Hati-hati : People Power Mau Diadu Dengan SBY 37
Sabtu, 7 Nov '09 07:42, dibaca 93 kali
Keprihatinan mendalam bangsa ini tentang buruknya penegakan hukum kita adalah wajar dan baik adanya. Ada atau tidak rekaman KPK masyarakat telah merasakan ada yang tidak beres dengan aparat penegak hukum kita.
Kini setelah fakta tentang kebusukan itu mencuat tak terbantahkan, semua berharap ke depan akan ada perbaikan. Mimpi tentang aparat penegak hukum yang profesional, bersih dan berwibawa adalah harapan seluruh bangsa.
Akankah dapat terwujud dengan segera? Sulit rasanya, apalagi kini ada pihak-pihak yang ingin membelokkan isue ini ke ranah politik. Tidak tanggung-tanggung, isue yang diusung adalah impeachment.
Muncul tuduhan semua ini bukan perkara ingin mewujudkan tegaknya keadilan dan hukum, tapi lebih dari itu adalah ingin menjatuhkan presiden. Tudingan yang amat serius bukan ? Siapa pihak dibelakang tudingan ini, masih belum jelas. Berikut ini kutipan dari tudingan tersebut yang saya kutip dari yahoo.news.
......Seorang pengamat kepolisian melihat adanya indikasi untuk menjatuhkan atau melakukan"impeachment" terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memanfaatkan kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jajaran Polri.
"Muara (akhir, red) dari berbagai kegiatan itu adalah mendiskreditkan atau mendegradasikan Presiden Yudhoyono," kata pengamat masalah kepolisian Dr John Palinggi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat ketika dimintai komentarnya tentang kasus antara KPK-Porli terutama Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Bareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji.
"Kalau nanti ternyata SBY masuk ke wilayah hukum dalam kasus antara KPK dengan Polri tersebut, maka tokoh- tokoh tersebut nantinya akan menuduh bahwa SBY telah melakukan intervensi atau "masuk " ke wilayah hukum yang bukan menjadi wewenangnya , sehingga mereka mempunyai alasan untuk melakukan " impeachment" (pemakzulan, red)," katanya.
Pengamat ini mengemukakan bahwa para tokoh tersebut pada umumnya merasa kecewa karena mereka kalah dalam pemiihan anggota DPR, DPD serta DPRD serta dalam pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tahun 2009. Yudhoyono telah menang mutlak dalam Pilpres dengan sedikitnya meraih suara 60 persen.
*John Pallinggi adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia(Ardin).
Sumber http://id.news.yahoo.com/
Tag: cicak buaya, REKAMAN KPK, impeachment
Terkait:
-
Rule of Law, Konstitusi, dan Pansus Century: Seberapa Utopia?
Senin, 15 Mar '10 12:15 -
Ini Baru Seratus Hari, Bung!
Kamis, 28 Jan '10 15:40 -
Masyarakat kita ramai bicara politik..
Selasa, 12 Jan '10 12:59
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
Delpazir: Penting
-
Neof Ana: Penting
-
NOS: Menarik
-
curiosity: Penting
-
Naziel: Menarik
-
agoos: Biasa
-
Sri Kirana: Penting
-
bejologi:
-
indira: Penting
-
telo al-makjuj: Biasa
-
Forlorn Hermit: Penting
-
yusro: Menarik
-
Ning: Menarik
-
boiga: Menarik
-
legato: Terkini
-
conscientizacao: Menarik
-
masjoy: Penting
-
Edwin from the Past: Penting
-
Normanlahyaw:
-
daengrusle: Menarik

Komentar:
Mungkinkah juga?
Namun....pertanyaanya adalah kenapa SBY tidak memeja hijaukan si tikus bahkan mendukung buaya melepaskan tikus lari dari hukum.
lagian kalau tikus dipencet ia bisa cicit cuit-cicit cuit, berisik kan
muncul tudingan baru nih
Ya. Teori Konspirasi baru.
Agendanya, Lemahkan KPK, dengan menyisakan Haryono di KPK. POLRI dan KEJAKSAAN jelas sudah ada di bawah kendali Presiden.
DPR sudah jelas bukan halangan. DPR (sudah) Melawan Suara Rakyat. Sulit Diharapkan DPR Jadi Kekuatan Penyeimbang. http://cetak.komp…suara.rakyat
Ketua MPR Taufik Kiemas (PDIP), melemahkan oposisi yang potensinya paling kuat. Meski Mega tidak sepikiran dengan TK. Meski Puan membantahnya. http://www.kompas…iew/21893/2/
Tinggal mengurusi KPK. Logis kan?
Saya baca tulisan ini, sudah memberi indikasi yang kuat http://politikana…e-heavy.html
Lalu ini: http://politikana…k-siapa.html
Lalu ini: Eep: Presiden di Belakang Kriminalisasi KPK http://www.kompas…iew/22546/2/
Ah, sudah banyak tulisan bagus di sini...
gimana posisinya sehingga kepolisian, KPK, dan Kejaksaan bisa menyaingi wewenang Presiden ?
Semua kan sudah punya wewenang masing2.
Kepolisian, Kpk, dan Kejaksaan nggak bakal bisa menyaingi wewenang yg dimiliki khusus oleh Presiden.
Yang "seharusnya menyaingi" wewenang Presiden cuma DPR, plus MPR dengan wewenang mengubah konstitusi. Tentang posisi DPR dan MPR, lihat komentar di atas.
KPK independent, dan dipandang terlalu superbody, sehingga kongkalingkong yang membawa nama RI-1 bisa berdampak politik, kalau dampak hukum diperkirakan sulit ditempuh.
Boleh jadi ada yg bermain di air keruh sekarang ini, tapi siapa ya? Sebab bukan hal yg mudah membuat kampanye delegitimasi SBY apalagi menjatuhkannya. Keprihatinan SBY pun sejauh ini bukan pada upaya delegitimasi, tapi pada terhambatnya pemulihan ekonomi akibat maraknya demo.
Tapi kalau situasi memanas dan persoalan tdk terselesaikan bahkan melebar, bisa jadi ini jadi bola liar.
Ekonomi, adalah senjata membungkam rakyat jelata. Orde Baru juga begitu. Pertumbuhan, swasembada pangan, akhirnya terlena karena semuanya utang.
Kalau rakyat jelata makan kenyang, cukup untuk menghindari people power. Demo besar-besaran 98 bermula juga dari runtuhnya ekonomi.
Saya menafsirkan - kutipan artikel ini tentang adanya indikasi pemakzulan SBY- gerakan itu mulai memperlihatkan "artinya".
"Muara (akhir, red) dari berbagai kegiatan itu adalah mendiskreditkan atau mendegradasikan Presiden Yudhoyono," kata pengamat masalah kepolisian Dr John Palinggi.
"...Seorang pengamat kepolisian melihat ADANYA INDIKASI untuk menjatuhkan atau melakukan "impeachment" terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) DENGAN MEMANFAATKAN kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jajaran Polri."
...adakah indikasi Presiden sedang memperkuat posisinya dengan melemahkan semua lembaga negara yang berpotensi menyaingi kewenangannya ? . Mungkinkah juga ?...
Sebuah praduga yg pantas untuk ditelaah kebenarannya. Tapi apa ya begitu sih ?.
Namun, sigap dan cepat dalam mengganti 3 pimpinan KPK yg diusut Polri. Akan tetapi cermat dan lambat dalam mengganti Kapolri dan Kabareskrim. Itu pertanda apa y a/. Apa inline dengan praduganya Neof Ana ?.
Ttg People Power...
Ah, terlalu mengada-ada, tak ada komponen dan unsur yang mungkin mendukung terjadinya dan terciptanya suasana itu.
1. Pak SBY terlalu kharismatik dan populer di mata mayoritas rakyatnya.
2. Legitimasinya terlalu kuat, menang mutlak dalam satu putaran dalam pilpres yg lalu.
3. Rakyat terlalu apatis untuk dapat digerakkan, skrg ini berbeda dg tahun 98-an yg tlah lalu.
4. Alasan dan kepentingan atas kasus Bibit dan Chandra terlalu remeh bagi rakyat untuk mau bergerak.
5. Apa kepentingan rakyat dalam kasus ini ?. Nyaris tak ada.
6. Kalau pun Bibit Chandra selamat toh tak akan membuat rakyat kenyang.
7. Sudah deh, Bibit Chandra nyerah aja, terlalu banyak pihak yg berkuasa yg pengin mereka berdua masuk bui.
Salam
anda ini naif sekali, kasus ini adalah bukti nyata ttg :
hukum dan keadilan yg carut marut, penegak hukum yg compang camping moralnya, kekuatan anti pemberantasan korupsi yang melakukan serangan balik
anda masih bisa bilang rakyat nggak punya kepentingan dengan kasus ini
siapa sih anda ini? heran saya.
sutradaranya sebenarnya siapa sih...?
sehingga ketika hukum menyentuhnya maka hukum itulah yang salah
spt kata Boncah Ndeso, B.Chandra ssh utk menang krn yg dilwn adl "Neolib" yg mmg terlegitimasi oleh Pemilu yg kisruh kmrn itu.
soal tdhn politisasi kasus ini oleh lwn2 SBY, lha sjk awal SBY yg mempolitisasi smuanya. apa sm skl tdk ada indikasi kl tdhn ini sjln dgn pernyataan politis SBY re kasus JC Mariot kmrn, thus msh satu rangkaian plot dgn ini smua?
di lubuk hati yg terdlm sy hmpr ykn ini smua jokes, tp krn pintarnya yg nge-joke kita bicarakan asap lupa bara dan api. BLBI (soal Budiono, konglomertas yg ke istana, dll) sdh hlg dr ingatan, sbntr lagi Century pun lwt...
People power? Ga lah. Bukan hanya eskalasinya belum memandingi suasana 98, dimensinya lbh ke persoalan hukum--betatapun kini sudah masuk ke area politik.
Tetapi penguatan partisipasi rakyat dlm soal ini memang hrs dijaga. Saya blm melihat keterlibatan pemegang modal terhadap upaya menciptakan opini publik. Bahkan, mungkin bisa dibilang, mereka terpepet. Karena itu, betapapun (mungkin) beberapa orang KPK ternyata kotor, lembaga pemberantas korupsi itu hrs dibela dari upaya2. Dalam konteks ini, publik yg membela KPK tidak perlu kecewa bila akhirnya beberapa orang KPK terbukti korup.
Terlepas dr mana yg benar, gaya kepemimpinan SBY terbukti lemah. Padahal, inilah momentum yg sangat bagus bagi dia, atas nama bangsa, mengukuhkan perang terhadap korupsi. Menurut saya, angka uang yg tengah dibela mati2an oleh para aktor yg kini tengah bertarung itu bukan belasan M, puluhan, atu ratusan, dan mungkin akan menyentuh lingkaran inti kekuasaan. Jika ini tejadi, saya cabut kalimat pertama di tulisan ini.
Siapa Yang Mengadu, Ya SBY sendiri, Dia kan Mau Membuktikan Apakah Memang Dia Berkuasa Ato tidak.
Ingat SBY ahli Stretegi Lulusan USA.. Lo soal ini mah... Dia dah Paham... MUlai dari Virus anti virus sampai From Zero To Hero....
LO aq Sih Lebih Sepakat Dengan Revolusi
stuju don, q mo nya revolusi juga e, ayo people power tunjukkan kedaulatanmu!!
1. BBM naik (ingat kasus 1998) atau ada
2. penembakan terhadap demonstran (ingat kasus 1998) atau ada
3. kup oleh beberapa pihak entah sipil merah/hijau atau kalangan naga merah/naga hijau (ingat kasus 1965/6)
Oleh karena itu pemerintah saat ini menghindari yang namanya:
1. Menaikkan harga BBM walaupun harga minyak dunia sudah menembus $80 atau
2. Menguatnya pihak-pihak diluar pemerintah - entah sipil merah/hijau atau kalangan naga merah/naga hijau - yang bisa memperkeruh suasana
mari bicara revolusi.
Setelah itu, mau kemana?
people power seperti di filiphine dan thailand hari ini belum mungkin hadir, saya setuju, banyak prakondisi yang dibutuhkan yang hari ini belum kita miliki,
tapi jika sby gagal menggunakan momentum ini untuk sungguh2 memperbaiki aparat penegak hukum kita, ini ibarat menyisakan bom waktu, ingat sejak reformasi hingga hari ini di berbagai tempat massa rakyat berani melawan aparat penegak hukum kita jika mereka merasa diperlakukan tidak adil
jika momentum ini lewat, dan ada pemicu lainnya maka ledakan hebat itu akan terjadi, suka atau tidak suka
dan sebuah ironi akan terjadi, lembaga yang punya tanggung jawab untuk mewujudkan ketertiban justru menjadi pemicu munculnya ketidaktertiban, chaos
Welcoming New Order 2.0...
Silahkan login untuk memberikan pendapat