatnya.
Saya mengerti kalau Pemerintah yang ngotot mempertahankan Papua, ini masalah, kedaulatan, eksploitasi, ipoleksosbudhankamnas dll dsb whatever, tapi kenapa masyarakat juga ikut gerah? Kenapa orang non Papua begitu bersemangat mempertahankan Papua didalam Indonesia? Seberapa jauh sih, semangat anti disintegrasi tersebut melihat tanah Papua sebagai hak milik orang Papua, dan bukan hanya sekedar wilayah Indonesia?
Suatu kali saya pernah bertanya pada sora.kun soal wilayah Indonesia berdasarkan alasan historis:
Berarti sama fallacy-nya (argumentum ad antiquitatem) juga dengan menyatakan Republik Indonesia itu harga mati dari Sabang sampai Merauke karena selebar itulah Hindia Belanda dulu. (?)
yang dijawab beliau:
Tentu saja. Itu fallacy, bukan? Masa menimbang perkara masa kini semata dengan berkaca pada masa lalu?
Sementara sebelumnya, dalam suatu chatting dengan Kopral Bambang soal Patih Gajahmada, geddoe berkata demikian:
[...] saya menganggap negara itu tak lebih dari konvensi politis (Big grin)
indonesia itu bisa sumatra (plus) jawa, bisa indonesia (minus) papua, bisa indonesia sekarang... [...]
Yah, setidaknya saya tahu bahwa ada juga teman yang bisa lebih fleksibel soal peta Indonesia. Selama saya hidup, sudah berulang kali peta dunia berubah karena munculnya negara-negara baru disana-sini, mestinya tidak aneh kalau peta Indonesia juga bisa berubah.
Ada pertanyaan yang lebih jelas dari Bang Fertob soal ini dalam reply beliau di suatu tulisannya tentang Papua:
Nah, yang perlu didekonstruksi itu adalah alasan mengapa Indonesia membutuhkan Papua sebagai bagian wilayah darinya. Apa alasannya, apa landasannya, dan apa yang ditawarkan dari situ.
Jawaban beliau sendiri:
Sementara kalau saya lihat dengan kacamata kuda saya, kebanyakan alasan ekonomi dengan eksplorasi kekayaan alam Papua, yang menjadi alasan utama mengapa Indonesia mempertahankan Papua. Kalau itu benar, nggak heran mereka berontak.
Fritzter, teman saya sesama pendatang di Papua yang anti OPM menjawab dengan lebih kritis:
Alasan? Hubungan keterikatan dan [terlanjur] saling membutuhkan antara orang Indonesia dan orang Papua.
Orang Indonesia cari makan di Papua, Orang Papua cari ilmu di Indonesia. (ilmu bisa dipakai untuk cari makan, tapi makanan belum tentu layak ditukar dengan ilmu)
Landasan? Keterlanjuran dan ketidak-siapan mayoritas orang Papua untuk perang terbuka jika ingin berpisah dari Indonesia.
Merdeka dengan jalan damai? Omong kosong.
Itu sebabnya orang Aceh punya kekuatan tawar jauh lebih besar daripada orang Papua untuk urusan merdeka.
Yang ditawarkan? Barter. Potensi geografis ditukar dengan modernisasi dan peluang & sarana untuk bersaing dengan dunia luar.
Pendapat saya? Diluar alasan 'versi Pemerintah' seperti kata teman-teman saya diatas sih, IMO sih ini pandangan Nasionalisme versi Wawasan Nusantara yang terlalu kaku, the so-called "NKRI harga mati." Warisan legenda kebesaran Majapahit, mungkin? Kalo seperti ini sih, sama saja kolonialisme, cocoklah kalau ditambahi rekayasa Pepera, eksploitasi SDA, aksi represif aparat, dan kontrol Pusat yang ketat. (walaupun tiga poin terakhir bukan terjadi di Papua saja)
Meskipun begitu saya rasa para blogger, yang pastinya lebih intelek, semestinya punya alasan personal yang lebih canggih kalau mengatakan tidak pada kemerdekaan Papua ketimbang hanya: "pokoknya gak boleh", atau hanya karena semangat upaya disintegrasi ini adalah ideologi sistem demokrasi, liberal, kapitalis, atau teori-teori konspirasi Barat lainnya yang mesti ditentang habis-habisan.
Khalifah Alex© yang saya hubungi lewat sms, misalnya tidak setuju Papua merdeka (begitu juga dengan Aceh, kampung halamannya) dengan alasan kesejahteraan masyarakat.
Gak 2-2nya (Aceh maupun Papua). TimTim itu contoh yang keteteran instal ulang negara beru. Merdeka bukan segalanya. Cuma melahirkan raja-raja baru.
Begitu katanya, dan saya mengaminkannya.
Saya juga keberatan daerah ini merdeka, bukan karena saya (dan jutaan warga pendatang lainnya) bakal paling direpotkan dan kesusahan, tapi karena nanti Persipura tidak bisa lagi maen lawan Persija atau PSM di liga Indonesia. Wuahaha!
Yah, apapun keberatan saya dan siapapun juga soal Papua merdeka, IMO jangan sampai tidak menghargai apa kata orang Papua sendiri tentang daerahnya. Suara hati nurani merekalah yang paling penting (sekali lagi, IMO). Sebagai orang yang besar di Papua, saya tahu bahwa keinginan untuk berdaulat sendiri itu ada di dalam hati kecil tiap orang Papua, sesuatu yang susah dicapai bukan hanya karena Papua ada didalam Indonesia, tapi juga karena Indonesia 'ada didalam Papua', dalam bentuk kehadiran jutaan warga pendatang yang jumlahnya konon sudah lebih banyak daripada penduduk asli (walaupun tanpa mereka Papua akan susah semaju sekarang). Ada 'kemayoritasan' yang hilang, ada keseimbangan yang terganggu, sepertinya. Di parlemen lokal misalnya, timbul kepanikan bagaimana supaya penduduk asli bisa menjadi anggota dewan terbanyak (karena warga pendatang dianggap pasti memilih caleg pendatang juga); di kalangan gereja terkadang, ada kekhawatiran terhadap isu islamisasi yang menyertai banjir kaum pendatang, dan Masjid yang tumbuh subur, mengganggu status tradisional Papua sebagai daerah Kristen. Ini hal-hal yang susah diatasi meski dengan Perda. Ada banyak masalah lain lagi, dengan tidak melupakan PT Freeport, yang mesti jadi tulisan sendiri tuk membahasnya.
Jadi, saya pikir, orang Papua sajalah yang mesti lebih banyak bicara tentang daerahnya. Kalau mau referendum, itu urusan mereka, ntah bagaimana cara mewujudkannya. Kalaupun andai nanti setelah bisa merdeka orang Papua terjebak dalam perang suku (yang sangat potensial terjadi) lalu mati semua, ya biar sajalah, pilihan mereka. Kalau Otsus -yang masih jalan di tempat dan dikorup para pemimpin mereka sendiri ini- yang lanjut jalan, ya semoga mensejahterakan. Tapi sementara Papua masih bergabung dengan RI, kita jaga sajalah supaya jangan pemerintah pusat jadi bersistem Khilafah Islamiyah atau semacam itu yang lagi ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Sesungguhnya itu akan jadi bahan bakar yang sangat baik bagi percepatan kemerdekaan Papua.
Tag: demokrasi, liberalisme, OPM, separatisme
Terkait:
-
Menjawab Tanggapan Delapan Point Mengenai Negara dan Agama
Rabu, 17 Feb '10 03:48 -
Delapan Point Mengenai Negara dan Agama
Minggu, 14 Feb '10 20:55 -
Ayat-ayat Porno
Jumat, 22 Mei '09 13:13
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
Catshade: Menarik
-
GaraMata: Penting
-
Sri Kirana: Penting
-
Moonlight: Menarik
-
sawung: Penting
-
Reinhart Velatrache: Penting
-
laind: Penting
-
gunawanrudy: Penting
-
C e l o: Menarik
-
Ronsen: Bagus
-
Herman Saksono: Penting
-
babyloniamaria:
-
Upik: Bagus
-
memethmeong: Keren
-
Dony Alfan:
-
Yesterday is Today: Penting
-
Gagah Putra Arifianto: Bagus
-
opiniherry: Menarik
-
Davi: Bagus
-
AndyMSE: Menarik
-
Striding Cloud: Lucu
-
The Crew: Penting
-
fritzter: Bagus
-
hamatamu: Penting
SalingSilang
Komentar:
---
"Tapi sementara Papua masih bergabung dengan RI, kita jaga sajalah supaya jangan pemerintah pusat jadi bersistem Khilafah Islamiyah atau semacam itu yang lagi ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Sesungguhnya itu akan jadi bahan bakar yang sangat baik bagi percepatan kemerdekaan Papua."
Itu yang dirasakan Aceh dan Papua...
ketika tindakan represif digunakan,..
rasa ketidakadilan makin kerasa.. tidak ada bedanya ketika kita merasa tertindas dengan kolonialisme Belanda yang bersenjata
Sekali lagi,..Sumber masalah nya adalah kesejahteraan, dan keadilan.
Entah itu dalam kerangka Indonesia, Negara Baru, bahkan menciptakan utopia anarki tanpa negara,.. jika urusan keadilan dan kesejahteraan tidak selesai, friksi akan selalu ada...
[api sementara Papua masih bergabung dengan RI, kita jaga sajalah supaya jangan pemerintah pusat jadi bersistem Khilafah Islamiyah atau semacam itu yang lagi ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Sesungguhnya itu akan jadi bahan bakar yang sangat baik bagi percepatan kemerdekaan Papua.]
THIS!
Speed reading?
"Tapi sementara Papua masih bergabung dengan RI, kita jaga sajalah supaya jangan pemerintah pusat jadi bersistem Khilafah Islamiyah atau semacam itu yang lagi ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Sesungguhnya itu akan jadi bahan bakar yang sangat baik bagi percepatan kemerdekaan Papua."
---
Btw, akhirnya mau nulis artikel juga setelah lama lurking. Sampai capek-capek aku kirim email kemaren, hahahaaa...
Ya, masalah keadilan, dan merasa sangat jauh dari pusat kekuasaan di Jawa sana. *bersambung, makan dulu*
Pedy dan Bang Nop nggak baca paragraf terakhir...? : o
"Tapi sementara Papua masih bergabung dengan RI, kita jaga sajalah supaya jangan pemerintah pusat jadi bersistem Khilafah Islamiyah atau semacam itu yang lagi ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Sesungguhnya itu akan jadi bahan bakar yang sangat baik bagi percepatan kemerdekaan Papua."
Tanggapan :
Kalo Khilafah sudah tegak maka, Papua tidak berpikir untuk melepaskan diri. Mengapa?
Akan ada policy dari Khalifah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) serta menjamin terpenuhinya jasa pokok (pendidikan, kesehatan dan keamanan).
Koq saya bisa nulis ini? Dan yakin lagi. Kalo Khilafah yang tegak adalah seperti konsep yang kami pelajari (dipahami oleh para pejuang Khilafah) maka inilah yang KEWAJIBAN POKOK bagi Khalifah dalam politik ekonominya. Bila ia lalai maka ia berdosa dan masyarakat WAJIB meluruskan Khalifah dengna mekanisme yang pernah saya jelaskan secara global.
Yang ada dalam bayangan saya justru seperti kisah Umar bin Abdul Azis berikut:
Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz hal. 59 meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata,”Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan".
Kemakmuran itu tak hanya ada di Afrika, tapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak dan Basrah. Abu Ubaid dalam Al-Amwal hal. 256 mengisahkan, Khalifah Umar Abdul mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di propinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata,”Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di Baitul Mal masih terdapat banyak uang.” Umar memerintahkan,”Carilah orang yang dililit utang tapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya.” Abdul Hamid kembali menyurati Umar,”Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang.” Umar memerintahkan lagi, “Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya.” Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar,”Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah tetapi di Baitul Mal ternyata masih juga banyak uang.” Akhirnya, Umar memberi pengarahan,”Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih.” (Al-Qaradhawi, 1995).
Karena dari apa yang saya pelajari selama ini ada mekanisme ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat (sandang, pangan,papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan).
*** Sambil melirik Dana. Ingat Utang tulisan ***
Saya biasa hidup dalam dunia modelling.
Sekali lagi Khalifah berarti lalai! Dan wajib untuk diluruskan melalui tulisan, radio, seminar,langsung ketemu Khalifah atau melalui organisasi HT. Kalo Khilafah tegak, HTI tidak bubar karena tujuan HTI dibentuk bukan untuk menegakkan Khilafah tapi bagaimana konsep Islam bisa tegak dan terjaga. HT tegak juga bukan untuk menjadi partai atau gerakan penguasa. Kalo toh HT berhasil menggerakan masyarakat untuk tegakknya Khilafah serta tokohnya menjadi Khalifah maka tokoh tersebut akan keluar dari keanggotaan HT. Mengapa? Karena tokoh itu bukan milik HT tapi milik rakyat (muslim maupun non muslim).
Untuk Bang Nop, tolong fokuskan untuk membantu menjaga akidah saudara sesama muslim asli Papua di Fakfak, dan diberdayakan mereka secara sosial ekonomi dahulu......
Anggota HT di bagian timur bekerjasama dengan organisasi Islam lainnya juga bergerak untuk itu. Itu kewajiban fardiyah kita. Ada atau tidak ada HTI itu kewajiban sesama muslim, seperti dulu ketika bencana di Bantul. Kita melakukan itu disertai melakukan bantuan sosial, advokasi dan tentu menjelaskan Islam secara komprehensif. Alhamdulillah di Bantul kita berhasil melakukan pembinaan dan melakukan beberapa kegiatan di masyarakt bersama tokoh2 Islam di sana serta aparat polisi pun kita undang hadir.
HTI melakukan aktivitas yang bersifat terbuka...
Adakah jaminan bahwa Papua tidak berontak lagi karena rakyat mereka justru TIDAK BOLEH berpartisipasi dalam pemerintahan? Bukankah hal ini nantinya juga bisa memicu disintegrasi? Apakah solusi yang Anda tawarkan bisa mereka terima? Dan apakah solusi Anda itu dibuat dari sudut pandang orang Papua atau Anda sendiri?
Terima kasih sebelumnya.
Maaf OOT.
Ada paradigma berbeda dalam melihat kekuasaan dengan apa yang berjalan saat ini (demokrasi).
Berkuasa itu bukan tujuan dan tidak ada mekanisme untuk merebut kekuasaan. Tidak ada. Bila ada seorang Khalifah diangkat maka dari kalangan muslim pun tidak akan ada yang berniat untuk menggantikan Khalifah.
Tidak kebayang dalam benak saya kalo rakyat Papua memisahkan diri karena mereka tidak boleh menjadi seorang Khalifah. Kalo ada beberapa orang yang ingin menjadi Khalifah, justru masyarakat Papua sendiri yang akan melakukan koreksi terhadap mereka (ini kalo sistemnya Khilafah Islamiyah). Apa yang ingin mereka raih untuk menjadi seorang Khalifah kalo tidak ada kenikmatan materi yang didapat, tapi justru hidupnya akan diabdikan untuk masyarakat. Kira-kira begini , tidak enak menjadi seorang Khalifah. Enakan menjadi pengusaha, dosen, peneliti, wartawan (ini dalam konteks negara Khilafah).
Saya bicara dalam konteks Khilafah telah berdiri.
Kelihatannya Khilafah itu memang ada bagusnya juga. Kader-kadernya saja kreatif: topik apapun bisa dibajak untuk sesumbar.
Makasih Kopral. Kita memahami Islam sebagai ideologi. Dan kita dididik untuk berpikir politis, yaitu bagaimana sebuah persoalan dilihat dari sudut pandang politik Islam.
Nah...apa itu politik Islam?
Jadi utang lagi nanti.
OK singkat saja. Politik dalam pengertian Islam adalah AKTIVITAS MENGURUSI URUSAN UMMAT (RAKYAT), BAIK ITU URUSAN DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI.
Karena kami dididik untuk berpikir politis (ala Islam), di-encourage untuk mengamati persoalan2 yang terjadi (dalam maupun luar negeri), disuguhi bacaan mingguan, bulanan dan kajian buku setiap minggu minimal maka hampir semua persoalan yang menyangkut urusan rakyat dapat dikaitkan dengan ke-Islaman.
Maaf kalo tidak berkenan.
Saya bukan orang Papua, tapi saya dorongan untuk berpisah ini kok tidak sekedar masalah kesejahteraan warga Papua, tapi juga kenyataan bahwa Papua selama ini terasa kurang dilibatkan secara strategis dalam pembangunan Indonesia.
Maaf kalo tidak berkenan.
Kalau begitu, bagaimana kalau pemimpin, kita sebut saja begini untuk menghormati agama lain, yang sedang berkuasa itu berbuat salah? Korupsi? Apakah tidak ada mekanisme untuk merebut kekuasaan dari pemimpin yang korup seperti itu?
Ah, mungkin "korupsi" terlalu kasar, mari kita ganti kata itu dengan kata lemah. Bagaimana nasib sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang lemah? Negara itu sewaktu-waktu bisa saja diserang oleh negara lain. Bisa lewat serangan fisik ataupun non-fisik. Nah, kalau sudah begini, tidak adakah mekanisme untuk mengambil alih kekuasaan oleh orang lain yang lebih mampu?
[Tidak kebayang dalam benak saya kalo rakyat Papua memisahkan diri karena mereka tidak boleh menjadi seorang Khalifah. Kalo ada beberapa orang yang ingin menjadi Khalifah, justru masyarakat Papua sendiri yang akan melakukan koreksi terhadap mereka (ini kalo sistemnya Khilafah Islamiyah).]
Bisa diperjelas tentang "melakukan koreksi terhadap mereka" itu seperti apa? Masih agak bingung, nih.
[Apa yang ingin mereka raih untuk menjadi seorang Khalifah kalo tidak ada kenikmatan materi yang didapat, tapi justru hidupnya akan diabdikan untuk masyarakat. Kira-kira begini , tidak enak menjadi seorang Khalifah. Enakan menjadi pengusaha, dosen, peneliti, wartawan (ini dalam konteks negara Khilafah).]
Nah, kalau begini sih sudah konsep umum kekuasaan. Pemimpin itu bukan seorang yang bisa memerintah seenaknya. Pemimpin yang baik adalah pembantu. Pembantu masyarakat. Rasanya kalau sudah jadi konsep umum nggak perlulah khilafah menunggangi konsep ini. Nggak etis.
Saya percaya jika konsepnya seperti itu, juga ada policy dari sistem yang Indonesia sekarang jalankan untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan itu juga. Ini jika kita bicara konsep.
Sudah berkali-kali (sering banget malah) didiskusikan rasanya, jika hanya semacam konsep, semua orang juga bisa membuat konsep yang bagus-bagus. Masalahnya hanya ada pada penerapan/praktek. Bagaimana rakyat Papua bisa diyakinkan hanya dengan sesumbar konsep belaka?
Btw, saya jadi nggak yakin budaya tradisional Papua (terutama dalam hal berpakaian) bisa dilestarikan dalam payung Khilafah.
----------
*fokus ke topik dari Yermi*
Salah satu teman minum2ku, asli Timika, bilang bahwa orang Papua pegunungan adalah yg paling menderita, juga paling sulit di-Indonesia-kan. Tapi karena itu yg paling solid dan kukuh berjuang itu juga orang Papua pegunungan. Memang cukup subjektif kurasa. Hal itu juga aku amini karena selama 17 tahun hidup di Kalimantan, melihat bagaimana kehidupan suku2 yg makin pedalaman makin tertinggal. Yang mana tanah adat mereka banyak dimasuki oleh penebang liar dan perusahaan pertambangan juga perkayuan. Di mana2 juga kurasa begitu. Aceh jauh dari Jakarta, di ujung paling barat. Papua pun begitu, sangat jauh di ujung bagian timur. Jadi aku rasa perasaan ketidakadilan itu ada.
Yang menarik ujarnya lagi, saat rada mabuk.. Umumnya orang Papua banyak berharap pada juruselamat, messiah yg datang untuk membebaskan dari penindasan dan ketidakadilan. Namun katanya lagi, golongan muda sekarang berharap membebaskan diri tanpa berharap pada tuhan atau iblis sekalipun, yg ujarnya bahwa keduanya (tuhan dan iblis) tidak peduli akan kebebasan Papua. Entah, apa ini pandangan subjektifnya atau sebuah keinginan kuat memulai dari diri sendiri tanpa harus berpangku tangan.
Ah, mungkin "korupsi" terlalu kasar, mari kita ganti kata itu dengan kata lemah. Bagaimana nasib sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang lemah? Negara itu sewaktu-waktu bisa saja diserang oleh negara lain. Bisa lewat serangan fisik ataupun non-fisik. Nah, kalau sudah begini, tidak adakah mekanisme untuk mengambil alih kekuasaan oleh orang lain yang lebih mampu?
Kemaren sudah sedikit saya jelaskan. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Khalifah. Yang mengangkat Khalifah adalah Umat berdasarkan kriteria tertentu, termasuk kemampuan. Bila ia lemah dan diindikasi ia disetir oleh kekuatan asing, maka ia akan diberhentikan oleh Mahkamah Madzhalim. Masyarakat bisa saja melaporkannya kepada Mahkamah Mazhalim melalui berbagai saluran yang pernah saya jelaskan sebelumnya secara global.
Rein :
Bisa diperjelas tentang "melakukan koreksi terhadap mereka" itu seperti apa? Masih agak bingung, nih.
Meluruskan penguasa dengan melakukan kritik melalui Majelis Umat, Parpol, Pribadi ditambah saluran seperti media. Agar penguasa on the track dalam menjalankan pemerintahan.
Rein :
Nah, kalau begini sih sudah konsep umum kekuasaan. Pemimpin itu bukan seorang yang bisa memerintah seenaknya. Pemimpin yang baik adalah pembantu. Pembantu masyarakat. Rasanya kalau sudah jadi konsep umum nggak perlulah khilafah menunggangi konsep ini. Nggak etis.
Mungkin ada kemiripan. Kenapa saya lebih percaya itu bisa dipraktekkan dalam sistem Khilafah. Karena masalah kekuasaan bukan semata urusan dunia, tapi masalah aqidah.
Wow! Aqidah ??!!
Yah, karena aqidahlah saya melihat dunia ini hanya sementara. Akherat adalah sebuah kepastian. Akherat pasti akan datang pada kita. Terlepas ada orang yang peduli, tidak peduli, suka, tidak suka, lupa, ingat maka akherat PASTI AKAN DATANG.
So, kalau seorang pemimpin memiliki aqidah seperti ini maka yang terjadi adalah takutnya seseorang kalo tidak amanah dalam kepemimpinan.
Jadi ini bukan masalah menunggangi konsep.
Bagus jika ada pemuda papua yang begitu. Terus terang saya sendiri agak tidak yakin papua bisa maju melihat pemudanya yang satu kampus dengan saya. Mereka itu tampaknya tidak mau menolong diri sendiri, malahan tenggelam dalam dunia minuman keras dan narkoba, dan juga dunia kekerasan. Dan hampir semua mahasiswa papua (bahkan setahuku malah semua) yang kuliah dikampusku seperti itu. Tidak ada semangat untuk meraih kesuksesan.
Sudah berkali-kali (sering banget malah) didiskusikan rasanya, jika hanya semacam konsep, semua orang juga bisa membuat konsep yang bagus-bagus. Masalahnya hanya ada pada penerapan/praktek. Bagaimana rakyat Papua bisa diyakinkan hanya dengan sesumbar konsep belaka?
Yah! Kita sekarang hanya bicara konsep. Penerapan butuh negara. Itu yang kami perjuangkan.
Bagaimaan meyakinkan rakyat Papua? Tugas kami untuk melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Kalo edukasi masyarakat belum berhasil maka jangan berharap mereka akan menerima, begitupun orang Papua.
Gunawan :
Btw, saya jadi nggak yakin budaya tradisional Papua (terutama dalam hal berpakaian) bisa dilestarikan dalam payung Khilafah.
Kita tidak akan biarkan mereka pakai koteka atu telanjang. Kita akan kasih pakaian pada mereka secara pantas.
*admin, ketiduran?*
Kita tidak akan biarkan mereka pakai koteka atu telanjang. Kita akan kasih pakaian pada mereka secara pantas. : ) : )
----------
Ini adalah alasan utama kenapa khilafah akan membuat Papua lepas.
Bagaimana kalau mereka merasa pakaian mereka pantas?
Siapa kita atas nama khilafah, peradaban, kemajuan, agama or whatever, memaksa mereka untuk mengikuti cara kita berpakaian, cara kita belajar, memaksa mereka untuk maju saat mereka sebenarnya baik-baik saja tanpa kita.
Ini adalah alasan utama kenapa khilafah akan membuat Papua lepas.
Bagaimana kalau mereka merasa pakaian mereka pantas?
Mudah-mudahan saudara kita di Papua tidak sebodoh itu. Dikasih pakaian malah pingin melepaskan diri..
[Yang mengangkat Khalifah adalah Umat berdasarkan kriteria tertentu, termasuk kemampuan.]
Hm... itu kriteria dari what-you-call Mahkamah Madzhalim. Tapi kalau dia tidak mampu ketika sudah berhadapan dengan masalah, meskipun dia mampu ketika diuji, apakah tidak ada penggantinya?
[Bila ia lemah dan diindikasi ia disetir oleh kekuatan asing, maka ia akan diberhentikan oleh Mahkamah Madzhalim.]
Disetir oleh kekuatan asing? Pemimpin negara? Oh, c'mon, you're not playing any games are you?
[Meluruskan penguasa dengan melakukan kritik melalui Majelis Umat, Parpol, Pribadi ditambah saluran seperti media. Agar penguasa on the track dalam menjalankan pemerintahan.]
Tapi Anda bilang:
"Kalo ada beberapa orang yang ingin menjadi Khalifah, justru masyarakat Papua sendiri yang akan melakukan koreksi terhadap mereka (ini kalo sistemnya Khilafah Islamiyah)."
Nah. Apa ini artinya masyarakat Papua yang harus mawas diri?
[So, kalau seorang pemimpin memiliki aqidah seperti ini maka yang terjadi adalah takutnya seseorang kalo tidak amanah dalam kepemimpinan.
Jadi ini bukan masalah menunggangi konsep.]
Jadi tidak masalah kan selama pemimpinnya beragama Islam? Tidak ada masalah kan dengan demokrasi?
Untuk Seo, multi interpretasi??? kebenaran relatif.
Untuk Rein,
Tapi kalau dia tidak mampu ketika sudah berhadapan dengan masalah, meskipun dia mampu ketika diuji, apakah tidak ada penggantinya?
Masalah apa Rein? Khilafah yang dipilih adalah orang yang mampu. Masyarakat tentu akan memilih berdasarkan track recordnya. Jangan bayangkan seperti masyarakat Indonesia saat ini.
Rein :
Nah. Apa ini artinya masyarakat Papua yang harus mawas diri?
Dah dijawab di atas. Kekuasaan bukan tujuan. Framingnya bukan demokrasi. Masyarakat Papua yang akan mawas diri kalo ada orang yang provokasi untuk mengganti pemimpin.
Rein :
Jadi tidak masalah kan selama pemimpinnya beragama Islam? Tidak ada masalah kan dengan demokrasi?
Diperjelas logikanya..
Google :
Oya??
baik berdasarkan ala bang nop tentunya ya..
"Untuk Seo, multi interpretasi??? kebenaran relatif."
LoK setahu saya tidak pernah relatif karena dicetuskan oleh orang-orang yang mengakui bahwa ada kebenaran yang absolute... *siul2*
Ah, ayolah, jangan pura-pura nggak tahu. Masalah dalam pemerintahan ada banyak, kan? Baik itu masalah dalam maupun luar negeri. Masa saya perlu ngasih contoh satu persatu?
[Dah dijawab di atas. Kekuasaan bukan tujuan. Framingnya bukan demokrasi. Masyarakat Papua yang akan mawas diri kalo ada orang yang provokasi untuk mengganti pemimpin.]
Jah, muter lagi. Pahami komentar saya lagi, deh...
*males ngulangi*
[Diperjelas logikanya..]
Rasanya sudah cukup jelas.
Anda bilang kekuasaan itu menyangkut aqidah, kan? Saya rasa tidak ada masalah kalau pemimpinnya beragama Islam dan sistem yang dianutnya adalah demokrasi. Toh yang penting dia tahu bahwa jabatan yang diembannya adalah amanah seluruh warga negara.
BTW, nggak ditanggapi hari ini nggak apa-apa. Diskusinya dilanjutkan besok pagi aja pas udah seger.
---------------
ikan saya kemaren saya selametin loh..
saya kasi makanan yang baik...
saya kasi daging2 gitu..
mahal jeh..
lha wong saya sendiri aja lebih sering makan tempe..
udah saya kasi makanan yang mahal2, lha kok ndak dimakan..
malah mati..
bodoh sekali ikan saya..
yang ngasi makan ikan berarti "lack of knowledge" seputar ikan =))
Mungkin perlu diingetin lagi ama Good , dianya pernah mengakui bahwa sistem khilafah itu tidak imun dari penyelewengan. Yah, mungkin beliau lupa.
saya berusaha menegakkan hakikat yang baik tentang nutrisi loh.
protein itu perlu.
tiap makhluk hidup itu pasti punya unsur protein.
lha wong sperma aja itu pada dasarnya protein jeh..
bodoh sekali ikan saya..
malah mati dikasi inti kehidupan..
1). mempertahankan tradisi yang sudah terinstitusi tadi untuk tidak makan daging dan mati demi membela adatnya
2). mengingkari adatnya dan memakan daging yang kamu berikan. Hidupnya akan penuh penyesalan dan akhirnya akan mati cepat entah karena penyesalannya atau karena dicekoki oleh sesuatu yang baru.
3). ikanmu kelamaan memutuskan mau makan daging yang kamu kasih atau nggak dan akhirnya mati kelaparan.
4). kamu terlalu bodoh memberi makan ikanmu dengan daging.
Note: aku ojo dibalang laptop m(__ __)m
Good
Saya respek dengan Khilafah sebagai ideologi pribadi,saya respek dengan ilmu & logika abang yg sepertinya jauh lebih baik daripada beberapa "aktivis" khilafah lainnya disini, tapi selama bang nop masih berbicara dalam tahapan
[...Akan ada policy dari Khalifah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok...]
saya sependapat dengan gunawanrudy, bahwa semua ideologi pun punya policy yg menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok. Komunisme, sosialisme, republik, bahkan scientology yg memuja alien sekalipun. Semuanya.
lalu ini :
[...Bagaimaan meyakinkan rakyat Papua? Tugas kami untuk melakukan edukasi politik kepada masyarakat...]
Retorika lagi. Sejauh ini saya melihat aktivis-aktivis HTI tidak lebih daripada caleg2 oportunis yg berusaha berkampanye tanpa etika, tanpa mau melihat area diskusinya tapi langsung memanfaatkannya jadi area kampanye.
Mohon abang lihat opini penulis, dia tidak setuju dengan Khilafah, karena itu jangan bahas tentang pro khilafah disini. Thx.
pakaian yang baik.
baik berdasarkan ala bang nop tentunya ya..
Ya lah.. menurut siapa lagi.. Nah lho!!!
@Rein :
Kamu semakin malam koq semakin serius?
Yang lain komentnya bikin saya tidur, kamu malah bikin saya terjaga?
tikabanget : Idem Google!
lack of knowledge seputar ikan
herman : he he.. Itu Photo terbaik.
*** Wah..Sampai detik ini tidak ada yang mengajukan pertanyaan kritis, kecuali Rein! Gampang semua.. Kayaknya enak jurus macan menerkam bantal kayak istri di samping***
HIDUP KHILAFAH, SEMOGA DEMOKRASI BANGKRUT!!!
Soalnya saya lagi liat Arsenal vs Chelsea. Jadi ya wajar kalau pikiran juga semangat.
ah, itu kan multi interpretasi saja..
kebenaran kan relatif, bang..
PROTEIN ADALAH INTI KEHIDUPAN...!!!!
Dana :
Mungkin perlu diingetin lagi ama Bang Nop , dianya pernah mengakui bahwa sistem khilafah itu tidak imun dari penyelewengan. Yah, mungkin beliau lupa.
Ya..tetap tidak imun. Makanya pertanyaan Rein (malam-malam begini) menjadi terlihat kritis (butuh jawaban panjang!) Wah dituduh Fallacy (berkelit). Biarlah karena hari ini belum ada yang bilang Fallacy keliatannya, tapi senjata makan tuan Lack of Knowledge.
Saya jelaskan sedikit. Kalo pemimpin yang dipilih tidak mampu, maka tentu akan banyak kelalaian terjadi. Tidak cuma lalai, tapi akan ada pelanggaran hukum oleh Khalifah. Saat seperti inilah protes dari masyarakat akan banyak yang bisa jadi sampai teridentifikasi Khalifah ternyata tidak mampu/lemah yang bisa berakibat hancurnya negara. Khalifah ini tentu tidak memenuhi syarat karena tidak mampu menjalankan hukum (tidak bersikap adil...Istilah adil???). Maka ia akan diganti bila memang ada banyak pelanggaran hukum. Mahkamah Madzhalim bisa memberhentikan Khalifah dan rakyat akan memilih Khalifah lagi.
Tapi roda pemerintahan tidakhanya dijalankan oleh Khalifah. Ada yang namanya Mua'win Tafwidh. Istilah lainnya wazir. Ketika Muhammad sebagai penguasa maka yang menjadi Wazirnya adalah Abu Bakar dan Umar. Ketika Abu Bakar berkuasa, yang menjadi wazirnya adl Umar dan Utsman. Tugas dan wewenang Khalifah dan Wazir ini akan menjadi sinergi yang bagus.
gagah ; kita memang tidak bisa apa-apa kalo disebut itu hanya konsep. Konsep itulah yang akan kita usahakan untuk diwujudkan. Kalo pejuangnya belum mampu meyakinkan maka konsep khilafah tidak akan tegak. Bial berhasil meyakinkan masyarakat (tidak harus 100%) maka ia akan tegak. Kepemimpinan akan diraih kalo ada kepercayaan. Kepercayaan akan didapat kalo ada track record positive yang dilihat rakyat. Inilah yang harus kami usahakan.
Terimakasih atas masukan semuanya...
*** Langsung terkam bantal tanpa nengok politikana ***
Berarti anda mengakui bahwa ideologi macam apapun kalau tidak mendapat kepercayaan rakyat maka ia menjadi tidak valid bukan?
Pertanyaannya apa khilafah sudah mendapat kepercayaan rakyat? Dan kalaupun mendapat kepercayaan rakyat, anda sendiri mengaku bahwa Khilafah tidak imun terhadap penyelewengan. Jadi saya tidak mengerti dimana letak kelebihan Khilafah untuk menggantikan demokrasi.
Seperti *interpretasi* perumpamaan yg tikabanget tulis diatas, g ada yg namanya one size fits all kalo menyangkut kehidupan rakyat banyak. G ingin kan Khilafah disamakan dengan IMF, rajanya kapitalis yg merusak hampir semua negara yg dibantu krn menggunakan one size fits all theory?
mereka butuh H2O juga.
media berenang plus udara.
dan mereka butuh protein.
karena protein adalah hakikat hidup.
Yah! Kita sekarang hanya bicara konsep. Penerapan butuh pelaku. Itu yang saya perjuangkan.
Agar ikan-ikan itu bisa lebih kuat dengan protein yang menjadi hakikat hidup.
Kenapa saya lebih percaya protein bisa dipraktekkan dalam sistem perut ikan. Karena masalah H2O bukan semata urusan hidup mereka, tapi juga masalah hakikat hidup.
Ya mirip-mirip sama khilafah ini.
Ikannya bodoh..
Ndak tau diuntung.
Dikasi hakikat hidup kok malah mati.
saya akan cari ikan yang mengerti hakikat hidup..
H2O lah yang mereka butuh, paling tidak untuk saat ini.
Akh... Aceh MERDEKA! Papua MERDEKA!!
ikannya hidup lagi?
aku kirain udah mati..
*nyesal kok ketawa*
Nah, solusi dr perampasan besar2an kekayaan alam papua adalah dengan melengserkan sistem pemerintahan sekuler-kapitalis, bukan papua melepaskan diri.
Jangan lepaskan Papua !!!
Papua jangan melepaskan diri !!!
Sebaiknya kita melihat masalah Papua dalam konteks ini saja.
btw, saya pikir artikel ini bisa jadi ajang debat seru antara nasionalis vs separatis. Kok malah ngomongin yang lain...
*baru mau balas komen*
Halo, Cat..
Artikel berikutnya akan dipikirkan sesudah yang ini mampu dibalas komen2nya
@Pedy
Yang mana?
@Seo Hye Ling
Syalom, salam kenal juga.
Leksa
[jika urusan keadilan dan kesejahteraan tidak selesai, friksi akan selalu ada... ]
Ketidakpuasan adalah awal kebangkitan?
@Bang Nop
Say no to Khilafah, ya?
Makasih, ndu.
gunawanrudy
Sampai2 geddoe yang ingetin saya buka email
Hedoop Peleton 2009!!
Kalo orang perantau di Papua seperti saya masih punya hak bicara sih, karena menyangkut nasib juga, tapi ya gak lewat dari penduduk asli.
@ Bang Nop
[Akan ada policy dari Khalifah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) serta menjamin terpenuhinya jasa pokok (pendidikan, kesehatan dan keamanan).]
1. Apa yang ditawarkan oleh Khilafah sama saja dengan Otsus yang berjalan sekarang.
2. Sama pula dengan Utopia Papua Merdeka
3. Kalo ada penolakan, Khilafah sebagai pemerintah pusat pasti akan mengerahkan tentara juga, yang kalo bukan dari Jawa pasti dari Makassar, yang mayoritas pasti Muslim juga, sama sajalah...
Kecuali kalo Khilafah bisa mengadakan referendum tuk Papua, penentuan pilihan demokratis yang tidak mau diselenggarakan oleh pemerintahan demokratis yang sekarang ada. Itu baru beda.
@ Kopral Bambang
OOT-nya keren!
@ Herman Saksono
[tapi juga kenyataan bahwa Papua selama ini terasa kurang dilibatkan secara strategis dalam pembangunan Indonesia.]
Dan itu sudah seperti kesengajaan. Ada perasaan termarjinalisasi memang.
@ gunawanrudy
[...bahwa orang Papua pegunungan adalah yg paling menderita, juga paling sulit di-Indonesia-kan. Tapi karena itu yg paling solid dan kukuh berjuang itu juga orang Papua pegunungan.]
THIS!
Ini benar. "Orang gunung" yang paling tertinggal, paling sering jadi korban operasi militer, dan karena umumnya terpencil, nasib mereka jadi tidak ketahuan dari dunia luar.
@ Dana
[Terus terang saya sendiri agak tidak yakin papua bisa maju melihat pemudanya yang satu kampus dengan saya.]
Memang ada sifat buruk (sebagian) orang Papua seperti itu, dan sudah jadi stigma negatif tuk mereka. Yang kuliah disini maupun yang merantau sama saja.
Tapi yang sungguh berjuang tuk maju juga banyak kok.
@ Bang Nop
[Kita tidak akan biarkan mereka pakai koteka atu telanjang. Kita akan kasih pakaian pada mereka secara pantas.]
Ini jelas2 salah. HTI/Khilafah sudah tidak menghargai kekayaan & perbedaan budaya orang Papua. Mereka tidak merasa telanjang, di "rumah" mereka sendiri pula. Itu menurut kita saja, yang sok tau di "rumah orang".
Jangan lupa bahwa isu ini sudah sempat menyalakan api separatisme di Papua waktu diangkat dalam RUU Anti Pornografi tempo hari.
[Mudah-mudaha n saudara kita di Papua tidak sebodoh itu. Dikasih pakaian malah pingin melepaskan diri..]
Justru kalian yang bodoh, orang pingin merdeka malah dikasi pakaian!
Program seperti ini sudah ada sejak jaman orde baru, yang mana langsung gagal karena masyarakat tidak diajarkan pula cara merawat pakaian (cuci, setrika -emang ada listrik dan setrikaan di pedalaman?-)
@ Google
[Indonesia menjajah Papua dan Aceh??]
Tanyalah pada orang Papua dan Aceh
*lirik Alex© *
@ dnial
[...memaksa mereka untuk maju saat mereka sebenarnya baik-baik saja tanpa kita.]
Nah, ini...
Pakaian (modern) itu hak mereka, bukan kewajiban. Apalagi kalo dipake di kampung mereka sendiri.
[Papua emang kartu Joker untuk pemerintahan saat ini dan berikutnya....klo dalam beberapa tahun kedepan g bisa dijamin jg kesejahteraannya.....ma ka...y....orang lapar itu yg paling mudah diprovokasi kan]
Tidak selapar itu kok. Orang di Jawa justru lebih rawan kalo soal kemiskinan. Disini tu masalah sosialnya lebih ke ketertinggalan. IMO
@ Google
[Akh... Aceh MERDEKA! Papua MERDEKA!!]
Kalo Khilafah memerintah Indonesia, pasti kampung saya NTT dan Sulawesi Utara juga ikut merdeka. Mungkin Bali juga.
@ Farid Ma'ruf
[Saat ini di Papua mmg tjd salah urus shg kekayaan alam Papua yang melimpah ruah dicaplok oleh asing.]
Tidak ada pihak asing yang masuk Papua tanpa lewat Jakarta, dan lewat Jakarta itu ada persenannya yang besar.
Biar sistem pemerintahan ganti, tetap saja ibukotanya di Jakarta.
[Nah, solusi dr perampasan besar2an kekayaan alam papua adalah dengan melengserkan sistem pemerintahan sekuler-kapitalis...]
Solusi terbaik tanpa pemisahan Papua adalah negara Federal.
@ opiniherry
[Sebaiknya kita melihat masalah Papua dalam konteks ini saja.]
Jangan lupa tuk melihat Papua sebagai tanah miliknya orang Papua
@ C e l o
[...mana yang lebih mempercepat separatisme.]
Khilafah FTW!
[...] Solusi terbaik tanpa pemisahan Papua adalah negara Federal. [...]
Ini menarik, bisa dijelaskan?
Apa urusannya masyarakat luar Papua memaksakan demokrasi dan khilafah di Papua. Tau apa mereka soal Papua?
Aeh, bukannya situ yang lebih ahli tatanegara?
Dalam bayangan saya sih, sama saja dengan otsus "full version" tapi lebih independen lagi kekuasaannya, ada pembagian kedaulatan. Jadi misalnya, sekalipun di Jakarta jadi khilafah, di Papua tetap berlaku konstitusi-nya sendiri yang tidak tunduk pada hukum islam, bahkan bisa buka kedubes Israel di Jayapura.
*selebihnya diserahkan ke intelektual Papua saja*
*sendirinya bingung mau ketik apa*
@ C e l o
[Tau apa mereka soal Papua?]
Hutan, koteka, kanibal, OPM, (tanah kosong tuk) transmigrasi, tidak ada internet & Boaz Solossa...
Teman yang mengatakannya bukan etnis Papua, tidak menetap di Papua, tidak pernah ke Papua, dan tidak punya urusan dengan Papua.
...bukan warga pendatang seperti saya, apalagi suku-suku Indonesia yang lain.
Lha terus dirimu kok merasa berhak ngurusi Israel-Palestina, padahal tidak menetap di Israel, tidak pernah ke Israel, dan warga pendatang di Israel pun tidak ? :???:
Tu Quoque? :wink:
...tapi kenapa masyarakat juga ikut gerah?
Yang gerah tentu saja yang melihat suatu wilayah dalam negaranya sebagai salah satu pilihan tempat mencari makan, sekarang atau satu saat nanti.
Yang tidak ikut gerah ya mereka yang tidak merasa harus berjuang untuk bisa hidup. Yang sama sekali tidak merasa bahwa situasi politik di negaranya - di provinsi lain sekalipun - akan secara langsung mempengaruhi situasi politik dan ekonomi di daerahnya sendiri.
Yang merasa apapun yang terjadi dia akan tetap aman dalam kepompongnya.
Masalahnya masih terlalu banyak orang Indonesia ini yang belum punya kepompong. Atau lebih memilih keluar dari kepompong dan hidup di dunia nyata
Dan tentu saja sangat naif kalau berpikir bahwa kemerdekaan Papua tidak akan ada pengaruhnya bagi orang Indonesia di daerah lain.
Apalagi kalau yang dibayangkan adalah skenario terburuk, yaitu semua orang non Papua eksodus - kalau tidak diusir - dari Papua, dan kembali memenuhi daerah2 daerah lain di Indonesia yang sudah terlalu padat. Kembali menambah beratnya persaingan dalam pergulatan ekonomi yang sudah terlalu berat.
Belum lagi dampak anjloknya devisa negara (minimal dari pajak, belum lagi dari SDA) akibat hilangnya salah satu kantung populasi terbesarnya. Ini jelas akan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Jelas akan mempengaruhi semua orang.
Hanya mau melihat semata-mata dari hak saja?
Ho ho! Emangnya cuma orang Papua saja yang punya hak? Semua orang juga punya. Pemenuhan hak satu kelompok yang akan mempengaruhi pemenuhan hak kelompok lain, jelas harus mengacu pada konsensus antara dua atau lebih kelompok tersebut. Tidak peduli konsensus? Konsekuensinya konflik. Tidak mau konflik? Ya lupakan saja. Telan saja itu mimpi indah.
Memang, wacana yang berkembang sejak lama, demi mengkompensasi ketidak-siapan dan ketidak-mampuan OPM untuk perang terbuka, adalah iming-iming "hidup damai bersama" bagi kaum pendatang yang bersedia tetap tinggal di Papua setelah merdeka.
Tapi faktanya masih banyak pendatang - termasuk saya - yang tidak rela dengan opsi itu. Misalnya, saya sepakat dengan pendapat yang menghendaki, bila Papua merdeka, maka pendatang akan eksodus setelah memastikan bahwa segala aset di atas tanah Papua yang merupakan hasil keringat kaum pendatang dibumi-hanguskan terlebih dahulu.
Kalau ingin merdeka, orang Papua harus mulai dari nol - atau tidak sama sekali.
Kenapa orang non Papua begitu bersemangat mempertahankan Papua didalam Indonesia?
Seperti biasa, saya hanya akan mewakili diri saya sendiri, yang kebetulan non Papua.
Saya bersemangat menentang OPM karena organisasi boneka ini lebih banyak dijadikan tameng bagi bajingan-bajingan oportunis untuk cari duit cepat. Orang-orang munafik yang ingin hidup enak dalam suaka politik Belanda, Inggris dan Australia dengan memperalat orang Papua pegunungan-tengah yang selalu dijejali ilusi bahwa mereka bisa menang melawan TNI.
Saya saat ini bersemangat mempertahankan Papua di dalam Indonesia karena saya saat ini adalah orang non Papua yang hidup di Papua, dan mau-tidak-mau terpapar langsung terhadap konsekuensi riil dari segala perubahan politik yang terjadi di sini.
Saya tidak punya kepompong protektif yang bisa melindungi saya dari segala dampak itu.
Selain non Papua, saya juga non Kristen, jadi saya jelas jadi sampah dalam badai Affirmative Action, yang sedang digalakkan bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh semua stakeholder, lokal maupun asing. Fakta yang cepat atau lambat akan memaksa saya berusaha menjadi entrepreneur. Walaupun AA itu juga tetap akan jadi halangan saat mengajukan proposal kredit di bank nanti.
Affirmative action ini jelas dampak logis dari Otonomi Khusus, yang menjadi solusi pemerintah terhadap aspirasi merdeka. Otonomi Khusus yang sampai sekarang masih menjadi lahan korupsi bagi pejabat2 Papua.
Orang Papua pro-OPM itu bukan minta merdeka dari Indonesia, tapi lebih jelasnya mereka minta dijajah oleh Inggris, Australia atau Belanda. Atau bahkan Amerika (padahal menolak Freeport :roll: ). Asal bukan Indonesia saja lah.
Maksudnya supaya mereka bisa jalan potong dari bangsa "jajahan negara dunia ketiga" menjadi bangsa yang diayomi negara maju. Nggak sudi dong kalau harus ikut2an berjuang untuk maju seperti orang Indonesia lain.
terima kasih sudah mengembalikan ruh Papua pada perbincangan ini.
Yah, seperti biasa sesumbar tetaplah sesumbar. Hanya wacana minim informasi yang cuma meneropong dari luar kotak tanpa melihat feasibility dari wacana itu sendiri di dalam kotak yang menjadi sasarannya.
Yang selalu saya bingungkan dengan para pejuang khilafah dan syariat Islam itu : kalau memang mau memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, lalu kenapa tidak punya nyali buat menuntut penghapusan Pancasila?
Padahal itu kan langkah awal yang paling logis jika ingin mempromosikan dasar negara baru. Hapus dulu dasar yang lama, kemudian baru berusaha memenangkan proposal syariat Islam sebagai dasar negara melawan kandidat2 dasar negara baru yang lain (komunisme, liberalisme, dsb.)
@ Jensen99;
[..Solusi terbaik tanpa pemisahan Papua adalah negara Federal.]
Akur untuk yang ini.
Saya sendiri rasanya sejak dari SMP sudah jatuh cinta pada sistem negara federal.
@ Lie Siang In;
Penjelasannya sederhana saja : Otonomi ekstra Khusus buat semua provinsi, yang kemudian diubah statusnya menjadi negara2 bagian.
Tentunya banyak perubahan radikal dalam transisi dari republik ke federal ini. Tapi semua perangkatnya sebenarnya sudah ada, tinggal diadaptasi saja. Misalnya MPR dan DPR tinggal digabung jadi satu Senat, sedangkan DPD itu kurang lebih sama dengan Kongres.
Atau terbalik? Mohon koreksi.
Yang agak rumit - tapi paling saya suka - mungkin pemisahan sistem hukum, dimana ada hukum federal yang menegakkan aturan-aturan berkekuatan nasional, sementara tiap negara bagian berhak merancang hukum negara bagiannya masing-masing.
Misalnya Papua bisa saja melegalkan miras, sepanjang hukum federal tidak mengharamkannya, sementara Aceh bisa saja melarang. Jadi warga Aceh yang ingin bebas nenggak bisa migrasi ke Papua.
Kejahatan-kejahatan berat bisa didakwa dengan pasal berlapis, misalnya korupsi bisa dianggap sebagai kejahatan federal sehingga pelakunya mendapat vonis ganda : melanggar hukum federal sekaligus hukum negara bagiannya.
Sistem federal tentu memberi pseudo-independence yang paling mendekati kemerdekaan bagi setiap suku bangsa di Indonesia.
Dengan kebanggaan suku dan kedaerahan yang tak bisa dipungkiri lagi dan memang harus diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari pribadi orang Indonesia, sistem federal harusnya menjadi opsi yang paling ideal - daripada sampai kiamat hidup membohongi diri sendiri dengan swa-indoktrinasi bhinneka tunggal ika.
Tapiiiiiiiiii....!!!!
Ini tentu hanya wacana, yang bisa juga dituduh sama sesumbarnya dengan wacana khilafah.
Yang jelas sampai detik ini negara miskin-sok-berkembang kita ini masih bukan berbentuk federal, sehingga stabilitas politik adalah harga mati demi stabilitas ekonomi.
Dalam kondisi tersebut, Otonomi Khusus adalah bentuk toleransi tertinggi terhadap aspirasi-aspirasi separatis. Tidak lebih.
[bagaimana jika berangkat dari sistem yang ada sekarang, selalu berakhir jalan buntukah?]
Ember.
Nyatanya Otonomi Khusus tetap gak dianggap kan? Orang2 Papua sendiri yang duduk di pemerintahan masih gagal (atau malah tidak berniat) merangkul saudara2nya yang selama ini menuntut merdeka.
Malah pada pesta korupsi. Sementara orang2 yang merasa masih tetap miskin walau sudah Otsus, dan butuh penyaluran aspirasi, tidak diarahkan dengan cerdas penyalurannya. Bukannya pejabat2nya sendiri yang diprotes, malah penyalurannya lagi-lagi ke aspirasi merdeka.
Ini karena orang2 pemerintah Papua sendiri - yang sedang kekenyangan - masih gagal (atau malah tidak berniat) mencapai kantung2 populasi sumber aspirasi merdeka itu.
Masyarakat tidak terpapar pada figur orang pemerintah yang memberi bukti bahwa orang Papua benar-benar sudah jadi tuan di negeri sendiri.
Mereka hanya terpapar pada figur aktivis2 tipe oportunis yang hanya mencekoki mereka dengan paham bahwa satu-satunya aspirasi yang layak disalurkan adalah aspirasi merdeka.
Bukan anti korupsi.
Bukan transparansi lembaga eksekutif.
Bukan good governance.
Bukan hal2 penting lain.
Hanya merdeka. Titik.
[atau bagaimana jika berupa semacam daerah istimewa?]
Lha kan sudah Otsus. Daerah istimewa itu kan malah lebih rendah dari Otonomi Khusus.
Setau saya status daerah istimewa kan cuma punya bobot politis, tanpa punya bobot ekonomi. Secara ekonomi, daerah istimewa tetap harus menyetor PAD dengan prosentase yang sama dengan daerah lain, sedangkan daerah Otsus tidak.
Mohon koreksi kalo salah.
@ Catshade;
Kalo sempat (TM).
Silahkan login untuk memberikan pendapat