Politik Pangan! 41
Selasa, 25 Agu '09 14:02
Miris juga membaca harian Kompas kemarin dan hari ini mengenai Indonesia (kita!) terjebak dalam impor pangan dan kita memang perlu sebuah kebijakan yang (sangat) berani. Sepanjang yang saya ketahui, ini adalah kedua kalinya Kompas menurunkan tulisan mengenai masalah pangan ini. Sebelumnya persis setahun yang lalu, pernah ada tulisan mengenai lemahnya value chain pangan di negara tercinta ini sehingga menyebabkan kita masuk ke dalam perangkap pangan.
Ini sangat memprihatinkan, mengingat kita yang dulu (katanya) pernah swasembada beras dan diberi penghargaan oleh FAO, ternyata sekarang menjadi berbalik, bahkan terjebak dalam impor pangan.
Saya kutip Kompas setahun yang lalu :
Tujuh komoditas pangan utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat sangat bergantung pada impor ... Bahkan, empat dari tujuh komoditas pangan utama nonberas, yakni, gandum, kedelai, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sudah masuk kategori kritis. Meskipun belum kritis, jagung, daging sapi, dan susu patut diwaspadai.
Guna mendukung hegemoninya di pasar komoditas pangan, perusahaan multinasional juga mengembangkan ”revolusi” ritel melalui hipermarket dan perdagangan ritel pangan di negara berkembang. Braun dalam hasil penelitiannya di International Food Policy Research Institute (IFPRI) memperkirakan, total penjualan 10 perusahaan MNCs global untuk sarana produksi pertanian mencapai 40 miliar dollar AS, industri pengolahan dan perdagangan pangan 409 miliar dollar AS, dan industri pengecer 1.091 miliar dollar AS. Negara berkembang, seperti Indonesia, hanya kebagian menjadi buruh tanam untuk sarana produksi yang dihasilkan MNCs. Hasil produksi petani dan buruh tani Indonesia itu diolah dan diperdagangkan oleh industri pengolahan pangan yang juga milik perusahaan multinasional. Selanjutnya hasil produksi itu diperdagangkan melalui perusahaan ritel, yang juga milik perusahaan multinasional, kepada konsumen, yaitu masyarakat Indonesia, termasuk petani. Kemudian Kompas kemarin : Kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bias industri mengabaikan pengembangan potensi pangan lokal dan pemenuhan kebutuhan pangan warga. Akibatnya, Indonesia kian terjebak dalam arus impor pangan. Lebih dari 5 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 50 triliun lebih devisa setiap tahun terkuras untuk mengimpor pangan. Alasannya pun masih klasik, yaitu masalah dana! Tetapi kan dana atau anggaran adalah suatu produk dari pilihan politik kita. ”Ada rencana pemerintah untuk membuka 500.000 hektar lahan pertanian di luar Jawa, tetapi mungkinkah terpenuhi kebutuhan airnya? Pemerintah masih harus membangun embung, bendung, dan bendungan. Belum lagi jaringan irigasinya, sedangkan dana pemerintah terbatas,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Iwan Nursyirwan. Takutnya kita bernasib sama dengan Zimbabwe : Berkaca kepada Zimbabwe, pada tahun 1970-an hingga 1980-an negara itu adalah pengekspor produk pertanian seperti tembakau, kedelai, dan jagung. Namun, kini Zimbabwe mengalami hiperinflasi karena pasokan produk pangan yang minim, sementara cadangan devisa menipis akibat ekspor yang turun. Ini setelah sektor pertanian yang tadinya andal diabaikan. Bahkan yang gak masuk akal, ternyata garam pun kita impor : Bahkan, garam yang sangat mudah diproduksi di dalam negeri karena sumber dayanya tersedia secara cuma-cuma dari alam tetap masih harus diimpor sebanyak 1,58 juta ton per tahun senilai Rp 900 miliar ... ”Orang lain ada yang bilang lebih baik impor karena harga murah. Namun, ini tidak bisa karena impor tidak bisa menyubstitusi kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan,” katanya ... Garam misalnya, impor dilakukan karena garam lokal kalah kualitas. Namun, kini puluhan ribu petani garam di sebagian besar pesisir Nusantara secara perlahan menganggur.
Ternyata negara-negara maju menggunakan POLITIK PANGAN yang sangat sistematis untuk mencapai hegemoni ini. Negara maju seperti AS, Australia, Kanada, dan Uni Eropa ternyata memberikan subsidi ekspor kepada produsen produk pangan mereka supaya bisa bersaing di dunia internasional. Menurut saya ini adalah wujud dari sebuah political economy, dalam hal ini politik pangan.
Ahli Peneliti Utama Bidang Kebijakan Pertanian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Husein Sawit, mengatakan, berlaku ramah terhadap produk impor sama halnya dengan membiarkan ketidakadilan berlaku di hadapan kita. Impor pangan sebagian besar berasal dari negara maju seperti AS, Australia, Kanada, dan Uni Eropa ... Harga komoditas pangan impor dari negara-negara tersebut murah akibat subsidi yang besar yang terkait dengan subsidi ekspor. ”Ini tidak adil karena petani kita yang berlahan sempit harus berhadapan dengan komoditas pertanian impor yang disubsidi besar,” katanya. Mengapa kita susah untuk membenani masalah pangan ini? Menurut saya, ini disebabkan karena pengelolaan pangan atau pertanian secara umum yang tidak terintegrasi secara nasional. Masalah pangan atau pertanian ini berada di bawah pengaturan berbagai pihak. Kebijakan secara umum dipegang oleh Departemen Pertanian, tetapi masalah infrastruktur seperti irigasi dipegang oleh Departemen Pekerjaan Umum. Belum lalu masalah kebijakan perdagangan pangan, berada di bawah penguasaan Departemen Perdagangan. Sedangkan pengolahan pangan berada di bawah Departemen Perindustrian. Sementara itu implementasi diserahkan kepada masing-masing Pemda karena ini berkaitan dengan otonomi daerah. Akibatnya, kasus kekurangan makanan (ubi) di Yakuhimo Papua beberapa waktu yang lalu membuat pemegang kebijakan kalang-kabut, padahal di wilayah lain di Indonesia, produk ubi melimpah-ruah. Kita lebih banyak bersikap reaktif, kalau ada kasus baru bertindak. Ini karena memang kita tidak punya suatu blue print manajemen pangan atau ketahanan pangan nasional, dan tidak memiliki suatu sistem informasi pangan nasional. Perlu suatu POLITIK PANGAN nasional untuk kasus ini. Kita tidak perlu menunggu sampai terjadi krisis pangan nasional, lalu baru bertindak. Kondisi ini mirip dengan kondisi theory of constraint : A constraint is anything that prevents the system from achieving more of its goal. There are many ways that constraints can show up, but a core principle within TOC is that there are not tens or hundreds of constraints. There is at least one and at most a few in any given system. Constraints can be internal or external to the system. An internal constraint is in evidence when the market demands more from the system than it can deliver. Menurut teori yang dipopulerkan oleh si Yahudi (eh, teorinya boleh kita pakai kan, walaupun dia Yahudi .. hehehe) Eliyahu Goldratt. Menurut teori ini, suatu efektivitas dan efisiensi secara makro bukanlah penjumlahan dari efektivitas da efisiensi secara mikro. Artinya, kita harus melihat masalah pangan ini secara holistik dan menyeluruh. Kalaupun melibatkan banyak pihak dengan kekuasaan masing-masing, tetapi harus ada visi dan misi atau politik pangan yang disepakati bersama. Upaya mungkin sudah ada (lihat di sini), tetapi belum cukup. Masalahnya, praktik politik di negara ini masih bersifat pencitraan secara parsial. Masing-masing departemen yang mengurusi pangan punya kepentingan sendiri-sendiri, dan tentu memperjuangkan kepentingan itu, yang bisa saja menabrak kepentingan departemen yang lain. Apalagi Pemda, bisa saja tidak mengikuti kebijakan nasional pangan yang sifatnya jangka panjang demi memenuhi kepentingan jangka pendek. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pangan nasional tidak akan pernah tercapai (menurut kerangka theory of contraint). Kita membutuhkan kebijakan yang luar biasa (breakthrough) untuk masalah pangan ini. Sudah banyak peringatan yang diberikan oleh berbagai pihak. Kita butuh POLITIK PANGAN yang tidak "doing business as usual". Blue print pangan nasional, sistem informasi pangan nasional, subsidi pangan, adalah hal-hal yang bisa dipertimbangan (tentu butuh kajian lebih lanjut). Jangan takut dikatakan anti-globalisasi jika membatasi impor pangan, karena toh negara maju juga melakukan politik pangan seperti subsidi yang juga tidak kalah "brengseknya". Bagaimana menurut anda ? (maaf, postingnya panjang banget, bingung nih meringkasnya)
Tag: politik pangan
Media Terkait:
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
kinanthi: Menarik
-
hamatamu: Penting
-
Forlorn Hermit: Penting
-
spidolhitam: Bagus
-
Yudiantoro: Penting
-
boiga: Penting
-
yusro: Penting
-
conscientizacao: Penting
-
a.di.wena: Menarik
-
ndableg: Bagus
-
Striding Cloud: Penting
-
Bocah nDeso: Penting
-
R A P: Bagus
-
tehmanisanget: Penting
KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Komentar:
Apakah perlu tugas2 tersebut dilakukan oleh 1 departemen?
yah, sepertinya kembali ke koordinasi antar institusi, hal yg sudah di sini.
apakah cetak biru ini belum ada? bagaimana dengan revitalisasi pertanian ala SBY?
dokumen revitalisasi pertanian bisa di-download di sini :
http://www.agribi…n%202005.pdf
nanti saya baca.
kadang juga kebijakan2 itu seperti terlihat bertentangan. pembangunan jalan tol trans jawa itu menggunakan ribuan hektar lahan pertanian subur dan diairi irigasi teknis. padahal, lahan paling bagus untuk padi di indonesia adalah jawa.
btw, anda bisa mengeklik panah melingkar di bawah komen orang yg anda ajak bicara
hamatamu:
*becanda kok
Tidak sesederhana pilihan politik.
Mengalihkan 5 milyar dollar ke pembangunan industri pertanian dalam negeri MUNGKIN saja memang mampu merevitalisasi pertanian kita (entah jika orangnya), namun apakah masing-masing dari kita sendiri mau, berani dan rela bersumpah palapa tidak makan garam setahun penuh?
Saya rela saja, entah yang lain.
sebenarnya semua sudah ada di dalam dokumen revitalisasi pertanian ... tetapi ya itu, persisnya seperti apa, mulainya dari mana, ... saya juga sama bingungnya dengan pemerintah ..
Pertumbuhan luas sawah? Apakah itu sesuatu yang mungkin terjadi? Yang saya ingat cuma berita tentang menyempitnya lahan persawahan, kalau nggak jad industri, jadi jalan TOL, ya jadi hunian orang kota...
Bener tuh komen di atas, kinanthi: LAND REFORM lagi aja...
1. Prioritas anggaran selalu tergantung pada fiscal space.
Fiscal space yang cukup lega itu bisa didapat dari either hutang atau penghapusan subsidi.
2. Keinginan mandiri pada dasarnya, from time to time, dimetodei (methodized) dengan menyalurkan naluri mengontrol pemerintah, instead of mengharamkan kontrol dengan berideologi deregulasi-desentralisasi.
Berat di kontrol berarti pula berat di ongkos manajemen, termasuk manajemen perubahan yang rentan represi.
Karena sifatnya berat di kontrol, keinginan politik untuk mandiri itu pun rentan gagal serta rentan represif seperti cultuur stelsel jaman dijajah dulu.
Selain itu, peran dan kontrol pemerintah dalam ekonomi kita saat ini sudah terlampau besar juga.
3. Sebagai regulator, sebenarnyalah pemerintah memiliki instrumen sederhana dan tidak terlampau control-freak dalam 'menyentil' (nudge) keberpihakan kepada produksi: Kendali Nilai Tukar.
Impor yang terlampau besar, sederhananya berarti kita memiliki nilai tukar yang terlampau tinggi.
Daripada pemerintah menghabiskan devisa untuk "mensubsidi" nilai tukar, adalah lebih baik nilai tukar kita diturunkan menjadi lebih rendah, selain memberikan fiscal space devisa sebagaimana pada point 1, juga mendorong ekonomi produksi (dengan harapan rakyatnya mau berinisiatif memproduksi)
4. Resiko dari penurunan nilai tukar adalah tingginya harga pangan, beratnya hidup rakyat kebanyakan, dan belum tentu rakyatnya mau berproduksi ditengah harga pangan tinggi.
Sebagai bonus, peningkatan cadangan devisa akan lebih cepat dengan nilai tukar yang secara artifisial dipertahankan rendah, sebagaimana dicontohkan oleh china.
Silahkan ditimbang mana yang lebih berat antara bergairahnya ekonomi produksi, atau murahnya harga pangan.
Sebaliknya jika mengandalkan paradigma "Kontrol" ala orde baru maupun ala "great leap forward", resikonya adalah investasinya tidak balik modal, hanya sekedar karena kengototan idealisme keberpihakan politik.
Kesimpulan, metode "berat di kontrol" maupun metode "instrumen nilai tukar", sama-sama memiliki untung rugi, dan jika ternyata gagal dan merugi, ongkos sosial, ekonomi, politiknya begitu besar. Korban terparah selalunya adalah rakyat kecil.
Sedemikian sehingga, pada pemahaman saya, bukan keinginan politiknya yang tidak ada, keberanian untuk mengorbankan rakyat lah yang tidak ada.
Kalau saja, seperti yang Anda singgung di komen sebelumnya di atas, semua rakyat Indonesia, tanggung renteng 'susah' nya demi urusan masa depan, maka saya pun merasa harus mau ikut. Itu bagian dari nasionalisme, tho?
Persoalannya tinggal, keadilan. Kalau disini makan ikan asin, sementara ada yang dapat kompensasi macam-macam dan bisa makan siang di Singapur? Ya eneg kan yang disini?
[__Keberanian mengorbankan rakyat itu ada pada saat menaikkan harga BBM, alias mencabut subsidi.__]
Benar, akan tetapi, efek pencabutan subsidi BBM bukan apa-apa (dwarved) jika dibanding dengan efek nilai tukar 20ribu misalnya.
[__Persoalannya tinggal, keadilan. Kalau disini makan ikan asin, sementara ada yang dapat kompensasi macam-macam dan bisa makan siang di Singapur?__]
Ekonomi negara pada dasarnya terbagi dua lini:
1. Penghasil kemakmuran
2. Distribusi kemakmuran
Sedemikian sehingga, jika ada yang makan ikan asin, sedangkan yang lain makan mewah, permasalahannya adalah distribusi kemakmurannyalah yang mandeg. Sarana tercepat dan tergampang dalam distribusi kemakmuran adalah: perdagangan, untuk menstimulasi sektor tersebut, dibuatlah infrastruktur semacam jalan, jembatan dlsb. Namun pembangunan tersebut sifatnya hanyalah stimulasi, bukan kontrol. Terserah rakyatnya mau dagang atau tidak, yang kemudian distimulasi juga dengan pendidikan dagang.
Menghilangkan benefit distributor kemakmuran (misalnya: makan siang di singapura), justru berpotensi menyebabkan berkurangnya jumlah distributor kemakmuran tersebut, akibatnya semakin tidak merata pula ekonominya.
Mungkin terasa counter-intuitive, tapi begitulah kenyataannya: "Greed, for the lack of a better word, is Good" -Gordon Gekko
[__Kalau saja, seperti yang Anda singgung di komen sebelumnya di atas, semua rakyat Indonesia, tanggung renteng 'susah' nya demi urusan masa depan, maka saya pun merasa harus mau ikut__]
Saya minta referendum.
Jika kita hendak menempuh jalur great leap forward (misalnya aren), referendumnya kira-kira berisi: bersediakah tanah kita terkena tanam paksa? Bersediakah saya dipaksa jadi petani?
Sebaliknya jika hendak menempuh jalur deregulasi dan kemandirian inisiatif rakyat dengan memanfaatkan mekanisme nilai tukar, referendumnya adalah: "bersediakah harga tempe dan bensin melonjak 2 kali lipat untuk sekian tahun, setidaknya sampai kita produksi sendiri? bersediakah menerima ekonomi macet?"
Dua-duanya bukan pilihan mudah, tapi harus memilih. Saya akan pilih yang kedua.
Terus terang, saya ga dong dengan tulisan pak Doktor itu. Kok kedengarannya gampang, tapi ngawang-ngawang ya? Atau saya yg pethuk?
Menurut Bappenas, reformasi birokrasi baru akan selesai 2011. Itu 'selesai' dalam arti anggaran habis? Atau sudah bisa dipungut dampaknya? Karena, kalau benar urusan koordinasi jadi masalah penangangan sektor pertanian, maka mimpi Pak Doktor barusan cuma akan jadi mimpi...
Jadi? memang mumet, mau mulai dari mana... *terutama karena saya awam soal kebijakan di sektor ini...*
[_Saya akan pilih yang kedua_]
Ada pilihan ketiga sebenarnya, namanya Conservatism. Yaitu: pemerintah sebaiknya Do Nothing, namun pengetahuan atas resiko-resiko pengelolaan negara dijabarkan secara detail kepada setiap individu warganegara. Sedemikian sehingga, seseorang bisa terdorong bertani sebagai sarana bela negara.
Jadi instead of berfokus pada kebijakan, kita berfokus pada reformasi budaya. Instead of berfokus pada Marx VS Friedman, kita berfokus pada protestant ethics nya weber.
hamatamu:
[__sempat menyinggung fungsi sosial tanah dan lahan terbengkalai bukan?__]
Ya tapi menghendaki pengelolaan tanah oleh non-pemilik secara paksa dan tiba-tiba adalah terlalu bolshevik.
USSA memiliki perangkat hukum jalan tengah untuk masalah ini, namanya: Squatter's Right.
Ref [ http://en.wikiped…er%27s_right ]
...dasar negara sosialis!
conscientizacao:
[_Ada yang bergagas tentang kedaulatan pangan, dengan dasar (1)... _]
Terjemahan sederhananya:
1. Harga pangan harus naik.
2. Impor harus dikurangi dengan segala cara.
3. Harga pangan harus turun.
4. Pertanian harus dimodernisasikan agar mampu bersaing pendapatan dengan pabrik.
hamatamu:
[__sukses tidaknya reformasi pemerintahan itu sangat tergantung dengan model struktur__]
Ya, tapi mengharapkan tiba-tiba sekian juta pegawai tiba-tiba memiliki budaya organisasi yang morally correct, sama seperti mengharapkan uang turun dari langit.
Lebih baik kekuasaan dari sekian juta moral jelek itu dikurangi sehingga kesempatan berbuat jelek juga berkurang, ETAPI itu neolib....
yang menarik dan mencerahkan, kalau boleh saya simpulkan, menurut HoD, kita punya 3 pilihan politik pangan :
Pilihan pertama : Jika kita hendak menempuh jalur great leap forward (misalnya aren), referendumnya kira-kira berisi: bersediakah tanah kita terkena tanam paksa? Bersediakah saya dipaksa jadi petani?
Pilihan kedua : Sebaliknya jika hendak menempuh jalur deregulasi dan kemandirian inisiatif rakyat dengan memanfaatkan mekanisme nilai tukar, referendumnya adalah: "bersediakah harga tempe dan bensin melonjak 2 kali lipat untuk sekian tahun, setidaknya sampai kita produksi sendiri?
Pilihan ketiga : Conservatism. Yaitu: pemerintah sebaiknya Do Nothing, namun pengetahuan atas resiko-resiko pengelolaan negara dijabarkan secara detail kepada setiap individu warganegara. Sedemikian sehingga, seseorang bisa terdorong bertani sebagai sarana bela negara.
IMHO, pilihan pertama dan kedua memang cenderung represif dan menyakitkan, tetapi memang dalam membuat suatu keputusan politik, ada risiko-risiko yg perlu ditanggung ... pemerintah menjadi aktor utama dalam hal ini.
Pilihan ketiga cenderung persuasif dan masuk akal, tetapi memang butuh waktu yang relatif lama, perlu waktu untuk suatu proses pendewasaan masyarakat ... dalam hal ini, pemerintah menjadi aktor yg sifatnya fasilitator dan lebih pada "community development", sedangkan aksi dilakukan oleh rakyat ...
HoD, terus terang pilihan ketiga ini menarik perhatian saya ... if you don't mind, please elaborate more ...
"...kaum tani yang sekalipun hanya memiliki beberapa petak tanah pada akhirnya bisa ikut menikmati kemajuan..."
[_kasus pasca land reform di Venezuela misalnya, petani atau perkumpulannya lebih tertarik memenuhi kebutuhan antar mereka sendiri dahulu, sehingga diantara keributan saling petak tanah disana bisa dikatakan cadangan pangan nasional melemah_]
nah, ini dia fenomena theory of constraint ...
lihat juga komentar senada
di : www.culas.blogspot.com ttg POLITIK dan PANGAN
Silahkan login untuk memberikan pendapat