No Electricity is More Expensive than Expensive Electricity 60
Rabu, 11 Nov '09 10:05
GPL alias gak pakai lama, begitu kabinet di susun, penjaga gawang pos-pos ekonomi langsung menyajikan pertumbuhan yang akan dicapai pada tahun depan mampu menghidangkan angka 8%. Tapi entahlah apakah masih nyaring angka pertumbuhan tersebut digunturkan saat ini ketika beberapa persoalan melekat erat menjadi penghambat aktifitas ekonomi. Krisis listrik sebutlah salah satu persoalan yang telah hadir.
Padahal berbanding lurus perekonomian dengan masalah konsumsi energi adalah statistik yang tidak terbantahkan.. Data tahun 2003 dari The Institute of Energy Economic of Japan menunjukkan negara Amerika Serikat yang GDP per kapita USD 35.566, konsumsi energi listriknya 10.800 kWh (kilowatt jam) per kapita per tahun. Gabungan negara Uni Eropa yang GDP per kapitanya USD 18.800 per tahun konsumsi listriknya 5.725 kWh per kapita per tahun.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan pertumbuhan penyediaan tenaga listrik atau dengan kata lain tenaga listrik. Mungkin karena itu umumnya negara industri sangat mengutamakan ketersediaan listrik dan menetapkan bahwa security of suplly sebagai kebijakan utama.
Kemudian kita lihat negara, negara kecil yang jaraknya selemparan batu. Bahkan ada black joke tentang imoetnya negara ini, andai saja seluruh warga Indonesia berada di batam dan (maaf) meludah bersama-sama, negara Lee Kuan Yu ini akan mengalami banjir bandang.
Tapi mininya negara tersebut justru memiliki kebijakan energi yang cukup menjulang, yakni kepastian pasokan listri bagi aktifitas ekonomi warganya. Kelistrikan Singapura , dengan beban puncak 4.500 MW memiliki cadangan kapasitas sekitar 70 persen.
Untuk Indonesia yang rasio elektrifikasinya masih 60 persen dan perekonomiannya tumbuh sekitar 6 persen per tahun, maka tak dapat dielakkan bahwa permintaan tenaga listrik akan naik melebihi 6 persen. Beberapa tempat bahkan tercatat naik sekitar 10 sampai 11 persen per tahun.
Untuk menghindari melandainya pertumbuhan harus dipastikan bahwa kapasitas sarana ketenagalistrikan minimum tumbuh pada tingkat yang sama, idealnya terjadi tambahan kapasitas minimum 3.000 MW per tahun dan ini akan memerlukan investasi rata-rata sekitar USD 5 miliar per tahun. Jika listrik swasta dapat berpartisipasi 30 persen maka PLN harus berinvestasi rata-rata USD 4 miliar per tahun. Jika investasi yang dilakukan kurang dari jumlah tersebut berarti pertanda terseok-seoknya pertumbuhan akibat listrik yang sering “koma”.
Tag: listrik, singapura, pertumbuhan ekonomi
Terkait:
-
Kedahsyatan Pasar Domestik Indonesia
Selasa, 16 Mar '10 20:58 -
Dan Fecebooker pun Melawan Liberalisasi Ekonomi
Jumat, 15 Jan '10 13:31 -
Kritik itu Membangun Untuk Perubahan (4)
Kamis, 31 Des '09 11:24
Media Terkait:
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
curiosity: Bagus
-
mbeling: Menarik
-
Ibnu Muslim: Penting
-
Veuillez entrer: Bagus
-
ki baraja: Menarik
-
Ning: Menarik
-
Harlan Eryandi: Penting
-
taraman : Penting
-
yusro: Penting
-
edka: Penting
-
Striding Cloud: Penting
-
conscientizacao: Penting
-
Yudiantoro: Menarik
-
tejo: Penting
-
hamatamu: Penting



KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI

Komentar:
kita bikin pembangkit energi alternatif yuk, katanya bisa didanai dari pemerintah sama sumbangan dunia seperti yang pernah saya dengar dari "proposal/piagam kyoto"
negara (PLN) wajib membayar kelebihan daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik swasta ?
jadi kalo kita bikin pembangkit alternatif itu, negara wajib bayar ya???... yuk bikin yuk....
mumpung PLN lagi kolep pelayanannya
*sarat energi alternatifnya ramah lingkungan, terbarukan ... pembangkit listrik tenaga micro hidro misalnya.
"save our green earth"
dunia WAJIB membayar penghasil energi alternatif yang ramah lingkungan. cuma penjelasannya, masih kurang data dan info euy...
http://id.wikiped…otokol_Kyoto
yang jelas kita bisa menjadi alternatif PLN dengan menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan, sekaligus mendapat kompensasi dari dunia atas kontribusi pada penghijauan
*pdhl nggak bisa ngomong*
tar kasih tau deh kalo dah pada nongkrong di sana ya...
l. wiji widodo : Timor Leste gak pernah mati lampu seperti minum obat, 3 kali sehari
semakin sering ngucap alhamdulillah...
Untuk antisipasi kekurangan pasokan listrik sebenarnya PLN bisa membuat kebijaksanaan dengan sementara tidak melayani sambungan baru untuk industri baru, sehingga industri baru tersebut terpaksa harus membuat pembangkit sendiri. Tetapi saat ini PLN masih tetap saja menerima sambungan baru yang mungkin karena pemasukan biaya sambungan baru dan UJL cukup besar, padahal akibatnya tidak dapat melayani pasokan listriknya dengan sempurna dan malahan wilayah sekitarnya pelanggan lama ikut menjadi korban.
jd saran anda diterima sekaligus tidak mengurangi kran penerimaan pasang baru...
cari yg 1000 w tp yg ga berisik..
itu warung PKL aja dikasih listrik ama PLN, meterannya dipasang di pohon!
Jaman dulu, PLN katanya cuma mau maslang listrik di rumah yg ada IMB-nya. Kebijakan2 yg integral kayak gini mah udah ilang, gak peduli yg lain2, dapat klien baru ya sikat aja.
ki baraja: memangnya kita udah punya mekanisme pelaksanaan protokol kyoto itu, bang? jangan2 gak ada. Mekanisme pembayaran kelebihan daya oleh PLN juga belum ada. Padahal, beberapa perumahan siap membuat rumah2 dengan solar cell, dan kalau mekanisme pembayaran kelebihan daya oleh PLN itu sudah ada, solar cell mungkin jadi lebih feasible.
Ibnu Muslim: bisnis lilin atau petromax. gimana bang?
[== bentar lg TDL naik, rakyat nyesek lagi.]
l. wiji widodo
l. wiji widodo:emang DNA punya pengaruh dalam bisnis genset
Harlan Eryandi: gimana kalau SD dicalonin jadi Dirut PLN
Kelihatannya yang bersemangat menangani listrik pak JK, atau ribut2 listrik ini dimunculkan setelah menunggu beliau lengser?
Inikah tujuan SBY menguasai parlemen agar usulan kenaikan TDL bisa diloloskan !
santernya yg ngerjain proyek energi kluarga JK jg...ganjalannya investasinya mahal..maka balik maning ke judul artikel ini..
wedew, apalgi perangkat dan infrastruktur sistemnya... berarti gak jalan dong itu protokol?
tpi, kalo mo bikin mikrohidro apa energi alternatif, jalan aja ki, saya dukung.... siapa tahu protocol tokyo-nya bisa berlaku mundur
padahal setiap upaya menghasilkan energi alternatif yang ramah lingkungan, terbarukan, dan menurunkan efek rumah kaca (gas karbon) dunia secara langsung harus memberikan kompensasi terhadap upaya tersebut agar penyelamatan dunia dari "kehancuran" bisa segera direalisasikan
*mungkin bener kiamat di 2012 itu ?
di kutif dari proposal kyoto :
"Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa Protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%). Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca - karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC - yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008-12. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk AS, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia."
peraturan pendukungnya, yg bersifat praktis belum nemu
Cuman ya itu, peraturannya aja belum ada, apalagi mekanisme-nya.
Sementara, bikin rumah mandiri listrik aja dulu, gak perlu mengharapkan pengembalian dari PLN dulu..
2. model gridnya mesti diubah, kalau ndak salah. itu sekarang di amrik lagi ngubah gridnya. Ada kaitannya dengan listrik tidak bisa travel far tanpa perubahan tegangan.
3. initial investment terlalu tinggi dengan tingkat pendapatan di indonesia.
4. Subsidi terhadap pemilik microgeneration jelas2 harus. Karena energi minus losses yang didapatkan lebih lebih kecil dari harga yang harus dibayarkan ke pemilik investment.
5. karena indonesia masih kekurangan energi, model yang dibutuhkan adalah pembangkit energi yang bisa dikendalikan loadnya. Karena distribusi masih monopoli PLN, maka PLN bisa seenaknya memilih harus beli dari rakyat atau tidak, pada saat dibutuhkan.
6. UU-nya masih belum cukup liberal untuk mengikutkan partisipasi rakyat secara massive.
Pertanyaan2 untuk segala jenis sumber pembangkitan adalah ini: siapa yang investasi awal?
A. Jika PLN
Maka pembangkitan yang tidak dapat dikontrol mengikuti beban, bukanlah pilihan menarik bagi PLN. Karena beban sendiri naik turun, adalah merupakan kerugian jika mereka harus menginvestasikan pada sumber energi yang produksinya konstan maupun sumber energi yang naik turunnya tidak dapat dikontrol.
B. Jika Swasta
Setahu saya sistem monopoli single buyer amatlah merugikan bagi swasta, karena pada saat merugi, si single buyer tersebut bisa seenaknya merugikan produsen, atau tidak beli samasekali.
Lagi-lagi mentoknya karena UU-nya tidak liberal. Jika UU-nya lebih liberal, maka dimungkinkan bagi masing-masing rakyat untuk langsung menjual listrik kepada tetangganya.
Striding Cloud: kebijakan memang tidak berpihak pada rakyat jelata ?, melainkan pengusaha?
*ah, sutrah lah...
Tidak, Saya tidak berkata demikian.
Yang saya katakan, UU yang seolah-olah berpihak kepada rakyat, justru kontraproduktif terhadap sustainability produksi energi.
Jikalaupun kebijakan berpihak pada pengusaha, dengan cara memudahkan pengusaha untuk memproduksi listrik sendiri serta menjualnya, maka rakyat jelata pun memiliki kesempatan untuk menangguk profit dengan ikut menjadi pengusaha produsen listrik.
Saya juga nyari nih yang kemarin teriak2 menentang liberalisasi listrik di politikana.com koq sekarang anteng2 aja??
Maap baru baca sekarang.
(sama kayak Pertamina)
*Kang kemana wae?
Sementara, hal ini masih ilegalkah? Yang pasti dibutuhkan standar teknis-nya (e tapi, PLN gak merasa bersalah atas buruknya instalasi listrik di pasar-pasar)
iwan ardiansyah: saya belum pernah baca PLTMH dengan ombak. Yang sering baca si dengan arus sungai. Pembangkit listrik menggunakan pasang-surut laut sudah ada pilot project-nya, salah satu kampus di Indonesia, kalau ga salah. Tapi bukan mikro.
Untuk PLTMH sungai, sudah banyak yg bikin, bahkan ada LSM yg misinya membangun PLTMH ini, mungkin bisa dimintain bantuan. Rajin2 googling aja, apsti ketemu (saya belum sempet googling
Silahkan login untuk memberikan pendapat