Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 7 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 7
Status page | Arsip x

Menunggu Esok 12

botaksakti botaksakti

Minggu, 15 Nov '09 20:52

Esok hari tim 8 akan memberikan rekomendasinya. Sebelum resmi disampaikan, tim telah menyebutkan bahwa kasus Bibit-Candra kalau mau tuntas harus ada sanksi. Artinya, rekomendasi tim 8 akan membuat Presiden harus memutuskan sesuatu yang cukup crusial.

Di lain pihak, sebelumnya juga Polri dan Kejagung telah berteriak akan tetap meneruskan proses hukum. Artinya, bila itu bukan SP3 ada yang bilang berarti pembangkangan terhadap Presiden. Artinya lagi, siapa yang sebenarnya sedang diuji kredibilitasnya ? Polri, Kejagung, atau Presiden, atau nama besar anggota tim 8 ?

Meski sebelumnya Tim 8 telah "pasang bom" dengan pernyataan harus ada "sanksi" tetapi saya masih "sangsi" apakah presiden akan menjatuhkan sanksi itu. Jangan-jangan Presiden akan memilih pernyataan Tim 8 yang lain, yaitu masih diperlukan penyelidikan lanjutan atas kasus ini. Artinya, molor, molor, dan molor lagi, lalu lupa !. Bukankah itu jalan terbaik agar semua pihak tak kehlangan muka?Lebih dari itu, yuk kita berdoa agar matahari segera terbit esok pagi !!!!


Tag: Cicak, buaya, Tim 8, rekomendasi
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Protokol Kyoto, Perdagangan Karbon [I]: Gampangnya begini... kasta vs Varna...Ekalaya vs arjuna »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    ki baraja 0 0
    semoga esok menjadi hari menuju indonesia yang lebih baik

    *terutama dalam hal penanganan masalah hukum
    Esemge 0 0
    Abolisi satu satunya jalan untuk menyelamatkan semua
    ki baraja 0 0
    Esemge: aborsi kali pak? : ))
    Esemge 0 0
    Abolisi satu satunya jalan untuk menyelamatkan semua
    Esemge 0 0
    Sp3 hanya menyisakan kekecewaan kepolisian dan kejaksaan,karena kedua institusi masih percaya bhw mereka memiliki bukti kuat,tetapi dg abolisi kedua institusi bisa beralasan bhw kasus 'dihentikan' presiden meski bukti mereka kuat.dan kpk pun bisa merasa lega .
    Striding Cloud 0 0
    Esemge: abolisi?

    Gimana dengan grasi dan rehabilitasi? Itu juga hak presiden.

    Jadi bersalah maupun tidak, Jika di depan pengadilan Bibit-chandra diputus bersalah, presiden dapat mengampuni mereka, menghapuskan hukuman mereka, dan merehabilitasi catatan hukum mereka.

    Maka menurut saya, presiden dapat saja berjanji memberikan hal tersebut, dan proses hukum tetap dapat berjalan.
    ki baraja 0 0
    * lihat banyak yang ngantri buat dapetin amnesti
    Esemge 0 0
    Striding Cloud: betul bung,grasi dan rehabilitasi adalah juga hak presiden ,tetapi itu diberikan setelah ada putusan perkara oleh hakim di pengadilan.
    ordomas 0 0
    ga mungkin keadilan bisa ditegakkan.....pesimisss!
    botaksakti 0 0
    lalu..???
    Olas 0 0
    Kita tunggu esoklah...
    botaksakti 0 0
    Olas: dan esok ternyata harus menunggu lagi.....

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: