Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x

Sekedar Wacana Reformasi Birokrasi 42

Menarik +10 pujangga pujangga

Jumat, 31 Jul '09 14:04

 

Tulisan ini terinspirasi dari berbagai diskusi tentang korupsi dimana salah satu solusi yang diusulkan adalah reformasi birokrasi. Jadi inspirasi tulisan ini bukan karena "bom emping" atau "debat anonim" yang mampu memecahkan rekor komentar hingga lebih dari 300.

Menurut mbah wiki, birokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Pada masa ORBA kondisi birokrasi Indonesia mengalami sakit bureaumania yang sangat akut sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme dan inefisiensi. Pada saat itu birokrasi sering dijadikan alat oleh penguasa untuk mengkooptasi masyarakat dengan tujuan mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik. Padahal sebagai aktor pelayan masyarakat, birokrasi harus bersikap netral dan adil.

Menurut laporan political and economic risk consultancy (PERC), birokrasi Indonesia  masih termasuk kategori buruk. Para eksekutif bisnis yang disurvei PERC berpendapat masih banyak birokrat Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. PERC juga masih menempatkan Indonesia dalam kelompok negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Untuk itu perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk menciptkan good governance. Menurut World Economic Forum, hambatan utama dalam membangun daya saing suatu negara adalah persoalan birokrasi. Over-regulasi, korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakjujuran menyelesai kan kontrak sosial, tidak transparan, berpengaruh secara signifikan terhadap high-cost economy yang akhirnya memperlambat pembangunan ekonomi.

Menurut MenPAN, Taufiq Effendi, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem birokrasi yang bersih, bertanggung jawab, dan responsif terhadap setiap kebutuhan masyarakat sehingga siap menghadapi era persaingan global. Reformasi birokrasi juga diarahkan pada upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan untuk menciptakan good governance dan clean governance. Oleh karenanya, seharusnya pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan penguatan lembaga KPK dan Ombudsman yang merupakan salah satu indikator komitmen bangsa dalam penciptaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Berbagai upaya parsial telah dilakukan dalam reformasi birokrasi di Indonesia seperti departemen keuangan, kepolisian, bpk, dan sejumlah pemerintah daerah. Namun demikian karena sifatnya yang parsial, reformasi birokrasi masih terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa tujuan. Sehingga masih dapat kita temukan over-regulasi, rendahnya kualitas pelayanan publik, pertanggung jawaban dan akuntabilitas, profesionalisme dan responsiveness yang disebabkan oleh buruknya mind set, culture set dan budaya kerja para birokrat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu segera dilakukan penataan kelembagaan, kepegawaian berbasis kinerja dengan reward and punishment, penyederhanaan ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja pemerintah, peningkatan pelayanan publik, sistem pengawasan nasional dan pengembangan budaya kerja aparatur negara baik di pusat maupun di daerah yang dilakukan secara sistemik.

Belajar dari pengalaman Jepang, upaya merombak dan menata ulang sistem birokrasi, sangat membutuhkan political-will dan good-will yang kuat dari pemerintah, pebisnis dan segenap elemen masyarakat. Di Jepang menjadi pegawai pemerintah dan terlibat dalam birokrasi adalah sebuah kebanggaan. Bangga karena bisa mengabdi pada negara dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Untuk menjaga agar pengangkatan pegawai pemerintah terkendali dan kualitasnya seragam, seleksi CPNS di Jepang di lakukan secara nasional. Sistem penggajian dan remunerasi PNS di Jepang setara dengan gaji pegawai swasta menengah.

Pertanyaannya, apakah pemerintahan baru nanti mempunyai political-will dan good-will merombak dan menata ulang sistem birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN?

Atau akan tetap loyal dengan slogan Lanjutkan tanpa kata perubahan...

 

Sumber: tulisan ini di comot dan di olah dari beberapa sumber

 


Tag: korupsi, Kolusi, Nepotisme, reformasi birokrasi
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « ITB dan UGM Tetap Nomor 1 di SNMPTN 2009 Tak Sulit Mengungkap Pelaku Pemboman Kemarin, Siapa Mereka? »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    ndableg 0 0
    [.. Pertanyaannya, apakah pemerintahan baru nanti mempunyai political-will dan good-will merombak dan menata ulang sistem birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN? ..]

    good-will sama pilitical-will sih ada pakde, cuman realisasi-nya... ampun dah!
    Ibnu Muslim 0 0
    yang direformasi mental birokratnya kali
    kinanthi 0 0
    remunerasi, rasionalisasi, SOP, tupoksi, JobDesc,stick & carrot.... (lg mikir lainnya...)
    pujangga 0 0
    ndableg: makanya di judul saya tambahin sekedar wacana...karena realisasinya itu yg minta ampyuuunnn dach...

    *ah jadi ketularan gayanya NDABLEG*
    pujangga 0 0
    Ibnu Muslim: tapi gak usul birokratnya di sekolahin di RSJ khan?

    *jadi punya ide buat sekolah terapi mental birokrat*
    pujangga 0 0
    kinanthi: di tunggu...masih ada banyak waktu sebelum bel berbunyi...
    Ibnu Muslim 0 0
    pujangga:
    Bukan RSJ tapi Rumah Sakit Ketergantungan Korupsi : ))
    dizzman 0 0
    pujangga: kita kan bangsa wacana, cuma dipikir2 doank, no action.... sesuailah dengan karakter bos besar to??
    Romas Resky 0 0
    Pujangga—ini artikel bagus dan idealnya paling tidak memang seperti yang anda tulis. Masalah di Indonesia menurut saya adalah:
    1. Bukan terletak pada system tapi pada manusianya dalam hal ini pemegang kekuasaan. Sudah tidak asing lagi kalau kita sebut mentality. Ego dan ”defence mechanism” masih terlalu dominan bukan akal sehat. Pokoknya tengil.
    2. Di suatu negara, untuk merubah alamat NRIC (seperti KTP) bisa datang ke kantor polisi, imigrasi, community centre, just to name a few dan process hanya berlangsung kurang dari 5 menit. Jadi tidak mutlak harus pergi ke satu instansi saja. Pernah saya ceritakan cicilan KPR bisa lewat Jamsostek.
    3. Pernah saya bilang persatuan dan kesatuan di Indonesia hanya lipstick, tidak dalam praktek sehari-hari demi kemudahan masyarakat. Kerja gali jalan bisa terjadi berulang kali di tempat yang sama. Tidak saling koordinasi antara PAM, PLN, Telcom, dll. Di dunia migas Indonesia ada lima-enam legislations harus dipatuhi padahal substansinya itu-itu juga, tentang import peralatan operasi. Belum lagi kita bicara ”one-ticket system” masih jauh lah.
    4. Terakhir pemerintah Indonesia tidak kenal yang namanya ”doing things right and doing right things” juga tak kenal ”continuous improvement”.
    Itu saja, kalau mau ditulis yang lain telalu banyak, capek.
    adimas 0 0
    memang kayaknya budaya perusahaan profesional itu harus dibawa ke pemerintahan negara
    olive 0 0
    mulainya darimana ya??

    rekam jejak pemimpin kita yg baru terpilih sejak awal berkarir adalah menjadi bagian dr birokrasi....mereka "TERLALU TAHU" bagaimana agar birokrasi menjadi "BERSIH, EFEKTIF & EFISIEN....

    mereka pernah mempunyai jabatan & kewenangan yang jelas akan bisa membawa reformasi birokrasi..... kalau mau sih...

    Jadi...LANJUTKAN jangan berharap deh...dijamin akan selalu menjadi SEKEDAR WATJANA.... : )
    yusro 0 0
    Saya khawatir, reformasi birokrasi itu cuma jadi retorika. Karena sejak 2007 pemerintah sudah bikin pilot proyek reformasi birokrasi 3 departemen/lembaga negara. Sampai sekarang belum muncul hasil evaluasinya.
    djibrieljd 0 0
    yusro: Yang dibutuhkan bukan evaluasinya bang, tapi proyek reformasinya. Ada proyek ada penghasilan tambahan : ))
    anti-fenomena 0 0
    djibrieljd: setuju....sepakat.... pasti ada anggaran untuk sosialisasi, dilklat, sertifikasi dst... dst....
    pujangga 0 0
    anti-fenomena: kalo udah bicara proyek, sudah pasti hantunya juga banyak yang rebutan...
    pujangga 0 0
    yusro: itulah makanya, Indonesia adalah negeri wacana, tidak ada aksi dan evaluasi...
    pujangga 0 0
    Romas Resky: di Jepang untuk urusan administrasi kependudukan, tergantung pada kecepatan kita mengisi formulir. semakin cepat maka semakin cepat pula beresnya...

    ketika kita pindah pun tergantung kecepatan kita melapor, semakin cepat semakin cepat pula pelayanannya...
    pujangga 0 0
    olive: bingung ya...?

    intinya pada gebrakan pemimpinnya...
    pujangga 0 0
    adimas: pasti ada tuntukan dari birokrat, gajinya juga minta sama dengan pegawai perusahaan professional...
    umbaran 0 0
    Apapun yang dibuat kalau mentalnya nggak berubag percuma. Mental priyayi maunya justru dilayani dan diberi upeti. Inilah kita sekarang ...birokrasi modern itu omong kosong, strukturnya sih modern tapi kulturnya ....masih mewarisi kultur birokrasi Jaman Majapahi. Reformasi birokrasi ....capek deh.
    umbaran 0 0
    wah ada jaman Majapahi ....yang bener Majapahit ya....sorry bro
    pujangga 0 0
    umbaran: bagi kita atau sebagian masyarakat, reformasi birokrasi masih berupa mimpi, tapi ada pepatah bijak dari Jepang yang mengatakan

    "yeme ga areba michi wa aru"
    kalo ada keinginan yang kuat untuk mewujudkannya pasti bisa tercapai...
    MosheDayan 0 0
    pujangga:

    {pasti ada tuntukan dari birokrat, gajinya juga minta sama dengan pegawai perusahaan professional..}

    Saya kira itu adalah salah satu, "wacana" yg baik mas, tidak perlu sama akan tetapi perlu disesuaikan dng "tuntutan" godaannya yg harus kita akui bersama, pada saat ini sangatlah....: D
    pujangga 0 0
    umbaran: koreksi: "yume ga areba michi wa aru"
    pujangga 0 0
    MosheDayan: iya bro, dan di Jepang sudah berjalan...
    MosheDayan 0 0
    pujangga:

    iyah, broo...untuk merealisasikannya disini berarti salah satu dari kita atau kita berdua harus ada di dalam "sistem", untuk memulai pergerakan "pencerahan" bangsa ini


    Ihhhihihihi...ngeri amat hihhihi : D
    pujangga 0 0
    MosheDayan: OK, Deal...!!! Bagaimana kalo 2014 kita cari atau bikin "Partai Reformasi Birokrasi"
    samsara 0 0
    pujangga:

    *[OOT] nah sdh terpilih jadi artikel pilihan moderator, huehehehe, gimana rasanya? : ))
    pujangga 0 0
    samsara: wah...malah gak sadar, maklum ini lagi ngepak-ngepak barang. besok take of jam 10 pagi tet...

    mohon doanya nyampe indo bebas dari FLU BABI
    wawajie 0 0
    pujangga: selamat! artikel anda menjadi pilihan moderator *nebar-nebar confetti) : ))
    MosheDayan 0 0
    pujangga:

    Have a nice trip, brooo, jangan lupa bawa anduk kecil atau masker dan cuci tangan, vitamin C juga

    Kumpulkan sponsor ntuk 2014, yg terpenting..: D
    Yudiantoro 0 0
    selamat-selamat

    *standing ovation*
    rif 0 0
    nambahin:

    1. TRANSPARANSI
    good governance mensyaratkan transparansi.
    salah satu implementasinya adl: setiap pengeluaran uang harus melewati approval beberapa orang.
    peristiwa pencairan uang pasti melibatkanlebih dari satu orang.

    2. PERSEKONGKOLAN
    korupsi hanya terjadi jika orang2 yang memberi approval bersekongkol, atau pura2 tidak tahu thd kecurangan (tutup mata)

    3. PLURAL
    korupsi pasti dilakukan lebih dari satu orang (bersekongkol).

    4. AWAL MULA
    persekongkolan pasti ada awalnya.
    pasti ada satu orang yang mulai ngajak berbuat curang.

    5. MENGAPA RINGAN?
    mengapa seseorang enteng2 aja ngajak orang lain berbuat curang?
    di Singapur, orang sangat malu even untuk mulai bicara nyerempet2.

    6. TERNYATA MEMANG RINGAN
    - kita tidak ngomel liat pedagang kaki lima
    - kita suka nyelipin duit di stnk/sim kalo di semprit polisi.

    7. INI MASALAH SOSIAL
    sepanjang masalah utamanya tidak dibenahi, korupsi tidak akanpernah hilang, meskipun ada KPK.
    MosheDayan 0 0
    rif:

    Dari ke tujuh point diatas, memang yg paling sulit "dihadapi / ditanggulangi" adalah point ke 2, adalah sebuah "perilaku manusia yg paling mendasar, "bersosialisasi, berkelompok", suka atau tidak suka, its a fact : D
    rif 0 0
    MosheDayan,
    yang paling sulit no 5 dong...: D
    MosheDayan 0 0
    rif:

    Yaa, kalo kita membicarakan negara jiran tersebut, dikarenakan oleh orang2 yg "bersekongkolnya" adalah "raja" nya negeri tersebut....hihihihihi: D

    Betul tidaaak..?? jujur2 an nih..: D
    rif 0 0
    MosheDayan,
    maksud gw, di singapur susah ber kongkalikong, tapi disini kok gampang... gitu bro : D
    MosheDayan 0 0
    rif:

    Ooww...yayayaya...setuju untuk point tersebut, mengingatkan saya atas sebuah artikel yg saya baca dulu kala, sudah lama sekali...

    Mengapa orang mexico bila mereka mendapatkan pekerjaan di USA akan sangat taat terhadap hukum / peraturan yg berlaku, tetapi saat mereka kembali ke "kampung" , perilaku mereka kembali ke asalnya..: D

    minimal kebanyakan dari mereka....tdk berusaha untuk men-generalisir..

    : D
    rif 0 0
    MosheDayan,
    artikelnya tentang orang meksiko itu?
    bagus tuh, kalo nemu di share yaa.. hi.. hi..
    MosheDayan 0 0
    rif:

    iyah....saya sudah lupa....itu majalah dalam atau luar negeri yah..

    maaf yah....: D

    Saya tertarik dng point "masalah sosial" yg mas tulis diatas tersebut, .... sayang memang sedikit sekali perhatian yg diberikan kepada point tersebut, kebanyakan "analisa/pendapat" hanya membahas masalah "kulit" nya saja, jarang sekali yg memberikan penjabaran yg cukup komprehensif mengenainya, seakan akan manusia itu hanyalah "robot" sajah..

    olive 0 0
    pasca reformasi...bupati/walikota, gubernur, presiden yang dipilih secara langsung bukan semakin mempercepat proses reformasi birokrasi justru memperlambat...... coz setiap kebijakannya PASTI cenderung POPULIS...karena mereka kuatir kehilangan konstituennya......

    Sekali lagi...JANGAN BANYAK BERHARAP...YANG SALAH ADALAH YANG BERHARAP....

    LANJUTKAN!!...Sekedar Wacana Good Governance & Clean Government... : (
    Arniko 0 0
    Perpanjangan paspor diikuti dengan nomer baru. Berarti tidak ada istilah perpanjangan melainkan buat paspor baru. Seharusnya nomer tetap tidak berubah hanya masa laku diperpanjang seperti KTP dan SIM. Hal ini sedikit menggangu di immigration check point karena memasuki negara sama dengan dua paspor ”berbeda”. Apa logika dibalik birokrasi ini. Ada yang tau? Mohon penjelasan terutama dari cosmiclawyer.

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: