Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 3 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 3
Status page | Arsip x

Menimbang Malu Mengubur Ragu 25

Menarik +7 botaksakti botaksakti

Rabu, 29 Jul '09 10:41

Kemarin JK ternyata benar-benar pulang kampung, meski bukan pulang kampung seperti yang dijanjikannya dulu semasa kampanye pilpres. Di hadapan pendukungnya (warga Makassar) yang ribuan itu, Beliau mengatakan bahwa ia mengakui kekalahan dalam pilpres,walau masih tetap mengajukan gugatan, semata-mata karena kepentingan demokrasi. Sungguh, bagi saya, ini adalah sebuah pikiran yang sangat jernih. Beliau mencoba memberi contoh dan penjelasan kepa akar rumput yang kadang gampang tersulut itu. Artinya, ia ksatria tanpa harus menutup mata.

Melihat sikap JK yang demikian itu, sangat salah kiranya bila pemerintah nanti tidak menjadikannya kontributor penting untuk bangsa ini. Masih banyak pemikiran-pemikiran dan gaya tindakannya yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Pantas kebesaran hatinya itu dijadikan ikon dan mentor bagi generasi muda yang akan datang. Sportif tidak berarti menutup mata terhadap peristiwa, besar hati tidak berarti menolak segala bukti. JK tetap JK, yang dari mulutnya ada sebuah kejujuran.

Ada baiknya, pasangan lain, atau bahkan kita semua berkaca kepadanya, betapa  indahnya bila kita mau jujur dan bersahaja dalam berpikir. Sikap "mbeguguk maneko waton" hanyalah milik mereka yang maunya "menimbang malu mengubur ragu". Sebuah contoh yang tidak baik untuk bangsa ini.


Tag: Pemilu, jk, capres, pulang, kampung
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Saat Penegakan Hukum Bernuansa Kepentingan Politik Tanggapan terhadap artikel PUJANGGA - Indonesia Bukan Negara Hukum »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    dizzman 0 0
    Setuju... dan beliau telah memberi contoh berjiwa besar bagi seluruh rakyat kita. Semoga menjadi contoh bagi siapapun yang kalah di kemudian hari... pertamax lagi...
    imogiri 0 0
    nunggu komentar supporternya penghuni cikeas nih
    dizzman 0 0
    imogiri: gak usah ditungguin, ntar juga pada nyamperin, lagi pada makan siang kayaknya : )
    Arief Rasyad 0 0
    setuju untuk itu secara pribabdi JK udah kasih konrtribusi buat perjalanan demokrasi, dan faktanya dia kalah tp tetap bisa berdiri tegak. tinggal partainya saya kira yg harus belajar juga unutk berintropeksi dan mau jujur mengakui kesalahan dimasa lampau dan tebus itu dengan tindakan2an nyata untuk berjuang benar benar demi kepentingan rakyat bukan sebagai mesin politik demi kepentingan penguasa..walau anda kalah saya ucapka selamat unutk JK
    Casper 0 0
    Saya sendiri cukup salut dgn JK. Dia gentle menyikapi banyak hal. Wajar jika SBY memintanya duduk dlm dewan penasehat presiden.
    dizzman 0 0
    Casper: antiklimaks, katanya cari sparring partner nih... tapi gpp koq, wise said...
    botaksakti 0 0
    dizzman: padahal saya juga menunggu seperti Anda lo...
    ndoet 1 suka | 0
    apapun, hukum memang harus ditegakkan.

    jangan karena pemenang itu (nampaknya) sudah didukung mayoritas dan karena itu (dirasa) telah terlegitimasi, kita jadi menutup mata terhadap pelanggaran hukum yang ada.

    jangan karena alasan2 seperti "rakyat sudah lelah" kita menjadi lengah, menutup mata, dan masa bodo

    *nulis apa sih ini, berantakan
    perempuan api 0 0
    el_arief Rasyad: setuju, JK-nya ga ada masalah. Partainya ini lho...
    Oh iya, tanya dong, dewan penasehat itu harus berkantor di deket presiden atau dimana saja? Soalnya, kepulangan JK kemarin menurut berita, skalian "bersih2" calon kantor barunya yang bakal dia tempati Januari nanti.
    Kepulangan kemaren emang sementara saja, karena dia masih wapres sampe oktober kan?

    *serasa juru bicara*
    ndoet 0 0
    perempuan api: bersih2 kantor baru? ngantor di makassar dia? ngantor dalam rangka bisnis, politik, atau LSM?
    perempuan api 0 0
    ndoet: wah, dunno persisnya apa. Ada beritanya di tempo, tapi lg pake hp, ga bisa nyariin link-nya. Kayaknya sih itu kantor buat duduk2 doang, karena bisnisnya dia udah diserahin ke anak2nya. Mungkin yayasan kali ya...mbuh...

    *ternyata ga jadi mirip juru bicara, ngutip koran juga, haha*
    ndoet 0 0
    perempuan api: duduk santai, memandang sunset di tepi pantai, menikmati pensiun

    *halah malah ngelamun sendiri
    boiga 0 0
    imogiri: saya tidak pilih JK, tapi tetap salut pada banyak sikapnya.. : )
    boiga 0 0
    imogiri: saya tidak pilih JK, tapi tetap salut pada banyak sikapnya.. : )
    MFH 0 0
    untuk yang ini saya sepakat dan "dua jempol buat " JK
    perempuan api 0 0
    ndoet: oh ini rtikelnya: http://www.tempoi…9447,id.html
    mejo-lor 0 0
    SBY dan kita juga....belajar dari sapa dan apa aja....!!
    Yasir Alkaf 0 0
    Casper: iyakah SBY minta dia duduk jadi dewan penasihat presiden
    wawajie 0 0
    Ewako JK!
    pujangga 0 0
    *wah gak jadi gelar tiker, sepertinya biru dan kuning udah menyatu*
    dizzman 0 0
    pujangga: kuning-biru: yellow submarine (Villareal) donk...
    pujangga 0 0
    dizzman: yup rupanya efek bom emping masih berserakan jadi semuanya lagi cooling down. termasuk si mbaknya padahal udah dipancing banyak tulisan berkaitan dengan hukum...
    Ibnu Muslim 0 0
    pujangga:
    siapa tersangka "bom emping" ni? apa perlu diturunkan gegana ama densus 88?
    dizzman 0 0
    pujangga: bikin tulisan bos: emping bomb effect ....
    Normanlahyaw 0 0
    kagak salah emang aye milih die

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: