Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

SNA (1 Mei-7 Juli): Selamat utk SBY 9

Menarik +7 cartaidem cartaidem

Rabu, 8 Jul '09 05:55

Sejak bulan April, saya sudah mulai memonitor pesta demokrasi kita dengan dua metode; Social Network Analysis (SNA) dan Word Frequency Analysis (WFA).  Sebenarnya, kami sudah melakukan analisa SNA ini sejak pilpres 2004.

Untuk teman-teman yang pernah membaca artikel-artikel saya sebelumnya, saya tidak perlu mengulang posisi saya bahwa secara matematis, pemenang pilpres harus berada di tengah-tengah peta SNA.  Silahkan bandingkan antara peta SNA 2004 dan peta SNA selama kampanye pilpres 2009.

Dari kaca mata SNA, SBY akan memenangkan pilpres hari ini. Dari kaca mata yag sama, ada kemungkinan bahwa akan ada putaran kedua.

Kalau tidak keberatan, hari ini, saya tidak ingin memberikan penjelasan detail tentang kedua SNA ini karena hari ini kita akan mengadakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin kita. Pemimpin kita ini akan terpilih melalui proses pertarungan politik yang tidak sempurna. Proses yang penuh kekurangan ini penuh pertanyaan dan pelajaran yang akan membuat Demokrasi ini sendiri, -suatu saat nanti- menjadi proses yang sempurna.

Hari ini, saya akan memilih pemimpin yang tidak sempurna ini karena saya ingin anak saya memilih dalam proses yang sempurna 15 tahun lagi. Saya memilih untuk itu. Salah atau benar.

Teman2, selamat memilih.

Cartaidem

PS: Saya mengupload versi lengkap SNA dan WFA untuk periode ini di blog saya untuk teman-teman yang penasaran.

 

 

 

 


Tag: partai, Pilpres, capres, pemilu 09, analisa media
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Selamat Memilih, Indonesia! Sarapan Politikana: Pilpres Milik Rakyat, Lumpur Lapindo Meledak, (Lagi-lagi) Diskon buat Pecontreng »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    MFH 0 0
    Jadi menurut perkiraan anda kalau dua putaran SBY dan Mega akan ke putara ke-2 Mas??

    tak tunggu analisisnya
    hafudo 0 0
    MFH: ditunggu aja ntar sore pasti hasilnya dah keliatan mbak..
    MFH 0 0
    hafudo: saya melihat dari gambar di atas. Ayo lah Kita tiunggu hasilnya dan lihat analisis apa yang rasional dari peta SNA ini dengan hasil quickcount
    wongcilik 0 0
    Susah menggunakan cara rasional untuk menganalisa masyarakat yg mayoritas masih tidak rasional. Saya sih dapat bocoran sms mama lauren sejak 3 hari lalu meningkat drastis, isinya menanyakan hasil pilpres hari ini.... wakakakakak
    Daeng Lalo 0 0
    Sangat informatif, utamanya alat analisisnya
    dony 0 0
    yang pastinya "lebih cepat, lebih baik"

    wakakakakakakakakakak
    Sitorus 0 0
    Hiiiiiiiiii............. yang menang bersiaf-siaf menanggung beban dan tanggung jawab dunia akherat.
    juk lawai 0 0
    kira2 lembaga survei pake SNA jg ga?
    galuh29 0 0
    ngga ngerti???

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: