Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Terlena 15

Penting +4 Ibnu Muslim Ibnu Muslim

Senin, 28 Sep '09 17:54

Terlena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :

mengantuk lalu tidur; tertidur: malam tadi ia hanya dapat ~ empat jam saja; 2 v terlengah; terlalai: jagalah adikmu baik-baik jangan sampai ~; 3 a sangat asyik; dng asyiknya; bersenang-senang: ia ~ mendengar alunan musik;(KBBI dalam Jaringan dengan tag "lena)

Apakah yang melenakan kita pasca lebaran ini? bagi saya yang melenakan adalah kepenatan abis ber macet menempuh arus balik Bandung-Jakarta, tentang PLT KPK, tentang Miyabi dan perjuangan mengembalikan tabungan yang terpakai buat mudik kemarin (kalimat terakhir dianggap curhat aja kan sesama warga Politikana boleh curhat dong)

Terlena terhadap nasib RUU Pengadilan Tipikor mungkin suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Hari ini Agung Laksono mencoba membangunkan kesadaran kita tentang RUU Pengadilan Tipikor :

"Kita tunggu saja, kalau hari ini selesai, besok berarti sudah bisa diputuskan," tutur Ketua DPR RI Agung Laksono usai peluncuran buku AM Fatwa di Gedung Nusantara IV MPR/DPR RI. Menurut Agung, di tubuh pansus sendiri masih ada perbedaan pendapat soal kewenangan penuntutan. (Kompas.com)

Ada harapan besar bahwa RUU Pengadilan Tipikor akan di-undangkan oleh DPR periode 2004-2009, namun esensi dari UU Tipikor dan RUU Pengadilan Tipikor harus memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi. Peran KPK dalam penuntutan perkara korupsi selayaknya tetap ada dalam RUU Pengadilan Tipikor, bukan dimandulkan seperti semangat 8 Fraksi DPR yang menghilangkan kewenangan penuntutan KPK.

Delapan fraksi setuju kewenangan penuntutan tak lagi berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi kembali ke tangan Kejaksaan Agung. Sementara dua fraksi, PKB dan PKS, berpendirian kewenangan kejaksaan berada di KPK dan Kejagung. (Kompas.com)

Banyak pihak menenggarai pembahasan RUU Pengadilan Tipikor dikebut menggunakan jurus "aji mumpung", mumpung masyarakat masih terlena dengan siapa yang bakal menjadi Plt KPK, mumpung masyarakat masih cape, mumpung masyarakat masih asik dengan siapa yang bakal jadi menteri, mumpung ini dan mumpung itu sesuatu hal yang me-lena-kan.

Mungkin tulisan ini terlalu "suudhon" atau prasangka buruk, mumpung masih suasana Idul Fitri, maafkan saya.


Tag: DPR, RUU Pengadilan Tipikor
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Still Going Strong Kerahasiaan Data Diri »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Esemge 0 0
    Buat korupsi menjadi 'musuh bersama' seperti jaman rakyat dan mahasiswa bersatu menurunkan mbah kakung dulu.pasti pemerintah dan dpr jadi blingsatan
    Ibnu Muslim 0 0
    Esemge: sekarang seolah-olah justru KPK yang jadi musuh bersama
    Esemge 0 0
    Ibnu Muslim: dari dulu kpk memang musuh bersama..koruptor.cuma yang saya jadi heran kenapa gerakan mahasiswa yg dulu begitu dahsyat ,sekarang tidak kelihatan lagi
    ndableg 0 1 tidak suka |
    baca judulnya jadi inget evie tamala..

    *terlenaa..., ku terlenaa..*
    Huzein 0 0
    @Esemge : Bukan hanya m'siswa aja, FPI yg di tivi keliatan sangat beringas (bahkan terhadap tukang warung) ga pernah kedengaran menghardik koruptor... apa saya yg kurang info yaa..?
    Laksamana 0 1 tidak suka |
    ndableg: sudah saya duga.. ; ))
    Esemge 0 0
    Huzein: saya lagi ngebayangin gimana kalo fpi juga ikutan .
    Jadinya gimana ya?
    hamatamu 0 0
    biaya kuliah tinggi & hal-hal yang (dianggap) tidak ada hubungannya dengan kurikulum yg berbasis kompetensi itu mulai dikurangi bung Esemge, entah lah di luar jawa. jadi mahasiswa sekarang katanya lebih terpacu untuk menyelesaikan kuliahnya daripada mahasiswa dulu ; ))
    hamatamu 0 1 tidak suka |
    weits jempole kang ndableg goyang : ))
    conscientizacao 0 1 tidak suka |
    Ter...la...luu... *gedhek-gedhek*
    ndableg 0 1 tidak suka |
    conscientizacao: lagune sopo kuwi pakdhe?
    conscientizacao 0 1 tidak suka |
    ndableg: Kak Rho...ma... : D
    5150 0 0
    weh kang ndableg skrg giliran jaga ya : p
    Esemge 0 0
    hamatamu: oh gitu tho,
    Wah kuper aku,maklum gak pernah makan bangku kuliah.:-D
    Ibnu Muslim 0 0
    ndableg:
    Sepertinya ada pengaruh "dangdut" dalam tulisan ini ; ))

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: