Politikana

Dicari: Capres Bervisi Negara Maritim 6

Penting +6 fadjroel rachman

Selasa, 26 Mei '09 15:59, dibaca 138 kali

Oleh: M Fadjroel Rachman
Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)

NB: Ini Copy dari artikel Fadjroel di Seputar Indonesia. Maaf, karena kalau dimuat duluan di politikana, pihak media massa tidak mau karena dianggap sudah dipublikasi. Tx semoga ada manfaatnya

Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres/cawapres) akhirnya mendaftar di KPU, Sabtu (16/5/2009), dan akan bertarung pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009 nanti, yaitu Jusuf Kalla (JK)-Wiranto, Megawati-Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Dari semua acara pendeklarasian pasangan capres/cawapres, JK-Wiranto di Tugu Proklamasi, SBY-Boediono di Sabuga Bandung (15/5/2009), dan Megawati-Prabowo di Rumah Perjuangan Jakarta (15/5) maupun selama masa kampanye Pemilu Legislatif 9 April 2009 tak pernah terdengar ada caleg dan pasangan capres/cawapres yang melambungkan visi masa depan Indonesia: negara maritim, sebuah visi yang hilang.

Seharusnya Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan Pertemuan Negara-Negara Terumbu Karang Dunia di Manado, Sulawesi Utara (13-15 Mei),yang diikuti 76 negara dan 11 badan internasional itu langsung memberi inspirasi kepada pasangan capres/cawapres bahwa Indonesia "ditakdirkan" sebagai negara maritim dan manusia maritim.

Sebuah visi yang akan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun Pemerintah Indonesia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, juga keamanan dan pertahanan. Dalam level lokal, nasional,dan global.

Tentu saja visi ini terkait langsung dengan kondisi geografis Indonesia di mana 75% wilayahnya berupa lautan atau 5,8 juta kilometer persegi, sedangkan daratannya sekitar 1,8 juta kilometer persegi. Tentu visi besar tentang negara maritim dan manusia maritim akan terwujud bila ada kekuatan politik besar yang mendorongnya, khususnya pemimpin nasional.

Sebab, "Roda sejarah tidak bergerak maju mengikuti pola garis lurus; tetapi, apabila didorong oleh para pemimpin yang berketetapan hati dan terampil, roda sejarah pasti bergerak maju," (Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, 1995). Di sinilah kita bertanya, pasangan capres/cawapres manakah yang bersedia mengusung visi masa depan Indonesia ini?

WOC dan Maluku

Dari WOC kita dapat belajar bahwa selain kesejahteraan rakyat dapat dipetik dari laut, juga terlihat demikian banyak rencana serta program kelautan dibuat, tetapi hasilnya secara nasional belum signifikan karena kita lupa visi masa depan kita adalah negara maritim.

Kesadaran kuat para pemimpin nasional terhadap visi negara maritim semestinya semakin tajam, terutama karena "dapat dijual" kepada masyarakat pemilih 171 juta lebih dari DPT KPU yang bermasalah.

Secara khusus misalnya terhadap tujuh provinsi kepulauan (Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Bangka-Belitung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Provinsi Maluku), sangat sadar visi negara maritim adalah masa depan mereka, sebab kondisi geografis Maluku, sebagai salah satu contoh, luas lautnya 92,3% dan daratan hanya 7,7%.

Misalnya ada sejumlah gagasan pengembangan ekonomi maritim yang dicanangkan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, yaitu (1) membangun ekonomi maritim yang potensial, yakni transportasi dan perhubungan laut, pelabuhan dan industri perkapalan, perikanan tangkap dan budi daya, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral di laut; (2) Membangun sumber daya maritim yang andal, berwawasan dan memiliki nilai-nilai budaya bahari yang terbuka (inklusif), egaliter (demokrasi), dinamis, kosmopolitan (tak terbatas pada egoisme teritorial yang sempit), serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) membuat tata ruang maritim yang jelas dan akurat untuk memudahkan pengelolaan dan terciptanya kekuatan ekonomi maritim; serta (4) membangun sistem hukum maritim yang jelas maupun penegakan kedaulatan secara nyata di laut.

