Politikana

DPR dan Suara Rakyat Pemilih 3

Bocah nDeso

Senin, 9 Nov '09 11:51

Komisi adalah salah satu dari alat kelengkapan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang mempunyai tugas dalam pembentukan UU (Undang-Undang).

Tugas Komisi dalam pembentukan UU, meliputi antara lainnya adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan RUU (Rancangan Undang-Undang) yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Selain itu, Komisi juga mempunyai tugas di bidang anggaran lain. Tugas tersebut antara lain adalah mengadakan Pembicaraan Pendahuluan dengan Pemerintah mengenai penyusunan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang mata anggarannya tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi dalam penyusunan RAPBN antara lain adalah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN.

Selanjutnya, Komisi juga mengemban tugas di bidang pengawasan yang antara lain meliputi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta peraturan pelaksanaannya. Termasuk pula tentunya didalam pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.

Tak terlepas pula bertugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.

Komisi III sebagai salah satu Komisi di DPR mempunyai ruang lingkup di bidang Hukum, HAM, Keamanan.

Komisi III ini dalam melakukan tugasnya erat menjalin hubungan dengan Pasangan Kerja mereka yang berada di Pemerintah.

Pasangan kerja mereka itu adalah Depkumham (Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia), Kejagung (Kejaksaan Agung), Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KHN (Komisi Hukum Nasional), Komnas HAM (Komisi Nasional HAM), Setjen MA (Mahkamah Agung), Setjen MK (Mahkamah Konstitusi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Komisi Yudisial, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), BNN (Badan Narkotika Nasional).

Komisi III ini juga erat berhubungan dengan sesama perangkat alat kelengkapan yang berada di lembaga Legislatif, yaitu dengan Setjen MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Setjen DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

 

 

Jajaran pimpinan Komisi 3 :

 

Jabatan	Nama	Parpol	Dapil
Ketua	DR. Benny Kabur Harman, SH	Demokrat	NTT I
Wakil Ketua	Fahri Hamzah, SE	PKS	NTB
Wakil Ketua	Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT	PAN	Jateng VI
Wakil Ketua	DR. Azis Syamsuddin	Golkar	Lampung II

 

 

Jajaran anggota Komisi 3 :

 

No.	Nama	Parpol	Dapil
1	Ruhut Poltak Sitompul, SH	Demokrat	Sumut III
2	Edi Ramli Sitanggang, SH	Demokrat	Sumut III
3	DR. Pieter C. Zulkifli Simabuea, MH	Demokrat	Jatim V
4	HJ. Himmatul Alyah Setiawaty SH, MH	Demokrat	Banten III
5	H. Daday Hudaya, SH, MH	Demokrat	Jabar I
6	Sutjipto, SH, MKN	Demokrat	Jatim VIII
7	Didi Irawadi Syamsudin, SH, LLM	Demokrat	Jabar X
8	DRS. Eddy Sadeli, SH	Demokrat	DKI Jakarta III
9	H. Harry Witjaksono, SH	Demokrat	Jabar VI
10	H. Suhartono Wijaya, SE, MBA	Demokrat	Jatim I
11	Muhammad Nazaruddin, SE	Demokrat	Jatim IV
12	Saan Mustofa	Demokrat	Jabar VII
13	H. Dasrul Djabar	Demokrat	Sumbar I
1	KH. Bukhori, LC, MA	PKS	Sumsel II
2	H. Muhammad Nasir Djamil, S.AG	PKS	NAD I
3	H. TB. Soenmandjaja, SD	PKS	Jabar V
4	DRS. H. Adang Daradjatun	PKS	DKI Jakarta III
1	Yahdil Abdi Harahap, SH, MH	PAN	Sumut II
2	DRS. H. Ach Rubaie, SH, MH	PAN	Jatim XI
3	Taslim, S.Si	PAN	Sumbar II
4	H. Andi Anzhar Cakra Wijaya	PAN	DKI Jakarta I
1	Achmad Dimyati N, SH, MH, M.Si	PPP	Banten I
2	Ahmad Yani, SH, MH	PPP	Sulsel I
3	H. M. Aditya Mufti Arifin, SH	PPP	Kalsel II
4	DRS. H. Ahmad Kurdi Moekri	PPP	Jabar XI
1	IR. H. M. Lukman Edy, MSi	PKB	Riau II
2	Bachrudin Nasori, S.Si, MM	PKB	Jateng IX
3	Peggi Patricia Pattipi	PKB	Papua
1	H. Chairuman Harahap, SH, MH	Golkar	Sumut II
2	DR. H. Deding Ishak, SH, MM	Golkar	Jabar III
3	Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn		Sulsel II
4	I Gusti Ketut Adhiputra, SH	Golkar	Bali
5	H. Nudirman Munir, SH	Golkar	Sumbar II
6	HJ. Dewi Asmara, SH		Jabar IV
7	H. Bambang Soesatyo, SE, MBA	Golkar	Jateng VII
8	Drs. Setya Novanto		NTT II
9	Aditya Anugrah Moha, S.Ked	Golkar	Sulut
1	Panda Nababan	PDIP	Sumut I
2	Prof. DR. Topane Gayus Lumbun, SH, MH	PDIP	Jatim V
3	Trimedya Panjaitan, S.H., MH	PDIP	Sumut II
4	Asdi Narang, SH, M.Comm.Law	PDIP	Kalteng
5	Drs. M. Nurdin, MM	PDIP	Jabar X
6	Drs. H. Imam Suroso, MM	PDIP	Jateng III
7	Drs. H. Setia Permana	PDIP	Jabar I
8	Desmond Junaidi Mahesa	PDIP	Kaltim
9	Herman Hery	PDIP	NTT II
10	Murdaya Widyawimarta Poo	PDIP	Banten II
1	H. Syarifuddin Sudding, SH, MH	Hanura	Sulteng
2	Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati	Hanura	Jateng IV
1	Martin Hutabarat	Gerindra	Sumut III
2	Rindhoko, SH, M.Kum	Gerindra	Jatim I

 

 

 

Saat ini, Komisi III sedang menjadi primadona terkait dengan kasus kekisruhan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lantaran para pimpinannya terkena penyidikan tindak kriminal.

Dua orang Wakil Ketua KPK yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto berstatus tersangka dan sedang menjalani proses penyidikan oleh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dibantu oleh pihak Kejagung (Kejaksaan Agung).

Mereka para pimpinan KPK, termasuk M Yasin, dituduh oleh pihak Polri dan Kejagung, melakukan tindak kriminal berupa melakukan pemerasan dan menerima uang suap serta menyalah gunakan kewenangannya, berkait dengan kesaksian Ary Muladi dan Anggodo.

Saat ini, Komisi III juga sedang disorot terkait dengan kinerja mereka dalam rapat kerja antara Komisi III dengan pihak Polri terkait tuduhan tindak kriminal yang dilakukan oleh para pimpinan KPK.

Beberapa kalangan menilai bahwa Komisi III lebih condong memihak kepada pihak Polri dalam kaitan kasus tersebut.

Tak ayal lagi, keberpihakan Komisi yang diketuai oleh anggota legislative dari partai Demokrat, PKS, PAN, dan Golkar ini, menuai kecaman dan keprihatinan dari beberapa pihak.

Namun tak kurang pula yang memberikan penghargaan serta dukungan terhadap Komisi III ini terkait keberpihakannya terhadap Polri.

Bagaimanakah akhir dari keberpihakan Komisi III ini nantinya ?.

Kita, sebagai rakyat jelata sebaiknya menunggu saja perkembangan selanjutnya.

Bagaimanapun juga, representasi suara Komisi ini menurut logika demokrasi tentunya dan seharusnya mencerminkan suara rakyat.

Mengingat jumlah dan komposisi dari pimpinan dan anggota komisi ini disusun berdasarkan perimbangan dan pemerataan dari anggota fraksi yang berada di DPR.

Dimana pada Pemilu kemarin kita sebagai rakyat sudah dengan sukarela mempercayakan suara kita kepada mereka melalui Pemilu yang Demokratis dan Luber serta Jurdil.

Bukankah sebagai rakyat pemilih yang bertanggungjawab dan mengerti akan hak serta kewajibannya, sudahlah seharusnya jika kita tidak boleh menyesali pilihan kita yang telah berikan pada pemilu yang lalu ?.

 

Wallahualambishshawab.  

 

*

Tulisan berjudul ‘Komisi III dan Suara Rakyat’ juga dapat dibaca di Kompasiana dengan mengklik di sini

*

 

Tag: Pemilu, KPK, DPR, polri, Kejagung, komisi III
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace