Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Ketika Cicak Bersaksi 9

Saif Saif

Minggu, 22 Nov '09 22:28

kcb
kcb


Tag: KPK, polri, antasari, Rani, Susno, anggodo, bibit, chandra, Tim 8, wiliardi, ari muliadi
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Pidato Bung Tomo pada Peristiwa 10 November 1945 [transkrip] Menkominfo ahli body language SBY »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Agus PW 0 0
    soundtreknya mana?? ; ))
    Saif 0 0
    Agus PW: belum dibuat.
    mau bantu buatin??
    Agus PW 0 0
    Saif: nitip Melly aja.. ia pakarnya.. eh tu sutradaranya Anggodo ya.. : ))
    Saif 0 0
    : D
    ki baraja 0 0
    Saif: bagus, kreatip terus pak
    ordomas 0 0
    jam berapa?
    Veuillez entrer 0 0
    sy mau sountracknya juga : D
    hendijo 0 0
    ada yang kurang,Bung: SBY : )
    Saif 0 0
    hendijo: pask SBYnya ngumpet,,

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: