Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 5 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 5
Status page | Arsip x

UN, Persoalan Pokok Dunia Pendidikan Kita ? 4

Menarik +1 bujel bujel

Kamis, 26 Nov '09 07:52

 

Sudah capek ngomongin tentang UN. Tapi kemarin ada kabar gembira, MA memenangkan gugatan masyarakat tentang UN. MA melarang pemerintah menyelenggarakan UN. MA melarang UN dijadikan penentu kelulusan siswa.

Wah bakalan seru nih, pihak-pihak yang menentang UN  punya amunisi baru untuk menyerang pemerintah. Bertahun-tahun pemerintah main paksa, melawan UU dan logika, kini baru ia kena batunya. Tapi kabarnya  Pak  Nuh siap mengajukan PK.  Entah mengapa  ia terlihat ngotot untuk tetap mengadakan UN bulan Maret nanti.

Apapun yang terjadi nanti, moga-moga silang sengketa tentang UN ini segera ada kata akhir. Karena masalah ini berbahaya, tak mungkin meningkatkan mutu pendidikan  hanya dengan menetapkan standar kelulusan saja. Ini adalah jalan pintas, cara instans, bukti bahwa pemerintah tak mau kerja keras.

Dan yang lebih penting adalah, jika ribut-ribut soal UN ini selesai, semua pihak bisa kembali focus pada persoalan pokok dunia pendidikan kita.  Atau jangan-jangan kita nggak tahu lagi apa persoalan pokok dunia pendidikan kita, gara-gara tiap akhir tahun ajaran cuma sibuk ngributin ujian. Hayo,  apa coba ?

 


Tag: UN, M Nuh
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Dilema hukum hak cipta dan membajak Anehnya mental pokoknya itu »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    l. wiji widodo 0 0
    padahal ujian itu untuk meningkatkan iman dan taqwa kita ya, kok di hapus c?
    Al Maari Mejja Kuursi 0 1 tidak suka |
    Bung l. wiji widodo ini gimana seh, urusan meningkatkan iman dan taqwa itu ya bukan ujian dong. tapi negara khilafah! hukum khilafah! ideologi khilafah!
    ..POKOKNYA yang khilaf2 doang titik !!
    Red-White Eagle 0 0
    Al Maari Mejja Kuursi: I'll ask Icarus to buy you a bottle of Hatten Sparkling White. You've earned it. : D
    fartin 0 0
    UN boleh ja da..tpi 9 hrus yg nentuin kelulusan tu cm hasil UN...hrs'y liad hsil dr kelas stu,,klo yg nentuin kelulusan cm UN tu artinya Belajar cm mementingkan hasil akhir...Harusnya belajar merupakan suatu proses dan mendapatkan hasil akhir,...Jadi menurut saya kelulusan harus dilihat dari prosesnya juga bukan cm UN!!!

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: