Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Bahasa Politik 8

Penting +3 Riri Satria Riri Satria

Kamis, 25 Jun '09 05:30

Sebagai seorang praktisi manajemen, saya sangat paham bahwa bahasa manajemen itu haruslah spesifik, terukur (measurable), atau dalam istilah lain, harus definitif. Kalau tidak, maka setiap pihak bisa menafsirkan suatu istilah "sesuai dengan iman masing-masing", dan ini tentu kurang bagus untuk perjalanan sebuah organisasi. Walaupun manajemen membutuhkan "creative thinking", tetapi tetap ada koridor kebijakan di dalam organisasi yang definitif dan jelas, sedapat mungkin menutup peluang multi-interpretasi. Inilah prinsip manajemen yang disampaikan oleh pendekatan balanced scorecard, ataupun pendahulunya seperti management by objectives. Intinya begini, we could not manage what could not measured.

Sementara itu, sepanjang pengamatan saya, ranah politik memiliki paradigma yang berbeda. Bahasa politik ternyata penuh dengan retorika, "istilah-istilah yang menakjubkan", membuat orang terpesona, dan seringkali (saya pernah melakukan survei kecil-kecilan) maknanya tidak dipahami. Tujuannya bukan untuk membuat orang lain paham, tetapi justru membuat orang lain terpesona (walaupun dengan alasan yang tidak jelas). Apakah benar bahwa bahasa politik itu demikian? Wallahualam.

Ada yang bisa memberi saya pencerahan? Terima kasih.


Tag: bahasa politik
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Media Terkait:

    « Lepasnya Jilbab Istri JK-Wiranto (Belajar dari Modernisme Politik PKS) Sarapan: Iran Protes Pemilu, Piutang Indonesia, Teroris? »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    heriyadi 1 suka | 0
    Setuju seharusnya KISS (Keep it simple stupid) saja
    Arie 0 0
    kalau berbicara bahasa politik, kita harus liat dulu dalam konteks apa bahasa itu digunakan. Sekarang kan periode kampanye, jadi, menurut Siusana Kweldju, seorang penggelut linguistik, segalanya itu diperuntukkan sebagai media persuasi, dan kalau persuasi itu mau berhasil, maka bahasa harus dimengerti. Jadi, sebenarnya kampanye yang bikin bingung itu lah yang buang2 uang.
    Kedua, untuk istilah2 itu sebenarnya sudah dijabarkan oleh McGee pada tahun 1980. Istilah seperti "ekonomi kerakyatan","kemakmuran","lebih cepat, lebih baik","good governance" dan lain2nya itu lah yang kini disebut Ideograf. Ideograf inilah yang sebenarnya sangat fleksibel. Karena wujudnya hanya sebatas normatif; dan implementasinya bisa bermacam2. Contoh: pada waktu kampanye presiden Amerika Serikat; Obama dan McCain memakai ideograf "Peace". Tetapi, ketika ditanya bagaimana implementasinya, mereka berdua mendekati "peace" dari sudut yang berbeda, terlabih dalam hal perang Irak. Obama, pada waktu itu, berkata bahwa Irak hanya bisa damai apabila pasukan AS ditarik. McCain pada waktu itu mendefinisikan "peace" atau "damai" sebagai kemenangan atas pemberontak di Irak.
    Semoga komentar saya bisa membantu mas. Saya harap kampanye presiden di masa depan bisa lebih dari sekedar penyajian konsep, tapi ada wujud execution plan nya yang rill..
    trims.
    Mas Paman 0 0
    Ada bahasa politik dalam pengertian sebagai tawar-menawar antarkekuatan (partai), ada bahasa diplomatik (antarnegara).

    Soal ukuran, ya beda ranah beda rujukan. Di manajemen, bos bilang, "Kinerja Anda bagus" atau "Penjualan kita sukses" itu antara lain diukur dari dokumen target. Diukur dari patokan di dalam. : D

    Di politik mah bisa lari ke sana-sini. Tetapi ukuran, minimal rujukan, kan bisa diminta. Misalnya pernyataan "mayoritas menghormati minoritas", itu apa ukuran, atau apa komitmennya, atau malah buktinya, bisa ditagih.

    Adapun dalam diplomasi, nuansa (nuance) memang kaya tetapi bisa dipahami bersama oleh masing-masing pihak. Pernyataan "pada dasarnya kedua belah saling memahami masalah masing-masing dan sepakat untuk meningkatka dialog" kadang diringkas sebagai "sepakat untuk terus berembuk" -- entah kapan mulainya, dan apa hasilnya. : ))
    daengrusle 0 0
    seharusnya politikus itu berfungsi juga sebagai bahasa manajemen, bahasanya mesti lugas, fokus dan terarah.
    bukankah ia juga sedang 'menjual' sesuatu?
    mpokb 0 0
    dalam isu-isu sensitif, politikus malah cenderung tidak berbahasa, alias diam saja. sebab pengambilan sebuah sikap bisa berarti becana di karier politik..
    Dh2L 0 0
    Pemanfaatan Ruang untuk Realestate Time Frame.Jenis Rumah,Ruang Hijau,Fasilitas umum.ada sanksi.Production Sharing contract.Harus Time Frame short time (Eksploitasi target 1000 titik (Pemboran luas wk) eksploitasi.salah satu tidak terpenuhi kontrak di batalkan di kelola oleh Negara.Minerba miriip ada klausal yang lebih detail ada mau lanjut
    boiga 0 0
    we could not manage what we could not measure
    we could not manage what could not be measured
    Dh2L 0 0
    Langkah kebijakan,Wilayah Kerja Migas kepastian.Audit teknik Pemerintah dengan ikut serta Lembaga Minyak Gas.Pajak,bea Cost Recovery"loop hole"potensi merugikan Rakyat/civil society.Rekonsilasi Pungutan dan setoran.Scoring board civil society up date information,delay time.

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: