Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 13 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 13
Status page | Arsip x

Pencurian fasilitas umum 17

Penting +7 Retno I Palupi Retno I Palupi

Jumat, 19 Jun '09 11:25

Belum lagi sebulan operasi jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya-Madura berjalan, kita sudah disuguhi berita mengenai pencurian puluhan mur di pagar pelindung jembatan, beberapa baut dan mur rambu lalu lintas, dan lampu penerangan jalan. Tidakkah para pelaku memikirkan bahaya ambruknya jembatan tersebut.

Kejadian di atas memang bukan sesuatu yang baru. Rel kereta api pun tak luput dari pencurian tangan-tangan jahil yang membahayakan ratusan penumpang kereta api. Masih beruntung, hilangnya besi-besi rel kereta diketahui petugas. Bila tidak, tentu kereta api akan keluar jalur rel dan mengakibatkan kecelakaan besar.

Halte-halte busway yang awalnya sangat nyaman sebagai tempat menunggu kedatangan busway sekarang pun tak terasa nyaman lagi, lantaran rusaknya pintu otomatis halte. Bahkan jembatan penyeberangan yang menghubungkan halte busway tak kalah memprihatinkan. Lempengan besi sebagai sarana pejalan kaki ada yang dicuri, sehingga pejalan kaki harus berhati-hati menghindari lubang agar tidak terperosok.

Fasilitas umum yang belum terpakai pun sering rusak atau dicuri oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Contohnya halte-halte busway yang disiapkan untuk koridor baru, sudah rusak atau beberapa bagiannya telah dicuri, padahal belum juga dipergunakan. Membicarakan kerusakan ataun pun pencurian fasilitas umum memang tak pernah ada habisnya.

Kita pun sering bertanya-tanya mengapa masyarakat tidak mau turut menjaga fasilitas yang ada. Padahal mereka juga yang diuntungkan dengan fasilitas tersebut. Bila fasilitas umum terawat baik, tentunya penghematan. Hanya memerlukan dana perawatan khusus. Tak diperlukan lagi pengeluaran khusus bagi proyek pengadaaan maupun perbaikan fasilitas jalan.

Tidak tegasnya tindakan petugas terhadap perbuatan kriminal tersebut tentu sangat disayangkan. Ini bisa mengakibatkan para pelaku menganggap enteng sanksi hukum. Namun, yang lebih membahayakan bila ada aparat yang mengamini pencurian tersebut dan menganggap hal tersebut bagi keuntungan pribadi atau kelompok. Kok bisa? Karena tentunya adanya fasilitas yang rusak atau hilang memerlukan dana baru. Berarti ada proyek baru.

Jangan sampai juga rakyat berpikir bila korupsi besar saja dibiarkan, dan pengusutannya tak tuntas, maka mereka berpikir tak ada salahnya mengambil sedikit fasilitas umum demi alasan ekonomi.  


Tag: rakyat, Suramadu, fasilitas umum, pencurian
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Pemenang Debat Capres Review Debat Capres Putaran 1 »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Rusdi Mathari 0 0
    Retno yang baik,
    Gaya tulisan ini, sepertinya saya kenal. Hehehe

    tabik
    rusdi
    hamatamu 0 0
    Rusdi Mathari: tak pikir-pikir, suwe-suwe isine wartawan thok politikana iki yo? : ))
    Rusdi Mathari 0 0
    hamatamu: Jeng nDaru, aku wartawan Politikana loh, padha ambek awakmu.
    LCFR 0 0
    Mentang-mentan "milik bersama"... : (
    hamatamu 0 0
    Rusdi Mathari: ha, mosok? bukane praktisi media juga?
    yusro 0 0
    quote: "Jangan sampai juga rakyat berpikir bila korupsi besar saja dibiarkan, dan pengusutannya tak tuntas, maka mereka berpikir tak ada salahnya mengambil sedikit fasilitas umum demi alasan ekonomi."

    Lha sudah je. Kepiye? : )
    lat 0 0
    yusro: krn kualitasnya biasa atau jelek...klo bagus ya gak bisa diambil... pasti desain baut murnya khusus... inggih mboten?
    Rusdi Mathari 0 0
    hamatamu: Sumpah. Tako nang Mas Yusro.
    just_me 0 0
    mau desain khusus atau umum, bakalan tetep di sikat, karena sekhusus-khususnya baut itu masih bisa di kiloin
    tongat 0 0
    Duh, memprihatinkan. : (

    Sudah perlu revolusi budaya ini.
    heriyadi 0 0
    saya hanya bisa tersenyum pedih melihat nasib bangsa ini, apa tawaran kerja diluar itu diambil saja ya hmmmmm
    Ridwan 0 0
    jangan kan itu.
    pol pp jakarta lagi doyan doyannya ngambilin portal usut punya usut madura lagi butuh besi bekas : ))
    bentar lagi juga suramadu abis sama yang butuh besi bekas : ))
    MFH 0 0
    just_me: Benar...jangan kan milik bersama, wong pelapis pipa penyalur gas geotermal di Patuha saja pada hilang semua diambilin sama orang-orang. Pada hal itu resikonya tinggi..bisa mengakibatkan pipa bocor...sudah kebayang kalau pipa bocor akan terjadi ledakan...
    yusro 0 0
    hamatamu: Rusdi itu dulu hartawan dan politikus. Trus dia kepleset --karena memang suka plesetan-- sekarang jadi wartawan politikana : )) : ))
    hamatamu 0 0
    Rusdi Mathari: hwahaha nganggo sumpah barang trus nyeluk mas yusro : ))
    boiga 0 0
    lat: saya juga yakin gak pengaruh kualitas apa, maling2 made in indonesia sudah sangat canggih lho..
    coba tengok kelihaian bangsa kita dalam membajak segala macam produk..
    tkp 0 0
    hamatamu: mungkin wartawan cari media yang bisa ngasih tempat mereka buat jujur. Soale kalo di medianya biasanya banyak informasi kena sensor, jadi kurang puas. So, mampirlah mereka ke sini.. hehehe.. kira2 begitu bungRusdi Mathari: dan bung yusro: .. : D

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: