Kembalikan Kursi SNMPTN 2009 kepada yang Berhak 19
Senin, 27 Jul '09 11:41
Oleh Cardiyan HIS
Rektor UGM terus-menerus didemonstrasi mahasiswanya. Sebagai kampus yang dijuluki oleh alumninya sendiri sebagai "Kampus Ndeso", kini UGM, Yogyakarta, dianggap para mahasiswanya sebagai "Kampus Matre". Karena menurut mereka, UGM telah mengkhianati cita-cita luhur para pendiri kampus UGM sebagai "Kampus Kerakyatan". Bayangkan untuk dapat diterima di Fakultas Kedokteran UGM -----nomor 1 di Indonesia, nomor 16 di Asia dan nomor 106 di dunia versi Time Higher Education QS (UK) tahun 2008 (Dunia) dan tahun 2009 (Asia)----- calon mahasiswa baru harus membayar minimal Rp. 145 juta, setelah lulus seleksi masuk jalur khusus UGM. Padahal bila lulus melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM "hanya" membayar sekitar Rp. 10 juta saja seperti mahasiswa reguler lainnya.
UGM memang termasuk PTN yang paling sedikit memberikan kuota mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN 2008 yakni hanya 240 kursi! Berarti UGM menduduki jumlah kuota nomor 53 dari 57 PTN yang bergabung pada SNMPTN 2008. Padahal jumlah yang melamar ke UGM melalui jalur SNMPTN adalah sangat banyak. Maka UGM memiliki tingkat Keketatan Persaingan tertinggi yakni untuk setiap empat kursi UGM diperebutkan oleh 100 orang.
Kemudian dengan melihat kepada kinerja kualitas dari para calon mahasiswa baru berdasarkan indikator Nilai Rataan, Standar Deviasi, Nilai Minimum dan Nilai Maksimum. Maka indikator tersebut dapat dilihat homogenitas datanya dengan menggambarkan sebaran datanya pada Distribusi Normal. Ternyata terlihat bahwa calon mahasiswa baru yang diterima di UGM melalui jalur SNMPTN adalah sangat bagus. Untuk kelompok IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Nilai Rataan mahasiswa yang diterima di UGM adalah nomor 1 yakni 835,51; jauh meninggalkan berturut-turut UI (dengan nilai 788,51); Unair (738,23), Undip (717,67), UNS (685,04) dan Unpad (683,78). Sedangkan untuk kelompok IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dengan nilai 774,09, calon mahasiswa baru UGM adalah nomor 2; kemudian di bawahnya berturut-turut Unair (742,60); UI (732,20); ITS (709,86) dan UNS (681,0). ITB ada pada posisi nomor 1 untuk kelompok IPA dengan Nilai Rataan tertinggi yakni 826,01 (Data diperoleh penulis langsung dari Wakil Rektor Senior ITB bidang Akademis, Prof.Ir. Adang Surahman, PhD).
"Fenomena UGM" menjadi sangat menarik. Mengapa? Karena saat ini daya tampung jalur SNMPTN menjadi salah satu aspek sangat penting. Ini mengingat setelah adanya Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan kemudian Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah terjadi trend dimana banyak PTN membuka jalur khusus dengan harga khusus pula. Dipastikan para peserta dan calon mahasiswa yang diterima kemudian, hanya berasal dari kalangan orang-orang kaya saja. Banyaknya jalur khusus ini, jelas secara matematis telah menggerogoti jumlah kuota mahasiswa cerdas tapi miskin orangtuanya yang terkonsentrasi memilih jalur SNMPTN karena pembiayaannya relatif jauh lebih murah.
Dan meskipun ITB, Bandung, misalnya, berkilah dengan menyebut bahwa jalur khusus Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB lebih sulit seleksinya dibanding jalur SNMPTN, karena ada Tes Psikologi dan Tes Potensi Akademis di samping Tes Tertulis Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Namun ITB tak bisa mengelak bahwa biaya masuk SBM ITB bagi calon mahasiswa yang diterima yakni sebesar Rp. 85 juta adalah salah satu bagian juga dari upaya "kejar setoran". Mengapa? Karena untuk jalur SNMPTN, mahasiswa baru ITB "hanya" membayar Rp. 7,5 juta saja.
ITB, UGM, UI dan PTN papan atas lainnya juga telah mengingkari fakta. Bahwa selama ini "jalur gemuk" SNMPTN, yang dimulai pada tahun 1989 dengan nama Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) kemudian berganti-ganti nama -----antara lain terakhir SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) sejak 2002, sebelum berganti nama SNMPTN sejak tahun 2008 hingga sekarang ini----- adalah seleksi yang sangat berkualitas, kredibel, dan efisien. Secara akademis hasilnya berkualitas tinggi karena calon mahasiswa yang diterima adalah mereka yang berhak atas kecerdasannya dan tidak ditentukan atau tidak diembel-embeli lagi oleh tebal tidaknya kantung orangtua calon mahasiswa. Kredibel karena penyelenggaraannya dilakukan sangat jujur, dimana secara nasional dari Aceh sampai Papua tidak pernah ada kasus kebocoran soal ujian; dan bahwa ada kasus joki pun telah berhasil ditindak secara pidana; sehingga tidak mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Efisien dan hemat secara ekonomi karena setiap calon tidak perlu mendatangi masing-masing PTN yang menjadi pilihannya tetapi hanya cukup datang dan mendaptar kepada Panitia Lokal SNMPTN di PTN terdekat dengan domisili sang calon mahasiswa.
Disertasi DR. Toemin A. Maksoem yang berjudul "Hasil UMPTN Lebih Tajam dari pada Nilai Ebtanas Murni untuk Digunakan sebagai Kriteria Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri" yang dipertahankan di IPB, Bogor pada tahun 1996, telah membuktikan tentang kredibilitas seleksi UMPTN ini. Disertasi ini kemudian dibukukan dengan judul "Mana Yang lebih Dapat Diandalkan Ebtanas atau UMPTN" (Penerbit UI Press 1997) semakin membuka mata publik, bahwa Nilai Ebtanas Murni tidak dapat menggantikan UMPTN sebagai alat seleksi untuk memilih calon mahasiswa baru PTN.
Tak mengherankan bila komunitas pendidikan tinggi di dunia internasional pun sangat mengapresiasi kredibilitas penyelenggaraan UMPTN di Indonesia. Ini terbukti dalam kriteria Selektivitas Mahasiswa dalam ranking perguruan tinggi di Asia Pasifik versi majalah "AsiaWeek" (Hong Kong) , PTN-PTN Indonesia menduduki skor tertinggi yakni ITB nomor 1, UI nomor 5, UGM nomor 6, Undip nomor 19 dan Unair nomor 37 ("Time of Ferment", Cover Story Education, Asia Week, 30 Juni 2000).
Kembalikan Kuota bagi Yang Berhak
Penyelenggaraan SNMPTN 2009 telah dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juli 20009. Maka adalah sangat adil bila kuota atau kursi SNMPTN 2009 dikembalikan kepada yang berhak. Mumpung masih dalam proses penilaian sehngga belum diputuskan berapa jumlah yang diterima melalui jalur SNMPTN ini. Maka kita berharap, melalui jalur SNMPTN 2009 inilah PTN-PTN di Indonesia harus menyediakan kuota terbesar dari total kursi yang tersedia bagi calon mahasiswa semester baru nanti dibanding jalur seleksi mandiri dari masing-masing PTN yang telah ditetapkan penerimaannya.
Langkah Universitas Brawijaya (Unbraw), Malang dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, yang memberi kuota di atas 90% melalui jalur SNMPTN 2008 dari total kursi mahasiswa baru, perlu dihargai tinggi. Unbraw dan ITS telah memenuhi kewajiban moralnya untuk berpihak kepada calon mahasiswa cerdas tapi miskin orangtuanya. ITB -----sebagai PTN bidang Teknologi terbaik nomor 21 di Asia dan nomor 90 di dunia versi Time Higher Education QS 2008 (Dunia) dan 2009 (Asia)----- yang memberi kuota 80% pada SNMPTN 2008 hendaknya mengurungkan niatnya untuk menurunkan lagi kuotanya ke angka 70%. Bukankah ITB sebagai pemegang rekor perolehan calon mahasiswa terbaik kelompok IPA berturut-turut sejak tahun 1989 UMPTN diselenggarakan; ternyata telah memetik buahnya lebih awal antara lain terbukti para mahasiswa ITB telah memenangkan begitu banyak atribut keberhasilan pada berbagai kejuaraan karya ilmiah mahasiswa di tingkat dunia!
Bila SNMPTN telah terbukti bertahun-tahun sebagai seleksi yang secara akademis sangat berkualitas; kredibel dalam penyelenggaraannya dan sangat efisien secara ekonomis. Lalu mengapa PTN sebagai milik negara menutup mata tentang fakta ini?
Disinilah memang Pemerintah benar-benar telah cuci tangan! Pemerintah mengalihkan kewajiban mencerdaskan warga negaranya sesuai UUD 1945 menjadi beban masing-masing PTN dengan cara mereka disuruh "kejar setoran". PTN selalu berkilah bahwa perolehan dana dari biaya masuk mahasiswa baru dan SPP mahasiswa reguler hanya bagian kecil saja dari sumber pembiayaan PTN dibanding sumber-sumber lainnya seperti perolehan Dana APBN, Jasa Riset Pesanan, Dana Kejasama, Hibah, Donasi Sponsor, dan lainnya. Sekarang kilah ini sudah tidak tepat lagi, karena nyata-nyata PTN berlomba "kejar setoran" dengan "berjualan kursi" semahal mungkin. Terlebih kepada ratusan mahasiswa asing pada Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran dan Universitas Sumatra Utara yang harus membayar untuk 10 semester sekitar US$40.000/mahasiswa asing.
Hal itu jelas telah menghasilkan dana yang sangat signifikan bagi PTN-PTN tersebut. Dan karena berat di ongkos itulah, ujung-ujungnya mahasiswa cerdas dari orangtua miskin juga yang jadi korban. Hak mereka untuk menikmati pendidikan yang dijamin UUD 1945 menjadi tersisihkan karena malah kursinya diberikan kepada mahasiswa asing.
Rektor UGM terus-menerus didemonstrasi mahasiswanya. Sebagai kampus yang dijuluki oleh alumninya sendiri sebagai "Kampus Ndeso", kini UGM, Yogyakarta, dianggap para mahasiswanya sebagai "Kampus Matre". Karena menurut mereka, UGM telah mengkhianati cita-cita luhur para pendiri kampus UGM sebagai "Kampus Kerakyatan". Bayangkan untuk dapat diterima di Fakultas Kedokteran UGM -----nomor 1 di Indonesia, nomor 16 di Asia dan nomor 106 di dunia versi Time Higher Education QS (UK) tahun 2008 (Dunia) dan tahun 2009 (Asia)----- calon mahasiswa baru harus membayar minimal Rp. 145 juta, setelah lulus seleksi masuk jalur khusus UGM. Padahal bila lulus melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM "hanya" membayar sekitar Rp. 10 juta saja seperti mahasiswa reguler lainnya.
UGM memang termasuk PTN yang paling sedikit memberikan kuota mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN 2008 yakni hanya 240 kursi! Berarti UGM menduduki jumlah kuota nomor 53 dari 57 PTN yang bergabung pada SNMPTN 2008. Padahal jumlah yang melamar ke UGM melalui jalur SNMPTN adalah sangat banyak. Maka UGM memiliki tingkat Keketatan Persaingan tertinggi yakni untuk setiap empat kursi UGM diperebutkan oleh 100 orang.
Kemudian dengan melihat kepada kinerja kualitas dari para calon mahasiswa baru berdasarkan indikator Nilai Rataan, Standar Deviasi, Nilai Minimum dan Nilai Maksimum. Maka indikator tersebut dapat dilihat homogenitas datanya dengan menggambarkan sebaran datanya pada Distribusi Normal. Ternyata terlihat bahwa calon mahasiswa baru yang diterima di UGM melalui jalur SNMPTN adalah sangat bagus. Untuk kelompok IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Nilai Rataan mahasiswa yang diterima di UGM adalah nomor 1 yakni 835,51; jauh meninggalkan berturut-turut UI (dengan nilai 788,51); Unair (738,23), Undip (717,67), UNS (685,04) dan Unpad (683,78). Sedangkan untuk kelompok IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dengan nilai 774,09, calon mahasiswa baru UGM adalah nomor 2; kemudian di bawahnya berturut-turut Unair (742,60); UI (732,20); ITS (709,86) dan UNS (681,0). ITB ada pada posisi nomor 1 untuk kelompok IPA dengan Nilai Rataan tertinggi yakni 826,01 (Data diperoleh penulis langsung dari Wakil Rektor Senior ITB bidang Akademis, Prof.Ir. Adang Surahman, PhD).
"Fenomena UGM" menjadi sangat menarik. Mengapa? Karena saat ini daya tampung jalur SNMPTN menjadi salah satu aspek sangat penting. Ini mengingat setelah adanya Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan kemudian Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah terjadi trend dimana banyak PTN membuka jalur khusus dengan harga khusus pula. Dipastikan para peserta dan calon mahasiswa yang diterima kemudian, hanya berasal dari kalangan orang-orang kaya saja. Banyaknya jalur khusus ini, jelas secara matematis telah menggerogoti jumlah kuota mahasiswa cerdas tapi miskin orangtuanya yang terkonsentrasi memilih jalur SNMPTN karena pembiayaannya relatif jauh lebih murah.
Dan meskipun ITB, Bandung, misalnya, berkilah dengan menyebut bahwa jalur khusus Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB lebih sulit seleksinya dibanding jalur SNMPTN, karena ada Tes Psikologi dan Tes Potensi Akademis di samping Tes Tertulis Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Namun ITB tak bisa mengelak bahwa biaya masuk SBM ITB bagi calon mahasiswa yang diterima yakni sebesar Rp. 85 juta adalah salah satu bagian juga dari upaya "kejar setoran". Mengapa? Karena untuk jalur SNMPTN, mahasiswa baru ITB "hanya" membayar Rp. 7,5 juta saja.
ITB, UGM, UI dan PTN papan atas lainnya juga telah mengingkari fakta. Bahwa selama ini "jalur gemuk" SNMPTN, yang dimulai pada tahun 1989 dengan nama Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) kemudian berganti-ganti nama -----antara lain terakhir SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) sejak 2002, sebelum berganti nama SNMPTN sejak tahun 2008 hingga sekarang ini----- adalah seleksi yang sangat berkualitas, kredibel, dan efisien. Secara akademis hasilnya berkualitas tinggi karena calon mahasiswa yang diterima adalah mereka yang berhak atas kecerdasannya dan tidak ditentukan atau tidak diembel-embeli lagi oleh tebal tidaknya kantung orangtua calon mahasiswa. Kredibel karena penyelenggaraannya dilakukan sangat jujur, dimana secara nasional dari Aceh sampai Papua tidak pernah ada kasus kebocoran soal ujian; dan bahwa ada kasus joki pun telah berhasil ditindak secara pidana; sehingga tidak mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Efisien dan hemat secara ekonomi karena setiap calon tidak perlu mendatangi masing-masing PTN yang menjadi pilihannya tetapi hanya cukup datang dan mendaptar kepada Panitia Lokal SNMPTN di PTN terdekat dengan domisili sang calon mahasiswa.
Disertasi DR. Toemin A. Maksoem yang berjudul "Hasil UMPTN Lebih Tajam dari pada Nilai Ebtanas Murni untuk Digunakan sebagai Kriteria Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri" yang dipertahankan di IPB, Bogor pada tahun 1996, telah membuktikan tentang kredibilitas seleksi UMPTN ini. Disertasi ini kemudian dibukukan dengan judul "Mana Yang lebih Dapat Diandalkan Ebtanas atau UMPTN" (Penerbit UI Press 1997) semakin membuka mata publik, bahwa Nilai Ebtanas Murni tidak dapat menggantikan UMPTN sebagai alat seleksi untuk memilih calon mahasiswa baru PTN.
Tak mengherankan bila komunitas pendidikan tinggi di dunia internasional pun sangat mengapresiasi kredibilitas penyelenggaraan UMPTN di Indonesia. Ini terbukti dalam kriteria Selektivitas Mahasiswa dalam ranking perguruan tinggi di Asia Pasifik versi majalah "AsiaWeek" (Hong Kong) , PTN-PTN Indonesia menduduki skor tertinggi yakni ITB nomor 1, UI nomor 5, UGM nomor 6, Undip nomor 19 dan Unair nomor 37 ("Time of Ferment", Cover Story Education, Asia Week, 30 Juni 2000).
Kembalikan Kuota bagi Yang Berhak
Penyelenggaraan SNMPTN 2009 telah dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juli 20009. Maka adalah sangat adil bila kuota atau kursi SNMPTN 2009 dikembalikan kepada yang berhak. Mumpung masih dalam proses penilaian sehngga belum diputuskan berapa jumlah yang diterima melalui jalur SNMPTN ini. Maka kita berharap, melalui jalur SNMPTN 2009 inilah PTN-PTN di Indonesia harus menyediakan kuota terbesar dari total kursi yang tersedia bagi calon mahasiswa semester baru nanti dibanding jalur seleksi mandiri dari masing-masing PTN yang telah ditetapkan penerimaannya.
Langkah Universitas Brawijaya (Unbraw), Malang dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, yang memberi kuota di atas 90% melalui jalur SNMPTN 2008 dari total kursi mahasiswa baru, perlu dihargai tinggi. Unbraw dan ITS telah memenuhi kewajiban moralnya untuk berpihak kepada calon mahasiswa cerdas tapi miskin orangtuanya. ITB -----sebagai PTN bidang Teknologi terbaik nomor 21 di Asia dan nomor 90 di dunia versi Time Higher Education QS 2008 (Dunia) dan 2009 (Asia)----- yang memberi kuota 80% pada SNMPTN 2008 hendaknya mengurungkan niatnya untuk menurunkan lagi kuotanya ke angka 70%. Bukankah ITB sebagai pemegang rekor perolehan calon mahasiswa terbaik kelompok IPA berturut-turut sejak tahun 1989 UMPTN diselenggarakan; ternyata telah memetik buahnya lebih awal antara lain terbukti para mahasiswa ITB telah memenangkan begitu banyak atribut keberhasilan pada berbagai kejuaraan karya ilmiah mahasiswa di tingkat dunia!
Bila SNMPTN telah terbukti bertahun-tahun sebagai seleksi yang secara akademis sangat berkualitas; kredibel dalam penyelenggaraannya dan sangat efisien secara ekonomis. Lalu mengapa PTN sebagai milik negara menutup mata tentang fakta ini?
Disinilah memang Pemerintah benar-benar telah cuci tangan! Pemerintah mengalihkan kewajiban mencerdaskan warga negaranya sesuai UUD 1945 menjadi beban masing-masing PTN dengan cara mereka disuruh "kejar setoran". PTN selalu berkilah bahwa perolehan dana dari biaya masuk mahasiswa baru dan SPP mahasiswa reguler hanya bagian kecil saja dari sumber pembiayaan PTN dibanding sumber-sumber lainnya seperti perolehan Dana APBN, Jasa Riset Pesanan, Dana Kejasama, Hibah, Donasi Sponsor, dan lainnya. Sekarang kilah ini sudah tidak tepat lagi, karena nyata-nyata PTN berlomba "kejar setoran" dengan "berjualan kursi" semahal mungkin. Terlebih kepada ratusan mahasiswa asing pada Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran dan Universitas Sumatra Utara yang harus membayar untuk 10 semester sekitar US$40.000/mahasiswa asing.
Hal itu jelas telah menghasilkan dana yang sangat signifikan bagi PTN-PTN tersebut. Dan karena berat di ongkos itulah, ujung-ujungnya mahasiswa cerdas dari orangtua miskin juga yang jadi korban. Hak mereka untuk menikmati pendidikan yang dijamin UUD 1945 menjadi tersisihkan karena malah kursinya diberikan kepada mahasiswa asing.
Tag: Cardiyan HIS, SNMPTN 2009, Kursi Mahasiswa
Terkait:
-
ITB dan UGM Tetap Nomor 1 di SNMPTN 2009
Jumat, 31 Jul '09 13:06 -
Saatnya Rektor Menegor Profesor
Rabu, 17 Feb '10 10:32 -
Tim Impian Indonesia Lolos ke Piala Dunia
Sabtu, 13 Feb '10 14:38
Media Terkait:
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
Bocah nDeso: Inspiratif
-
kinanthi: Penting
-
iloenx: Inspiratif
-
devastator: Penting
-
Wonggantenk: Penting
-
pengamat dari jauh: Inspiratif
-
Huzein: Penting
-
Dh2L: Lucu
-
abah: Bagus
-
Casper: Menarik
-
just_me: Penting
-
hamatamu: Menarik
-
LCFR: Penting
-
Yudiantoro: Penting
-
boiga: Bagus
-
heriyadi: Penting
-
wawajie: Penting
-
Sri Kirana: Penting
-
Forlorn Hermit: Penting
-
R A P: Penting


KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI

Komentar:
Tambahan lagi, setahu saya gaji dosen-nya PTN sebenarnya gak gede-gede amat. Kebanyakan dosen masih bermain di proyek-proyek penelitian/monev buat duit tambahan atau nyambi di universitas swasta.
Di satu sisi universitas butuh uang mengembangkan infrastruktur-nya. Seperti infrastruktur UI pun berubah drastis sejak memiliki status BHMN. Yah, serbasalah juga sih soalnya kalau mau maju, mesti didukung infrastruktur yang memadai, dan negara gak banyak ngebantu, jadilah para calon mahasiswa ini sapi perahan..
ikut meng-idem-kan pendapat Pena Budaya, di UI gaji dosen tidak banyak berubah antara status BHMN dan non BHMN, tapi yang perubahan paling fantastis adalah pejabat strukturalnya...
Luar Biasa memang efek BHP ini...
Coba pertimbangkan London external, Bung.
Ijazahnya dapat dari universitas london, serta diakui secara internasional.
Dari segi biaya, relatif cost effective dibanding uni di dalam negeri, ada yang dibawah 100jt untuk total 3-4 tahun kuliah.
Ini memang solusi neolib: Jika kualitas di luar negeri bisa didapat lebih baik dengan harga lebih murah dari dalam negeri, maka pilihlah yang di luar negeri.
Hanya saja harus sangat mandiri.
referensi:
[ http://www.london…ternal.ac.uk ]
http://ocw.mit.ed…me/index.htm
Saya tidak paham bagaimana menghitung kemampuan masyarakat (umum) di negara kita untuk menyekolahkan anaknya sampai setingkat S1, tapi rasanya subsidi pemerintah masih sangat dibutuhkan ya? Paling tidak untuk satu dekade ke depan? Bagaimana menurut Anda?
Menurut saya, lebih baik dibuat sistem "Beasiswa Nasional" daripada subsidi.
Lebih bertarget, lebih menyentuh ke yang benar-benar memerlukan dan layak secara mental. Daripada digelontorkan ke petugas administrasi.
Oh ya, tahukah Anda bahwa di departemen pendidikan lebih banyak pegawainya daripada guru?
ITUlah akibat subsidi pukul rata.
Akibatnya kini 20% APBN anggaran pendidikan tersebut lebih dinikmati oleh pegawai administrasi daripada oleh praktisi pendidikannya, maupun anak didiknya.
Benar juga, dengan sistem beasiswa ada semacam "tuntutan" bagi siswa/mahasiswa untuk memacu prestasi. Berkompetisi secara sehat.
Terima kasih, Bung.. Semoga ada tokoh pendidikan yang membaca ide anda.
Jangan ubah prinsip pelaksanaan pendidikan RI menjadi neolib apalagi privatisasi.
Dan kenapa tidak, juga belajar dari Kuba:
http://en.wikiped…tion_in_Cuba
malah kuliah (ijazah) hanya dianggap sebatas "kertas tiket" yang lebih condong ke arah formalitas..,
hal ini juga merupakan efek dri mahalx pendidikan
ironis..
Jangankan itu. Saya yang tahun ini keterima di UI. Ternyata banyak Bantuan Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) yang ditolak.
Mungkin karena terpaut sama angka 20% bantuan yang diwajibkan di UU tersebut untuk mahasiswa tidak mampu.
Saya sedih sekali sama teman teman saya yang merogoh kocek lebih dari jutaan hanya untuk tes masuk perguruan tinggi. tes masuk loh, belom masuknya. seperti tes USM ITB formulirnya saja sudah 850,000,-.
Makanya saya sangat mendukung artikel ini. karena kita butuh keadilan untuk calon2 mahasiswa, agar semua merata berdasarkan kemampuan masing2.
Lalu berapa orang kuba yang pernah menerima nobel? atau merancang JDAM? menciptakan sistem operasi? memprogram aplikasi?
Kalau sekedar tingkat literasi tinggi, indonesia juga tinggi, ndak kalah deh dengan kuba, berkisar 95-99%an juga.
Sistem pendidikan komunistis memang lebih merata, petinju asal ukraina saja gelarnya doktor. Tapi apa gunanya tingkat literasi tinggi, jika kreativitas berhenti karena semua masalah dipecahkan oleh pemerintah?
Strategi neolib, hanyalah strategi distribusi yang diusahakan lebih tajam: Hindari segala jenis pukul rata, lebih fokuskan kepada yang secara mental siap untuk produktif.
Hanya sekedar metode distribusi untuk mencapai cita-cita sosialisme yang sama.
Saya akui sistem pendidikan tinggi di Indonesia sekarang memang keterlaluan, saya sendiri dulu tidak sanggup masuk PT. Maka saya coba sampaikan solusi yang menurut saya lebih produktif.
Silahkan login untuk memberikan pendapat