Politikana

RIP Dulmatin ... 10 RIP Dulmatin 10
Status page | Arsip x

Gila Anggodo kok di Bebaskan 8

rachmad yuliadi nasir rachmad yuliadi nasir

Kamis, 5 Nov '09 12:23

kamis 5/11/2009, pagi ini surat khabar media cetak yaitu koran-koran mengabarkan Anggodo bebas, sakti betul ya... punya banyak jin-jin  kali ( yang pasti koleksi celana jeannya yang banyak). Hebat ya Anggodo bisa bebas dalam kasus perseteruan KPK-POLISI si cicak lawan buaya, walaupun hari ini dukungan anggota facebook telah lebih dari 830.000 dari 1 juta dukungan yang di harapkan pembuatnya.

Ini adalah skandal soal penegakan hukum yang di jadikan sandiwara serta di pertontonkan oleh semua televisi secara langsung, membuat masyarakat dan semua pegawai perkantoran larut dalam pemberitaan.

Terbongkarnya rekaman pembicaraan dari hasil penyadapan tersebut di gedung mahkamah konstitusi antara anggodo widjojo dengan sejumlah oknum kepolisian, kejaksaan dan institusi lainnya, menunjukan skandal penegakan hukum indonesia terbesar dan memalukan indonesia di muka dunia internasional. Praktik-praktik mafia pengadilan akhirnya dapat di simpulkan masih ada dan masih hidup subur dalam tubuh institusi penegak hukum.

Presiden harus secepatnya mengatasi persoalan tersebut walau sudah ada tim yang di bentuk TPF, segera copot kapolri,  kepala Bareskrim polri susno duadji untuk mempermudah jalanya pemeriksaan serta pecat jenderal-jenderal yang terlibat serta oknum-oknum penegak hukum lainnya dengan hukuman yang seberat-beratnya.


Tag: KPK, indonesia, presiden, hukum, media, facebook, televisi, internasional, dukungan, jaksa, kapolri, media cetak, dunia, Skandal, Rekaman, koran, Susno Duadji, pengadilan, Mafia, jin, anggodo, Bareskrim, surat khabar, sakti, bebas, sandiwara, anggodo widjojo
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Mundur Juga Pakai Prosedur Gan!!! Gerakan Mahasiswa, Awasi KIB Jilid II »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    l. wiji widodo 0 0
    baca judulnya..Anggono..siapa lagii ini...banayk jg sodaranya : D..anggoro..anggodo..anggono..
    gimana ibunya ya, kok dari rahimnya kluar para manusia2 licik..
    5150 0 0
    l. wiji widodo: semoga mereka2 bukan anaknya angling darmo
    l. wiji widodo 0 0
    oo udah di ralat..nralatnya diem2 lagi..: D..
    l. wiji widodo 0 0
    5150: ini ya peringatan buat para ibu, ketika hamil baca bacaan yg berguna..
    mungkin ibunya anggodo..pas hamil bacaannya koran Rek ayo Rek..sama Memo..
    umbaran 0 0
    namanya saja anggodo (tukal pukul bersenjata gada) ya udah deh pada klenger tuh pak polisi

    yang bisa ngalahin ya ksatria, di kepolisian ada nggak ksatria ?
    Neof Ana 0 0
    Anggodo nongol lagi di MABES POLRI http://www.antara…-mabes-polri
    besoksaja 0 0
    umbaran: Dalam cerita Ramayana versi Jawa, Anggodo adalah anak Resi Subali. Wujudnya berupa Monyet yang berbulu merah.
    Normanlahyaw 0 0
    kan banyak duit

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: