Politikana

SBY bikin gaduh saja 6

Menarik +2 Zon Jonggol

Kamis, 26 Nov '09 11:07

Saya ndak setuju dengan pendapat bahwa cara SBY menentukan pilihan menteri yang bukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai atau penempatan beberapa orang di posisi yang tidak tepat sesuai kapasitasnya adalah untuk memperlihatkan diri atau agar terlihat sebagai yang paling mumpuni dan tak punya lawan yang sebanding di negeri ini.  Justu hal ini memperlihatkan ketidak mampuan SBY dalam manajemen sumber daya manusia dan dapat mengakibatkan kegaduhan di negeri ini.

Salah satunya pengangkatan menteri kesehatan, Endang dengan proses pengangkatan yang sedikit tidak mengikuti standar "fit & proper" yang ditetapkan oleh SBY sendiri  dan tidak dipertimbangkan  "kesalahan" yang pernah dilakukan Endang sebelumnya. Begitu sulitkah mencari orang tanpa "kesalahan" untuk diangkat menjadi menteri ? Dikalangan pakar intelijen pun berpendapat SBY membuat kegaduhan dengan mengangkat menkes Endang sehubungan keterkaitan dengan riwayat namru II.

Kegaduhan juga terjadi pada kalangan perwira tinggi di tiga angkatan. Penempatan mantan kepala polisi RI sebagai kepala Badan Intelijen Nasional membuat kekuatan militer merasa digembosi. Beberapa perwira tinggi (pati) di tiga unsur angkatan (darat, laut, udara) menyampaikan uneg-uneg.
Intinya pembicaraan adalah pengangkatan mantan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto sebagai kepala BIN membuat konsolidasi di tubuh militer menjadi bergejolak.

"Intelijen adalah institusi yang melekat pada militer. Kalau kepalanya dijabat dari kalangan nonmiliter, ini akan membuat sistem informasi intelijen dan sejumlah kebijakan di penggalangan intelijen di lapangan menjadi lemah," kata seorang pati yang tidak bersedia disebut namanya.

Sepanjang sejarah nasional, intelijen adalah pengendali dan pemberi informasi utama kepada Presiden RI. Tugasnya sangat vital karena informasi itu akan menjadi landasan bagi Presiden untuk mengambil keputusan.

"Nah, kalau orang nomor satu di intelijen itu nonmiliter, maka deteksi dan analisis terhadap pergolakan di tingkat lapangan menjadi kurang tajam. Selama ini yang memiliki pendidikan dan kapasitas melakukan deteksi konflik atau membaca potensi bahaya keamanan adalah militer," katanya.

Karena itu, sejak intelijen dibentuk di Indonesia, orang yang memimpin selalu berasal dari kalangan militer.

Pada zaman Bung Karno, kepala intelijen dipegang sipil. Hasilnya intelijen malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, bukan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan nasional.

"Intelijen bertanggung jawab langsung kepada presiden. Intelijen memiliki tipikal sangat berbeda dengan institusi keamanan lain. Sistem kerja utamanya adalah silence operation. Target kerja intelijen adalah meredam kejadian sebelum menjadi bahaya bagi keamanan nasional," katanya.

Selain itu, doktrin militer dan nonmiliter berbeda. "Ini akan terkait dengan setiap operasi intelijen. Kalau bukan dari kalangan militer, target dan kepentingannya akan berbeda. Sebab doktrin militer itu jelas: keamanan dan keselamatan negara di atas segalanya," kata perwira itu.

Kegaduhan juga terjadi dalam kasus KPK vs Polri sesungguhnya dikarenakan lemahnya manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan SBY , dengan berlarut-larut kasus tsb. SBY dari awal mengatakan tidak akan mengintervensi hukum namun tidak memerintahkan penegak hukum untuk menuntaskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak tercipta kegaduhan pada masyarakat.

Jadi tidak masuk akal bahwa masyarakatlah yang membuat kegaduhan seperti apa yang disampaikan SBY saat meresmikan proyek-proyek infrastruktur Maluku di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantui, Ambon , bahwa beliau mengingatkan semua pihak, apabila situasi Indonesia gaduh dan panas, maka investor tidak akan datang dan ekonomi tidak akan berkembang.

Saat SBY berduet dengan JK, bisa kita simpulkan bahwa SBY  hanya mampu dibidang konsep dan retorika (di belakang meja) , sedangkan seungguhnya JK yang melakukan tindakan dan juga cepat  melakukan evaluasi atas tindakan. Sebenarnya JK juga piawai dalam konsep, ide dan inovasi, namun terbentur pada jabatannya hanya sebagai wakil presiden sehingga beliau hanya "mengusulkan" pada presiden.

Sekarang SBY mencoba melakukan semuanya sendiri namun kegaduhan yang terjadi sehingga semakin menyadarkan saya bahwa memang "the real presiden" adalah Jusuf Kalla.

Salam

Zon

 

 

 

 

 

 

 

Tag: KPK, SBY, polri, manajemen, sdm, Gaduh
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace