Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 6 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 6
Status page | Arsip x

Selamatkan Indonesia dari Ancaman Korporatokrasi! 8

Biasa +3 daus daus

Kamis, 29 Okt '09 09:07

Harian Bisnis Indonesia (26/10),” Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II mengadopsi hampir 100% roadmap Kadin mengenai pembangunan ekonomi 2009-2014 sebagai program 100 hari kabinet yang berumur hampir sepekan”.

 

Harian Ekonomi KONTAN (26/10), “Kabinet berpihak kepada kepentingan pengusaha, pemerintah akan lebih teratur menggelar pertemuan dengan pengusaha”

 

Isu perburuhan dan juga lingkungan hidup dinilai menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi (Kompas,29 Oktober 2009, halaman depan,"Hambatan-hambatan Pertumbuhan Ekonomi)

Positions

1.         Negara korporatokrasi adalah negara yang kebijakan-kebijakan politiknya diarahkan untuk melayani kepentingan korporasi besar

2.         Republik korporatokrasi Indonesia akan mengabaikan hak-hak buruh

3.         Republik korporatokrasi Indonesia akan mengabaikan hak-hak warga atas lingkungan hidup

4.         Cegah Indonesia menjadi Republik Korporatokrasi

Selamatkan Indonesia dengan bergabung di causes “Cegah Indonesia menjadi Republik Korporatokrasi”

caranya klik:

http://www.causes.com/causes/386101/about

 


Tag: indonesia, Republik, korporatokrasi
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Nonton Penyakit Kumpulkan Aspirasi di Sini »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Veuillez entrer 0 0
    pertamaxxxxxxxxxxxxxx
    mpokb 0 0
    lho, bagaimana caranya? anggota kabinet dan mereka yang duduk di senayan kan banyak dari kalangan pengusaha..
    daus 0 0
    caranya gabung di cause “Cegah Indonesia menjadi Republik Korporatokrasi”

    tinggal klik:

    http://www.causes…386101/about

    Semakin banyak orang yang bergabung semakin kuat daya tekan terhadap para pemegang kekuasaan di negeri ini untuk tidak menjerumuskan Indoensia menjadi republik korporatokrasi
    mpokb 0 0
    daus: ok, thanks
    Harlan Eryandi 0 0
    daus: terus tindakan nyata-nya seperti apa ? mungkin bisa jelasin disini.
    Tai Chi Master 0 0
    Harlan Eryandi: ya itu.. gabung di "causes", sambil berharap ada anggota kabinet yg baca. : D
    saya sih tetep menghargai upaya2 tsb, cuman nggak bisa berharap banyak.. utamanya utk hal2 yg berkaitan dgn kepentingan buruh
    daus 0 0
    @mas Harlan: Causes Selamatkan Indonesia dari ancaman Korporatokrasi akan kita publikasikan di media. Sebelumnya causes soal Lapindo juga sudah masuk ke liputan 6 SCTV. Jadi causes ini Insya Allah akan berubah menjadi sebuah tekanan media kepada negara..semoga..
    Tai Chi Master 0 0
    daus: ya..ya.. semoga masih berlaku istilah "pena lebih tajam daripada pedang"
    lanjutkan!! : )

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: