Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 7 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 7
Status page | Arsip x

Ujian Nasional Harus (Segera) Dibatalkan! 189

Penting +10 conscientizacao conscientizacao

Rabu, 25 Nov '09 10:51

http://sms.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=4601
http://sms.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=4601

Pagi-pagi, ketika kaki baru saja meninjak lantai setelah semalaman tertidur lelap, sebuah SMS masuk dari seorang teman. "Selamat! UAN dihapuskan menurut MA!". Ah... Berita baru!

Saya kaget, lalu bergegas mencari sumber info lain yang kredibel. Teman saya mengaku mendengar info itu melalui radio, bahwa MA telah menolak pengajuan kasasi pemerintah, terhadap putusan majelis hakim tentang gugatan citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Citizen lawsuit itu diajukan oleh 58 orang guru dan elemen masyarakat yang menolak ujian nasional sebagai syarat kelulusan siswa pada tahun 2008.

Putusan ini kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, tapi pemerintah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang diajukan pada tanggal 5 November 2009.

Dari web resmi Mahkamah Agung, saya mendapati informasi itu, di bagian Info Perkara, seperti yang saya pasang skrinsyut-nya di atas. Di sana tertulis, putusan itu sudah keluar sejak tanggal 14 September 2009, setelah diajukan pada tanggal 5 November 2008. Uhm... sebulan lagi, setahun sudah kasus itu mengendap di MA... Berita baru?

Saya jadi ingat tulisan Bung Umbaran, yang berjudul Ujian Nasional dan Menteri Baru; Mengecewakan. Dalam artikel itu, Bung Umbaran tidak menyinggung soal keputusan MA ini. Kalau saya bandingkan tanggalnya, berita Mendiknas akan mempercepat UN di bulan Maret 2010, menurut Kompas 12 November 2009, itu adalah dampak dari keputusan Mendiknas lama, Bambang Sudibyo, Nomor 74 Pasal 6 (1) Tahun 2009, dan Nomor 75 Tahun 2009, seminggu sebelum diganti. Kedua PerMen itu tertanggal 13 Oktober 2009.

Agak aneh rasanya, kalau Mendiknas lama tidak memeriksa putusan MA ini, yang sudah putus sejak tanggal 14 September 2009. Bisa diduga bahwa Mendiknas lama menerbitkan PerMen No. 74/2009 yang tertanda tanggal 13 Oktober 2009, tapi tidak tahu atau sudah tahu tapi tanpa mengindahkan keputusan MA ini yang jelas menolak kasasi yang diajukan pemerintah.

Dampak dari ditolaknya kasasi ini, maka keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sudah dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam bentuk pengubahan pasal 72 dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 yang mengatur tentang kelulusan siswa berdasarkan ujian nasional. Seluruh rencana UN di Indonesia untuk tahun 2010 harus dibatalkan, hingga pemerintah mampu memenuhi putusan pengadilan dalam citizen lawsuit!

Dalam putusan itu juga disebutkan, bahwa pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana, serta akses informasi di seluruh daerah sebelum mengeluarkan kebijakan UN.

Menanggapi putusan ini, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyudin Zarkasi, yang juga mantan pembantu rektor Universitas Padjadjaran itu, mengatakan bahwa ujian nasional bisa diganti dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Fungsinya untuk memetakan kualitas standar pendidikan di berbagai daerah. 

"Dari situ, pemerintah kemudian melakukan intervensi dengan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang nilai siswanya masih kurang. "Dengan menambah guru atau meningkatkan sarana dan prasarana sekolah," ujarnya.

Sementara teman-teman guru bersama komunitas pendidikan lainnya, melalui Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, menegaskan agar pemerintah bisa memenuhi keputusan pengadilan itu. Putusan penolakan kasasi oleh MA terbukti tidak diketahui oleh dinas pendidikan (Dindik). Dindik Kota Bandung misalnya, justru mengimbau kepada seluruh sekolah untuk mempersipkan diri menghadapi UN. Antara lain, try out, penambahan jam pelajaran, dan berbagai pelatihan. 

Kepada Menteri Pendidikan Nasional baru, tanggung jawab Anda pak untuk melaksanakan putusan MA ini! Batalkan UN segera!

UPDATE:

Pemerintah mengaku belum menerima salinan aslinya. Mansyur mengakui baru mengetahui putusan Mahkamah tersebut. "Kami belum mendapat salinan resmi," ungkapnya. 

Kalau memang masalahnya di tingkat implementasi, kata Mansyur, maka solusinya adalah diperbaiki. "Jangan merusak bangunan rumah yang ada tikusnya, seharusnya memberantas tikus yang ada di dalam rumah," ia mengibaratkan.

Keberadaan ujian nasional, kata Mansyur, masih perlu untuk pemetaan dan pendorong semangat belajar peserta didik. Ia khawatir karena perbedaan cara pandang dalam ujian nasional, maka bangsa Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dengan ujian nasional. "Kalau dilewatkan, yang rugi bangsa kita juga."

ICW, yang sejak Oktober lalu sudah menyerukan pembatalan UN, dengan keluarnya putusan MA ini menyimpulkan bahwa UN memang bermasalah.

"Ujian Nasional bermasalah dari segala sisi, baik hukum maupun aspek pedagoginya," ujar Koordinator Divisi Monitoring Publik Indonesian Corruption Watch Ade Irawan ketika dihubungi, Selasa (24/11).

Kenapa UN Bermasalah? Disini saya tuliskan uneg-uneg saya.


Tag: UN, mendiknas, pendidikan nasional, MA
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Pidato SBY menata papan catur untuk remis Bibit Chandra, Kamu Belum Menang ! »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    botaksakti 0 0
    Mudah-mudahan mendiknas sekarang tidak melanjutkan program "mendidik untuk melawan hukum" seperti dulu....
    yusro 0 0
    Wah mendiknas lama mencoba ngeles dari putusan MA. Hayo Pak Nuh..... apa yang akan sampean lakukan?
    Agus PW 1 suka | 0
    conscientizacao, Betul pak, kami juga bergerak ditingkat Kab/Kota masing-masing. Terimakasih telah mempublikasikan.
    conscientizacao 0 0
    botaksakti: Mohon bantuan bapak-bapak guru yang ada di P ini, atau yang sempat membaca informasi ini untuk segera mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Terima kasih, pak! ; )

    yusro: Kita tunggu pak tanggapan pemerintah gimana : D
    Ibnu Muslim 1 suka | 0
    Ujian Nasional Melanggar Hukum :

    http://www.detikn…al?991102605
    conscientizacao 0 0
    Ibnu Muslim: Nuhun, Kang! Info penting itu... : D
    Ibnu Muslim 0 0
    conscientizacao: sami2, kado bagus di hari guru : )
    ndableg 0 0
    Ibnu Muslim: mang hari guru kapan seh?

    kayaknya hari guru mulu dehh..
    Ibnu Muslim 0 0
    ndableg: hari ini bro : )

    http://id.wikiped…ki/Hari_Guru
    ndableg 0 0
    Ibnu Muslim: wah, si Agus PW mesti rame2 diceburin ke empang nih..

    abis itu doi nraktirin makan2 : ))
    Striding Cloud 1 suka | 0
    Lalu, cara benchmarknya pake apa?
    conscientizacao 0 0
    ndableg: Hahahaha... : )) Pak botaksakti juga dong... ; )) *ngelirik she*
    ndableg 0 0
    conscientizacao: khusus botaksakti dicukurin abis tuh dia punya rambut!

    ngaku botak, kok rambut dimana2, dasar!
    conscientizacao 0 0
    Striding Cloud: UN Dibatalkan itu bukan berarti selama-lamanya. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi, supaya UN ketika dilakukan fair untuk wilayah Indonesia yang kualitas sarana dan prasarananya belum memenuhi kualitas minimum.

    Setelah sarana dan prasarana itu relatif terpenuhi, silakan lakukan UN lagi.

    Lagipula, kalau mau bicara agak filosofis, benchmark seperti apa yang dibutuhkan? Untuk memenuhi standar perguruan Tinggi? Untuk bertahan hidup? *ingat diskusi kita soal literasi finansial, dulu?*
    Agus PW 0 0
    ndableg: : )) : )) kurangajar.. aku boikot upacara PGRI ndess.. dolan ke Mandala Krida baru saja. Terus mampir ke Warnet.. Pak botaksakti malah nongkrong di warung koboi tu mas.. gak tahu pak umbaran..
    Striding Cloud 1 suka | 0
    conscientizacao: Benchmark diperlukan agar ada target pencapaian.

    Tanpa benchmark, kejadiannya bisa seperti di amerika. Lulus SMA tidak bisa baca.

    Hasilnya bisa saja memberikan sedikit populasi kreatif dan inovatif, namun sumber produksi tetap dilempar ke sistem pendidikan berbenchmark baik, seperti di taiwan, korea dan jepang.

    Meniru sistem amerika, dan menutup mata dari keberhasilan sistem berbenchmark seperti jepang, korea, taiwan, china, dan russia, berpotensi melahirkan populasi manja.
    ndableg 0 0
    Agus PW: pada gabung ke PGGRI aja kalo gitu

    *PGGRI= Persatuan Guru Gondess Republik Indonesiaahhahahaha* : ))
    kinanthi 0 0
    conscientizacao: masalah UN bukannya karena hanya UN saja yg jadi syarat kelulusan?

    Apakah istilah UN sendiri sudah mengandung arrti 'satu2nya syarat kelulusan'?

    Jadi, apakah putusan MA itu bisa diartikan 'menjadikan UN bukan satu2nya syarat kelulusan'?

    *inget ebtanas, danem dan STTB jaman dulu*
    conscientizacao 1 suka | 0
    Striding Cloud: Itu masih diperdebatkan hingga sekarang, sepanjang yang saya tahu. Ketika ideologi pendidikan kita tidak jelas wujudnya, menetapkan benchmark nya jadi bingung.

    Ada yang pengen berbasis kompetensi, alesannya supaya siap kerja, maka bermunculan iklan SMK Bisa. Ada yang berpandangan pendidikan (sampai setingkat SMU) sebaiknya membantu anak bertahan hidup (life skliss) dalam arti luas. Life skills itu jangan diterjemahkan cuma "kerja", tapi juga persoalan hidup sehari-hari.

    Kalau kita mau putuskan dan konsisten, akan lebih mudah dalam menetapkan benchmark.
    conscientizacao 0 0
    kinanthi: UN menjadi salah satu syarat, seperti dalam Pasal 72 PP No. 19/2005: http://idek.net/hNe

    Pasal 72
    (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
    a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
    b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata
    pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;
    c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    d. lulus Ujian Nasional.

    Dengan keluarnya putusan MA, maka butir (d) ini harus dihapus, hingga persyaratan yg amanatkan Pengadilan bisa dipenuhi Pemerintah.
    kinanthi 0 0
    conscientizacao: Apakah berarti UN tidak dilaksanakan sama sekali? atau hanya tidak menjadi syarat kelulusan?

    Mengingat kebijakan jaman dulu, nilai ebtanas menjadi salah satu penentu kelulusan (bukannya lulus ebtanas sebagai syarat kelulusan).
    conscientizacao 0 0
    kinanthi: Karena bunyi peraturan di atas, eksplisit menjadikan UN sebagai salah satu syarat kelulusan, maka UN tidak boleh dilaksanakan sama sekali pak.

    Kalau akan dilakukan pengukuran standar kualitas hasil pendidikan (yang tidak menentukan kelulusan), silakan dilakukan oleh pemerintah, tapi tidak masuk dalam PP di atas, mungkin bisa digunakan peraturan yang menyangkut Standar Nasional Pendidikan.
    conscientizacao 0 0
    ...Ah, maap pak.. maksutnya peraturan lain soal Standar Penyelenggaraan Pendidikan...

    PP No. 19/2005 itu judulnya tentang Standar Nasional Pendidikan.

    : D
    kinanthi 0 0
    conscientizacao: oo.. gtu ya...
    revisi apbn, UN diganti ebtanas... : D
    conscientizacao 0 0
    kinanthi: Teman-teman FGII dan juga DinDik Jabar mengusulkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

    "Penerapannya seperti USBN di sekolah dasar," katanya.
    Apprayo 0 0
    Striding Cloud:
    "Meniru sistem amerika, dan menutup mata dari keberhasilan sistem berbenchmark seperti jepang, korea, taiwan, china, dan russia, berpotensi melahirkan populasi manja."

    Mungkin baik kalo bisa diceritakan seperti apa model benchmark jepang, korea, taiwan, china, dan rusia.
    conscientizacao 0 0
    Jawaban Mendiknas:

    "Terus-terang saya belum membaca keputusan MA. Yang jelas kita menghormati apa pun keputusan lembaga hukum. Siapa pun juga harus menghormati upaya-upaya hukum yang masih dilakukan. Untuk selanjutnya, tentu Pemerintah akan menggunakan hak yang dimiliki," kata Menteri Pendidikan Nasional RI Mohammad Nuh seusai upacara bendera Peringatan Hari Guru, Rabu (25/11), di halaman Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta. http://idek.net/hO6

    Belum baca isinya, POKOKNYA menggunakan hak...
    bensat 0 0
    Ternyata pemerintah belum berhenti berjuang untuk melaksanakan UN. Oleh karena itu sebarkan berita ini agar banyak orang bisa mengawasi langkah pemerintah ini.
    conscientizacao 0 0
    Selamat datang di P, bung bensat : D
    Bee 0 0
    Selamat datang kekacauan pendidikan Indonesia! : (
    Zon Jonggol 0 0
    Memang sebaiknya UN bukan menjadi standard kelulusan. Klo menurut saya UN ndak menjadi masalah, namun PP yang membuat masalah.

    Klo perlu ujian bersama tidak berskala nasional (UN), namun berskala kab/kota atau paling luas per propinsi. Digunakan sebagai bentuk pengawasan, pemetaan dan pengukuran mutu pendidikan yang menjadi tanggung jawab wilayah dinas pendidikan masing-masing.

    Toh memang ada relevansi antara mutu pendidikan dengan fasilitas, infrastruktur per wilayah dinas pendidikan. Sebagai contoh dinas pendidikan kota jakarta mempunyai tunjangan guru minimum 2 juta per bulan, sedangkan kota/kab lain tunjangan guru mungkin cuma 200rb per bulan.

    Kesimpulan UN harus dihentikan karena ketidaksamaan infrstruktur, fasilitas setiap wilayah dinas pendidikan. UN hanya menjadi project orang pusat semata.




    Laksamana 0 0
    ah... memang banyak alasan untuk penghapusan UN atau UAN itu!
    Agus PW 0 0
    Keberadaan UN yang menentukan kelulusan, bukan hanya guru tertekan karena harus berjuang menyesuaikan program pengajaran dengan waktu yang tersisa.
    Agus PW 0 0
    Pada dasarnya saya setuju jika UN dijadikan bahan evaluasi hasil pendidikan siswa. Namun, jika UN menjadi penentu kelulusan, sama saja dengan pembunuhan karena memberikan tekanan psikologis yang besar terhadap siswa
    Agus PW 0 0
    Belajar itu proses. Tidak adil rasanya jika proses pembelajaran selama tiga tahun hanya ditentukan hasil ujian tiga mata pelajaran selama tiga hari. Itu tidak relevan!

    Demikian

    Terimakasih mas conscientizacao
    kinanthi 0 0
    Agus PW: kira2 ada solusi lain untuk menjadi syarat kelulusan, gak? Agar bisa obyektif juga.

    Jaman dulu, ketika kelulusan didasari nilai ebtanas dan nilai rapor, sudah rahasia umum kalo beberapa guru mengatrol nilai rapor murid2nya agar bisa meluluskan siswanya.
    syafatain 0 0
    gak usah sekolah, apalg cuma lulus utk jadi pengangguran!
    conscientizacao 0 0
    Agus PW: Terima kasih sama-sama Pak. Tetap Berjuang! : D

    kinanthi: Pada UN kasus itu berulang, kan Pak? Meski bukan dengan cara mengatrol, tapi membuka kunci jawaban secara terang-terangan.
    Agus PW 0 0
    kinanthi: sepertinya lebih adil ketika melibatkan nilai raport keseluruhan daripada hanya pada 3 mata pelajaran yang di UN-kan. Bukankah siswa itu unik dan pasti tidak bodoh??
    Agus PW 0 0
    conscientizacao: Januari kita ada Rapimnas FGII di LOmbok mas.. Ikut? Nanti mas bisa bareng ama pak Iwan.. ; ))
    Logical Fallacy 0 0
    Agus PW: Mungkin perlu juga diberi pilihan fokus mata pelajaran yang paling diminati siswa. Nilai pelajaran itu kemudian dipakai untuk standar kelulusan siswa tersebut. Ini sepertinya bisa mengakomodasi mereka yang umpamanya menonjol di bidang sastra, tetap kurang di matematika.
    syafatain 0 0
    conscientizacao>> botchan: Pada UN kasus itu berulang, kan Pak? Meski bukan dengan cara mengatrol, tapi membuka kunci jawaban secara terang-terangan.

    ++

    klw hanya alasan itu berarti bukan UN nya yg salah kan? yg ngejalaninnya gak beres!

    apapun sistem yg dibuat, klw yg meraktekin gk beradab, sampe kiamatpun gk pernah maju2nya negeri ini.

    coba anda2 kasih teori ttg sistem pendidikan yg paling mutakhir di negeri maju, dan coba terapkan di negeri ini. pasti tetep gk beres2. salahkah sistemnya?? atau orgnya??
    kinanthi 0 0
    Agus PW: sepakat pak.
    Saya menyoroti masalah obyektifitas guru. Bagaimana solusinya?

    Temen saya yang SD dan SMPnya di sekolah favorit, baru merasakan nilai matematika 8 di SMA yg kebetulan bukan favorit. Biasanya 6 saja.

    Tanpa merendahkan kemampuan belajar temen saya ini, apakah nilai 8 ini obyektif?
    Agus PW 0 0
    Logical Fallacy: syafatain: ya memang sistem yang amburadul. Sederhananya, coba lihat UN dan semangat KTSP. KTSP itu dimaksud adalah kurikulum berbasis lokal, namun akan tidak nyambung jika kita kaitkan dengan kelulusan siswa yang berbasis Jakarta (nasional maksudnya)
    syafatain 0 0
    Agus PW>>> botchan: sepertinya lebih adil ketika melibatkan nilai raport keseluruhan daripada hanya pada 3 mata pelajaran yang di UN-kan. Bukankah siswa itu unik dan pasti tidak bodoh?

    ++

    yakin gk muncul masalah baru??
    nanti datang tu org tua siswa ke wali kelasnya.: "bu.. tolong dongkrak dong nilai anak saya, kasian, dia mau masuk UI, ni bu titipan, jgn liat isinya, klw masih kurang telpon aja" atau "pak kepala, tolong ya titip anak sy, dia pengen nyoba sekolah polisi, nanti berapa dibutuhkn pengganti uang tinta tlg sebutin.. ni, DP nya.", dst

    so what????????
    Agus PW 0 0
    kinanthi: jangan-jangan memang itu nilai murni pak, mengapa kita selalu negatif tinking?? eh maaf ; ))
    Logical Fallacy 0 0
    Agus PW: Jawaban buat saya dan mbak siti mestinya lain dong pak. ; ))
    Agus PW 0 0
    syafatain: yakin masih ada sekolah yang seperti itu?? atau ini pengalaman anda? eh, maaf yang kedua ; ))
    kinanthi 0 0
    Agus PW: ah, saya gak negatif thinking... yang kaget dan bingung dia sendiri, kok...

    Kalimatnya dia sendiri: "Wah, aku semuru hidup baru dapet nilai matematika 8 di SMA! hebat tho? bingung juga sih..."

    Saya sih, seneng2 aja, gurunya bisa memberikan muridnya kebanggaan dan kepercayaan diri, dan berharap semoga itu bukan kebangaan kosong belaka.

    Jika iya, saya menganggap guru itu sudah menceburkan muridnya ke dalam jurang.
    syafatain 0 0
    Agus PW: sy gk ngerti dunia pendidikan. tp ada yg mengganjal dari koment anda:
    apa motivasi pelaku pendidikan mendongkrak atau ngelulusin siswanya dlm UN?
    Agus PW 0 0
    kinanthi: maaf kan saya justru saya yang negatif tinking ; )) maaf ini sambil saya kontak temen-temen FGII menyikapi masalah ini.. jadi gak konsen..
    conscientizacao 0 0
    syafatain: Ebtanas, katrol. UN, dibocorkan. APa menurut Anda itu melulu karena orangnya?

    Kalau system-nya memungkinkan peluang "kebocoran" itu terjadi, maka terjadilah. Maka, perlu system yang bisa diawasi banyak orang, multipihak, yaitu para stakeholder pendidikan. Sekolah, orangtua, lingkungan, dan pemerintah tentu saja.

    KTSP, salah satunya menekankan pada portfolio. Port FOlio itu bukan hanya sekedar angka-angka, tapi juga asessment secara kualitatif. Menilai anak dalam pendidikan, tidak bisa cuma dalam bentuk angka, bos.

    APakah guru sekarang sudah mampu melakukan penilaian yang sedemikian "njlimet"? Harus diakui, belum. Itu pengakuan yang saya dapat dari beberapa teman guru di Bandung. Mereka juga perlu dibantu, diberi penguatan kapasitas. Jangan hanya memberi tambahan kerjaan, tapi tidak memampukan.
    conscientizacao 0 0
    syafatain: "apa motivasi pelaku pendidikan mendongkrak atau ngelulusin siswanya dlm UN?"

    Menurut saya, karena SYSTEM hanya menghargai prestasi dari angka-angka, kuantitatif thok. Berapa banyak yang lulus, berapa angka rata-rata, dst.
    Logical Fallacy 0 0
    Agus PW: Jaaah... gak asik ah... : D
    Agus PW 0 0
    syafatain: maaf jika yang dimaksud anda menkatrol nilai UN jelas tidak mungkin. UN penentu selama ini adalah alat yang bernama komputer. Sumpah agak tergesa-gesa komentar saya..
    Logical Fallacy 0 0
    conscientizacao: Mungkin tidak diberi pilihan fokus mata pelajaran yang paling diminati siswa? Nilai pelajaran itu kemudian dipakai untuk standar kelulusan siswa tersebut. Ini sepertinya bisa mengakomodasi mereka yang umpamanya menonjol di bidang sastra, tetap kurang di matematika. Gimana pak?
    conscientizacao 0 0
    Agus PW: Wah, kayaknya ndak bisa pak. Nanti saya titip salam saja ke Pak Iwong ya? : D
    Agus PW 0 0
    Logical Fallacy: ohh.. maaf, sepakat apa yang anda katakan di atas..
    syafatain 0 0
    conscientizacao: tp setahu sy selain UN ada UAS juga.
    UN + UAS prinsipnya adalah 1 kesatuan, bedanya UN ditetapkn pusat dan UAS oleh masing2 sekolh. tp sepertinya peserta didik hanya takut pd UN saja, tidak pada UAS nya.
    mengapa? karna UAS penilaiannya ditetapkn sekolah, siswa menduga pasti para guru gk tegaan bila tk meluluskan mereka.
    apakh ini hanya dugaan saya? tidak bila kita tanya siswa orang per orangnya.
    Agus PW 0 0
    conscientizacao: + Logical Fallacy: +syafatain: kinanthi: ada pengulangan UN bagi siswa yang tdiak lulus! Namun itupun belum menyelesaikan masalah, pengulangan pelaksanaan UN tersebut memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran terhadap anak. kebijakan tersebut juga tidak ada dalam Prosedur Operasional standar (POS) penyelenggaraan UN.jika alasan untuk mengulang UN ini adalah disebabkan oleh siswa,maka berikanlah sanksi tidak lulus.Tetapi jika pengulangan ini disebabkan karena adanya kecurangan bersama, mengapa harus siswa yang menjadi korban. Mari kita pusing bersama-sama : )) : ))
    syafatain 0 0
    Agus PW: sity mieaby: maaf jika yang dimaksud anda menkatrol nilai UN jelas tidak mungkin. UN penentu selama ini adalah alat yang bernama komputer. Sumpah agak tergesa-gesa komentar saya.

    +++

    maksud sy "membantu" seperti yg pernah diberitakan beberapa tahun belakangan dgn istilah "TIM SUKSES UN"???
    syafatain 0 0
    sampai ada kelompok AIR MATA GURU??
    conscientizacao 0 0
    Logical Fallacy: Ooh... Sebagai gagasan, mungkin saja menurut saya. Tapi system kita belum sampai se progresif itu, sepengetahuan saya.

    Meski sekolah sekarang punya kebebasan yang jauh lebih besar daripada jaman dulu dalam pengembangan isi kurikulum, KTSP, tapi persoalan kualitas sumberdaya di sekolah perlu upgrading besar-besaran pak.

    Makalah KTSP yang menarik: http://idek.net/hP4
    Agus PW 0 0
    syafatain: ah panjenengan membuat saya pusing benar. ; )) Tim sukses UN bukan bermaksud "membantu" merekayasa jahat untuk kelulusan anak didiknya.. Eh, aku tim sukses juga di sekolah. Kerjaan banyak, ada pelevelan, try out, ada penambahan materi malam hari, ada les, dsb-dsb.. kesel tenen boss...

    *promosi ah*
    syafatain 0 0
    Agus PW: baguslah klw semua pendidik bersikap seperti sampean. namun sy gk yakin semua begitu.
    TIM SUKSES yang gua maksud benar2 utk kecurangan. \
    ah.. terlalu panjang bila hrs sy hrs tulis panjg lebar alur ceritanya.
    klw anda tk pernh denger kecurangan itu, sy yakin itu baek buat anda bila tak sy kabari kronologis ceritanya. krn jujur, gara2 kecurangan itu sy tobat jadi guru 'swasta'.
    udah gaji kecil, disuruh curang, wah. dunia tak dapat akheratpun lewat.
    '
    terimakasih pd guru2 yg ikhlas dan jujur. teruslah berjuang mencerdaskn kehidupan bangsa. jgn menyerh. jika tk dapt dunia, akhirat pasti anda raih, asal jgn ada udang dibalik bakwan.
    kinanthi 0 0
    syafatain: jadi inget SMA di ngawi yang gak lulus semua sak angkatan...
    Agus PW 0 0
    syafatain: jika memang benar-benar ada oknum kurang ajar,, hajar ajah mbak.. halal tu darahnya.. : )) emosi saya .. ; )) disini udah capek-capek eh masih ada yang sewot..
    conscientizacao 0 0
    Agus PW: syafatain:
    "Tim sukses UN" yang negatif itu bukan isapan jempol. Prakteknya jelas ada, tapi tak satupun pihak sekolah berani bersuara. Yang bersuara, nasibnya seperti kawan-kawan Air Mata Guru di Sumut itu. Atau dikucilkan sama yang lain, dan yang lebih parah, si anak mana berani bersaksi...

    Potensi-potensi kecurangan itulah yang membuat UN semakin gak terasa manfaatnya...
    Red-White Eagle 0 0
    Agus PW: [halal tu darahnya] I'm sure Aji Prast would ask, "Sudah terdaftar di DepKes & DepAg?" : D
    Logical Fallacy 0 0
    conscientizacao: Thx pak.\

    Agus PW & Red-White Eagle: : ))
    Eflin MS 0 0
    Mang bedanya apa se pak : D
    Eflin MS 0 0
    Ada ga ada juga ga ngaruh, tetap aja harus ada SMPTN kan hehe
    kinanthi 0 0
    Eflin MS: bukannya yg gak lulus UN ga bisa ikut SNMPTN, nak?

    Ada wacana buat menyatukan UN dengan SNMPTN juga.
    conscientizacao 0 0
    kinanthi: "Ada wacana buat menyatukan UN dengan SNMPTN juga."

    Saya kurang sepakat dengan gagasan itu pak. UN dalam konteks "kendali mutu", sebenarnya masih ok, selama tidak perlu menjadi syarat kelulusan siswa dalam kondisi pemerataan kualitas sekolah yang masih bolong-bolong.

    Terutama untuk tingkat SMU/SMK/MA, kan tidak semua murid mampu/tertarik untuk ke perguruan tinggi, pak. Mungkin ada yang berharap, bisa langsung kerja, meski harus jadi kuli, ataupun bisa jadi wiraswasta (entrepreneur istilah kerennya : D).

    Dan perguruan tinggi, berhak menentukan kriteria yang mereka butuhkan dari lulusan SMU dan sederajat. Kecuali jalur "duit", kriterianya jelas. Yang kuat bayar, masuk!! ; ))
    kinanthi 0 0
    conscientizacao: saya cuma ngajak nak Eflin MS: diskusi aja : D

    Apakah UN sebagai kendali mutu tidak bisa berfungsi, jika UN disatukan dengan SNMPTN? Mungkin hasil UN memang tidak bisa dijadikan satu2nya patokan penerimaan mahasiswa, tapi kan bisa jadi salah satunya.

    Hal-hal yang ada di luar UN bisa diadakan tes-nya sendiri oleh masing2 PTN. Jurusan FSRD ITB juga melakukan tes menggambar, selain UMPTN, bukan?
    conscientizacao 0 0
    kinanthi: hehehe... Okey...

    Menurut saya, kalau disatukan dengan SNMPTN, maka materi yang diujikan terlalu spesifik untuk kepentingan perguruan tinggi. Yang mereka butuhkan kualifikasi siswa "tertentu".

    Padahal, kalau UN sebagai kendali mutu di pikiran saya, akan mengukur kualitas pendidikan, dalam hal ini sekolahnya, bukan mengukur kemampuan si anak. Prestasi anak hanya salah satu aspek kualitas pendidikan, IMO.
    ki baraja 0 0
    wah, meriah sekali disini...
    saya ikut mendengarkan aja.
    conscientizacao 0 0
    ki baraja: ditunggu di lapak sebelah, Ki... http://politikana…-hilang.html
    she 0 0
    HAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH???? SERIUSSSSSSSSSSSSS????????????????? NEED MORE INFO PLEASE!!!!!!!!!!
    l. wiji widodo 0 0
    she: girang banget ya...
    ki baraja 0 0
    l. wiji widodo: kayak nemu duren runtuh? ; )) liat she teriak2 : ))
    she 0 0
    HUAHAHAHAHAHAHHAHAHAH!!!! EH TAPI INI SERIUS GAAAKK???? duuuuuuuuuuuuuhhhhh!!!! SKLnya mo saya bakar2in iniii!!!
    conscientizacao 0 0
    she: Neng, itu di artikel banyak link ke berita di media massa. Periksa saja kesahihannya... : D

    Belum 100% confirmed, sampai pemerintah menyatakannya. Kalau perlu, memang harus ditekan tuh pemerintah... *nulis dong...* ; ))
    dizzman 0 0
    she: beruntunglah dikau, tahun depan (mudah2an) tidak ada UN lagi.... selamat ya
    l. wiji widodo 0 0
    ki baraja: she ga suka duren, teriak2 ky nemu jengkol se kontainer : ))
    ki baraja 0 0
    dizzman: : )) lha... taun depa dia dah kagak ada UN lagi : ))

    *kalo sekarang lulus : D
    *kalo sekarang masih ada, terus gak lulus...tenang dek... tunggu taun depaaaan... gak usah UN : ))
    conscientizacao 0 0
    l. wiji widodo: Rak jengkolen mengko, pakdhe... : ))
    she 0 0
    conscientizacao: ini mo nulissss tentang binalisasi!! ahahahahaha.... tunggu

    l. wiji widodo: hmmpphhhh sukaaa duunnnkkk!! jengkol?? jangan ah bauu!!!

    ki baraja: yaaaaaaaaaaahhhhh ki jangan gitu donnkk!!!

    EHHH SERIUS GAAK?? UDAH SIAPIN KOREK MO BAKAR FOTOKOPIAN SKL!! AHAHAHAHA
    ki baraja 0 0
    she: ahahah, ketauan dah motokopi jawaban !!! : ))
    conscientizacao 0 0
    she: Tentu serius... wus...

    btw, SKL itu apaan tho? ; ))
    dizzman 0 0
    ki baraja: kasihan donk para bimbel dan buku-buku penjual UN, efek domino nih (kayak bank Century, harus diselamatkan!!!)
    dizzman 0 0
    conscientizacao: Surat Keterangan Lulus... ketauan ya gak pernah lulus sekolah : D
    l. wiji widodo 0 0
    dizzman: bung conscientizacao lulusan barat bung..
    jd ga ada SKL..

    wah primagama jd cafee ntar, bimbel gulung tikar!
    Ibnu Muslim 0 0
    ada gadis cantik ternyata, pantesan pada betah disini ; ))
    she 0 0
    conscientizacao: Standart Kompetensi Lulusan... jadi itu dikasih tai dari mendiknas bahan yang mana ajah yang keluar.... wuiihhhh saya berlembar2 mas!!

    dizzman: kasiaaan bethhh!!! apalagi yang dah bayar 1,8 juta plus uang PM 70 rebuu!!!

    GULUUNG TIKEEEERNYA!!! PINJEM TIKERNYA BUAT KOPDAR DI WETIGA!!
    she 0 0
    Ibnu Muslim: yah mas, kecantikan bukan modal utama buat lulus!! ahahahahahaha
    dizzman 0 0
    Ibnu Muslim: tau aja ente, lapak gw jadi kosong tuh : ((
    she: dah bayar gw aja buat lulus ujian masuk PTN deh.... dijamin, pengalaman 3x lulus UMPTN jaman dulu... : ))
    conscientizacao 0 0
    she: OOalah, kisi-kisi UN yang dari Permen No. 75/2009 itu tho... ; ))
    l. wiji widodo 0 0
    conscientizacao: tumben loadingx lama...: ))...
    Ibnu Muslim 0 0
    she: bener : )

    dizzman: UMPTN ? (umurnya bapak ini kira2 30-an) : ))

    conscientizacao: btw, belum ketemu nih hasil putusan MA, punya gak kang?
    l. wiji widodo 0 0
    dizzman: JOKI to?..SIPENMARU...UMPTN...SNPTN..
    pujangga 0 0
    UN JALAN TERUS....

    http://edukasi.ko…lan.Terus...
    dizzman 0 0
    Ibnu Muslim: kira2 segituanlah ... wajah boleh toku, tapi kelakuan awet muda om
    l. wiji widodo: hush, jangan bocorin donk...
    Ibnu Muslim 0 0
    pujangga: tragedi lagi dalam hukum kita, sama seperti tragedi kemenangan PGRI tentang anggara 20% untuk pendidikan ;(
    pujangga 0 0
    dugaan saya pemerintah akan tetap melaksanakan UN karena biayanya telah di anggarkan dan proyeknya harus tetap jalan untuk memberi makan banyak orang...
    Ibnu Muslim 0 0
    dizzman: tulusnya dikau pak ; ))
    pujangga 0 0
    Ibnu Muslim: BETUL...!!! TRAGEDI kedua setelah kemenangan PGRI ttg anggaran 20%
    she 0 0
    dizzman: jaman kapan mas???

    conscientizacao: iyah... hahahaha

    pujangga: arrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!

    Ibnu Muslim: mas ibnuuu!! tolooonngg!!!
    Ibnu Muslim 0 0
    she: tolong ngapain neng, cariin selingkuhan baru ; ))
    dizzman 0 0
    she: jaman dulu kala, seusia pamanmu kini...
    Ibnu Muslim: demi .... kian ... : D
    syafatain 0 0
    dek she, biasa aja kalee, gk usah berlebihn ngetiknya.

    **ntar kecewa kayak yg sudh2!! ; )
    pujangga 0 0
    she: ingat kamu hidup dan sekolah di bawah naungan pemerintah yang biasa melanggar aturan ttg pendidikan...

    jadi lebih baik anggap aja tidak ada putusan MA yg membatalkan UN.

    Yakinlah, pemerintah pasti ngotot untuk tetap melaksanakan UN, karena ini merupakan BIG PROJECT nya DIKNAS...
    Ibnu Muslim 0 0
    pujangga: bener bro, masa komisi harus dibalikin karena UN-nya dibatalin MA ; ))
    dizzman 0 0
    pujangga: pa kabar om, mampir donk ke lapak ane...
    ki baraja 0 0
    dizzman: jualan apa om?
    ki baraja 0 0
    DEMO NASIONAL SELURUH ANAK SEKOLAH, MENOLAK DILAKSANAKANNYA UN 2009
    dizzman 0 0
    ki baraja: jualan otak ama tulisan : D
    ki baraja 0 0
    dizzman: wah mengerikan : o
    pujangga 0 0
    dizzman: khabar baik bro...ok segera meluncur ke TKP
    dizzman 0 0
    ki baraja: otak2 om
    pujangga: ok, ditunggu bos...
    conscientizacao 0 0
    Ibnu Muslim: "btw, belum ketemu nih hasil putusan MA, punya gak kang"

    lho, bukannya yang ini bang, yang saya pasang gambarnya...

    http://sms.mahkam….php?id=4601
    Icarus 0 0
    ki baraja: [DEMO NASIONAL SELURUH ANAK SEKOLAH, MENOLAK DILAKSANAKANNYA UN 2009]

    Si Aki ati-ati yah, nanti kena pasal KOMPOR loh! : D

    Maap, Bung dizzman , dagangan lapak sebelah saya seret kesini. Perlu pake TM ga?
    Ibnu Muslim 0 0
    conscientizacao: maksudnya putusan lengkapnya kang : )
    conscientizacao 0 0
    pujangga: "dugaan saya pemerintah akan tetap melaksanakan UN karena biayanya telah di anggarkan dan proyeknya harus tetap jalan untuk memberi makan banyak orang..."

    Ada kemungkinan begitu. Artinya, akan berhadapan dengan publik, yang di back-up putusan MA. Saya siap turun ke jalan... : D
    she 0 0
    Ibnu Muslim: yaaaahhhh.... gimana c!! bantuin duuunnkk!! ini mana yang bener, jadi pah gak???

    dizzman: yah paman.... Akh UI juga resek, buka pendaftaran 2 hari sebelom ujian. Nah masalahnya gini, kan univ swasta dah buka pendaftaran sekarang dan saya dah masuk. Tapi, kalo mo tes di UI diterima dan saya mo masuk UI, harus ambil jurusan yang sama dan duit bangunan dipotong 10%. Nah kalo pengen coba di UI ajah, kalo keterima mah ok, kalo kagak??? kagak kuliah, udah tutup univ swasta
    punyyyyeeenggggghhh!!!


    pujangga: yaaaaaaaaaaahhh!! big projectnya diknas memerklukan tikus percobaan, dan yaah saya inilah tikus perccobaannya... ahahahahahahahah

    ki baraja: kalo ada sayaa........... gak ikut c!! ahahahahahah sayang nyawa! ahahahaha
    conscientizacao 0 0
    Ibnu Muslim: OOh... ; )) Lha mendiknas aja belum terima, bang... : D
    Ibnu Muslim 0 0
    conscientizacao: sayang anggodo diumpetin ama polisi ; ))
    dizzman 0 0
    she: belajar nembak donk, biar tepat. selama masih pilihan berganda, bisalah itu diakali...
    Ibnu Muslim 0 0
    conscientizacao: kang cari bareng2 yuk disini :

    http://putusan.ma…eb487858dd68
    ki baraja 0 0
    she:
    [kalo ada sayaa........... gak ikut c!! ahahahahahah sayang nyawa! ahahahaha ]
    ---
    mahluk halus diem aja di gudang, keluarnya nanti pas upacara adat digelaar untuk penyambutan...

    tepi...

    liat gaya nya sih, gak percaya kalo kamu bakal diem aja : )), pasti lonjak-lonjak di jalan ikutan pawey... secara... kalo beneran terjadi...
    MERIAH EUY !!!
    conscientizacao 0 0
    Ibnu Muslim: Wah, menarik. Mari!
    Saya nyari di www.putusan.net, eh web nya malah nggak jalan : (
    Ibnu Muslim 0 0
    conscientizacao: linknya jalan kok kang : )
    she 0 0
    dizzman: wowh... syapa yang ditembak?? terima tolak????

    ki baraja: yah ntar kalo ditangkep, masuk tipi??? malu akh!! ahahahaha
    conscientizacao 0 0
    Di saya Failed to Open : ((
    Ibnu Muslim 0 0
    http://putusan.ma…n/search.php

    coba ini kang
    conscientizacao 0 0
    Ibnu Muslim: Uhm... yang itu sih bisa jalan, tapi masih 0 record kalau pakai kata kunci Ujian Nasional...
    dizzman 0 0
    she: jawabannya dik, kan tinggal milih a, b, c,d, e, tinggal tembak aja salah satu to
    conscientizacao 0 0
    Uhm... pemerintah tampaknya akan berkelit untuk tetap menjalankan UN, dengan mengajukan bukti tentang peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana, serta akses informasi di seluruh daerah...

    Siap? : D
    she 0 0
    yah.... Harapanku pupus! T.T
    conscientizacao 0 0
    she: Tenang Neng... Mari berusaha dulu... : D
    Normanlahyaw 0 0
    Menurutku sih UN/ UAN tetap harus jalan, jangan dihapuskan, hampir semua di dunia ini pake standard e ini mau lulus atau nggak kok gak pake standard.... di luar negeri malah lebih ketat lagi sekali ketahuan nyontek aja..sudah out...bagaimanana bangsa ini mau maju.standard 4.26 aja kok ribut... buktinya siswa yang lain bisa lulus......kalo ndak bisa menari jangan salahkan lantainya donk....
    Casper 0 0
    Sekolah di indonesia itu tujuannya untuk lulus, bukan untuk jadi pinter. Daripada pusing2 mikir gimana caranya biar pinter, mending mikir gimana caranya biar lulus.
    madarmawan 0 0
    @ Casper : dari dulu sistemnya gitu, tinggal bagaimana meningkatkannya sesuai dengan jati-dirinya dan bukan hanya sekedar bongkar pasang peraturan, gonta ganti....emangnya pelaksana lapangan ngga cengar-cengir pusing 7 keliling ganti aturan berkali-kali
    Casper 0 0
    madarmawan:
    Logikanya, klo kualitas guru, prasarana , atau otaknya kurang, durasi belajarnya otomatis berlipat untuk mendapat hasil yg sama (standar). Pembatalan UN berarti mengembalikan durasi sbg standar. Goblog pinter pokoknya 3 tahun lulus. Habis perkara, hehe...
    she 0 0
    ya betul! Skarang bahkan orang hanya brpikir buat lulu... Cara apa ajah yg pentiog lulus! Haha skulah dlu ah byar lulus, eh salah byar pinter!
    warnapastel 0 0
    http://cetak.komp…i.pendidikan
    Striding Cloud 1 suka | 0
    Casper:
    Gini bung ya, di Indonesia itu, kalau standarnya terlalu tinggi, jangan tingkatkan mutu, standarnyalah yang harus dikurangi.

    Standar tinggi baru boleh diterima, jika dan hanya jika semua kondisi sudah ideal.

    ...dan khilafah sudah berdiri.
    Brukbrak 0 0
    Agus PW: [Tim sukses UN bukan bermaksud "membantu" merekayasa jahat untuk kelulusan anak didiknya.. Eh, aku tim sukses juga di sekolah. Kerjaan banyak, ada pelevelan, try out, ada penambahan materi malam hari, ada les, dsb-dsb..]

    Nah, bisakah itu disebut sebagai dampak positif UN, Pak? hehe

    Tapi mungkin angka kelulusan berbasis UN juga ikut menggoda gengsi guru dan reputasi sekolah terkait. Sehingga bisa memancing pihak2 yg gelap mata untuk melakukan rekayasa. cmiiw.

    conscientizacao: [Uhm... pemerintah tampaknya akan berkelit untuk tetap menjalankan UN, dengan mengajukan bukti tentang peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana, serta akses informasi di seluruh daerah...]

    Masih ada PK. Salah satu yg menyarankan adalah JK ( http://www.detikn…as-ajukan-pk ).

    Mungkinkah nanti ada kompromi UN tetap berjalan tapi tidak menentukan kelulusan (utk sementara)? Kalau wewenang MK sebatas "menghapuskan" suatu ayat/pasal aturan, maka mungkin akan ada aturan baru (dan sementara?) untuk UN2an itu.
    conscientizacao 0 0
    Striding Cloud: "Standar tinggi baru boleh diterima, jika dan hanya jika semua kondisi sudah ideal."

    Hehehe... 'ideal' mungkin terlalu berlebihan, dan sangat relatif di mata orang-per orang. Standar minimum yang layak, itu lebih realistis. : D
    conscientizacao 0 0
    Brukbrak: "Mungkinkah nanti ada kompromi UN tetap berjalan tapi tidak menentukan kelulusan (utk sementara)?"

    Bisa saja kompromi itu muncul, dan saya kira cukup acceptable. Karena tujuan UN adalah alat pengukuran capaian pendidikan, ia boleh jadi salah satu komponen penilaian, sebagai bagian dari akumulasi nilai total yang digunakan sebagai standar kelulusan.
    kinanthi 0 0
    conscientizacao: trus standar kelulusannya apa bung?
    conscientizacao 0 0
    kinanthi:
    Pasal 58 (1) UU Sisdiknas No. 20/2003:
    "Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan."

    Pasal 59 (1) UU Sisdiknas No. 20/2003:
    "Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan."

    Karenanya, bisa menggunakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (atau Ujian Akhir Nasional Berstandar Nasional - UASBN). UASBN adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah.

    Sementara ini, UN berlaku untuk SMP-MT/SMU/SMKMA, sedangkan UASBN berlaku hanya untuk SD/MI. Sekolah punya wewenang penentuan kelulusan, berdasarkan UU Sisdiknas di atas.
    kinanthi 0 0
    conscientizacao: apakah sudah ada peraturan turunannya, bung?

    Dalam prakteknya, merubah kebijakan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat.

    Jadwal ujian tinggal 5 (?) bulan lagi. Tanpa peraturan-peraturan yang jelas sampai ke tataran teknis, yang akan jadi korban, lagi2 adalah para siswa.

    Secara konseptual hal tsb mungkin tepat. Tapi-lagi2- pada prakteknya, pemberian otonomi yang besar kepada sekolah juga sedikit menakutkan, menilik kesiapan sekolah untuk menjalankan otonomi-nya.
    conscientizacao 0 0
    kinanthi:
    Jika pemerintah menerima putusan MA, maka pelaksanaan UN bisa tetap dilakukan, tetapi secara bersamaan menghapus butir (d) dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan UN sebagai salah satu syarat kelulusan.

    Artinya, UN dapat dilakukan dengan tujuan memetakan mutu pendidikan, tetapi nilainya tidak menentukan kelulusan siswa.

    Saya pikir itu cara yang cepat, dan mudah dilakukan, tanpa harus membuat kehebohan yang luar biasa.
    kinanthi 0 0
    conscientizacao: saya sepakat bung.

    Cuma, berarti, dalam waktu 5 bulan, jajaran diknas sampe para guru dan sekolah harus menyiapkan pengganti UN, menyiapkan peraturan2, mekanisme standar kelulusan, dan segala tetek bengeknya, yang jika tidak disiapkan akan menyebabkan kelulusan tahun 2010 akan berantakan.

    Buat para guru, hal ini sepertinya adalah bukan hal sederhana. Semoga mereka bisa menyiapkannya.
    bujel 0 0
    conscientizacao: setuju, kembali ke sistem EBTANAS, Ujian Nasional tetap ada tapi kelulusan diserahkan sekolah,
    bagaimana sekolah menetapkan standar mutu outputnya biarkan masyarakat yang menilainya, masyarakat makin pintar kok, bisa bedakan sekolah bagus dan yang brengsek, yang brengsek lama-lama akan bubar
    conscientizacao 0 0
    kinanthi: "Cuma, berarti, dalam waktu 5 bulan, jajaran diknas sampe para guru dan sekolah harus menyiapkan pengganti UN"

    Tidak perlu pak, kalau setuju menghapus aturan UN sebagai salah satu syarat kelulusan. : D

    bujel: Jadi ingat nilai Ebtanas PMP saya yang dibawah 5 pak, gara-gara nggak setuju dengan pertanyaannya. Habis, cuma dikasi pilihan ganda, tidak diberi peluang berargumen. Padahal topiknya bukan ilmu pasti... : D
    Ibnu Muslim 0 0
    Tolak Ujian Nasional, ikut yuuk : )

    http://www.facebo…047347833..1

    Udah 121.092 orang saat ini
    conscientizacao 0 0
    Ibnu Muslim: Terima kasih, Bang! : D
    Casper 0 0
    Perasaan jaman saya dulu ada NEM. Tdk secara langsung mempengaruhi kelulusan sih, cuma secara langsung menentukan ke sekolah lanjutan macam apa seseorang terdampar. Yg asik, ada yg outputnya ahli ngompas, tawur, n berantem. Inputnya bengal2 soalnya, kumpul jadi satu,.. ya udah.. klop : D
    sisca Fransisca 0 0
    saya sebagai murid sangat setuju atas hal ini..
    kan yang menilai seberapa pintar ya sekolah kita,masa udah 3 taon sekolah di pertaruhkan dengan 3hari UAN dan kalo gak lulus musti ngulang lagi..ckckck...
    conscientizacao 0 0
    Casper: Hehehe.. itu yang seringkali ironis...
    Djaman kenaikan kelas dulu, sudah mulai ada pemisahan kasta gitu... Kelas 3A, B, dst.
    Bisa dibayangkan isinya kelas 3F itu... Selalu dianggap biang kerok, dan gitu lah...

    Nyatanya, sekarang keliatah deh siapa yang survive... dan "jadi orang"... : D
    conscientizacao 0 0
    sisca Fransisca: Mari... keadilan memang tidak datang ngetuk pintu... Perlu "dijemput"... ; ))

    *kayak jelangkung aja yee?*
    Apprayo 0 0
    conscientizacao:
    "Djaman kenaikan kelas dulu, sudah mulai ada pemisahan kasta gitu... Kelas 3A, B, dst.
    Bisa dibayangkan isinya kelas 3F itu... Selalu dianggap biang kerok, dan gitu lah...

    Nyatanya, sekarang keliatah deh siapa yang survive... dan "jadi orang""

    Saya juga mengamati hal yang sama. Teman2 sekolah saya dulu (terutama SD, SMP, SMA), yang sering dibilang nakal, sering dipanggil guru BP, kebanyakan justru berhasil di bidangnya. Mereka justru punya life skill yang baik dan mencukupi untuk survive. Jadi? : )
    conscientizacao 0 0
    Apprayo: Sekolah cuma enak buat maen, ya pakdhe... : D
    sisca Fransisca 0 0
    conscientizacao: eh,jelangkungkan kan gak dijemput..
    kan datang tak dijemput,pulang tak diantar..hehe..

    mari kita dobrak pintunya..gak usah dijemput dan gedor pintu lagi,hehe..

    *di pentung yang punya rumah*
    Apprayo 0 0
    conscientizacao:
    Kayaknya bener tuh, sialnya, saya sadarnya baru sekarang.. Dulu terlalu serius bersekolah.. : )
    conscientizacao 0 0
    sisca Fransisca: Wueleh... galak je ternyata... : p : ))
    sisca Fransisca 0 0
    conscientizacao: untuk suatu hal yang tegas,tindakanya juga harus tegas donk.. : D
    *di pentung om prajnamu*
    Normanlahyaw 0 0
    http://www.telegr…............
    disini malah rame2 ngasi bocoran
    Ibnu Muslim 0 0
    MA: Tak Ada Putusan Penghapusan UN
    Permohonan gugatan ini didasarkan pada pelaksanaan Ujian Nasional pada 2005 dan 2006.

    http://nasional.v…nghapusan_un

    *piye iki?
    yoga 0 0
    mau kasih pendpt sedikit niih..(berdasrkan Ilmu Hukum Administrasi Negara)
    Penyelenggaraan UN merupakan konskwensi dr pemberlakuan desentralisasi pd bidang pendidikan, yg mana Pemerintah memiliki kewenangan (diskresi) untk mengeluarkan kebijakan pemerataan pendidikan, digunakan filosofi hukum yi untk mewujudkan kepastian hk dan keadilan hk hrs ada (equalit) persamaan. (UN sbg patokan yg sama di NKRI).
    - Hukum formil UU 32/2004, UU 20/2003 dilaksanakan (provinsi, kab/kota)
    - Hukum materil PP 19/2005 (BSNP, sekolah dgn KTSP bertujuan SI dan SKL).
    Jika masing2 pihak menuntut menurut keinginannya sendiri2 maka yang timbul adlh permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum.
    Kalau pun MA memutusnkan, kemudian kasai Depdiknas ditolak. satu2nya cara untk penyelesaiannya yaitu di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
    conscientizacao 0 0
    Ibnu Muslim: MA memang betul pak. Pembatalan UN yang dituntut, sebenarnya dalam konteks menjadikan UN sebagai salah satu syarat kelulusan, seperti dalam PP 19/2005 Pasal 72. UN sendiri, masih bisa tetap dilaksanakan, asalkan pasal 72 itu diperbaiki, dengan menghilangkan butir yang menyebut UN sebagai syarat kelulusan.

    Jalur MK menjadi jalur alternatif jika harus mengubah pasal itu.

    yoga: "desentralisasi pd bidang pendidikan, yg mana Pemerintah memiliki kewenangan (diskresi) untk mengeluarkan kebijakan pemerataan pendidikan"

    Bisa dijelaskan lebih lanjut, pemerataan pendidikan dalam konteks apa? Pemerataan kualitas layanan publik pendidikan?
    yoga 0 0
    Kewenangan presiden sebagai (kepala pemerintahan dan kepala negara).
    -dlm kewenangan sbg kepala pemerintahan, memerintahkan tiap2 daerah untk melaksanakan UU Sisdiknas (wewenang atribusi).
    -kemudian negara sebagai tatanan hkm yg dikepalai oleh kepala negara memiliki kewenangan diskresi ketika ada sesuatu hal yg bersifat memaksa/khusus yaitu adanya suatu keharusan standarisasi/patokan pd bidang pendidikan di Ina. Wewenang ini kemudian di Delegasikan ke Depdiknas. kemudian menunjuk BSNP sebagai pelaksana UN di daerah2.

    Upaya tersebut diambil dgn pertimbangan hukum, yg berfungsi sebagai pengatur (mulai dr kepala sekolah=MKKS, guru=FMGI, hrs mulai meningkatkan kualitasnya, berkoordinasi dgn provinsi=LPMP sebagi perwakilan pemrnth pusat dlm pendidikan) yg kesemuanya bertujuan untk keadilan hukum dan ketertiban hukum (Kepastian Hukum).
    Mengapa alternatif hrs ke MA? krn pd uraian tsb di atas sdh trdpt unsur dlm Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 amandemen ke 4. demi meningkatkan kualitas hidupnya.. (UUD 45 sbg konstitusi negara kita). Baca jg Pasal 5 ayat (2) UUD 45, ttg kewenangan presiden.
    yoga 0 0
    Maaf ada kesalahan pd redaksi penulisan, MENGAPA ELTERNATIF HARUS KE MA? seharusnya MK... Maaf salah nulis..He..he..
    conscientizacao 0 0
    yoga: "adanya suatu keharusan standarisasi/ patokan pd bidang pendidikan di Ina. "

    Keharusan ini datang dari mana? Interpretasi dari pasal 28C?:
    "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

    Jika demikian, maka Standarisasi Kelulusan melalui UN yang digunakan sebagai upaya pemenuhan hak atas pendidikan agar meningkatnya kualitas hidup warga negara, menurut saya tidak relevan.

    Seperti yang diajukan dalam gugatan UN, justru pelanggaran telah dilakukan pemerintah (tergugat):
    "Para Tergugat, telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN, khususnya pada hak atas pendidikan, dan hak anak."

    Dengan ketetapan MA atas gugutan ini, maka UN sah melanggar UUD 45. Pemerintah harusnya melakukan hal lain untuk menjamin amanat UUD 45 Pasal 28C itu, misalnya dengan menetapkan standar baku mutu pelayanan pendidikan, yang indikatornya tidak bisa hanya dari output yang diukur (secara serampangan) dalam UN. (Lihat http://politikana…ian-nasional )

    Kenapa harus ke MK? CMIIW, penghapusan butir d dalam PP No. 19/2005 itu apakah bisa menggunakan jalur lain? Misalnya dengan membuat PP baru?
    conscientizacao 0 0
    ... tambahan...

    Pasal 11 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas:
    (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
    (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

    Pasal 50:
    (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk
    menjamin mutu pendidikan nasional.

    Dari dua pasal itu, hanya menyebut kewajiban penyelenggaraan pendidikann bermutu dan standarisasi mutu pendidikan nasional.

    Oh ya, yang saya maksud dari PP 19/2005, adalah Pasal 72 ayat (1) butir (d), karena justru bertentangan dengan pasal (2), yang berbunyi:
    "Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh SATUAN PENDIDIKAN YANG BERSANGKUTAN sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri."

    Tampaknya saya salah soal ke MK, karena PP tidak perlu sampai ke MK, hanya UU yang bisa ke MK. CMIIW.
    yoga 0 0
    prajnamu : mengenai pasal 28C, letak permasalahannya kan pd beban guru untuk memenuhi kualitas peserta didik, kan sdh di desentralisasikan hak dan kewajiban sdh di sekolah.

    UU 20/2003 memang dilaksanakan di masing2 sekolah.. dengan tiap jenjangnya melakukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dgn model2 penilaian acuan patokan (PAP) dan penilaian acuan norma (PAN) semuanya bertujuan Untuk SKL. klo sdh lulus di sekolah. wewenang pemerintah untk untuk mengevauasinya lg dgn UN. PP 19/2005 dari dan untuk BSNP.

    Munculnya PP baru memang gax masalah, krn PP lama sdh tdk relevan lg. Tp disini kan yg di ajukan ke MA mengenani pemenuhan hak2 WN.. HAN kan diatur dlm UUD 45. jd tidak memenuhi hak pendidikan dan hak anak yg mana yg harus di uji materil, ya hrs melalui MK...
    yoga 0 0
    HAM Maksudnya bukan HAN.. salah lg..
    conscientizacao 0 0
    yoga: "mengenai pasal 28C, letak permasalahannya kan pd beban guru untuk memenuhi kualitas peserta didik, kan sdh di desentralisasikan hak dan kewajiban sdh di sekolah"

    Saya kira UU Sisdiknas tidak hanya menyebut sekolah, tapi ada masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

    yoga: "Untuk SKL. klo sdh lulus di sekolah. wewenang pemerintah untk untuk mengevauasinya lg dgn UN. PP 19/2005 dari dan untuk BSNP."

    PP 19/2005 bagian Penilaian Hasil Belajar yang bicara tentang UN, bukan Bab tentang Evaluasi. Bab Evaluasi tidak ke arah siswa, tapi penyelenggaraan pendidikan. Penilaian Hasil belajar, mengarah ke siswa, dengan tuntutan lulus dari berbagai ujian termasuk ujian nasional.

    yoga: "Tp disini kan yg di ajukan ke MA mengenani pemenuhan hak2 WN.. HAN kan diatur dlm UUD 45."

    Yang diajukan bukan soal Undang-undangnya, tetapi kelalaian pemerintah dalam memenuhi UU itu. Jadi, saya kira tidak perlu ke MK.

    Nah, komentar Anda yang ini:
    "Penyelenggaraan UN merupakan konskwensi dr pemberlakuan desentralisasi pd bidang pendidikan, yg mana Pemerintah memiliki kewenangan (diskresi) untk mengeluarkan kebijakan pemerataan pendidikan"

    masih membingungkan buat saya. Apakah UN kemudian diterjemahkan sebagai upaya pemerataan pendidikan? Saya sudah sebut itu tidak relevan dalam komen sebelumnya. : D
    yoga 0 0
    prajnamu:
    -Pemerintah Pusat menyediakan BSNP sebagai perancang rambu2 bagi guru dan kepala sekolah dlm kegiatan belajar mengajar (KBM) bahkan disediakan jg LPMP di daerah sebagai fisilitas.
    - Pemerintah Kab/kota menyelenggarakan pendidikan.
    -masyarakat melalui fasilitas MKKS menggagas program m.pelajaran muatan Lokal (kekhasan daerah) kemudian masy melalui fasilitas MKKS ini jg biasanya menggagas latihan ujian nasional LUN) diluar jam sekolah.

    keberhasilan siswa dlm UN berarti keberhasilan penyelenggaraan pendidikan (satuan pendidikan) jd tugas guru bnyk tertumpu jg untuk mencapai itu semua.

    Wewenang MK 1 : "Menguji UU terhadap UUD 45" jd hrs diperjelas dl lalai pemerintah pusat atw pemerintah kab/kota? klo pemerintah pusat sdh memberikan aturan yg sistematis, sesuai dgn tatanan hukum. mungkin pemerintah daerah (kab/kota) yg belum memahami scr keseluruhan. jd hrs di uji lalainya pemerintah tersebut ke MK.
    Wewenang MK 2 : "Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD 45". disebutkan dlm Pasal 5 ayat (2). ilustrasinya Presiden menetapkan PP 19/2005 untk menjalankan UU 20/2003. jd MA !!HARUS!! melimpahkan perkara ini ke MK sesuai dgn kopetensinya. (kayanya ada deh dlm Lembar Negara Thn 2003 No 98 atau Kepres No 147/M Thn 2003) atau tanya langsung ke Email : sekertariat@mahkamahkonstitusi.go.id Atau : www.mahkamahkonstitusi.go.id

    Pemerataan/persamaan/equaliti/pato kan yg sama/standar.... mksdnya disini dgn UN. Jd supaya releva masing2 siswa hrs dibuatkan PP masing2 satu. Beribu2 siswa berarti beribu2 PP?
    conscientizacao 1 suka | 0
    yoga: "keberhasilan siswa dlm UN berarti keberhasilan penyelenggaraan pendidikan (satuan pendidikan) jd tugas guru bnyk tertumpu jg untuk mencapai itu semua."

    Yak, betul. In term of pengelolaan program, kapan waktunya Anda akan melakukan EVALUASI? Pada saat mengeksekusi program? Atau setelah program dieksekusi?

    Soal wewenang MK, juga betul, ada dalam dokumen UU-nya. Persoalannya, ada kelemahan dalam gugatan UN yang dikuatkan MA itu. Gugatan itu tidak mempermasalahkan kebijakan, bukan?

    Yang dipermasalahkan adalah implementasinya. Saya yakin, malasnya implementator bukan salah UU-nya, tapi salah eksekutornya. Kenapa jadi mengubah UU-nya?

    Kalau memang dilimpahkan ke MK, lalu pasal perubahan pasal dalam PP 19/2005 yang dituju, maka itu jadi perjuangan yang lain, agak keluar dari konteks putusan MA atas gugatan ini.

    yoga: mksdnya disini dgn UN. Jd supaya releva masing2 siswa hrs dibuatkan PP masing2 satu. Beribu2 siswa berarti beribu2 PP? "

    Hahaha... Do you really wanna suggest that kind of silly idea? Or you have any better one?
    yoga 0 0
    prajnamu:Jika demikian, maka Standarisasi Kelulusan melalui UN yang digunakan sebagai upaya pemenuhan hak atas pendidikan agar meningkatnya kualitas hidup warga negara, menurut saya tidak relevan.

    yoga: mksdnya disini dgn UN. Jd supaya releva masing2 siswa hrs dibuatkan PP masing2 satu. Beribu2 siswa berarti beribu2 PP? " (It's a question for you, not a statement)

    My opinion is taken based on your opinion. Because as far as I know, UN is born form PP.
    So, Im asking you, what is the logik that,s relevan? is it by making PP for each student?

    If you think my opinion state that government should make PP for each student, how silly I am....

    Actually, I'm just trying to help you based on your statement that said it;s not RELEVANT...
    conscientizacao 0 0
    yoga: Mohon maap kalau begitu. : D Saya belum melihat.memahami usulan Anda untuk kasus ini, karenanya saya berkomentar begitu.

    Baik, kalau begitu cerahkan saya dengan keruwetan berbagai peraturan yang berlaku di belakang UN ini. Kita tahu, bahwa UN lahir dari PP 19/2005 itu.

    Apakah UN harus "dibatalkan" (sampai pemerintah sanggup memenuhi kewajibannya seperti yang dijelaskan dalam UU)?

    Bagaimana melawan argumen pemerintah soal UN yang akan jalan terus dengan modifikasi UN ulangan, atau jalur paket B/C, kemudian upaya peningkatan yang sedang berjalan?
    hamatamu 0 0
    bung yoga mungkin baru bisa bertanya saja bung conscientizacao : D
    yoga 0 0
    saya pernah pernah melayangkan sebuah pertannyaan ke Mendiknas.. ini isi suratnya..

    "Mengapa Aturan tersebut dikeluarkan? tentunya agar siswa memiliki kepastian hukum!!, sebagai mana yang tertera dalam Pasal 3 huruf (b) dan huruf (c). Permendiknas No 34 Tahun 2007 menyatakan bahwa hasil UN memiliki tujuan “sebagai penentu kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan dan sebagai proses seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya”, kemudian mengapa pernyataan tersebut dirasakan masih belum mengandung nilai kebenaran dan keadilan, karena realitasnya peserta didik pada tingkat menengah yang lulus UN tidak secara otomatis diterima pada Perguruan Tinggi, yang mana perguruan tinggi masih meragukan terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan peserta didik. Terlebih bagi peserta didik yang tidak lulus UN akan mendapat perbedaan perlakuan terhadap pendidikan, yaitu dengan dihapuskannya UN susulan, menyebabkan peserta didik tidak mendapatkan ijazah formal, dan mengharuskan peserta didik untuk mengambil suatu pilihan antara mengulang UN pada tahun depan atau mengikuti Ujian Non formal paket C, yang notabene belum diakui sebagai standar kelulusan"

    dgn ancaman kalau tidak ada UN susulan dan siswa tidak scr otomatis masuk ke Perguruan Tinggi (PT) maka saya akan melakukan upaya hukum.

    Kemudian pihak mereka menjawab akan mempertimbangkan, kemudian mereka mengeluarkan kembali UN susulan.... untk yg otomatis ke PT belum terealisasi... kemudian mereka mendiskusikan dgn masing2 PT. sehingganya PT hrs turut serta dl dlm UN sebagai pengawas yg ngawas.. untk memastikan UN benar2 jujur. kemudian masing2 PT msh berdalih mengenai perbandingan antara PT yg ada (negeri/swasta) tdk akan bisa menampung semua siswa yg lulus UN krn akan melebihi kapasitas, terutama bagi PT yg favorit. Jadi yg menjadi PR mendiknas adalah dlm mempersiapkan PT lg bwt siswa.

    kesimpulannya tidak ada lagi seleksi seperti (SMPTN..dll lah) krn aturan sdh mengamanatkan seperti itu.

    untuk jalur paket B/C dll... memang aturannya sdh berbeda.. pendidikan non formal dgn kurikulum yg seadanya dan tenaga pengjar seadanya. (berdasarkan opserpasi saya dilapangan)

    Solusi dari kesemuanya adalah benar2 menurunkan tenaga2 pengajar/pendidik yg menguasai sistem dan menguasai materi pelajaran..

    saya mempelajari sistem UN ini, bertujuan untk memberikan suatu rangkuman berupa suatu tulisan (buku..yg sampai saat ini belum selesai..he.he.) guna mempermudah satuan pendidikan mencapai UN yg benar2 berkualitas..

    dgn logika, ketika sistem sdh dikuasai, maka tujuan akan mudah tercapai..

    Jadi yakin lah prajnamu saya di posisi netral, membantu dlm upaya peningkatan pendidikan di Negeri ini. tanpa terkontaminasi oleh suatu "tujuan".

    Kemudian di harapkan sekali bantuan pemikirannya.. klo bisa biaya jg..Wahahhaaa*becanda loh
    conscientizacao 0 0
    yoga: Hehehee... saya bantu dengan do'a yang pasti. : D

    Kalau ada kesempatan, menarik sekali kalau bisa diskusi bersama teman-teman lain yang juga sampai sekarang belum putus asa untuk mencoba meluruskan paradigma UN ini... Selamat!
    nurrahman 0 0
    saya urun rembug ini aja :
    http://nurrahmana…an-nasional/

    : D
    conscientizacao 0 0
    nurrahman: Terima kasih, bung! : D

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: