Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 18 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 18
Status page | Arsip x

Sebaiknya Infotainment Diatur dan Ditertibkan 10

Menarik +2 akusuka akusuka

Minggu, 20 Des '09 07:54

Dalam 5 hingga 7 tahun terakhir pertelevisian Indonesia memasuki babak baru dengan munculnya acara infotainment.

Segala macam kisah artis baik yang bersifat pribadi maupun umum masuk ke ruang pribadi masyarakat melalui jendela televisi ditonton oleh bayi hingga kakek nenek, nyaris tanpa pertimbangan apakah berita tersebut pantas disebarluaskan atau tidak.

Di satu sisi pemilik TV Swasta umumnya juga nampaknya masak bodoh dengan "bodoh" tidaknya acara infotainment yang mereka beli ". Pokoke murah (cuma Rp.50 juta per episode ?) dan laris manis ditonton.

Saya pernah lihat di TV acara tentang aksi Paparazi di London. Nah si Paparazi rela nunggu 24 jam berkordinasi dengan Teman-Teman Paparazi yang lain demi mengetahui keberadaan seorang artis yang sedang naik daun atau artis yang sedang "bermasalah". Kemudian ada adegan dimana seorang selebriti cantik yang pakai rok difoto bagian dalam roknya dengan kamera yang disodorkan para Paparazi ini dari belakang / bawah rok. Aje Gile si artis enggak marah dan tidak ada rasa sungkan pada paparazi ini !!!

Mungkin "paparazi" nasional juga sudah tahu mengenai aksi paparazi internasional ini. Hanya saja kalian ini kan di Indonesia, kalau mau wawancara ya ijin dulu. Jangan main uber seolah para artis indonesia tidak berhak atas privasi. 

Satu contoh, yang sedang bermasalah Rahma Azhari, yang diuber kok Sarah Azhari. Sampai si Sarah naik pitam dan kabarnya melempar sepatu.Atau adegan emaknya seorang artis yang marah dan nangis seperti "kesurupan".

Ada satu hal menarik dari Wartawan Infotainment lokal ini, kalian dengan tanpa sungkan dan kadang meninggalkan sopan santun menguber-uber dan mengganggu seorang artis. Begitu si artis marah baik memukul, melempar maupun memaki eh tiba-tiba kalian menjadi kumpulan orang-orang yang beradab dan meminta keadilan. Di mata saya kalian terkesan merengek-rengek sebagai orang yang merasa dizalimi dan minta dihormati.  Malu-maluin saja!

Buat Pemerintah:

- Mohon diatur supaya acara infotainment ini tayang pada jam tertentu misal pukul 09.00-11.00 atau 21.00-24.00, supaya tidak ditonton sebagian besar anak-anak

- Mohon supaya setiap pukul 18.00-20.00 setiap stasiun TV wajib menayangkan acara pendidikan minimal satu jam sehari.

Buat Komisi Penyiaran Indonesia, nih ada PR Pak....  (Ngapain aje lu!)


Tag: artis, luna maya, infotainment, seleb, artis cantik
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « strata sosial vs sama rata sama rasa "Cinta Fitri" Ungguli "Balibo Five" »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    wartawan ecek-ecek 0 0
    Mohon diatur supaya acara infotainment ini tayang pada jam tertentu misal pukul 09.00-11.00 atau 21.00-24.00, supaya tidak ditonton sebagian besar anak-anak

    ---- Apa mesti pemerintah turun tangan? Nanti nggak dibilang reformis? Mati dan hidupnya infotainment ada di tangan stasiun televisi. Mereka yang mestinya membaca tulisan ini.
    NOS 0 0
    Setuju pengaturan, spt pengaturan jam tayang. Usulkan jam tayangnya antara pk 01.00 - 02.00.
    Striding Cloud 0 0
    Regulasi tak bisa mengharapkan pemerintah, satu2nya cara adalah partisipasi masyarakat.

    Maka rekomendasi saya, boikot.

    Jika masyarakat tak bisa memboikot acaranya, karena sudah terlanjur kecanduan, setidaknya boikot 1 produk sponsornya.
    conscientizacao 0 0
    Lha ada infotainment yang terbit 3x sehari, kek minim obat aja... Lagi-lagi Negara absen...

    *Kemana tuh Anak?!*
    Striding Cloud 0 0
    conscientizacao: Anu... takut dikata2in sebagai orba.

    Sekarang sudah zaman baru, kontrol media ada di tangan rakyat.
    ndableg 0 0
    [.. Buat Komisi Penyiaran Indonesia, nih ada PR Pak.... (Ngapain aje lu!) ..]

    *kerjaan-nya ngincer sela dan kekurangan acara-nya si tukul tuh, 'busyet itu acara dah di-cekal ampe dua kali lebih!'
    Olas 0 0
    Striding Cloud: "Regulasi tak bisa mengharapkan pemerintah, satu2nya cara adalah partisipasi masyarakat.

    Maka rekomendasi saya, boikot.

    Jika masyarakat tak bisa memboikot acaranya, karena sudah terlanjur kecanduan, setidaknya boikot 1 produk sponsornya."

    *idem*
    iloenx 0 0
    Buat Komisi Penyiaran Indonesia, nih ada PR Pak.... (Ngapain aje lu!)
    ------
    tidur sambil nungguin komisi....

    BTW, bukannya kalo soal acara tv itu urusannya LSF? (Nah LSF ngapain aje lu!).
    siswo 0 0
    wong nonton gossip itu gratis...cukup beli pesawat TV atau nebeng nonton....kok mau diatur2 - tapi saya yakin bahwa : gossip itu bukan kebutuhan utama rakyat..jadi kalau gak ada acara gossip di tv..ya gpp
    syafatain 0 0
    Penulis: - Mohon diatur supaya acara infotainment ini tayang pada jam tertentu misal pukul 09.00-11.00 atau 21.00-24.00, supaya tidak ditonton sebagian besar anak-anak

    ---->>> loh? bukannya yang nonton infotainment itu kebanyakan emak2?? ya... emang gabung si ama anak2nya.. : ))

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: