Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 14 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 14
Status page | Arsip x

Pengacara: Kok Polisi Mewakili Kepentingan Koruptor? (copas) 6

Penting +2 dianas dianas

Rabu, 16 Sep '09 12:36

Rabu, 16 September 2009 | 11:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Bambang Widjojanto, salah seorang kuasa hukum Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, mempertanyakan penetapan tersangka kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu oleh polisi.

Bambang mengaku heran penetapan tersangka tersebut hanya didasarkan pada penerbitan surat cegah-tangkal (cekal) bos PT Era Giat Prima Joko Soegiarto Tjandra dan bos PT Masaro Anggoro Widjojo.

"Kok lucu, masak polisi mewakili kepentingan Joker (Joko Tjandra)," kata dia saat dihubungi, Rabu (16/9).

Joko Tjandra saat ini adalah buron kasus cessie Bank Bali. Dahulu KPK mencekalnya karena namanya disebut-sebut dalam percakapan Urip Tri Gunawan dan Arthalyta Suryani.

Sementara Anggoro dicekal karena diduga menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam proyek sistem komunikasi radio terpadu.

Menurut Bambang, KPK berwenang mencekal Joko dan Anggoro. "Kewenangan itu ada karena perintah undang-undang," ujarnya. "Kok ada lembaga lain yang mempermasalahkan itu."


ANTON SEPTIAN

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/09/16/brk,20090916-198289,id.html


Tag: KPK, korupsi, polisi, Cicak vs Buaya
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Hukum Rajam Ternyata Tidak Terdapat di Al Qur'an Jembatan Selat Sunda, Siapkah? »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    just_me 0 0
    bubarkan KPK !!!
    lanjutkan..
    conscientizacao 0 0
    ""Kok lucu, masak polisi mewakili kepentingan Joker (Joko Tjandra)," kata dia saat dihubungi, Rabu (16/9)."

    Karena inilah saya reting artikel ini LUCU! : ))
    Huzein 0 0
    conscientizacao: Perilaku yang jauh LEBIH LUCU banyak tuh....
    ernesto 0 0
    polisi melayani dan melindungi (koruptor)
    Veuillez entrer 0 0
    sebenarnya KPK ga perlu ada,jika kinerja KPK JUJUR....di Indo korups di mn2,apa lg di beacukai....begitu byk brg2 dg mudah masuk dn dijual di Indo,
    jadi...benahi dulu dr yg kecil,bru buru2 koruptor kakap....right?
    Striding Cloud 0 0
    Veuillez entrer:

    KPK khan berdasar UUnya hanya untuk yang gede-gede, batasannya 2 milyar(?) kalau ndak salah, untuk sementara ini KPK tetap perlu ada.

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: