Langkah JK dan 'sinyal' SBY untuk Golkar 34
Kamis, 23 Apr '09 01:16
Nampaknya, gerak cepat JK cs yang berusaha secepat - cepatnya merapat ke demokrat itu sangat krusial, setidaknya untuk dia dan teman - temannya, bukan untuk Golkar. Dari berita politik yang berlalu lalang, Akbar tanjung diberitakan punya basis massa yang lebih kuat di daerah. JK cs, yang cs di politik juga dalam hal dagang, tahu kalau DPD tidak akan memberikan dukungan pada JK jika JK tidak punya tiket resmi demokrat untuk mendampingi SBY. Tanpa tiket cawapres demokrat, hasil rapimnas akan sangat berbeda.
Di pihak lain, SBY juga tahu bahwa Golkar seutuhnya bukanlah semata DPP atau orang - orang yang mendukung JK saja. Golkar lebih luas dari itu. Keengganan SBY untuk menerima calon tunggal Golkar semata karena yang SBY kehendaki adalah Golkar seutuhnya, yang suaranya akan dipadukan saat rapimnas nanti, yang kecil kemungkinan mendukung JK. Jika SBY meng-iyakan calon tunggal Golkar, sama artinya mementahkan proses demokrasi yang seharusnya terjadi saat rapimnas Golkar nanti.
SBY tahu bahwa JK lebih banyak menguntungkan bagi cs dagangnya sendiri, bukan orang - orang Golkar di daerah. Tambahan lagi, cs JK bukan jenis rekan bisnis kelas teri yang mengikuti kebijakan, tapi pebisnis nasional yang mampu merecoki pemerintah dalam membuat aturan. Hampir tidak mungkin membuat kebijakan yang adil dan pro rakyat saat pemerintah dikelilingi pedagang - pedagang kakap berdaya tawar tinggi seperti itu.
Dengan menolak proposal awal Golkar, sebenarnya SBY tidak berniat untuk menolak Golkar. Hanya sekedar menolak JK saja, agar Sri dan tim ekonominya lebih maksimal mengatur kebijakan tanpa direcoki oleh kepentingan - kepentingan JK dan cs nya. Jika memang orang - orang Golkar daerah tahu kode yang dikasih SBY, seharusnya mereka tahu apa yang terbaik untuk Golkar di rapimnas nanti. Kemungkinan sih..., kata tidak untuk JK. Jika DPD tidak mampu menangkap sinyal SBY dan tetap mendukung JK, ya apa mau dikata. Toh, di depan mata adalah pilpres yang langsung dipilih oleh rakyat. Kans SBY tetap saja besar tanpa Golkar, dan sangat mungkin jika SBY terpilih tanpa dukungan Golkar, banyak orang Golkar yang akan kehilangan jabatan.
Saya pikir orang - orang Golkar bukanlah orang bodoh. Lagipula, apa sih jasa JK untuk mereka hingga begitu layak dipertahankan?
Tag: SBY, Golkar, jk, Demokrat, koalisi
Terkait:
-
Malu Hati: JK Gunakan Kaki Tangannya
Sabtu, 11 Apr '09 02:54 -
Sapto Waluyo: PKS dan Isu Terorisme
Rabu, 26 Agu '09 07:21 -
Pilpres Putaran I – Pertarungan Sebenarnya: Jk-Wiranto Vs Mega-Pro
Rabu, 1 Jul '09 16:10
Media Terkait:
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
Wonggantenk: Biasa
-
Catshade: Biasa
-
Gagah Putra Arifianto: Menarik
-
eshape: Bagus
-
Striding Cloud: Menarik
-
adi: Menarik
-
Herman Saksono: Menarik
-
kakilangit: Menarik
-
iphan: Menarik
-
hamatamu: Menarik
-
Marissa: Bagus
-
Roy Suryo: Menarik
-
iloenx: Menarik
-
Harrie: Menarik
-
gunawanrudy: Menarik
-
AndyMSE: Bagus
-
Upik: Bagus
KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Komentar:
mantap gan... analisa ini yg paling nyambung diantara analisa lain mengenai JK dan Golkar...
SBY tu santun, strateginya halus. Nggak mungkin klo scr frontal nolak JK (apalagi kumpul2 bikin statement bersama kayak grupnya bu mega, yg ga jelas mo bawa bangsa ini kemana).
Jk juga ga bodoh, dia tahu klo SBY ga cocok sama tindakannya (macam jd backing bakrie atau ngrecoki bu sri). Klo golkar ngajuin lebih dari 1 nama buat cawapres, otomatis JK ga mungkin punya kartu truf di rapimnas nanti (dgn pegang tiket cawapres SBY).
Meski menolak draft awal Golkar, tampak sekali klo demokrat tdk memusuhi Golkar. Golkarpun yg mencak2 cuma DPP dan JK cs doang. Kontak demokrat dgn kubu 'golkar' lain pasti ada. Dan dlm tebakan saya, rapimnas golkar nanti adalah cara halus SBY menyingkirkan JK dan membentuk koalisi dgn Golkar yg sebenarnya, masyarakat golkar, bukan para elit bisnis yg bermental dagang.
SBY jg bukan politikus dadakan. Dia dulu jadi menkopolkam bukannya tanpa alasan. Orang kyak dia bisa mengendalikan banyak hal tanpa hrs banyak bicara. Yah, tipe sungai yg klo orang g waspada tau2 kelelep aja.
pertanyaannya: kenapa ga dari dulu tahun 2004? toh SBY kan politikus berpengalaman? bahkan pernah menjabat sebagai menkopolkam pada pemerintahan Megawati..
IMO kasus Lapindo adalah bukan kasus perdata (bisnis) melainkan sudah menjadi bencana yang harus mendapat perhatian khusus pemerintah untuk pemulihannya.. di mana pemerintahan SBY-JK-Bakrie belum berhasil menuntaskannya.. Padahal semuanya di bawah kendali SBY juga..
2009 pamor SBY meningkat pesat. Dgn kursi parlemen jauh lebih banyak, nilai tawarnya meningkat. Dlm kondisi demikian tentunya menuruti 'request2' JK jadi bukan keharusan. Tentang lapindo, itu dibilang bencana sebenarnya siapa yg menentukan coba? Kok ga dibilang kesalahan perusahaan shg perusahaan harus bertanggung jawab sepenuhnya? Malah pemerintah yg dibebani tugas buat ngurusin, pakai uang negara lagi. Klo jd SBY apa nggak jengkel abis?
[.. Kok ga dibilang kesalahan perusahaan shg perusahaan harus bertanggung jawab sepenuhnya? ..]
Ada 2 hal dalam sudut pemikiran saya tentang lapindo.
1. Bakrie Group is too big to fail.
Jika bakrie group dibiarkan menanggung kesalahannya sendiri, efeknya adalah kehancuran bagi keuangan perusahaan, akibatnya hutang mereka tak terbayar. Hutang tersebut jika pada bank dalam negeri, bisa menyebabkan kolapsnya industri perbankan. Jika pada Bank luar negeri, bisa menyebabkan disitanya asset bakrie group oleh perusahaan luar.
In the end, kalau bakrie bangkrut, banyak masalah yang mengikuti, karyawannya perlu di pesangonkan, sumber produksinya terbengkalai, bank yang turut kolaps juga ikut bermasalah, dan bisa menyeret bank lain. krisis moneter kedua bisa terjadi.
2. Kemungkinan lapindo tidak salah juga masih terbuka.
Ini memang tidak akan habis didebatkan, tapi menghindari schadenfraude juga tidak salah.
Salah tidak salah, menurut saya langkah penyelamatan sudah cukup tepat. Hanya saja, bakrie perlu mendapatkan penalti berat, itu yang belum kita lihat.
Bagaimana kalau kita mengusulkan agar bakrie menjadi biksu atau pandita dan meninggalkan kesenangan duniawi, untuk membayar kesalahan-kesalahannya? For the greater good!
dari konteks di atas yg saya tangkap, bahwa memanfaatkan dukungan JK cs adalah salah satu bukti kepiawaian politik SBY. Begitu juga dengan penolakan SBY terhadap JK (bukan Golkar) saat ini.. merupakan kepiawaian SBY..
Mengenai Lapindo:
harusnya yang jadi masalah utama di Lumpur Sidoarjo itu adalah penderitaan sebagian rakyat dan kerugian negara.. kemudian masalah penanggulangannya.. Itu yang menjadi kewajiban negara terhadap rakyatnya..
dan apabila Lapindo (bakrie) tidak mau atau tidak mampu bertanggung jawab untuk memberikan solusi, pemerintah diam saja (menghindar dari disalahkan?). Atau pemerintah berniat memisahkan Sidoarjo dari Indonesia agar bisa lepas dari tanggung jawab ngurusin manusia Sidoarjo? Pembenaran terhadap langkah pemerintah untuk tidak menuntaskan masalah Sidoarjo segera, dapat diartikan negara Indonesia sudah gagal pada konsep negara itu sendiri..
Idem dengan bang herman. Harusnya bisa dengan memasukkannya dalam penyertaan modal. Nggak wuzz.... APBN bablas kepake dengan dalih bencana. Lagian, kabarnya proyek2 lapindo yg lain sukses. Enak banget dong bakrie. Pahitnya kasih pemerintah, enaknya dimakan sendiri. Yah, selama para juragan itu masih dominan di pemerintahan, sulit kayaknya buat selesai, malah bisa saja hal yg sama terulang di masa mendatang.
*komentar penuh prasangka
Sejauh ini pemerintah cukup cepat dan rela 'ngalah' ga ribut2 di depan demi cepatnya proses penanggulangan korban lumpur. Dalam arti, dana APBN atau apalah terserah yg penting masalah segera beres (udah dibantu kek gitu bakrie masih sebegitu pelitnya ngeluarin duit ganti rugi, sampai SBY sempat ngamuk).
Misal JK keluar dari pemerintahan, bukan hal yg tidak mungkin semua pengeluaran pemerintah untuk "bencana" itu akan ditinjau ulang. Bukan ga mungkin nantinya bakrie diharuskan bertanggung jawab, harus bayar meski lunasnya tujuh turunan
sejauh ini pemerintah kurang cepat dan kurang kreatif dalam proses penanggulangan.. Kerugian bukan hanya dialami oleh yang kehilangan tempat tinggal, namun juga unsur lain termasuk pengusaha, pemerintah sendiri, BUMN dan lainnya..
Bayangkan bila penanggulangan dilakukan lebih serius disertai mobilisasi gerakan simpati dari masyarakat luas.. tentunya dana APBN tidak perlu terganggu terlalu dalam... It's a political will that count..
Rela 'ngalah' ternyata jelas tidak memperpendek penderitaan korban kalau tidak mau dibilang memperpanjang..
Proses dagang politik dalam pemilu 2004 dan pelaksanaan pemerintahan harusnya tidak perlu mempengaruhi kemandirian SBY untuk bersikap sebagai kepala negara.. toh dia legitimate sebagai kepala negara dipilih oleh rakyat Indonesia pada 2004. Toh JK dan Bakrie bukan pemilik saham mayoritas negara Indonesia...
Masalahnya,...DPR yg bikin undang2, dan orang golkar, tman2 JK n bakrie bejibun di situ. Semua jadi tdk bisa sederhana, apalagi kasusnya hampir berbarengan dgn gempa jogja. Makanya utk pemerintahan yg kuat butuh dukungan parlemen yg kuat. Kemarin SBY lemah di situ.
Yeah makes sense. Tapi teteup rasanya tidak rela sedikit2 nasionalisasi, meski partial.
Mungkin memang perlu dilihat itung-itungannya secara komprehensif, berapa dana apbn yang tergerus untuk ngurus lapindo dibanding berkurangnya sumber pendapatan jika terjadi krisis berikut akibat domino effect bangkrutnya grup bakrie.
Saya pribadi lebih menyetujui agar bakrie tetap berkomitmen untuk membayar kesalahannya. Penalti yang berat, tapi pastikan mereka cukup besar/kuat untuk membayar penalti tersebut.
Anda tentu ingat kasus bank summa 92 yang menyebabkan jatuhnya keluarga soeryadjaya, hanya karena mereka terburu2 bail out. Bandingkan jika mereka menunggu nasionalisasi (yg sialnya terjadi 6 tahun kemudian) atau bantuan dari pemerintah.
Karena kebangkrutan itu baru 10 tahun(?) kemudian mereka sanggup eksis lagi melalui saratoga, 10 tahun yang teramat tersia-siakan kalau kita lihat dari sisi growth.
Kita harus mengakui bahwa kemampuan ekspansi dan ekspertis manajemen bakrie grup termasuk yang lumayan lah di Indonesia. Granted, secara teknikal mereka sepertinya memang tolol.
Ya! saya tidak habis pikir kenapa mereka dan pemerintah tidak bisa berkoordinasi lebih cepat dalam menangani ekses negatif kelalaian mereka.
Tapi jangan potong kaki sendiri karena ada bisul gede disana.
[.. Lagian, kabarnya proyek2 lapindo yg lain sukses. ..]
Tapi sepertinya cash flownya tidak. Kekeuhnya mereka untuk tidak minjam uang dari LN, (despite banyaknya tawaran) untuk ngurus lumpur juga bikin geleng-geleng kepala. Entah mau kagum dengan nasionalisme mereka atau kesal karena lambatnya mereka mencari solusi.
(disclaimer: saya tidak ada hubungannya dengan bakrie maupun perusahaan subsidernya, kecuali ocasionally nonton tv nya dan pakai kartu selulernya)
Kejatuhan keluarga soeryadjaya dari astra karena harus membailout bank summa, akan (eeriely) mirip dengan bakrie jika bakrie harus jual total asset berproduksi demi bailout lapindo, dan eksesnya mungkin lebih besar lagi mengingat bakrie lebih tergantung pada industri perbankan dalam negeri.
Jika memang dalam perjalanan bisnis sebuah group/imperium merugi, itu adalah hal lumrah. Keruntuhan imperium tdk berarti runtuh pula seluruh unit bisnisnya. Yah, paling2 berganti kepemilikan seperti halnya astra.
Tujuan pemerintah bukan untuk mencetak miliuner baru di forbes list, atau menjaga agar si superkaya tetap superkaya, tapi memperluas kesempatan dan keadilan dalam berusaha, yang berarti pemerataan.
Mungkin kita masih ingat apa komentar JK saat membatu kroninya,"Apa salah membantu pengusaha nasional?" Dengan tegas saya akan bilang bahwa itu bisa salah.
Mengintervensi itu jadi salah karena bisnis adalah kompetisi. Membantu yg satu bisa berarti menghilangkan kesempatan bagi yang lain, yang sama2 pengusaha nasional juga.
Jika memang budaya "membantu" itu diteruskan, bisa jadi orang kaya indonesia di forbest list bakal bertambah (dan mereka yg diperlakukan tdk adil juga meningkat jauh lebih banyak). Sebuah konco-isme yang sangat tdk berkeadilan.
Bagi mereka mungkin tak ada. Tapi bagi... Abu Rizal Bakrie?
JK itu sebenarnya temannya dikit,...
Tapi Paus semua..
Duitnya bisa dijejer dari sabang sampai merauke
Casper:
Masalah Grup Bakrie, seharusnyalah dilihat lebih dari sekedar Pak Abu masuk ke daftar orang terkaya atau tidak.
Kita juga harus melihat dari masalah brain drain dalam kompetensi manajemen yang akan terjadi jika Bakrie Group gagal.
Ingat-ingatlah kasus IPTN.
Ketika kita membicarakan Group konglomerasi besar, seperti summa dan bakrie, kita tidak sedang berbicara tentang pucuk pimpinannya saja. Dalam kasus summa, potential growth yang hilang karena pemerintah tak mau membantu bail out bank summa, despite goodwill yang ditunjukkan keluarga tersebut. Besar kecurigaan saya, bahwa krisis 98 tidak akan separah itu jika mereka masih eksis.
Ketika bicara soal Bakrie, kita bicara juga soal karyawan-karyawannya, keluarga yang disokong oleh karyawan, supermarket, pasar, warung yang mendapatkan limpahan dari keluarga-keluarga tersebut.
Ketika bicara Bakrie, kita tidak hanya berbicara mengenai over-inflatednya harga saham, yang didorong oleh naiknya komoditas energi, dan melemparkan Pak Abu ke puncak forbes.
Kita juga bicara soal bagaimana Bakrie menginvestasikan derasnya dana masuk ke pembangunan industri biodiesel, yang kemudian menjadi penyokong bagi industri sawit, kalau saya tidak salah, setengah juta hektar jumlahnya.
Kita juga membicarakan soal kesehatan perusahaan engineering BUMN yang akan terganggu jika bakrie tidak sanggup membayar jasa pembuatan pabrik.
Kita bicara tentang sebuah -Sistem Ekonomi- besar.
(bersambung, daripada kelog out lagi setelah panjang2 ngetik)
Membangkrutkan bakrie dan menjuali assetnya akan berpotensi menenggelamkan kita dalam krisis sosio-ekonomi baru.
Membangkrutkan bakrie, berarti kita menghapus sumber pendapatan bank lokal yang menjadi kreditornya. Yang pada gilirannya merampok dana nasabah bank-bank tersebut.
Belum lagi class action yang harus dihadapi kalau perusahaan telekomunikasinya tiba-tiba mandeg.
Membangkrutkan bakrie juga berarti membangkrutkan perusahaan engineering BUMN yang sedang membuat pabrik biodieselnya bakrie. Yang berarti pemerintah kehilangan potensi pendapatan dividen.
Itu juga berarti merusak nafkah petani-petani sawit yang menggantungkan nasib pada keberadaan pabrik-pabrik pengolahannya bakrie.
Praktis, resiko domino effectnya terlampau besar bagi pemerintah.
Ada beberapa solusi penyelamatan.
Pilihan pertama: Nasionalisasikan bakrie, sepenuhnya maupun parsial.
Kerugian metode ini sudah jelas, pemerintah akan memiliki beban manajemen baru. Pemerintah belum tentu mampu menangani bisnis sebesar itu, karena tiadanya mental kiasu berbisnis pemerintah, selain kurangnya kompetensi manajemen.
Belum tentu juga pemerintahan berikutnya akan beres dan berniat baik dalam mengelola. Jangan-jangan hanya menjadi sapi perah, atau dijual atas alasan menutup defisit.
Lalu jika sedikit-sedikit nasionalisasi, perusahaan lain juga sedikit-sedikit akan meminta nasionalisasi jika ada masalah.
BPPN telah mengajarkan banyak: Sudah, cukuplah dengan nasionalisasi.
Pilihan kedua: Jual asset Bakrie untuk menambah likuiditas talangan buat lapindo.
Masalahnya, jual ke siapa?
Jika jual kedalam negeri, siapa yang punya fresh money segitu banyak? siapa yang mau mengganti kepemilikan bakrie? Prabowo saja sempat kesulitan menjadi pembeli dalam negeri ketika butuh modal kerja 50 juta dollar untuk kiani kertas, despite konsesi hutan yang begitu menggiurkan, sampai-sampai harus jual ke JP morgan.
Jual ke LN berarti sebegitu banyak petani sawit akan menghamba kepada modal luar negeri. Belum lagi apakah ada yang mau membeli asset yang bercash flow negatif?
Sulit.
(namun berita terakhir, ada juga asset bakrie yang berhasil dijual)
Pilihan Ketiga: Klaim bencana alam.
Menunggu proses tarik menarik finansial korporat tentunya akan memakan waktu terlalu lama. Pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam menyediakan sarana modal tanpa harus menasionalisasikan bakrie, dengan tetap mengikutkan komitmen bakrie kedalamnya.
For the greater good.
Bukanlah metodenya yang menurut saya salah, tapi setengah hati dalam mengeksekusinya lah yang luar biasa blunder.
Seharusnyalah pemerintah segera menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi akibat lapindo. Masalah pertanggung jawaban, selalu dapat diurus belakangan, tentunya ketika bakrie group telah lepas dari beban finansialnya yang lain, akibat terlalu cepat berekspansi pada biodiesel dan telekomunikasi.
Kalau tatarannya masih bisnis, anda tidak perlu khawatir. Kalo taipan salah langkah, kemungkinannya adalah kehilangan unit bisnis dlm bentuk saham, bukan chaos seperti yg anda bayangkan. Klo krisis ekonomi, nah...yg kayak gitu bisa jadi.
Klo bakrie menyatakan bangkrut, yah paling2 bakrie telekom berubah nama jadi BudiTyas telekom, bakri life jadi BudiTyas life, dan semacamnya
Btw jauh bener ini dari topik semula,..
Tidak sesederhana itu bung. Itu asumsinya ada yang mau beli, dalam tempo cukup singkat, sehingga sempat nalangin lapindo. Lihat argumen saya di pilihan kedua dan pengalaman kiani kertas.
Bisa-bisa, assetnya berhenti produksi. Ingat-ingatlah kasus serupa yang bernama Texmaco, lalu kalikan dengan jumlah petani yang akan kehilangan nafkah akibat lebih jatuhnya lagi harga sawit karena converternya berhenti.
Untuk menangani kasus kemanusiaan, tanpa memancing perusahaan lain untuk "minta dibantu"/nasionalisasi, ya klaim bencana itu.
[... Btw jauh bener ini dari topik semula,.. ...]
Ah maafkan, maafkan....
Ndak ada tu hubungannya dapat uang dgn aset yg berhenti produksi. Uang kan berpindah tangan di pasar uang, masak kayak pengusaha gilingan padi, butuh duit mesin giling diloakin
Jual saham, dihitung dengan rugi bunga, sama aja jual rugi. Plus tekanan isu jual akan menjatuhkan harga.
Jual BUMI = jual tiang penyangga = cash flow negatif, ndak ada dana rutin buat nalangin operasional project merugi yang lain. (eh tapi omong2 kalau nggak salah BUMI akhrinya dijual juga ya?)
Akuisisi bukanlah sesuatu yang "sempat2nya", tapi proses negosiasi yang panjang.
Lagipula jika untuk nambah cashflow, ekspansi itu lebih masuk akal (which in turn buat nyicil lapindo). Rada-rada mirip dengan sikap Washington consensus terhadap debt: Jangan bayar dulu debtnya, tapi besarkan GDPnya, hingga debt ringan.
Plus istilah yang dipakai dalam akuisisi waktu itu adalah "raising money" which means kredit lagi.
Cashflow, sir, lebih penting dari price saham dalam menentukan perusahaan sehat atau tidak. Warren buffet 101.
[.. Ndak ada tu hubungannya dapat uang dgn aset yg berhenti produksi. ..]
Perusahaan mereka itu berjalan dengan cashflow tipis karena kredit.
Kalau ada yang beli asset produksi, cashflow rutin mereka bisa negatif, sedangkan uang hasil jual yang stagnan hanya bisa dipakai buat nalangin lapindo or nombokin ongkos produksi lain.
Jika Cashflow negatif, maka either kredit macet atau asset lain berhenti produksi (domino effect). Unless minjem lagi.
Kasus Texmaco all over again.
....
Praktek ekspansi berdasar kredit sambil berjalan di benang tipis seperti itu lazim pada konglomerasi, terutama ketika pasar bullish, karena bank malah menjajakan kredit.
Sialnya mereka, entah karma atau apa, harga komoditi energi dan sawit malah turun.
Bagi saya, jauh lebih baik jika keadaan keuangan mereka membaik, mereka membuat yayasan pendidikan atau apa untuk membayar kesalahan mereka terhadap korban lapindo, kemudian Pak Abu menjadi biksu untuk membayar karmanya.
Dari sisi pemerintah, jika bakrie sudah amat kuat keuangannya, klaim bencana alam bisa ditarik kapan2, dengan memakai bukti studi setelah klaim.
Yah sutralah,...mikirin bakrie ga ada habisnya. Mending kita perhatikan ulah JK saja yang merapat ke PDIP. Entah mau dibawa kemana golkar nanti. Sampai suara kosgoro, DPD, dan sesepuh2nya ga diambil peduli.
Entah knapa, bagi saya, PDIP adalah kartu mati.
Silahkan login untuk memberikan pendapat