Politikana

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 2 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 2
Status page | Arsip x

HNW, Volvo dan Camry 9

Biasa +2 Saif Saif

Selasa, 29 Des '09 22:51

Hidayat Nurwahid mengatakan, selama ini ada semacam 'kebiasaan' bahwa jabatan negara selalu diidentikkan dengan fasilitas mewah yang disediakan negara. "Kami justru ingin agar ada penghematan anggaran. Apalagi negara sedang mengalami kesulitan seperti ini," katanya.

Kalaupun sebagai pimpinan MPR berhak memperoleh fasilitas dari negara, kata Nurwahid, maka perlu diusahakan bahwa fasilitas itu tidak menimbulkan penilaian buruk dari publik. Misalnya, mengenai kendaraan dinas, pimpinan MPR menginginkan agar bukan kendaraan bermerk Volvo, namun kendaraan merek lain yang harganya jauh lebih murah dibanding Volvo.

"Dulu yang kita tolak itu kan mobil Volvo yang memang kalau dilihat dari harganya Rp 900 jutaan.

Namun sekarang pemerintah membeli mobil Toyota Camry yang harganya sekitar Rp 350 juta per unit. Jadi disitu ada selisih harga sekitar 550 juta," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2005).

Menurut Hidayat usulan penolakan mobil Volvo terbukti dapat menghemat keuangan negara. Jika dihitung satu unit kendaraan ada selisih 550 juta dan dikalikan 60 mobil, ada penghematan anggaran negara sekitar Rp 33 miliar.

Ia menambahkan, pada prinsipnya pembelian mobil itu untuk melayani tamu negara, bukan sebagai mobil dinas pejabat negara. Jika kemudian mobil itu dijadikan mobil dinas pejabat negara, lanjut Hidayat, merupakan kebijakan lain pemerintah.

"Tapi yang jelas, pembelian mobil tersebut telah berhasil melakukan penghematan uang negara sebesar Rp 33 miliar. Hal ini sesuai dengan yang kami usulkan kepada pemerintah untuk melakukan penghematan dan efisiensi keuangan negara," jelasnya. 

Bagaimana pejabat negara (menteri dan pimpinan lembaga negara) sekarang? Sepertinya semua rakyat memang harus berhemat (kecuali pejabat). Siapa yang tak mendapatkan fasilitas mobil dinas Toyota Crown Salon seharga 1,3 M per unit nya? (kecuali pejabat).


Tag: menteri, Pejabat, negara, Dinas, mobil, volvo, camry, toyota, crown
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « M o b i l GURITA »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    ndableg 0 0
    Saif: sikap tifatul gimana ndess ttg masalah mobil ini?
    cuman sibuk bikin pantun doang tuh orang..
    Yudiantoro 0 0
    ndableg: : )) : ))
    Saif 0 0
    ndableg: haha, iya,,
    yg katanya sama-sama dari partai dakwah kok belum keliatan sikapnya terkait ini ya???
    hamatamu 0 0
    gak ditambahi dengan kesibukan lain kang ndableg? endorse barang misalnya, eh itu bukan TS ya? tapi panitianya? : D
    Olas 0 0
    #saif; saya rating biasa. yah...dulu saya sempat menggantungkan harapan sama tifatul tapi sayang,... yah bandulannya... yaitu pantun
    Saif 0 0
    Olas:
    hehe... ini kan tentang HNW, bukan TS
    Denx 0 0
    Klo dari buku "Solusi JK" nya Hamid Awaludin, harga Camry nya ditawar JK sampe 275juta..
    Brarti penghematannya jauh lebih besar
    (33M + (75jt x 60)) = 37,5M

    http://opiniindon…vo-ke-camri/
    Red-White Eagle 0 0
    Denx: If they really-really-really want to safe some money, real money, they should start thinking about providing the high-ranking officials with Tata Nano or something similar. Cheap, and economical to operate. It will also make parking space more efficient.
    kinanthi 0 0
    Red-White Eagle: yg bikinan INKA aja...

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 50

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: