Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

SP3 Kasus Direksi BUMN di Tim Sukses SBY 4

kinanthi kinanthi

Kamis, 2 Jul '09 16:47

Baru baca artikel di detiknews, kalau kasus 8 direksi BUMN di Tim Sukses SBY di-SP3-kan (http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/02/161832/1158033/700/bisa-jadi-black-campaign-pasangan-sby-boediono).

Sepertinya, kekhawatiran banyak orang sudah terjadi.

Sebenernya, bagaimana si peraturannya? Apa benar, kalau  belum ada uang yang digunakan, berarti tidak menyalahi peraturan?

Peti es semakin penuh.....


Tag: Pemilu, SBY, kampanye, bingung, SP3, direksi bumn
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Salah Kaprah 10.000 MW Gurita Bisnis Kalla Bersaudara »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    heriyadi 0 0
    Bukannya semua kasus dari Bawaslu kalo menyangkut calon yang satu itu selalu dihentikan ya, termasuk kampanye sebelum waktunya. Bahkan kampanye orang yang sah pun dihentikan polisi karena calon yang satu itu lewat.
    pujangga 0 0
    heriyadi: hati...hati...siap-siap sembunyi!!!
    MosheDayan 0 0
    Mudah2 an tidak membunuh "harapan" kita semua: (
    Normanlahyaw 0 0
    gak cuma peties juga peti kes ;P

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: