Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 15 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 15
Status page | Arsip x

Polisi versus Jaksa 1

BD cafe BD cafe

Selasa, 10 Nov '09 09:21

     Kejaksaan yg selama ini all out mendukung langkah-langkah kepolisian untuk menjerat dan memidanakan BSR dan CMH, serta memberikan masukan-masukan yg perlu dalam setiap gelar perkara. Dan terakhir dalam rapat dengar pendapat dengan komisi III DPR, jaksa agung pun bersikeras untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan, dengan yakin dan mantab.

     Dengan kondisi yg demikian polisi sepertinya mendapatkan patner sejati dan angin segar untuk memuluskan langkah-langkahnya memidanakan BSR dan CMH, jadi polisi semakin yakin dan mantab pula akan berhasil mendongkel kedua pimpinan KPK dari kursi kekuasaannya.

     Tetapi yang namanya bedebah memang tidak pantas dan layak untuk di ajak berpatner dan berkolaborasi, apalagi sesama bedebah memang dilarang saling mengasihani. Setelah keluar rekomendasi dari Tim 8, dengan cepat sekali, Kejaksaan langsung mengembalikan berkas perkara kepada Kepolisian yg belum lengkap, langsung lepas tangan, walaupun Kejaksaan memiliki hak penuh mengenai hal itu tetapi sangat kental aroma cuci dan lepas tangannya. Kemarin-kemarin all out sekali mengkompor-kompori Kepolisian mampu dan mempunyai kasus yg bisa memidanakan BSR dan CMH, tetapi disaat yg krusial langsung lepas dan cuci tangan, yach itulah resiko menjadi para bedebah.

     Memang untuk memberantas para bedebah, yang paling cepat dan efisien adalah mengadu domba para bedebah, hingga saling menghabisi, dan Indonesia bebas dari para bedebah !!  


Tag: Polisi versus Jaksa
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Media Terkait:

    « Walhi: Proyek Utang Clean Technology Fund Bank Dunia Hanya Topeng Terobosan Jitu Atasi Cicak VS Buaya »

    Komentar:

    ki baraja 0 0
    bah... pertamina abdi komentar

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: