Politikana

Isu tidak lolos kesehatan dan kasus pedofil 16

Lucu +4 lila

Rabu, 21 Okt '09 14:41

Isu tidak lolos kesehatan dan terlibat kasus Asusila

Menjelang diumumkannya menteri kabinet SBY 2.0 ada dua isu beredar di dunia persilatan politik, yang pertama
dari 4-5 orang dari kandidat menteri yang disebut-sebut tidak lolos tes kesehatan dan kedua adalah isu salah satu kandidat menteri terlibat
kasus asusila di negara tetangga. Pertanyaanya adalah 1)  Apakah isu  kesehatan memang benar dipakai sebagai dari exit strategy untuk mengeliminir kandidat? kerena tidak ada cara lain yang dapat dipakai untuk menghentikan laju pencalonan . 2) Apakah kesehatan ini disengaja dihebuskan dari Cikeas untuk menutupi kasus yang bakal  memalukan Presiden yaitu salah satu kandidat diduga pernah terlibat kasus asusila di negara tetangga .

 ++++

4 Calon Menteri Tak Lolos Tes Kesehatan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat kandidat menteri disebut-sebut tidak lolos tes kesehatan dari Rumah Sakit TNI-AD Gatot Soebroto.

Mereka di antaranya calon Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moelok, yang menjadi Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, calon Menteri Negara BUMN Musthafa Abubakar yang pernah menjadi Direktur Utama Perum Bulog, calon Menteri Pertanian Suswono asal dari Partai Keadilan Sejahtera dan calon Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan.  

Demikian informasi yang berkembang di  kalangan pers yang tengah meliput di depan rumah pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  di Puri Indah Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10) siang ini.

Para calon menteri tersebut, belum bisa dihubungi. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng yang dikonfirmasi Kompas melalui telepon selulernya di Cikeas, hingga kini juga belum menjawab. Andi disebutkan masih mengikuti rapat bersama  Presiden Yudhoyono, Wapres Boediono, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, sejak pukul 09.00 di Cikeas.

Disebutkan juga, meskipun mereka tidak lolos tes kesehatan, tidak berarti mereka gagal menjadi menteri. Sebab, Presiden Yudhoyono memiliki hak prerogatif untuk mengabaikan hasil tes kesehatan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara.

+++

Detik.com Rabu, 21/10/2009 10:13 WIB
Isu ada calon menteri yang terlibat kasus pedofil bisa jadi hanya isapan jempol. Diduga isu ini terkait kabar burung bahwa ada dua politisi asal Indonesia yang terlibat kasus pedofil di Kamboja pada 2005 silam. Namun, Deplu tidak mengetahui kabar ada dua polisi yang diamankan polisi Kamboja itu.

Saat dikonfirmasi detikcom, Juru Bicara Deplu Tengku Faizasyah mengaku belum mengetahui kabar tersebut. "Waduh, saya tidak tahu, saya malah baru dengar," kata Faizasyah.

Faizasyah malah menanyakan nama dua politisi itu. Namun, karena tidak ada nama jelas siapa dua politisi itu, maka identitas dua politisi itu pun masih gelap.  "Saya tidak mau berspekulasi, saya tidak tahu," kata Faizasyah yang pada 2005 lalu belum menjabat sebagai Jubir Deplu itu.

Isu adanya kasus pedofil ini bisa jadi beredar setelah ada surat dari sebuah LSM di Kamboja, Licadho (Cambodian League for The Promotion and Defense of Human Rights). Isi surat itu kabarnya benar-benar mencengangkan publik Indonesia. Karena surat inilah, ada isu di Facebook yang mengampanyekan: 'Tolak Pedofil Jadi Menteri'.

Konon, surat itu bertanggal 26 September 2005 dan ditujukan kepada beberapa LSM di Indonesia. Isinya cukup mengejutkan bahwa ada dua politisi asal Indonesia yang ditangkap polisi Kamboja sekitar bulan Juli 2005. Tuduhannya serius: melakukan hubungan intim dengan gadis di bawah umur.

Siapa politisi itu? Sayang, kedua politisi asal Indonesia itu tidak disebut dalam surat itu. Tapi, barangkali gara-gara beredarnya surat inilah yang akhirnya memunculkan isu ada pedofil di jajaran calon menteri SBY.

Ada cuplikan menarik dari dokumen surat berbahasa Inggris yang beredar itu, seperti disampaikan salah seorang pegiat LSM. Cuplikan surat itu berisi sebagai berikut:

"Mungkin pihak kepolisian atau pemerintah setempat telah 'menyelesaikan' kasus ini melalui cara diplomatis dan secara finansial, sehingga kasus ini tidak pernah diungkap ke pers maupun LSM-LSM yang ada. Kantor pemerintah provinsi telah sepakat untuk memeriksa kebenaran isu ini melalui sebuah kerja sama dengan polisi anti perdagangan manusia di Siem Reap. Pihak kami juga bekerja sama dengan seorang mantan polisi Prancis, Christian Guth, yang sekarang bekerja untuk UNICEF, tepatnya di Departemen Anti Perdagangan Manusia."

Aslikah surat itu? Surat itu memang berkop Licadho. Penandatangan surat itu adalah Naly Pilorge, yang tertulis sebagai direktur Licadho. Namun, pegiat LSM yang mengaku menerima surat itu menyatakan belum ada jaminan bahwa surat tersebut benar-benar asli. Bisa jadi surat kaleng, untuk merusak nama Indonesia. Detikcom sudah mencoba menghubungi Licadho, namun belum ada jawaban hingga Rabu (21/10/2009).

Kabarnya banyak LSM yang dikirimi surat itu, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga mendapat surat itu. Namun, Heru Hendratmoko, Ketua AJI saat itu, ketika dihubungi detikcom mengaku tidak tahu. "Saya lupa, apalagi itu tahun 2005. Ribuan surat yang masuk. Saya tidak membenarkan surat tersebut ada apa tidak, yang jelas saya tidak memberikan komentar," kata Heru.

Tag: Kabinet Bersatu II
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace