Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

4 Saran Abang buat RPP Penyadapan Tif 5

Bagus +2 lila lila

Sabtu, 19 Des '09 22:37

Luar biasa  Abang Buyung Nasution, walaupun sudah diusia senja tetap aktif.  Beliau tidak saja pandai mengkritisi kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kemashalatan publik, tapi juga aktif memberikan rekomendasi untuk langkah perbaikan.  Jika anggota DPR memiliki kualitas macam  si Abang, mungkin wibawa  pansus Hak Angket DPR  tidak serendah sekarang. Ini dia 4 rekomendasi Abang Buyung buat  pak menteri Tifatul (dicopy dari detik.com)

Pertama: Waktu saat ini tidak tepat mengeluarkan RPP Penyadapan apalagi terhadap KPK. Kita lihat masyarakat sedang sensitif dengan segala upaya untuk membatasi atau meleahkan KPK.

Kedua : aturan soal penyadapan mestinya dilakukan melalui UU bukan dengan PP

Ketiga : Aturan internal KPK sial penyadapan perlu diperketat agar tidak mudah disalahgunakan .Agar kasus Antasari yang melakukan penyadapan terhadap kasus yang tidak terkait korupsi tidak lagi diulangi

Keempat : Agar KPK membentuk Komite Pengawasan untuk Penyadapan . Komite ini berada dibawah naungan internal KPK yang diisi oleh aktifis antikorupsi.

Nah sekarang giliran  pak Tiff##l  Sembiring menjawab usulan konstruktif Abang Buyung Nasution, dan please tidak dengan berpantun..:)

 


Tag: KPK, Depkominfo, Tifatul Sembiring, RPP PENYADAPAN
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « HAPUSKAN pasal Pencemaran Nama Baik itu ! Sikap Negarawan Bung Hatta - Compare SBY »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    conscientizacao 0 0
    Buah durian, buah kedondong... ; ))
    hamatamu 0 0
    mari berpantun sambil jualan via tweetun ; ))
    boiga 0 0
    gak penting semua komentarnya! : ))

    dukung bang buyung!
    conscientizacao 0 0
    boiga: Lho.. Tweetun itu enak dan perlu... ; ))
    ndableg 0 0
    hidup anggodo!!
    Hidup selebriti hukum indonesia!!
    : ))
    : ))

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: