Politikana

Reformasi Belum Sentuh Pertahanan Negara 12

Penting +4 tkp

Kamis, 21 Mei '09 15:49

 

Reformasi, kebangkitan nasional dan ketahanan negara. Tiga hal ini nggak bisa dipisahkan. Reformasi mengajak Indonesia untuk lebih beradab dan mandiri. Untuk mencapai itu, kita harus mampu mengobarkan semangat kebangkitan nasional, untuk mengajak kita bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan pada dunia bahwa kita ada dan mampu. Dan untuk bangkit, kita perlu ketahanan negara yang kokoh, yang membuktikan kita sanggup mempertahankan diri dan kedaulatan sendiri.

Ketika membicarakan kedaulatan negara, selain pengakuan politis ala de facto dan de jure, ada yang sepertinya malah luput dari perhatian kita. Yaitu bagaimana mempertahankan kedaulatan batas-batas negara ini agar tak diintervensi terbuka oleh asing, baik itu melalui laut atau udara (darat tidak saya sebut, karena sangat kecil kemungkinan asing masuk Indonesia via jalur ini). Untuk bidang yang terakhir, kita jelas perlu peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) yang tangguh.

Dengan alat-alat militer yang mumpuni, negara yang berpotensi mengintervensi negara ini bakalan pikir-pikir. Karena nantinya akan berhadapan dengan persenjataan tangguh. Tapi, apa buktinya? Sektor ini nggak begitu diperhatikan.

Kita andaikan saja, dengan kondisi alutsista kita yang ada sekarang ini, di saat bersamaan ada negara yang merongrong kedaulatan negara dengan menempatkan pasukan tempurnya di wilayah kita, apa yang bisa kita lakukan? Nggak banyak.

 

Rangkaian Kejadian Memalukan

Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana tahun 2005 lalu Angkatan Laut Diraja Malaysia berusaha merebut pulau dan perairan Ambalat, sebelah utara Kalimantan. Ketika itu Malaysia menempatkan satu armada kapal tempurnya untuk men-take over wilayah tersebut. Armada tempur llaut kita nggak bisa berbuat banyak.

Kebetulan waktu itu saya jadi salah satu orang yang diajak untuk melihat langsung bagaimana upaya TNI AL mempertahankan kedaulatan itu. Tahu, apa yang terjadi? Ketika ada salah satu kapal tempur Diraja Malaysia berpatroli bebas di wilayah perairan Indonesia dan kesannya melenggang mengejek, sungguh yang terjadi benar-benar memalukan. KRI Pattimura yang didapuk mengejar kapal Malaysia itu kewalahan. Tampak uzur sekali. Ketika kapal Malaysia bermanuver (zig zag atau putar balik) dengan sigap, kapal tempur kita yang mengejarnya nggak sanggup mengimbangi. Manuver lambat. Akhirnya kapal itu berhasil lolos. Pangarmatim ketika itu rasanya kayak kena tampar. Alat tempur kita nggak bisa mengimbangi Malaysia.

Untungnya konflik terbuka itu bisa diselesaikan dengan jalur diplomasi, meski sampai sekarang belum juga ada keputusan internasional soal batas-batas Ambalat. Coba, andai saja benar-benar terjadi pertempuran terbuka, dengan apa kita "mengganyang"Malaysia? Dengan kapal-kapal korvet tua itu?

Sebelumnya, ketika hendak berangkat ke Ambalat, awalnya kami hendak berangkat naik pesawat cassa milik TNI AL. Tapi ketika baru saja take off dari Pangkalan Udara TNI AL di Juanda, Surabaya, kami harus balik kanan. Akselerasi dan keseimbangan pesawat jadi kacau akibat diterpa angin samping atau cross wind. Langsung oleng ekstrim. Akhirnya kami pun berangkat naik Hercules (untungnya ketika itu pesawat bongsor ini masih sehat, sehingga kami selamat sampai tujuan).

Selang beberapa bulan setelah insiden itu, saya diajak lagi untuk ikut test drive perangkat militer baru TNI AL bernama houvercraft. Alat ini dibuat anak negeri, kerjasama antara PT PAL dan ITS Surabaya, diciptakan khusus untuk operasi amfibi atau pendaratan yang bakal ditumpangi marinir untuk menguasai garis pantai. Melihat kegunaannya, seharusnya kendaraan tempur mutakhir ini sigap dan akurat, mengingat betapa penting perannya.

            Tapi yang terjadi tak beda jauh dengan si kapal tua. Manuver dan akselerasinya payah. Bahkan salah satu houvercraft yang mengangkut Kepala Stat TNI AL ketika itu, Laksamana Slamet Soebijanto, malah montang-manting nggak karu-karuan. Ujung-ujungnya, pelampung karet di bagian paling bawah tersangkut akar bakau dan sobek. Untuk nggak tenggelam.

            Ketika itu Laksamana Slamet sempat protes, kenapa pemerintah tak mengucurkan anggaran untuk alutsista yang ideal, sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan alat tempur. Tapi protes si Laksamana itu tak terjawab sampai sekarang.

Setelah kejadian yang saya alami itu, banyak juga kejadian yang menunjukkan betapa lemahnya alutsista kita. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei kemarin, pesawat Hercules C130 nyungsep di Magetan, Jawa Timur, dan 98 orang tewas seketika. Akhirnya pesawat tua itu celaka juga, setelah sebelumnya banyak orang memprediksi ini bakal terjadi.

            Wajar kalau pesawat itu akhirnya ketemu nahas. Sebelum berangkat, 19 Mei lalu pesawat itu hanya menjalani perawatan ringan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Perawatan sedang terakhir dilakukan tahun 2007 dan perawatan total atau perawatan berat terakhir dilakukan 1996 lalu! Lama nian.

            Tapi tak pernah ada transparansi, apa dan bagaimana yang dimaksud perawatan ringan, sedang atau berat itu. Siapa tahu perawatan ringan yang dimaksud itu hanya dilap, perawatan sedang hanya dipanasi, dan yang berat itu hanya dilumuri oli, sehingga kerusakan mesin tak terdeteksi. Tak ada yang tahu.

Jangan lupa, ketika negara kita kena sanksi embargo alat tempur dari Amerika, mesin pesawat yang diproduksi tahun 1954 di California, Amerika, ini diupgrade dengan cara kanibal.

            Belum lama sebelum tragedi Hercules, awal April lalu pesawat Fokker 27 milik TNI AU juga menghajar hanggar bandara Husein Sastranegara, Bandung. 27 orang tewas. Sebelumnya juga banyak lagi kecelakaan yang melibatkan perangkat TNI.

            Dalam 8 tahun terakhir, menurut data Mabes TNI, ada 25 pesawat TNI celaka yang menelan nyawa ratusan prajurit. Dari seluruh pesawat milik TNI AU itu, hanya 57% yang layak dioperasikan. Dengan data itu, apakah tak cukup bukti kalau alutsista kita perlu dibenahi total?

 

Terlalu Minim

Tapi, yah, apa daya. Anggaran untuk pos ini minim. Sistem anggaran alutsista, kata Panglima TNI Djoko Santoso dan diamini Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, disusun 10 tahun sekali. Untuk sepuluh tahun ke depan, menurut RUU RAPBN 2009, hanya ada anggaran Rp 35 triliun. Anggaran ini dipotong, setelah sebelumnya yang diajukan Rp 36,1 triliun. Angka itu pun sangat mepet, karena kebutuhan idealnya ada di kisaran Rp 100 triliun.

            Akhirnya sistem pertahanan kita pun lemah. Akibat titik lemah ini, Indonesia kehilangan 15 miliar US Dollar akibat aktivitas ilegal fishing dan ilegal logging. Ini karena kapal asing leluasa keluar masuk wilayah kedaulatan kita tanpa terdeteksi.

            Di luar sana, masih ada 12 pulau terluar berpotensi alam tinggi yang rawan jadi seperti Ambalat. Belum lagi aktivitas penambangan pasir untuk menguruk Singapura, untuk memperluas wilayah negara kecil itu, yang bisa menyebabkan menyusutnya batas territorial bangsa ini. Juga, menurut data Departemen Pertahanan, sampai saat ini ada sekitar 10 kasus pulau terluar dengan negara lain yang belum terselesaikan.

            Lemahnya pertahanan juga membuat negara kita mudah disusupi pihak asing. Masih ingat kejadian September 2008 lalu, ketika sebuah pesawat asing yang mengangkut warga negara asing mendarat mulus di Merauke, Papua, tanpa terdeteksi? Yah, itulah. Mungkin masih banyak lagi kejadian memalukan serupa yang belum tertuang dalam tulisan ini.

            Kalau kedaulatan kita terancam karena lemahnya sistem pertahanan yang belum mendapat prioritas ini, bisakah kita berharap Indonesia nyaman mengembangkan potensi domestik untuk mengangkat taraf hidup warga negara, menata kehidupan sosial dan ekonomi, ketika di sisi lain pihak luar siap merongrong memanfaatkan kelemahan kita?

            Mudah-mudahan saja momentum peringatan reformasi dan kebangkitan nasional bisa membuat kita sadar, kalau masih ada lubang menganga yang perlu ditambal. Dan mudah-mudahan saja, siapa pun capres atau cawapres berlatarbelakang militer terpilih nanti memikirkan cara mengatasi masalah itu, berbekal pengalaman militer mereka. Bukan malah sibuk memiliterisasi dunia politik dengan praktik-praktik represif, sementara di luar ancaman siap datang sewaktu-waktu.

Karena nggak lucu banget kalau gembar-gembor soal ekonomi kerakyatan, kesejahteraan nelayan, tapi di laut lepas sana kapal-kapal Thailand, Filipina dan Australia mengeruk berton-ton ikan segar dari laut kita. (*)           

 

Tag: Sosial, hankam, tni, alutsista
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace