Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Gaji Mentri dan Pejabat Naik ? Wajarlah !!!!! 13

botaksakti botaksakti

Selasa, 27 Okt '09 05:53

" Gaji mentri dan pejabat naik saja kok pada ribut ! Wajar lah ! Mereka kan juga meningkat status sosialnya. Jadi, juga memerlukan biaya lebih tinggi untuk terjun di dunia sosialnya itu. Lagian, mereka kan juga manusia, seperti kita juga yang masih doyan duit. Bahwa segala fasilitas mereka sudah dipenuhi....itu memang benar, tapi  keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya kan juga ada. Gaji yang banyak minimal bisa menutupi sakit hati mereka bila nanti hasil kerjanya jelek dan di"pisoh-pisohi" orang banyak.Gak perlulah dibilang menteri dan pejabat itu gak tahu diri. Kalau dibandingkan dengan rakyatnya yang tetap miskin, ya itu salah rakyatnya sendiri, kenapa mereka gak mau jadi mentri atau orang kaya. Kalau dibilang, orang keadaan lagi banyak bencana kok minta gaji naik....lah apa urusannya bencana dengan gaji ?Pendek kata gaji mereka naik itu sudah sesuai prosedur dan sudah seharusnya. Apalagi konon sudah disiapkan sejak lama. Jadi, sekali lagi, wajar sekali dan memang sudah seharusnya gaji mereka naik ! Yang menentang atau tidak setuju dengan kenaikan gaji menteri dan pejabat negara pastilah orang WARAS !!!

 

(NB: Tulisan di atas adalah jawaban panjang atas satu pertanyaan pendek "Bagaimana pendapat Anda kalau gaji menteri dan pejabat naik ?" yang saya ajukan kepada seorang gila tanpa busana yang saya temukan di pinggir jalan )


Tag: rakyat, gaji, menteri, Pejabat, bencana, miskin
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « INDONESIA & DOKTRIN KESEJATERAAN SOSIAL: ANALISA KEBIJAKAN SBY 2004-2009 Charter for Compassion »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    ki baraja 0 0
    ; ))
    Veuillez entrer 0 0
    : )) ; ))
    5150 0 0
    gaji menteri mau naik setinggi langit, harga terong tetap ditengah tengah harga telor dan harga susu naik turun.

    ; ))
    asep21 0 0
    : )) : )) : )) ya kalau mang dah gila gmana lagi. tenang mentri yang naik gaji sudah siap didanai pemerintah. pemerintah dah siapin rumah sakit jiwa VIP khusus para mentri.
    asep21 0 0
    : )) : )) ya kalau mang dah gila gmana lagi. tenang mentri yang minta naik gaji sudah siap didanai pemerintah. pemerintah dah siapin rumah sakit jiwa VIP khusus para mentri.
    botaksakti 0 0
    asep21: ternyata orang gila lebih waras dari orang waras lho ! he..he..
    5150: coba bukan harganya yang naik turun...
    Veuillez entrer: kok pakai melet...udah baca sampai titik terakhir brlum ???
    yusro 0 0
    "Yang menentang atau tidak setuju dengan kenaikan gaji menteri dan pejabat negara pastilah orang WARAS !!!"

    Yang setuju = TIDAK WARAS

    Yang mengusulkan? : ))
    botaksakti 0 0
    yusro: he..he...entahlah....
    botaksakti 0 0
    anianjani: yakin ??????
    Ibnu Muslim 0 0
    yusro: mas jawabnya mutiple choice :

    1. Waras
    2. Tidak Waras
    3. Tidak memilih

    kok kaya polling : ))
    manuk 0 0
    Jadi polanya seperti ini,

    1. Sebelum pemilu: gaji PNS naik
    2. Setelah pemilu: gaji mentri dan pejabat naik
    performax 0 0
    teringat dengan ucapan Mahatma Gandhi:

    Bumi dengan isinya cukup untuk semua orang tapi seluruh jagat raya dengan isinya tidak cukup buat satu orang serakah.
    Denni 0 0
    WONG EDAN!!

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: