Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 12 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 12
Status page | Arsip x

"Tunggu hasil pengadilan!" 7

Menarik +2 Bambang BU Bambang BU

Senin, 28 Sep '09 15:43

"Tunggu hasil pengadilan!". Demikian lagu standar yang biasa dinyanyikan polisi saat ditanya wartawan soal kasus tertentu.

Pak, gimana kasus korupsi si A? "Tunggu hasil pengadilan!"

Pak, gimana kasus pembunuhan si B? "Tunggu hasil pengadilan!"

Pak, gimana kasus penyelewengan si C? "Tunggu hasil pengadilan!"

Lalu kenapa dalam kasus penyalah gunaan wewenang oleh KPK, polisi tiba-tiba mak-clakep, mulutnya tertutup, tidak lagi menyanyikan lagu yang sama? Yang ada malah nyanyi lagu lain. Yang sumbang.

Dalam kasus KPK, POLRI malah getol, bahkan sangat getol, untuk MENJELASKAN kasus ini (dari versi polisi saja), secara gamblang, kepada media, tanpa menunggu pembuktikan di pengadilan!

Kenapa?

Tanya kenapa! :)


Tag: KPK, polisi
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « PKI (Pisang-Ku Ini) Obat Amnesia Saksi Denmark »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    LCFR 0 0
    ...karena kalau diceritakan semua jadinya kayak "insiden penangkapan M Top 1.0" ?
    Ibnu Muslim 0 0
    LCFR:
    Kalau V 1.1 lebih seru kabarnya
    ndableg 0 0
    [.. Yang ada malah nyanyi lagu lain. Yang sumbang ..]

    lagunya kuburan band bukan?
    5150 0 0
    taruhannya jabatan untuk kasus yang satu ini, makanya mending tutup mulut
    Ibnu Muslim 0 0
    5150: bukankah bertaruh melanggar hukum : D
    5150 0 0
    Ibnu Muslim: oh iyah

    ter..la...lu....
    Abu Jibriel 0 0
    Karena BU, Butuh Uang

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: