Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

UU ITE Belum Berlaku??? 39

Penting +4 Bung Ajo Bung Ajo

Kamis, 25 Jun '09 16:20

Saya turut senang dengan putusan sela majelis hakim yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap Ibu Prita batal demi hukum. Dengan demikian, Ibu Prita dapat bebas dan tidak perlu cemas akan dipenjarakan kembali seperti yang dialami sebelumnya.

Namun, dasar yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan tersebut sangat mengejutkan saya. Seperti diberitakan situs Hukumonline (25/06/09), hakim menilai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum dapat diterapkan kepada Prita, karena beleid yang resmi diundangkan pada 21 April 2008 ini belum memiliki daya ikat. Menurut hakim, UU ITE sedianya baru berlaku dua tahun lagi, mengingat ada amanat pembentukan sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang diberi tenggat waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) UU ITE.

Pendapat ini jelas salah besar. Pasal 54 ayat (1) UU ITE telah secara tegas dan jelas menerangkan bahwa:

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan demikian, harus dibaca bahwa UU ITE sudah berlaku sejak tanggal 21 April 2008.

 

Pasal 54 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa:

Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Dengan demikian, amanat pasal itu adalah ketentuan pelaksanaan berupa PP dari beberapa ketentuan dalam UU ITE harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal 21 April 2008. Jadi, bukannya menunda pelaksanaan UU ITE sampai 21 April 2010. Lagipula, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak membutuhkan adanya pengaturan lebih lanjut dalam PP.

Apabila dasar putusan ini diikuti oleh hakim lain dalam kasus-kasus yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi sebelum 21 April 2010, maka tentu akan sulit menggunakan informasi elektronik/dokumen elektronik sebagai alat bukti, karena belum diakui keabsahannya, mengingat UU ITE dianggap belum berlaku. Hal ini tentu melemahkan upaya penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus seperti misalnya memasuki sistem elektronik milik orang lain secara ilegal, mengubah dokumen elektronik milik orang lain secara ilegal, atau melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Sangat disayangkan apabila dalam menegakkan hukum, hakim menggunakan penafsiran hukum yang keliru. Jelas bukan hal yang baik untuk pendidikan publik.

 


Tag: PP, UU ITE, prita, omni, informasi elektronik, dokumen elektronik, alat bukti
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Mari Menjual Agama Bu Hera JK Angkat Bicara soal Selebaran [copas] »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    cosmiclawyer 0 0
    eh Ajo...gw tunggu2in nich loe bahas soal keberlakuan UU ITE...gw jg bingung nich...apalagi pake mengacu pada UU No. 10/2004
    kinanthi 0 0
    Brati, jika kasus prita terulang lagi 2 tahun yg akan datang, kejadiannya akan beda? (apalagi tahun 2011 bukan tahun pemilu, jadi gak bakal ada capres yg mo nengokin)
    cosmiclawyer 0 0
    gw pernah ngobrol ama temen gw yang awam soal hukum, soal uu pornografi. dia berargumen bahwa ach uu itu belum berlaku karena belum ada PPnya. gw bilang lho kan gak semua pasal diatur dengan PP lebih lanjut. Kemudian gw jg pernah ke kantor polisi mau pake pasal uu pornografi untuk kasus model yang dimuat di majalah esek2 (bantuin temen aja). kata polisinya belum bisa karena belum ada PPnya.

    sepertinya soal PP ini suka menjadi salah kaprah...
    Bung Ajo 0 0
    @ Cosmiclawyer:
    Untuk melihat kapan suatu UU berlaku dapat dilihat pada bagian Ketentuan Penutup dari UU tsb. Ketentuan Penutup dari UU ITE dan UU Pornografi jelas menyatakan bahwa UU itu berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi tidak ada alasan untuk bilang belum berlaku.

    PP hanyalah mengatur penjabaran dari ketentuan pokok yang tercantum dalam UU. Tanpa adanya PP mungkin membuat ketentuan dalam suatu UU belum jelas, tapi bukan berarti menunda keberlakuan UU tsb.

    @ aji:
    Kalau kejadian seperti Ibu Prita terulang lagi 2 tahun kemudian, jelas nggak bakal ada capres yang nengokin. Wong pemilu lagi baru ada tahun 2014 ... hehehe
    yusro 0 0
    wow hakim bisa salah menginterpretasikan dasar putusan yah? Kali ini sih menguntungkan terdakwa. Bagaimana kalo kesalahan hakim tapi merugikan terdakwa?
    cosmiclawyer 0 0
    yusro: Bagaimana kalo kesalahan hakim tapi merugikan terdakwa? -> ya banding ; )) ingat, Prita bebas dalam putusan sela yang mana eksepsinya dikabulkan...jadi belum masuk k pokok perkara...mungkin pusing jg hakimnya cari celah ; )) atau yang ngedikte mencari2 celah ; ))
    cosmiclawyer 0 0
    Wah,tnyata JPU banding...takutnya kesalahan hakim PN ini ditemukan di tk PT atau MA,bisa batal bebas d Prita : (
    Gimana bung Ajo?
    hamatamu 0 0
    cosmiclawyer: di sisi lain justru bisa diungkit di depan masyarakat serta media, lagi dan lagi, masalah UU ITE bisa ditelaah lagi, jangan kemudian ibu prita bebas tapi UU ITE tersebut masih melar kesana-kemari dan menjerat orang lain
    ndableg 0 0
    Hidup MEGAWATI!!
    Mega Jadi 'Pahlawan' Prita
    http://pemilu.ini…lawan-prita/
    Bung Ajo 0 0
    @ all:
    Saya tadinya berharap kasus ini diadili sesuai dengan prosedur. Pasal2 yang dituduhkan kepada Ibu Prita dikupas dan diperdebatkan dengan cerdas di ruang pengadilan. Saya yakin, Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan terbongkar kelemahannya apabila dikupas tuntas di pengadilan. Ibu Prita kemungkinan besar akan diputus bebas juga.

    Dengan begitu, hasil kupas tuntas Pasal 27 ayat (3) UU ITE di pengadilan itu dapat dipergunakan sebagai bahan pembelaan apabila ada "korban" lain dari pasal tersebut.

    Sayangnya, sepertinya hakim enggan untuk terlibat dalam perdebatan materi pasal tersebut, dan mungkin juga terpengaruh pada tekanan publik. Akhirnya, hakim mengambil jalan pintas. Keluar putusan yang menodai logika hukum dan membodohi masyarakat.
    cosmiclawyer 2 suka | 0
    Jo, kekhawatiran loe terjadi...gw langsung inget artikel loe...

    http://metro.viva…_kasus_prita

    cosmiclawyer 1 suka | 0
    mungkin gak PN Tangerang sengaja mengeluarkan putusan sela yang "salah", sehingga ada chance Jaksa untuk menang ketika banding ke PT Banten?

    *negative thinking mode on ; ))


    http://metro.viva…yasari_kaget
    Chairman Mao 0 0
    cosmiclawyer: welcome back mba kosmik, saya kasih complimentary welcome jempol +2
    cosmiclawyer 0 0
    @ Bung Ajo: please response...need ur opinion...since u're the expert on this issue...

    @ Chairman Mao: for top news only : p
    cosmiclawyer 0 0
    susah juga...memang ada kesalahan dalam putusan PN Tangerang...kalau permohonan banding oleh Jaksa tidak dikabulkan PT Banten, bisa jadi bad precedent untuk perkembangan hukum nasional : (

    mestinya Jaksa tidak usah banding atau Majelis Hakim PN Tangerang yang memeriksa perkara pidana ini harusnya lebih teliti.

    http://metro.viva…yasari_kaget

    Bung Ajo 0 0
    @ cosmiclawyer:
    sejak dari awal, teman2 di Koalisi Kebebasan Mengeluarkan Pendapat sudah yakin bahwa kasus ini akan dihentikan. Namun tidak menyangka bahwa pertimbangan hakim dalam putusan sela itu ternyata "sedangkal" itu.

    Sudah jelas terlihat bahwa hakim "tergesa-gesa" ingin menghentikan kasus ini, entah karena tekanan publik, intervensi atasan, atau mungkin saja hati nurani hakim. Namun, karena ketidakmengertian hakim atas UU ITE tersebut akhirnya terbitlah putusan yang janggal tsb.

    Namun, saya tetap optimis. Kalaupun kasus Ibu Prita dibuka kembali, dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu diuji di persidangan oleh majelis hakim yang profesional, akan terbuka segala kelemahan dan kejanggalan penerapan Pasal tsb, sehingga Ibu Prita kemungkinan besar akan diputus bebas.
    Ibnu Muslim 0 0
    Bung Ajo:
    Bung salah satu alasan PT. Banten membatalkan keputusan sela ada "pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik" ini merupakan bagian dari dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut PT. Banten, Hakim PN Tanggerang harusnya mempertimbangkan dakwaan ini.
    Bung Ajo 0 0
    Yap, betul Mas Ibnu.

    Dalam Surat Dakwaan untuk kasus Ibu Prita, Jaksa melakukan dakwaan bertingkat, yaitu Dakwaan Primer dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Dakwaan Subsider dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Dakwaan primer hukumannya lebih berat dibandingkan subsider.

    Apabila memang hakim menganggap Dakwaan Primer tidak dapat diterapkan, maka seharusnya hakim juga menguji Dakwaan Subsider-nya. Namun, karena hakim "tergesa-gesa" ingin menghentikan kasus ini, maka mungkin akhirnya hakim lalai untuk menguji dakwaan subsidernya.
    Ibnu Muslim 0 0
    Bung Ajo:
    Waktu itu ada pemeriksaan Jaksa penuntut Prita oleh komisi kejaksaan, udah dapat kabar tentang hasil pemeriksaanya bung?
    cosmiclawyer 0 0
    hmm tidak bermaksud untuk meremehkan...tapi saya pernah beracara di PN Tangerang...mungkin majelis hakimnya yang menangani kasus ini kurang fasih mengerti hukumnya... (atau sengaja, gak tau deh)

    sepertinya harus segera dibuat sebuah tulisan mengenai isi putusan PN Tangerang harusnya bagaimana agar dikuatkan terus di tingkat selanjutnya dan mempan terhadap permohonan banding apapun. tulisan ini juga penting untuk menggiring opini majelis hakim yang mungkin kurang waktu untuk melakukan riset/telaah hukum...
    ndoet 0 0
    pertanyaan buat Bung Ajo atau cosmiclawyer misalnya pasal UU ITE nya disdangkan lagi, dan kemudian terbukti bahwa pasal tsb tidak dilanggar, apakah dakwaan terhadap pasal 310 dan 311 KUHP nya masih bisa diteruskan?
    karena, pasal 310 dan 311 sepertinya lebih karet daripada 27(3)UU ITE
    cosmiclawyer 0 0
    ndoet: itu semua diatur umum di dalam KUHAP...coba cari dulu pasal2 di KUHAP...nanti kalau udah ketemu pasalnya, coba disebutkan...nanti kita telaah sama2 benar tidaknya : )

    petunjuk: baca Pasal 191 jo 244 KUHAP
    cosmiclawyer 0 0
    Ibnu Muslim: PT. Banten hanya menilai teknis dakwaan bukan susbtansi dakwaan.

    ya jelas donk...orang putusan selanya masih tahap eksepsi...belum masuk ke pokok perkara...
    Ibnu Muslim 0 0
    cosmiclawyer:
    setuju
    Ibnu Muslim 0 0
    cosmiclawyer
    Ibnu Muslim: PT. Banten hanya menilai teknis dakwaan bukan susbtansi dakwaan.

    ini komentar di artikel lain : )
    cosmiclawyer 0 0
    Ibnu Muslim: hehehe...lebih enak komentar disini...narasumber tulisannya jelas menguasai UU ITE : )
    Casper 0 0
    Wadew..., teknis nih...

    *nyimak*
    Ibnu Muslim 0 0
    cosmiclawyer:
    gimana kemungkinan hasil sidang prita vs omni?
    cosmiclawyer 0 0
    @ Ibnu: waduh lagi gak bisa mikir...mau istirahat dulu...lagi terserang flu...imho sih tergantung opini publik bisa menggiring majelis hakim bisa memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum gak?
    Ibnu Muslim 0 0
    cosmiclawyer:
    ok deh, semoga cepat sembuh
    ndoet 0 0
    KUHAP

    Pasal 191

    (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atasperbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.



    Pasal 244

    Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Makhamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Makhamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
    cosmiclawyer 0 0
    udah ada yang baca ini belum?

    Teh botol Siap Cabut Gugatan Ke Blogger Hariadhi http://www.tempoi…4711,id.html
    cosmiclawyer 0 0
    ada yang punya script surat dakwaan Jaksa u/ kasus Prita gak? plus gugatan perdata RS Omni Internasional Serpong?

    karena dari situ bisa keliatan peluang untuk bisa menang...
    Ibnu Muslim 0 0
    cosmiclawyer:
    welcome back
    cosmiclawyer 0 0
    Ibnu Muslim: masih demam pak...cuma tadi nonton tv beritanya prita...jadi mampir ke sini lagi : p

    RS Omni International Serpong sepertinya ngotot nama baiknya dipulihkan...Kejari Tangerang juga tidak mau nyerah begitu saja...hebatnya PT Banten memroses dengan cerpat permohonan verzet/perlawanan terhadap putusan sela PN Tangerang...

    tapi sudah diperkirakan dalam tulisan ini sebelumnya bahwa kejadian Prita disidangkan kembali akan terjadi...mengingat putusan sela PN Tangerang yang dikeluarkan mengandung "cacat"...
    cosmiclawyer 0 0
    ndoet: sudah mengerti kan dari pasal tersebut?

    Secara formal KUHAP tidak membenarkan langkah kasasi atas putusan bebas...
    Jadi kalau Prita akhirnya diputus bebas (tentunya sudah melalui pemeriksaan pokok perkara), maka menurut KUHAP Jaksa tidak dapat mengajukan pemerintaan pemeriksaan kasasi ke MA...

    ingat...ini hanya untuk putusa bebas (murni)...
    cosmiclawyer 0 0
    browsing2 nemu yang satu ini http://ahsankhulu…iews/item/14

    buset rajin banget bikin rangkuman kuliah Hukum Acara Pidana ; ))

    tapi mayan tuh bisa jadi referensi bagi orang awam hukum : )

    selamat membaca...kalo ada yang gak ngerti, bisa ditanyaken : )
    Ibnu Muslim 0 0
    cosmiclawyer:
    puyeng bacanya, maklum prosesornya masih pentium I : )
    cosmiclawyer 0 0
    Ibnu Muslim: itu mudah banget...kalo baca buku/KUHAPnya lebih puyeng lg karena kurang sistematis...bacanya mulai dari daftar isi : p

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: