Politikana

Komentar:

daeng sandi 0 0 Senin, 6 Juli 2009 17:45

MK telah memutuskan bagi WNI yg belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan KTP/Paspor.
kira2 apalagi ya permintaan pasangan Mega Pro dan JK Win ????

republikfoto 0 0 Senin, 6 Juli 2009 18:03

kalau sudah begini, apa masih mau pilih presiden yang kekanak-kanakan?

weirdo 0 0 Senin, 6 Juli 2009 18:12

kenapa kesannya jadi minta dukungan sana sini ya?

Forlorn Hermit 0 0 Senin, 6 Juli 2009 18:19

republikfoto: Sampai saat ini masih terkesan lucu dan kekanak-kanakkan. Tapi liat nanti kalau sudah berorasi untuk membangkitkan kemarahan massa setelah pemilu/quick count. Sudah tidak akan ada yang lucu lagi.

donyariya 0 0 Senin, 6 Juli 2009 18:20

daeng sandi : saya harap-harap cemas dengan pemberlakuan KTP ini , kekacauan apa lagi berikutnya

republikfoto : tidak buat saya mas

weirdo : hus ... bukan kesan kok emang iya

donyariya 0 0 Senin, 6 Juli 2009 18:23

Forlorn Hermit : kalau itu terjadi .. habislah kita

Forlorn Hermit 0 0 Senin, 6 Juli 2009 18:32

donyariya: Booklet gelap tentang malapetaka demokrasi yang tersebar, issue rasis dari pernyataan Andi yang di pelintir jauh dari aslinya, email gelap yang menggaris bawahi pikiran dan opini yang coba ditanamkan ke publik, ini menurut saya udah tanda-tanda kearah sana.

Baca saja point-point di email rekayasa itu, itu yang ingin ditanamkan oleh intelijen/siapapun yang menyebar booklet dan email.

Cukup untuk membuat mahasiswa angot, jiwa primordialisme terbakar, dan lain-lain. Moga-moga cuman saya aja yang paranoid, tapi ati-ati ajalah, semoga semua bisa berpikir jernih dan tidak gampang tersulut.

nuris 0 1 tidak suka | Senin, 6 Juli 2009 19:48

mnrtq itulah sifat org yg ambisius

Udin88 0 0 Senin, 6 Juli 2009 20:09

Itulah sifat orang yang peduli dengan kepentingan rakyat. Padahal dengan keluarnya keputusan MK yang diuntungkan bukan cuma capres no.1 dan 3, tapi juga capres no.2 yang lagi sibuk sendiri menangkal ilmu sihir.

massto 0 0 Senin, 6 Juli 2009 20:18

Bukannya JK masih di pemerintahan? Saya sebagai pemilih awam, bagaimana bisa yakin jika waktu sisa pemerintahan bapak saja tidak bisa dipergunakan dengan baik, bagaimana nanti? Kenapa gak coba untuk menyelesaikan pekerjaaan-pekerjaan kenegaraan yang tertunda? Bagaimana juga pertanggung-jawaban JK sebagai salah satu yang nimbrung di pemerintahan? Kok kaya mau "lari' aja , giliran yang bagus berani klaim hehehehehe

sekarang diganti begini:

Bukannya SBY masih di pemerintahan? Saya sebagai pemilih awam, bagaimana bisa yakin jika waktu sisa pemerintahan bapak saja tidak bisa dipergunakan dengan baik, bagaimana nanti? Kenapa gak coba untuk menyelesaikan pekerjaaan-pekerjaan kenegaraan yang tertunda? Bagaimana juga pertanggung-jawaban SBY sebagai salah satu yang nimbrung di pemerintahan? Kok kaya mau "lari' aja , giliran yang bagus berani klaim hehehehehe

donyariya 0 0 Senin, 6 Juli 2009 20:37

Udin88 : bagusnya cek dulu SBY ada dimana , setidaknya dia masih berusaha ngerjain kerjaannya

massto : hmmmppphhhh sepertinya ada yang salah , yang membuat terkesan berada di lingkar luar pemerintahan kan JK yah

VOX POPULI 0 0 Senin, 6 Juli 2009 20:45

Yang minta JK nepatin janji untuk ngurus mesjid dan pendidikan, itu sich gak perlu diminta dan dituntut pada JK. Mestinya kita harus mencari tahu latar belakang sesorang sebelum kita menuntut sesuatu, JK sebelum jadi Menteri/Pejabat negara, udah bangun MESJID, bangun SEKOLAH, DONATUR tetap pada beberapa Yayasan dan Panti Asuhan, dan semua itu diawali sejak dari AYAH beliau dan bukan dari uang negara. Mestinya kita bertanya pada SBY, sdh lm ngetem dipemerintahan apa kontribusinya bagi ummat, sjk jd Presiden kayaknya beliau cm buat pengajian exklusive kalangan sendiri calon wakilnya pun demikian. Mestinya kita jg paham 2004 yang lalu kontribusi materi dr kubu JK yang terbesar sehingga SBY bs memimpin negara ini dan JK tidak pernah menawarkan diri melainkan ia yang dipinang. Ketika SBY dikucilkan dari pemerintahan MEGA cm JK yang memberikan perhatian sebagai teman sejawat tanpa sungkan dan basa-basi, yang lain mana berani pada saat itu. Untuk itu wajarlah kalau JK mempunyai kewenangan yang lebih dibanding wapres sebelumnya atau yang lalu2 dan meskipun SBY tdk sreg mau tidak mau itu adalah bargaining politik yang disepakati sebelumnya. Karena sudah mapan dan berkecukupan maka di 2009 ia mencari orang yang pure tunduk padanya meskipun VOX POPULI menyatakan 60% jika SBY-JK tetap bersatu, tp hal itu ternyata di nafikan oleh SBY, JK pun saat tetap menjadi pesaing yang fair dan UNDERDOG yang tetap diperhitungkan dan keinginan saya kali ini JK lah yang akan memenangkan PILPRES 2009 ini, amin VIVA JK-WIN.

donyariya 0 0 Senin, 6 Juli 2009 20:57

VOX POPULI : kok menuntut? saya gak akan ngangkat itu kok, kalau JK sendiri gak bilang.
yah syukur kalau memang JK sudah seperti itu dari dahulu, karena yang saya tahu nilai minusnya juga banyak (biar gampang browsing di politikana untuk hal ini , cape dikit yah).

kalau memang JK tulus, bagus toh? lalu sekarang apa? perlu balas budi kah?

ah semua punya kepentingan ... SBY punya dan tentunya JK ...

saya aminkan JK menang , ada ide gila dari saya membayangkan JK menang, dan melihat dia menepati janjinya ... tapi yah itu lagi konyol rasanya mempercayakan masa depan hanya untuk memuaskan ingin tahu saya

massto 0 0 Senin, 6 Juli 2009 21:14

donyariya: Saya sebagai pemilih awam..., masa sih ente begitu...???

emang patokan awam itu gimana sihhh...???

abah 0 0 Senin, 6 Juli 2009 21:16

sulit untuk tidak menyatakan bahwa jk tidak ada kepentingan dalam masalah DPT ini.... tapi jika JK diam saja, melihat jumlah pemiliih yang tidak terdaftar di DPT yang jumlahnya disinyaslir puluhan juta jiwa itu bukan tindakan seorang negarawan yang memperjuangkan hak-hak rakyatnya....

donyariya 0 0 Senin, 6 Juli 2009 21:21

massto : memang saya begitu , kenapa sepertinya anda meragukan ke"awam"an saya?
kriterianya yah gak banyak tahu ... gampang kan?

*kok jadi berkutat di awam dan tidak awam*

abah : hal yang seharusnya seorang negarawan lakukan sejak dari dahulu , bisa dimulai sebelum pileg, atau 2 bulan yang lalu, atau mungkin bisa berdiskusi dengan Ferry Mursidan Baldan sebagai ketua Pansus UU pilpres

Daeng Lalo 1 suka | 0 Senin, 6 Juli 2009 22:14

Perjuangan JK dan Mega agar rakyat yang punya KTP tapi tdk masuk DPT patut diacungi jempol sebagai bentuk perjuangan HAM, utamanya hak sipil dan politik (SIPOL). Catat itu

donyariya 0 0 Senin, 6 Juli 2009 22:19

Daeng Lalo : saya ingat itu ... seandainya mereka tidak punya kepentingan di balik itu! di catat juga mas

pertanyaan berikutnya kenapa tidak dari kemarin2? kenapa pake mengancam? kenapa dengan minggu tenang? kenapa tidak dari awal sisduk dibenahi? kenapa?

persoalannya tidak akan beres jika hanya ribut2 demi kepentingan sesaat ... masalahnya kan sudah ada dari dahulu, lalu bagaimana dengan UU pilpres sendiri? yang dibuat oleh DPR kita yang terhormat , lalu bagaimana dengan DPT pada saat pilkanda? DPT yang sekarang dibuat juga berdasarkan masukan dari kepala daerah yang notabene adalah orang-orang partai sendiri?

itu mungkin perlu dijawab mas

dan saya setuju kalau memang HAM, utamanya hak SIPOL diperjuangkan

Anshar 0 0 Senin, 6 Juli 2009 22:26

Menurut saya harus di pisahkan JK sebagai capres dan JK sebagai wapres. Kisruh DPT kan masalah bersama ketiga calon karena kita gak tau siapa yang di untungkan dari kisruh tersebut. Menurut saya JK sudah tepat melakukan hal tersebut dalam kapasitas dia sebagai capres peserta pilpres.

MosheDayan 0 0 Senin, 6 Juli 2009 22:38

Sudah tidak ada isu lagi ya..??? kita lihat saja nanti tgl 8....

2 be or not 2 be

"bila memang...yaa ...bila memang...bila tidak....yaaaa....bila tidak"

Ridwan 0 0 Senin, 6 Juli 2009 22:50

sekarang gini aja, kita g usah bingung JK itu masih mau cari apa.

tapi kalo tidak ada JK di Pilpres ini saya malah bingung mau pilih siapa?

Silly 0 0 Selasa, 7 Juli 2009 01:43

Hehehe, baca tulisan ini, dan komen2 disini bikin saya senyum-senyum sendiri. Akhirnya saya setuju juga sama mas Ridwan: kalau tidak ada Jk di pilpres ini, saya juga malah bingung mo milih siapa.

Soal JK nyari apa?... saya sih memilih positif thinking aja, bhw berkat kedua capres ini, kita yang sebetulnya punya hak untuk memilih, tapi tidak terdaftar di DPT,... akhirnya terpenuhi juga haknya. Suara kita akhirnya bisa ada gunanya.

Seharusnya sebagai orang yang kecewa karena pemilu legislatif kemarin terpaksa golput karena tidak terdaftar, kali ini saya boleh lega karena akhirnya hak saya dikembalikan.

Yang jadi pertanyaan saya justru kenapa SBY yang NOTABENE masih PRESIDEN,... dan sudah tahu akan masalah DPT ini dari duluuuuu banget... kok ya, gak berbuat apa2 untuk menyelesaikan kasus ini.

Malah ada kesan SBY menutupi kekurangan mengenai DPT ini sebagai satu hal yang lumrah dalam demokrasi dan akan terus diperbaiki. (jadi ingat pas ditanya mengenai ini di debat capres 3, jawabannya normatif banget, "udah ada aturannya, pelan-pelan akan kita perbaiki" dsb,...

Tapi apakah itu dijalankan atau tidak, itu yang penting! Kenyataannya?... kalau diperbaiki, moment SKS ini tidak akan pernah ada, hehehe.

Kekuasaan SBY selaku presiden jauh lebih tinggi dari JK sebagai wakil presiden. Kalau SBY mau... dan sadar bahwa ini menyangkut HAK asasi rakyat... maka SBY akan segera memerintahkan semua jajaran agar langsung mengerjakan apa yang dikejar selama semalam ini...

Buat saya, ini kayak jaman saya kuliah dulu, sistem SKS (Sistem Kebut Semalam)... Padahal kalau SBY meminta KPU dari dulu membereskan apa yang mereka bereskan malam ini,... masalah ini sudah selesai, dan 3 hari ini benar2 merupakan minggu tenang sebelum pemilu 8 juli besok.

Kok gak dari dulu aja?. Lahhh, bukannya sejak pemilu legislatif kemarin ini sudah sangat2 diributkan??? Terutama oleh kubunya mega. Soal JK, beliau masih menghargai presiden sebagai pimpinan, kalau semuanya dia yang putusin, ntar dibilang... "belum jadi presiden aja udah ngatur2, ngelangkahin presiden... gimana nanti kalo udah jadi presiden beneran?"

Nahhh lohhh *pisss mas dony*

Kalau sekarang mereka baru mendesak, karena setelah menghimbau berkali-kali agar DPT segera dibenerin, KPU tetap arogan dan menganggap data-data yg dikemukakan team sukses kedua capres tsb data fiktif.

Baru setelah didesak, disertai data2, barulah mereka mengakui bhw data-data DPT yg mereka punya, base on data NIK yg diperoleh dari Depdagri, dan data ini baru akan rampung 2010 mendatang. Keputusan MK hari ini menurut saya justru prestasi yang patut diacungin jempol.

OliverCain 0 0 Selasa, 7 Juli 2009 01:46

mohon maaf untuk penulis... apa yang JK dan Megawati lakukan adalah untuk menjaga KEJUJURAN dalam proses pemilihan Presiden...

yang tentunya kemungkinan besar apabila tidak jujur SBY bisa saja dirugikan juga? pertanyaannya... mengapa SBY tenang tenang saja? apa karena yakin menang dan tidak bisa dicurangi? sama sihir saja repot... ko sama DPT ga repot?

Iklan satu putaran saja tidak mau diakui (walaupun Denny JA sudah klarifikasi, yang tetap tidak juga jelas), dan ditambah dengan mie instant berbahan singkong, Hal sederhana saja sudah berbohong, apalagi Hal besar...
Mengatur tim kampanye saja tidak bisa, apalagi mengatur negara?

heriyadi 0 0 Selasa, 7 Juli 2009 07:14

Prihatin ya bangsa kita ini, suka fanatisme buta. Demi membela pilihannya, orang yang dengan jujur membela kepentingan rakyat masih dituduh macam-macam, dibilang takut kalahlah, dibilang apa yang dicarilah.

Kalo 2 capres dari 3 capres yang meminta secara demokrasi 2 capres ini dong yang menang jadi jangan pikir apa yang dicari, tapi tujuan akhirnya ya itu memberikan hak rakyat yang dhilangkan sehingga tidak bisa memilih.

donyariya 0 0 Selasa, 7 Juli 2009 07:32

saya juga berharap yang sama, semoga apa yang mereka perjuangkan adalah murni untuk hak sipol rakyat , tanpa kepentingan apapun di balik itu

heriyadi : yang fanatisme buta juga kemungkinan orang yang membela dari tuduhan2 itu lo ... apa bedanya sekarang, ketika semua berdasar prasangka saja? lagipun tulisan ini lebih menyoroti terkesan cuci tangannya JK yang berasa di luar pemerintahan, makanya saya tidak bicara tentang Mega

Silly : dengan alasan apapun, termasuk undang-undang di dalamnya, SBY sudah menginstruksikan KPU memperbaikinya, lagi-lagi dengan semua alasan sebaran demografi, geografi dan sisduk kita yang masih kacau, apakah mungkin dalam waktu cepat kita mampu menyelesaikan ini. Intinya adalah sisduk juga harus dibenahi, jika tidak, masalah ini akan terus ada di kehidupan kita

Silly 0 0 Selasa, 7 Juli 2009 07:48

Nahhh, sudah kelihatan kalau begitu, SBY sudah tidak punya "gigi" terhadap KPU sendiri. Buktinya, instruksi-instruksinya hanya berakhir menjadi wacana semata, tanpa ada perubahan yang berarti pada DPT.

Kalau instruksinya itu saja sudah tidak mampu mengontrol KPU yang segitu kecil, bagaimana mungkin kita bisa LANJUTKAN semua yg sudah kita tahu akan begitu begitu terus selama 5 tahun kedepan.

Instruksi-instruksinya semakin terbukti tanpa gigi dong

Kalau saja memang semua instruksinya punya kekuatan... jangankan alasan sebaran demografi dsbnya... sisduk kacau... Wong dalam waktu SEHARI saja ini kita bisa kerjakan sekarang, apalagi kalau jangka waktunya lebih lama... sejak awal bergulirnya kasus DPT ini.

Saya setuju mesti dibenahi. Ini yang dari dulu tidak dikerjakan. Meeting2 tanpa hasil, instruksi2 yang tidak ditindaklanjuti dengan fungsi kontrol yang baik, akan melahirkan instruksi2 yang lagi2 tidak bergigi. Kita mampu kok, kalau kita mau. Lebih cepat, lebih baik

donyariya 0 0 Selasa, 7 Juli 2009 07:50

Silly : DPT disusun berdasarkan masukan dari daerah ... yang notabene kepala daerah, silahkan anda simpulkan sendiri

ah mbuh lah ... saya hormati pilihan anda

Silahkan login untuk memberikan pendapat