Tak Senasib Tak Sepenanggungan 19
Senin, 27 Apr '09 12:07
Mau nangis rasanya, membaca berita di Koran Tempo Jumat lalu tentang antrian orang sampai memacetkan jalanan di seputar Senayan City. Orang-orang mengantri untuk membeli sandal dengan harga 300 ribu dan berlian seharga jutaan hingga milyar rupiah. Mereka berdesakan di ruang-ruang mall berpengatur udara yang sejuk.
Tahun lalu, saya menyaksikan sendiri ibu-ibu mengantri berjam-jam hingga pingsan di daerah Jatinegara hanya untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah supaya tetap bisa memasak dengan kompor mereka. Sesuatu yang sungguh paradoks dalam negara bangsa bernama Indonesia.
Fenomena kelas menengah semacam ini pernah disebut oleh teman saya sebagai "menertawai kemiskinan". Sepertinya mereka bangga untuk berbeda dengan orang-orang sebangsanya. Tak peduli, yang penting bisa berbeda selera dengan yang lain, serta harus terlihat lebih tinggi secara sosial dan ekonomi. Ini menyangkut soal prestise. Di kehidupan yang serba semu, prestise adalah tujuan. "Gengsi kami harus lebih tinggi," kira-kira demikian yang jadi semboyan.
Sungguh, saya merasa hidup dalam negeri yang nyaris tak lagi memiliki rasa senasib sepenanggungan. Sering saya mencoba keluar dari kerangka berpikir ini, menjauhkan diri dari realitas sekeliling, dan cukup memikirkan perut sendiri dan keluarga. Tapi kok gak bisa ya?
Keterangan: foto saya ambilkan dari sini.
Tag: indonesia, kaya, Sandal buaya, kasut, miskin, paradoks, menertawai kemiskinan
Terkait:
-
Kaya Bermental Kere dan Tamak
Rabu, 25 Nov '09 19:46 -
Nyidam Menara Petronas
Sabtu, 13 Mar '10 22:39 -
[copas] Indonesia will rule the World??
Jumat, 12 Mar '10 11:37
Media Terkait:
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
Alex©: Menarik
-
hamatamu: Menarik
-
Sri Kirana: Bagus
-
Catshade: Menarik
-
Striding Cloud: Menarik
-
Logical Fallacy: Menarik
-
hersamin: Menarik
-
LCFR: Penting
-
Gagah Putra Arifianto: Inspiratif
-
gunawanrudy: Menarik
-
Razaq: Penting
-
Yudiantoro: Menarik
-
asep1974: Menarik
-
HTS: Menarik
-
kang tutur: Lucu
-
Kucing Neolib: Bagus
-
kak inco: Menarik
-
heriyadi: Menarik
-
AndyMSE: Menarik
-
abah: Menarik
-
dargombes: Menarik
-
shinte galeshka: Menarik
-
Upik: Bagus



KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI

Komentar:
*sebenarnya ikut merasa tersindir juga*
Sebagai bagian dari kelompok kelas menengah ke atas itu, saya minta maaf mas Herman. Sesungguhnya mereka tidaklah merepresentasikan keseluruhan kelompok kami. Mungkin secara materi mereka boleh berlimpah, tapi hati dan jiwa mereka masih miskin... *lho, kok ikut mencela juga ini*
Hmmm, kalau mau dibilang kelompok menengah ke atas, itu mungkin bisa dibilang orangtua saya yang merupakan anggota kelompok tersebut, tetapi kalau melihat pola belanja mama saya sendiri.... saya bisa katakan kalau dia bukan tipe yang rela antri berjam-jam demi beli sepatu 300ribu atau berlian murah, hahaha...
*kalau saya sih masih mungkin, secara saya belum punya
Ketika ini hanya mekanisme pasar biasa, dan perbedaan tingkat kemakmuran, maka saya tak serta menyalahkan para pembelanja. Salah pemerintah kenapa membiarkan terjadinya kesenjangan.
Tentu itu dengan catatan "mekanisme pasar yang bagaimana". Jika itu menyangkut pemborosan sumber daya (misalnya air bersih, udara bersih) yang ujung-ujungnya merugikan orang kecil maka saya tak setuju.
Di lain kasus, anak2 yang mampu bersekolah malah membolos, padahal banyak anak yang benar2 niat sekolah yang tidak mampu
salah satu temen ku ada yang menjawab begini...
"Bukan semata karena prestige itu mah... tapi juga karena harga barang itu lebih murah dari hari biasanya.."
saya kira herman saksono..
soalnya lewat mobile..
salam kenal, Mas..
Tapi seperti yang saya tulis juga di sana, yang salah bukan yang belanja, yang salah adalah pemerintah yang tidak bisa memeratakan pendapatan, pajakin lagi saja barang-barang mewah itu sehingga pemerintah punya cukup dana untuk mengurus anak-anak terlantar itu.
*merasa tersindir juga, tapi saya sudah bayar pajak koq*
Saya sering berpikir: "jangan-jangan kondisi saya yang lebih baik ini merupakan pengorbanan dari mereka yang berada di lampu merah-lampu merah yang Anda sebutkan itu?"
Sebagai contoh, baru-baru ini teman saya membayar 600rb untuk membuat KTP di Jakarta. Ia punya uang dan membayarnya, meski merasa terpaksa karena susah sekali menghindari pungli. Tapi lihat bagaiman para pendatang di Jakarta, yang sesunguhnya memiliki hak untuk berdomisili dimana saja, mereka tak mampu membayar, hingga tak memiliki KTP. Teman-teman saya dari UPC mengamati, mereka yang hidupnya susah tidak dapat mengakses layanan kesejahteraan sosial dari pemerintah karena tak memiki KTP sebagai sebagai bukti penduduk Jakarta.
Bulan lalu saya mengikuti diskusi yang menghadirkan pejabat dari Depdagri. Dengan jelas ia mengatakan, penduduk yang tak memiliki KTP tak akan pernah mendapatkan segala macam bentuk layanan dari pemerintah.
Apakah saudara-saudara yang membuat KTP dengan "membayar" menyadari bahwa mereka yang tadinya antri membuat KTP jauh di depan Anda harus tersalip oleh Anda karena mereka tak mampu membayar? Ini baru satu contoh. Kita bisa melihat fenomena lain dalam struktur cerita yang serupa.
Kembali ke cerita awal. Jika kita selalu berpikir, "ini uang gue kok, kenapa lu ribut?" Tidak kah ini merupakan ungkapan yang egois?
Tolong baca komentar Haneman Samuel di bagian akhir berita Koran Tempo yang saya tautkan itu. Barangkali kita bisa bertemu dalam pokok pikiran, meski tak harus serupa.
Saya hanya ingin mengajak semua pembaca untuk kembali memikirkan bahwa kemiskinan di tanah air kita ini bukanlah semata-mata karena faktor budaya, yakni orang malas bekerja maka ia menjadi miskin. Umumnya kemiskinan di negeri ini merupakan kemiskinan struktural. Dan kebetulan, Saya dan Anda semua berada pada struktur yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang beruntung. Buktinya? Kita bisa mengakses internet dan mereka masih berpikir, "mungkinkah besok kita bisa makan dengan makanan yang lebih baik?"
Jika ingin menganalisa lebih jauh lagi, kondisi kemiskinan struktural ini juga merupakan dampak ekonomi-politik internasional. Hutang pemerintah kepada IMF dan World Bank telah menyebabkan pemerintah harus mematuhi pesyaratan mereka berupa penghapusan subsidi serta membuat kebijakan-kebijakan yang justru semakin melemahkan posisi rakyat kecil. Ini agenda besar yang sejak lama telah dibuat skenarionya oleh aktor-aktor Internasional yang membuka peluang penguasaan TNC/MNC terhadap negara-negara berpenduduk miskin namun kaya akan sumber daya alam. Kita saat ini hanya melihat dampaknya, seperti orang miskin tak boleh sakit dan juga anak-anaknya tak boleh sekolah, sebab keduanya membutuhkan biaya tinggi.
Saya merasa bahwa posisi saya di struktur sosial yang ada menyebabkan saya harus lebih menjaga perasaan sesama bangsa. Tanggung jawab sosial kita lebih berat pula karenanya. Itu pendapat saya. Bagaimana menurut Anda semua?
Lagipula, kalau akar masalahnya memang ada di struktur, ya solusinya tentu harus yang bersifat struktural juga, tidak cukup hanya dengan emotional appeal. *jadi ingat kampanye 'Aku Cinta Rupiah' waktu krisis 1997 dulu*
masalah pilihan berbelanja itu adalaha pilihan hidup masing-masing, jika posisinya dibalik, orang yanmg anti blt itu di posisi orang yang punya duit lebih, mungkin aja kan mereka ikut antri di senayan city....
yang jauh lebih penting adalah bagimana menyempitkan jurang antara kaya dan miskin sehingga kecemburuan sosial tidak terjadi
Tapi Tuhan tidak pernah membuat acara itu. Dan acara itu diganti dengan perintah untuk membantu fakir miskin dan memelihara anak yatim.
Silahkan login untuk memberikan pendapat