Regenerasi Demokrasi

Visi besar tentang Indonesia sebagai negara maritim tidak akan berkembang secara konstruktif, produktif, dan inovatif apabila hanya berhenti pada satu generasi kepemimpinan. Tiga puluh dua tahun di bawah rezim otoriter Soeharto-Orde Baru (Orba) berbuah hancurnya nilai, peraturan, praktik, lembaga, dan kepemimpinan demokratis yang berkaitan langsung dengan visi negara maritim dan manusia maritim.

Tantangan sesudah rezim otoriter itu runtuh 11 tahun lalu (21 Mei 1998) adalah keharusan untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan menciptakan kepemimpinan politik demokrasi di dalam ruang transisi demokrasi. Sayangnya, kelambanan bahkan kegagalan konsolidasi demokrasi dan kepemimpinan politik demokratis baru merupakan problem kritis dalam transisi demokrasi di Indonesia hari ini.

Demokratisasi terhadap lima arena utama konsolidasi demokrasi modern (civil society, political society, economic society, rule of law, state apparatus) merupakan keniscayaan. Jaminan keberlanjutannya datang dari kepemimpinan politik demokrasi baru, yang meyakini demokrasi partisipatif di mana "people have a right and capacity to participate directly in the affairs of state".

Nilai-nilai demokratis dan partisipatif itu disadari muncul sebagai kehidupan sosial budaya manusia maritim, yaitu terbuka, egaliter, demokratis, mengakui realitas multikultural atau pluralisme yang memperkuat moral dan etika masyarakat. Tentu saja nilai-nilai demokratis manusia maritim ini juga berakar dalam agama, kepercayaan, dan budaya yang selama Orba dibekukan bahkan dimusuhi.

Padahal nilai-nilai budaya maritim yang tumbuh di masyarakat seperti Maluku merupakan persemaian demokrasi yang mendorong praktik keadilan, perdamaian, dan solidaritas sosial. Contoh terbaik di Maluku adalah siwalima, pela gandong, dan filosofi sagu sebagai kearifan lokal sehingga kalau direvitalisasi dapat berfungsi sebagai perekat hubungan antargolongan, juga sebagai semangat mengisi pembangunan dalam masa sulit sekalipun.

Negara Kesejahteraan Berbasis Maritim

Negara kesejahteraan menjamin dan mempraktikkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara maksimal dan optimal seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: "... membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa."

Berarti hal itu mengakui pula perjanjian internasional PBB tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (1966), yaitu,"...cita-cita manusia merdeka yang bebas dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai bila tersedia kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya."

Tentu tak ada demokrasi bila mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan, dalam ketakutan kematian karena penyakit dan kelaparan. Negeri kita masih dihantui kemiskinan. Menurut BPS (1 Juli 2008) ada 35 juta penduduk Indonesia yang sangat miskin (extreme poor) atau 15,2 % dari populasi dengan ukuran garis kemiskinan USD1/hari.

Masa depan visi Indonesia sebagai negara maritim dan manusia maritim bukan hanya tergantung pada semua gagasan dan kebijakan generasi kepemimpinan hari ini, tetapi juga pada kemampuan kita mempersiapkan generasi kepemimpinan berikutnya untuk melanjutkan dan mengembangkannya secara produktif dan inovatif.

Namun ketegasan para pemimpin nasional menjadi prasyarat untuk menjemput keharusan sejarah tersebut. Karena itu sebagai manusia maritim bukankah kita akan memilih pasangan capres/ cawapres yang tegas mengatakan visi masa depan Indonesia adalah negara maritim?(*)

 

Tag: Boediono, SBY, jk, Prabowo, fadjroel, Mega, wiranto, negara maritim, WOC
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace