Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 4 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 4
Status page | Arsip x

Antara Kampanye dan Political Deception 8

Bagus +5 Pedy Pedy

Kamis, 25 Jun '09 12:58

Belakangan ini kita sering mendengar retorika politik hambar yang bercampur dengan janji-janji klise. Kata-kata "Sejahterakan rakyat", "Mengabdi kepada rakyat" atau "Perangi korupsi" hampir menjadi refrain lagu usang yang selalu diucapkan oleh setiap capres/cawapres. Pertanyaannya, apakah mereka sungguh-sungguh dengan apa yang diucapkan? Bagaimana kita tahu bahwa mereka tidak mengucapkan slogan dan janji kosong belaka? Selain menggunakan instrumen polygraph atau lie detector tentunya. Are you political deception fool proof?

Ada sebuah website menarik http://www.truthtest.org yang bertujuan untuk "mempersenjatai" warga negara agar terhidar dari muslihat dan manipulasi politik, yang kerap digunakan politikus untuk menuai dukungan rakyat yang dikelabuhinya. Berikut adalah misi gerakan mereka:

Our mission is to combat political deception by arming citizens with the Truth Test - a simple four question test designed to tell whether a political statement is truth or deception.

Dalam The Truth Test tersebut ada empat pertanyaan fundamental, anatomi argumen yang utuh, pengenalan logical fallacies yang biasa digunakan politikus, sampai konsep The Pyramid of Political Deception. Lalu apa saja empat pertanyaan itu dan bagaimana cara kerjanya? Silahkan lihat overview dokumen mereka berikut:

Truth Test Brochure

Atau jika Anda ingin membaca dokumen detilnya:

Truth Pamphlet

Tugas negara sejatinya adalah melakukan riayah atau pelayanan kepada rakyat. Namun seringkali hal ini hanya menjadi slogan dan janji-janji kosong belaka. Rakyat pun akhirnya hanya diperalat dengan berbagai strategi dan rekayasa opini yang canggih. Sudah saatnya rakyat "dipersenjatai" pemikirannya agar terbebaskan dari siasat politik yang membius mereka.


Tag: Pemilu, Pilpres, kampanye, presiden, politik, pilpres 2009, capres, cawapres, debat, deception, siasat, muslihat
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Visi JK Mengurai Benang Kusut, “Bangun Kemandirian” (alif 5) Ini kan Masalah Tim Sukses. Bukan Masalah Rakyat. »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    ndableg 0 0
    nggak usah pake teori yang mumet2 kayak gini, rakyat juga sudah tau kalo politikus dan pejabat negara banyak menebar janji palsu dan mimpi kosong.

    jadi INTI-nya balik ke sistem khalifah-kah?
    hamatamu 0 0
    ndableg: : ))
    Pedy 0 1 tidak suka |
    ndableg: Wah anda sepertinya lebih rindu khilafah dibandingkan saya.. ; )
    ndableg 0 0
    @Pedy: itu kan jualannya sampeyan yang (ternyata) nggak laku2 di sini..

    Riyono 0 0
    Pertama kali baca judulnya kukira Decepticons : p
    krisnov 0 0
    ndableg:

    Wait and see.....it takes time. ; )
    Subroto 0 0
    Mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Iran, itu aja koq : )
    tongat 0 0
    Subroto:

    Wah, jangan sampai deh.

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: