Situs Berisi Daftar Kesalahan Pejabat Publik 75
Kamis, 17 Sep '09 13:48
Bayangkanlah sebuah situs web bernama (misalkan) ingatanmelawanlupa.com*. Isinya mencatat kasus tertentu yang mengusik rasa keadilan dan meledek akal sehat. Misalnya dalam kasus pidana. Nama dan foto hakim (bahkan perwira polisi dan jaksa) di setiap jenjang keputusan terdokumentasikan.
Tak ada opini "editor" supaya pengelola web tak tersandung pasal pencemaran nama baik. Yang ada hanya kasus, dengan tautan nama si penegak hukum ke sebuah halaman berisi biodata. Ya, semacam Wiki. Atau mirip situs khusus musik allmusic.com.
Bedanya, penyajian web yang saya bayangkan itu lebih kering. Lebih mirip data alumni. Netral, karena daftar alumni tak menyebut si anu bodoh, sering membolos, tapi selalu juara kelas -- bedakan dengan buku tahunan.
Misalnya kasus Tommy Soeharto. Kita cukup memaparkan kasusnya dan putusan hakimnya. Nama-nama anggota majelis hakim tercantum. Begitu pula nama jaksa yang bertanggung jawab atas penghentian penyidikan. Tak ada opini apapun -- karena yang itu jatahnya publik (termasuk membela dan memuji Tommy).
Bagaimana dengan DPR? Hampir sama. Misalnya dalam Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi I-II. Tentu isi situs memanfaatkan tautan ke halaman eksternal. Termasuk di antaranya halaman Risalah Rapat di situsweb DPR RI. Catatan: dilarang tertawa ketika membaca judul berkas PDF (bukan "file namr") risalah DPR -- ada yang "Assalamu'alaikum Warahmatulah Wabarakatuh" (Risalah Resmi, rapat paripurna ke-31, 17 Juli 2007), dan "Daftar Nama-nama Anggota DPR RI" (Risalah Resmi, Rapat Paripurna ke-9, 18 Oktober 2006).
Mengapa kita harus mendokumentasikan nama dan foto pejabat publik dalam wadah khusus? Selama ini, misalnya di parlemen, kesan saya adalah begitu urusan selesai, apalagi periode menjabat terlewati, tak ada tanggung jawab moral di tingkat individual. Seolah masing-masing mengatakan, "Itu keputusan bersama sidang," atau, "Itu bukan keputusan saya pribadi melainkan kebijakan fraksi." Demi keadilan, anggota parlemen yang mengajukan minderheidsnota dalam kasus tertentu juga perlu disebut.
Hal serupa untuk anggota majelis hakim yang membuat keputusan aneh. Tentu pengaju dissenting opinion pun dicantumkan, supaya adil. Begitu pula untuk pejabat kejaksaan yang menerbitkan SP3K dalam kasus tertentu. Bahkan menteri dan kepala daerah pun masuk ke web yang saya bayangkan itu. Seorang bekas walikota tidak bisa berkilah, "Saya kan sudah membuat laporan pertanggungjawaban dan diterima oleh rakyat. Mestinya jangan dipersoalkan lagi dong."
Di sinilah internet menjadi sarana edukasi good governance, tak hanya bagi rakyat tetapi juga pejabat. Guru-guru pelajaran kewarganegaraan akan terbantu dalam mengajar. Mahasiswa dan profesor pun akan terbantu. Calon pejabat, pejabat, dan bekas pejabat, juga akan belajar. Ini seperti iklim kerja di mana saja: when you are right, nobody remembers; when you are wrong, nobody forgets. Lha iyalah, namanya juga digaji oleh rakyat. Mestinya ya tahu diri, paham apa arti amanat rakyat. Sampai akhir zaman informasi akan terus tersimpan -- kecuali ada sabotase.
Salah satu sandungan yang sudah terbayang di benak saya adalah soal pemuatan foto tanpa izin yang bersangkutan. Dulu Akbar Tandjung bisa mengerem peredaran buku tentang peran dia dalam Bulogate karena foto dirinya, bukan karena isi buku yang merujuk kliping media. Jangan-jangan para (bekas) hakim dan (bekas) jaksa akan menggugat pemampangan wajah ganteng mereka yang penuh wibawa. Padahal untuk foto hakim bisa saja kita mengambil dari sebuah kantor pengadilan negeri. Ah untuk soal beginian, Bung Ajo bisa siapkan kuda-kuda.
*) Jangan-jangan setelah membaca ini langsung ada yang memesan domain -- entah untuk kepentingan apa. Mari kita lihat. :P
© Gambar: Flickr
Tag: sejarah, edukasi, internet, partisipasi rakyat, good governance
Terkait:
-
penyelewengan sebagian para shahabat Nabi SAW sepeninggal Beliau
Senin, 15 Mar '10 04:10 -
memenuhi pesanan bung bram's...sastra jendra & pengkhianatan para dewa
Senin, 15 Mar '10 01:18 -
Khidir, Sang Penguasa Suku Maya
Sabtu, 13 Mar '10 20:16
Media Terkait:
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
ndoet: Menarik
-
conscientizacao: Keren
-
Subroto: Menarik
-
LCFR: Menarik
-
yusro: Keren
-
Frost: Menarik
-
NOS: Menarik
-
ferryf: Biasa
-
Forlorn Hermit: Menarik
-
rico: Penting
-
Striding Cloud: Penting
-
Red-White Eagle: Penting
-
Apprayo: Menarik
-
Tai Chi Master: Menarik
-
Laksamana: Bagus
-
Huzein: Penting
-
Leksa: Menarik
-
hamatamu: Menarik
-
Yojimbo Usagi: Penting
-
ndableg: Bagus
-
Aji Prast: Penting
-
lekopr: Menarik
-
boiga: Menarik
-
septima: Penting
-
Bung Ajo: Penting
-
neilhoja: Menarik
-
akusuka: Keren
-
Sri Kirana: Menarik
-
Silly: Menarik
-
lowercaser: Penting
-
addiehf: Bagus
-
tugas s: Inspiratif
-
Ibnu Muslim: Menarik
-
Yudiantoro: Penting
-
fello citizen: Bagus
-
perempuan api: Penting
-
Tazlucu: Menarik
KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Komentar:
Dulu ada jangan bikin malu 2009, yang menyusun kontrak politik masing-masing anggota dpr dalam tabel excel.
Baiknya diintegrasikan kedalam politikana dan mudah dilink dalam kasus perlu referensi, dan kalau bisa, ada backtrack dari politisipedia.com menuju seluruh artikel politikana yang pernah membicarakan seorang tokoh.
Kenapa bukan saya yang memulai? Saya tidak mampu. Tahu dirilah.
Dulu pernah ada diskusi di sini: http://tinyurl.com/mgwxlk
hamatamu berusaha cari sumber datanya, tapi susah sekali cari sumber data yang valid dan resmi. Menurut saya, sumber data yang valid dan resmi adalah penting, untuk meminimalisir perbantahan soal status sumber data di kemudian hari.
Yang direncanakan hamatamu, terlampau 1.0.
Management-heavy. Kalau modelnya wikipedia, dan diintegrasikan ke politikana, malah jauh lebih feasible, karena data awalnya tidak perlu, cukup struktur data dan metodoloGUInya saja.
Wah, saya malah belum liat rencana detilnya si hamatamu.
Kalo yang dulu sempat saya usulkan, memang menghindari bentuk wikipedia, karena datanya tidak bisa diolah lagi (note: waktu itu membicarakan soal presensi anggota dewan, plus pilihan2 mereka saat ada voting). Kalo datanya dalam bentuk tabular (dan disimpan dalam DBMS) bisa diolah, dan ditampilkan dalam bentuk grafis.
Untuk informasi2 lain, seperti yang dicontohkan dalam artikel ini, mungkin berbentuk wikipedia memang pilihan yang pas.
Terima kasih. Ini memang masih sumir, baru berupa lontaran. Yang terbayang di awal adalah dari mana mendapatkan data sekunder yang layak dipercaya. Sempat terbayang mengandalkan koran, tetapi yang kita utamakan data dasar. Misalnya dalam keputusan sidang (vonis) di tingkat PN, maka yang kita masukkan adalah: tanggal/bulan/tahun, nama kasus, nama ketua dan anggota majelis hakim, saripati keputusan dan alasannya.
Yang berat memang saripati keputusan karena kita tak melihat dokumennya, melainkan hasil ringkasan menurut reporter dan editor koran. Meminta salinan ke panitera dan pengacara tentu bukan soal gampang.
Misalnya memperkaya data sumir seperti ini:
** KASUS RUILSLAG BULOG – Rp 5 miliar
28 Februari 2008
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan perdata Bulog terhadap Tommy Soeharto. Majelis hakim justru mengabulkan gugatan balik Rp 5 miliar yang diajukan Tommy. Majelis berpendapat gugatan Bulog mengakibatkan merosotnya reputasi Tommy.
Juga ini:
** KASUS BPPC - Rp 175 miliar - Oktober 2008
Kejaksaan Agung resmi menghentikan kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang melibatkan Tommy Soeharto. Pada 7 November 2008, Tommy menandatangani berkas SP3
Siapa hakimnya dalam kasus ruilslag Bulog? Siapa jaksa muda agung yang menandatangani SP3? Perlu penyebutan n nomor pasal UU atau tidak? Ribet, memang.
Dia pernah cerita konsep yang mirip2 ke saya, bedanya bukan tentang pejabat publik.
Tapi utksesuatu di "sepupu" politikana sebelah sono ...
Saya kira tidak perlu ambisius untuk mendapatkan 'kebenaran sejati'.
Metodologinya bisa seperti rottentomatoes.com.
Dengan mengawinkan metodologi ratingnya politikana dan reviewnya rottentomatoes, bisa didapat sebuah sistem elegan yang tidak management-heavy.
Dalam pemikiran saya, mungkin kira-kira begini:
1. Dalam menulis artikel di politikana, penulis disediakan fasilitas untuk merating tokoh yang direview dalam artikel tersebut, politisi busuk atau tidak.
2. Rating penulis tersebut tidak serta merta menjadi rating dari seorang politisi, tapi dibobotkan berdasarkan rating pembaca politikana, jadi ada semacam proses screening dulu di politikana.
3. Screening kedua bisa menggunakan agregat dari seluruh rating yang pernah diterima penulis. Jadi dari sana dapat dikurangi penulis busuk yang cuma berniat menghancurkan seorang politisi.
4. Screening ketiga didapat dari sumber tangan pertama, beridentitas resmi dan bila perlu berbayar, untuk memberikan hak jawab politisi tersebut.
5. Setiap artikel yang mereview busuk tidaknya dijadikan referensi tak dapat dihapus di bawah setiap artikel berbentuk wiki.
6. Hak menulis artikel wiki yang merupakan summary dari artikel politikana, diberikan kepada warga beridentitas resmi/jelas dan berpamor baik(100++ atau sekian ribu +1), hal ini menguntungkan dari 2 sisi: tanggungjawab penulisan jelas, mendorong lebih produktifnya penulis politikana.
http://mampus.wordpress.com/
disana single opinion, saya tidak pernah suka situs single opinion, tidak ada tarik menariknya, tidak ada saling koreksinya, tidak ada remnya, tidak ada yang mau mengambil peran sebagai devil's advocate,
Semuanya serba pokoknya.
Sistem rapot, seperti yang dikembangkan di india terhadap layanan publik, itu juga menarik. Warga mengisi form-form yang dibuat untuk menilai kenerja layanan publik, lalu setiap periode tertentu diakumulasi dan diumumkan kembali ke publik.
kalau cara ini mungkin ga digunakan untuk menilai kondite wakil rakyat/politisi? *berharap pada sistem konstituen yang lebih 'stabil'*
Saya tadi mengomentari situs "mampus" di wordpress yang ditunjukkan prajnamu.
hamatamu:
Tapi planning tersebut terlampau data-reliant (tergantung data).
Itu terlampau management-heavy, money dependent, dan belum tentu effective.
Nah, dalam sistem yang lebih demokratis, data tersebut(voting UU apa, daftar absensi bagaimana) diharapkan justru datang dari dari anggota parlemen, sebagai hak jawab dalam mensupport citranya.
Dengan berasumsi bahwa sebagian besar anggota parlemen tidak memiliki kapabilitas IT, terbuka peluang bagi pengurus situs, konsultan citra maupun jurnalis lepas yang faham IT, untuk dibayar memasukkan data anda inginkan langsung dari anggota parlemen, tanpa harus mengorbankan integritas mereka.
Demokrasi 2.0
Bukan berharap pada mereka, tapi berpegang pada insting dasar manusia untuk membela diri. Juga pada kebutuhan dasar manusia untuk dihargai.
Mereka juga manusia, mereka juga rakyat.
Selama ini tidak ada sarana bagi mereka untuk menunjukkan "jasa" mereka, terlepas dari tulus tidaknya. Kalaupun ada, sifatnya tidak cost-efficient (iklan di koran, atau makan siang setiap jumat bareng wartawan).
Unintended consequences dari sistem lama seperti demikian adalah, justru wakil yang kita harapkan menjadi penyambung lidah kita, kemudian menjadi apatis di tengah jalan.
Bukan itu yang kita harapkan dalam bernegara, bukan sikap mengharapkan DPR jadi gagal-lah yang sehat, tapi justru sikap memberikan kesempatan bagi mereka untuk unjuk gigi dan membela dirilah yang lebih waras.
Berikan "senjata" bagi rakyat untuk beropini, namun pada saat yang sama berikan "senjata" bagi mereka untuk membela diri. Kompetisi antar mereka sendiri (getok tular?) akan membuat situs tersebut lebih efektif, akan membuat mereka lebih aktif.
Sedangkan wartawan maupun konsultan IT diharapkan aktif menawarkan "jasa konsultan" langsung bagi anggota parlemen untuk menjadi sumber resmi (Official) yang memiliki hak jawab di situs review anggota parlemen tersebut, dengan anggapan mereka tidak punya waktu untuk mengurus detail data maupun menulis jawaban, belum lagi masalah gaptek.
Sistem semacam ini, akan membuat akuntabilitas data dari parlemen maupun opinion-stream dari masyarakat sama-sama terakomodasi.
lha aku bisa bantu opo
http://www.dpr.go…ggota.Fraksi
lapan enam, ndan!
[ http://politikana…omment-88794 ]
point no 6.
[__da yang perlu dikonfirmasi; hasil parsing 541 baris nama sedangkan yang tertulis di situs itu adalah '572 anggota dalam arsip' __]
Tidak perlu ambisius dengan kebenaran sejati harus sekarang juga, berprinsip open source saja dulu, kalau sistem loe dah jalan, nanti anggota dprnya sendiri yang ngaku.
Opensource dalam kontrol data dan menambahkan opini, bukan berarti opensource dalam accountability summary.
Politikana sebagai sumber referensi artikel pendukung, jika ada. Karena saat ini user generated content yang bisa diharapkan aktif adalah politikana.
Pe-wiki hanya melakukan 'verdict' berdasarkan politikana-user overall opinion.
"Cream of the crops"nya jelas dari opini orang-orang seperti rusdi mathari, dkk.
Disclaimernya justru berisi undangan kepada sumber resmi untuk mengoreksi data/mengklarifikasi.
Kecuali jika Anda bisa mendapatkan sindikasi konten dari sumber-sumber lain seperti layaknya rottentomatoes.
ntar kalo websitenya udah launching, kasih tau aku ya.. mo ikutan promosiin..
*dasar affiliate marketer bisanya promosi doang. ^^v
saya kepikiran beberapa bulan lalu untuk mendokumentasikan nama2 orang malaysia orang arab atau orang singapura yang menyiksa/membunuh orang indonesia di blog saya. jadi seumur hidup tuh "oknum2" bakal abadi di internet.
iya potikipedia.com or politicpedia.com bagus juga, yang politikpedia.com masih ada tuh juragan di Name.com
hamatamu: just told me about this, so i dropped by. Was reading thru and i noticed that since i didn't read about anybody volunteering to help with the actual Court Case Files that Paman mentioned, then i can probably help you with that.
If someone send me the list of the first batches of case files to start working on it, let me know the address to have it delivered to.
You know where to find me, i'm here all the time
they're really funny sometimes.
Yang bisa mengelola hal seperti ini adalah yang punya kemampuan tekhnis untuk utak-atik internet. Kalo ada yang berniat, itu bagus, Yang penting nantinx, seluruh berita dan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
Malah, untuk semua penyimpangan sosial dan budaya, perlu ada situs tersendiri yang mendokumentasikan dan mengumpulkannya.
Ok... makasih.
Salam.
cool. Mungkin kedepannya bisa kek TheyWorkForYou (http://www.theywo…foryou.com/)
source code TheyWorkForYou ada disini : http://www.mysoci…ciety.tar.gz
kayaknya penting jg kl dr awal dibikin mudah bertukar data dengan sistem lainnya. situs ini (atau bahkan politikana?) ada rencana nerap OAuth atau ekspos API?
Silahkan login untuk memberikan pendapat