Politikana

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 6 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 6
Status page | Arsip x

Ekonomi Kerakyatan Mega VS Prabowo 28

Menarik +7 yusro yusro

Jumat, 22 Mei '09 14:02

Rencananya pasangan capres-cawapres Mega-Prabowo akan dideklarasikan Minngu ini. Tempat yang diambil adalah Bantar Gebang, Bekasi. Wilayah yang dikenal sebagai tempat pembuangan sampah warga DKI ini dipilih sebagai symbol dari visi kerakyatan pasangan Mega-Pro.

Visi kerakyatan itulah yang kabarnya menjodohkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri  sebagai capres dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai cawapres.
Dalam jump pers yang

menandai kesepakatan pasangan tersebut Jumat (15/5), Mega mengatakan  Prabowo sebagai wapres akan  melaksanakan tugas yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.  Ekonomi kerakyatan memang menjadi “jualan” Mega dalam dua kali pencalonannya menjadi RI 1.

Tak penting memang mendiskusikan apakah ekonomi yang dilabeli kerakyatan itu sebagai sebuah “jualan” yang menarik atau tidak dalam meraup suara. Yang pasti, Prabowo sudah sejak kampanye pileg menyuarakan konsep ekonomi kerakyatan versi dirinya.

Dalam beberapa kesempatan mendengarkan orasinya, dia selalu menggugah audience secara cukup provokatif, misalnya ia tidak rela kalau Indonesia menjadi Negara miskin, karena negeri ini memiliki kekayaan yang berlimpah. Dia juga selalu memaparkan 8 program andalannya untuk menyejahterakan Indonesia.

Salah satu konsep Prabowo yang cukup menarik adalah menjadikan BUMN sebagai lokomitif ekonomi Indonesia. Kenapa menark? Karena konsep itu terasa bertolak belakang dari konsep ekonomi kerakyatan yang pro wong cilik yang pernah dipraktekan Mega semasa menjadi presiden. Orang tentu masih ingat, ekonomi dengan label kerakyatan yang dipraktikan Mega adalah identik dengan penjualan BUMN, yang mengundang pro-kontra dan terendus adanya permainan di baliknya.

Nah apakah ekonomi kerakyatan versi Prabowo yang akan menjadikan BUMN sebagai lokomotif perekonomian akan berjalan ketika Mega masih memainkan pola penjualan BUMN sebagai jurus ekonomi kerakyatan?

Mohon warga politikana yang paham masalah ini bisa memberikan pencerahan.


Tag: Prabowo, BUMN, Mega, ekonomi kerakyatan
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Ayat-ayat Porno Facebook Haram: Fatwa Ulama Ottoman Abad 21? »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    ~Dewo 0 0
    Ehm...

    *menunggu pencerahan*
    Wonggantenk 0 0
    Tergantung siapa yang dominan di pemerintahan kelak (kalau mereka menang)........
    Kalau Mega dominan, versi Mega yang maju
    Kalau Prabowo dominan, versi Prabowo yang maju

    Saya justru khawatir kompatibilitas kepribadian Mega dengan Prabowo
    Mega orangnya pendiam tetapi gampang tersinggung dan pendendam, sementara Prabowo orangnya tipe pengambil inisiatif
    rif 0 0
    barangkali implementasi ekonomi rakyatnya berupa subsidi barang2 produksi yang dipake rakyat, supaya gak terlalu defisit, dividen BUMN nya digenjot
    pico 0 0
    ekonomi kerakyatan secara sederhana (etimologis) bisa dipahami sebagai:
    - pengelolaan sumber-sumber untuk kesejahteraan rakyat; atau
    - pengelolaan sumber-sumber oleh rakyat untuk rakyat

    Ekonomi kerakyatan sebagai jargon atau label bisa memicu debat kusir ga penting dan melebar ke mana-mana.. Membangun konsepnya pasti berat, apalagi melaksanakannya..

    Sejauh ini, Prabowo menawarkan konsep yang tidak jauh berbeda dengan kapitalisme dan neoliberal.. bedanya dengan yang lain adalah penekanan terhadap pendongkrakan nilai (value) sumber-sumber dalam negeri terutama sumber daya alam dan tentunya juga BUMN.. yang semuanya demi kesejahteraan rakyat (yang ini semua capres sama kayaknya).
    Di sisi lain, Megawati tidak pernah punya konsep yang kuat mengenai ekonomi kerakyatan.. kecuali jargon mengenai kemandirian (lagi-lagi tanpa konsep)..
    Baik memanfaatkan BUMN atau menjualnya, kedua-duanya mempunyai kesamaan dengan model "trickle down effect" nya Orba (mungkins sekarang juga masih ya?).

    Keduanya jelas berbeda dengan konsep ekonomi kerakyatan versi Hatta yang mengedepankan koperasi.. sebagai kekuatan politik ekonomi...
    Red-White Porridge 0 0
    Ah itu kan kecapnya mereka aja... gara gara neolib2an.. : D

    capee.. : ((
    pico 0 0
    Red-White Porridge
    itu bukan kecap, tapi label botol kecap... : )
    hamatamu 0 0
    pico; label itu haram!
    Red-White Porridge 0 0
    pico

    soalnya belom jelas ya ekonomi kerakyatan apa...?
    sama neolib juga belum jelas..?

    jadi ngelawan yang nggak jelas...

    cerdas deh Mega Pro. : ((
    lat 0 0
    saat tidak ada demokrasi, rakyat tidak tahu apa itu memilih...

    saat demokrasi masih dikekang, rakyat tidak bisa membedakan antara memilih dengan dipilihkan...

    saat demokrasi mulai longgar, rakyat masih tidak bisa membedakan siapa yang dipilih...

    saat demokrasi semakin longgar, rakyat akhirnya tahu bisa tidak memilih...

    saat benar2 demokrasi, rakyat akhirnya sudah bosan memilih...

    Ridwan 0 0
    ekonomi kerakyatan?

    kalau jual BUMN itu kerakyatan bukan?

    : D
    heriyadi 0 0
    Kan pas wawancara pertama pasangan ini Megawati sudah bilang ekonomi kerakyatan dipegang Prabowo
    yusro 0 0
    @ admin dan pico: labelnya bisa sama ekonomi kerakyatan, tapi implementasi berbeda:

    -Alih-alih untuk menyejahterakan rakyat, BUMN dijual.

    -Alih-alih untuk menyejahterakan rakyat, BUMN mesti dijadikan lokomotif ekonom.

    Label ekonomi kerakyatan ternyata ya, cuma label yang tidak ada pendulumnya.
    Gamal 0 0
    ekonomi neolib = tanpa campur tangan pemerintah

    ekonomi kerakyatan = diserahkan pada rakyat, tanpa campur tangan pemerintah

    ekonomi kerakyatan = ekonomi neolib

    : D
    yusro 0 0
    @ heriyadi: tidak persis seperti itu.

    Ini kutipannya: "Bapak Prabowo sebagai wapres saya, dalam penugasan yang akan ada pada Beliau, Beliau akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan tentunya hal-hal yang bersifat konstruktif akan dilakukan kita bersama," ujar Mega.

    Siapa tahu menjual BUMN juga menjadi hal yang konstruktif : )
    lat 0 0
    maka...

    ekonomi ghoib = ekonomi tanpa tanpa campur tangan pemerintah maupun rakyat...; ) : ))
    Jaka Sembung Bawa Golok 0 0
    Fatsun politik adalah 'stigma'.
    Stigma dalam dunia politik jangan sampai dibuat jelas. Yang penting adalah cukup untuk menarik simpati / dukungan rakyat.

    Sehingga jangan heran segala stigma yang dilahirkan oleh komunitas poliTIKUS memang tidak pernah jelas. Baik itu:
    1. Ekonomi Kerakyatan
    2. Ekonomi Neolib
    3. Ekonomi Shariah
    4. Ekonomi Khilafah

    PoliTIKUS memang tidak pernah bertujuan menggali sebenar-benarnya ataupun mencarikan solusi. Tujuan PoliTIKUS (SBY,JK,MEGA,Boediono, Wiranto, Prabowo dll) adalah kekuasaan.

    Having said that..
    Menjadikan BUMN sebagai motor ekonomi adalah IDE BURUK. Karena birokrat dan poliTIKUS adalah pelaku bisnis yang buruk. Mereka cenderung birokratis (lamban) dan tidak inovatif.

    Namun Negara dan BUMN harus menangani aspek-aspek / industri yang tidak bernilai ekonomis secara langsung, tetapi mempunyai multiplier-effect nilai yang tinggi.
    Semisal:
    1. Industri Pertahanan (karena masih bayi / tidak menguntungkan)
    2. Infrastruktur (Jalan raya, monorel, kereta api dll.. karena multiplier effect nya tinggi)
    3. Pendidikan (SD sampai Universitas)
    4. Kesehatan

    Bidang-bidang usaha seperti:
    1. Telekomunikasi
    2. Ritel/Perdagangan
    3. Perbankan
    4. Asuransi
    5. Properti
    6. Pertambangan
    7. Pertanian dan Perkebunan
    Tidak perlu lagi 'dilakukan' oleh negara karena swasta sudah bisa sendiri. Dan mereka jauh lebih inovatif dari BUMN. Negara hanya berperan sebagai 'pengendali' melalui policy yang kondusif untuk menjamin 'fair play' dari para pelaku usaha.

    Striding Cloud 0 0
    Fatsun itu apaan ?
    hamatamu 0 0
    Fatsun itu apa?
    Mas Paman 0 0
    Kebetulan kemarin ngobrol sama teman: penjualan BUMN, dan bumbu skandalnya, itu terjadi saat siapa yang jadi presiden? : D
    yusro 0 0
    @ tuvok, ndaru:

    Menurut Prof Dr Amien Rais, guru besar ilmu politik lulusan Universitas Chicago, fatsun politik adalah tatakrama yang tidak tertulis, akan tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang telah paham tentang nilai-nilai demokrasi.

    Gak tahu kalo menurut Jaka Sembung Bawa Golok : ))
    Mas Paman 0 0
    Wonggantenk: Hahaha... itu juga yang saya pikirkan. Ini memang koalisi kepaksa, rombongan tur dengan kamar hotel terbatas, harus room sharing. Kamar tinggal satu, sementara yang dari rombongan itu yang belum dapat kamar tinggal dua.

    Note: beda kelamin tak dipersoalkan lho...
    Mas Paman 0 0
    Wonggantenk: Hahaha... itu juga yang saya pikirkan. Ini memang koalisi kepaksa, rombongan tur dengan kamar hotel terbatas, harus room sharing. Kamar tinggal satu, sementara yang dari rombongan itu yang belum dapat kamar tinggal dua.

    Note: beda kelamin tak dipersoalkan lho...
    heriyadi 0 0
    yusro

    Yah apapun yang terbaik buat bangsa ini deh, waktu temu blogger Prabowo sempat bilang BUMN harus jadi lokomotif, tapi ya kalo bidang ngga penting bisa saja diprivatisasi, misalnya buat apa BUMN punya hotel.
    yusro 0 0
    @ heriyadi : setuju, apapun yang terbaik buat bangsa ini. BUMN yang gak penting seperti hotel boleh diprivatisasi. Celakanya, pasangannya maunya menjual BUMN yang strategis, yang lebih punya harga, seperti yang pernah terjadi terhadap Indosat.
    MFH 0 0
    Masa ORBA dulu jargonnya SWASTA dan BUMN jadi jugalokomotif perekonomian....Tapi masalahnya ketika yang lokomotif-nya maju dan besar..gerbongnya ga ikut diberangkatkan...ujung-ujungnya cuman mengasih makan anak macan.

    Apalagi dengan program privatisasi BUMN..wah-wah jangan harap deh gerbong dibelakang kena imbasnya....dilirik saja belum tentu.

    Dalam pemikiran saya, ekonomi kerakyatan harusnya adalah memberdayakan usaha kecil dan menenggah (apakah dalam bentuk modal usaha atau juga keterampilan) untuk mendorong kemandirian dan perkembangan inovasi pada usaha kecil dan menenggah tersebut apakah dalam bentuk usaha mandiri atau juga usaha bersama (mungkin mirip koperasi).

    Masalahnya sekarang, rakyak kecil sudah banyak mulai "alergi" dengan kata koperasi. Karena koperasi masa lalu itu hanya menguntungkan sekelompok orang (terutama pengurus) tapi tidak memberi manfaat kepada anggotanya.
    lat 0 0
    awal ekonomi kerakyatan miturut aku...negara (kesepakatan lewat undang2) harus menjamin pilihan/cara hidup rakyat-nya... bila sudah dijamin pilihannya, maka harus dilindungi dengan memberi barrier/proteksi atas pilihan tersebut... jadi hasilnya:
    tdk ada dokter yg punya apotik..
    tdk ada tentara yg punya usaha jasa keamanan..
    tdk ada petugas pajak yg punya jasa konsultan pajak..
    tdk ada wartawan yang jadi politikus...
    tdk ada politikus yang jadi pengusaha..
    tdk ada pengusaha yang jadi pejabat..
    tdk ada pelukis yang punya galery...
    tdk ada petani yang guru..
    tdk ada guru yang ngojek...
    tdk ada seniman yang politikus..
    tdk ada arsitek yang pemborong
    tdk ada pemborong yang pedagang...
    tdk ada pedagang yang punya pabrik...
    dst...
    dasarnya, sesuai pilihan rakyat...bisa pindah profesi tapi harus mulai dari bawah dulu...

    "wong bener manggon nduk nggon sing bener"
    lat 1 suka | 0
    koek : "wong bener manggon nduk nggon sing pener"
    dimsci 0 0
    yusro: halah,.ada yg salah sedikit ni mas yusro,.
    penjualan BUMN wktu jaman mega kan gara2 kontrak yg diteken wktu jaman gusdur seblumnya,.ga bisa dibatalin,.

    klo pnjualan indosat itu malah keputusan BOEDI-anduk-ONO selaku menteri keuangan,.tnpa campur tangan mega sama skali,.

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: