Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x

ADA KAITAN DENGAN OPINI KASUS PENEGAK HUKUM 1

Menarik +1 Dh2L Dh2L

Selasa, 10 Nov '09 12:12

Tergantung terhadap di atas dalam segala bentuk uu dan peraturan alangkah bagus dan ini adalah cermin konsistensi pengelola negara dalam menjalankan kebijakan publik dalam sektor Swasta dan Perorangan.

Sebagai terima kasih kita terhadap hal tersebut di atas sebaiknya agenda utama Hasil pemilu legislatif adalah pengkajian ulang terhadap produk UU Peraturan hasil Penggodokan bersama MPR untuk UUD 45 perubahan  dan Produk UU di bawahnya.

Berkas perkara CH yang dikembalikan oleh Kejagung.Team 8 dengan rekomandasi bantahan oleh kalangan yang terkait dalam kasus Kriminalisasi KPK.Langkah elegant apabila kasus ini di limpahkan ke Pengadilan.Segala akan teruji dalam sidang dengan otorisasi Hakim dalam Pertanyaan "Sanggahan atas Pembicaraan Telepon Dll dapat di kenakan pasal dusta memberatkan"


Tag: Cicakpol
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Media Terkait:

    « Presiden di IGJ, Ini Pertanda Apa?? Pahlawan, Ikon Rekaan Yang Sia-sia ? »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Red-White Eagle 0 0
    Interesting. But it would only work if the court of law was a clean one. As for Indonesia....

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: